Oleh : Timotius Gobay )*

PON XX tinggal sesaat lagi dimulai dan semua hal sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari kebersihan venue hingga keamanan, baik di sekitar arena maupun wilayah lain. Aparat siap untuk mengamankan PON dan meminimalisir resiko terburuk, karena ingin agar acara ini berjalan dengan mulus.

PON XX akan diselenggarakan pada awal Oktober 2021. Jelang pembukaannya, aparat makin mengamankan seluruh wilayah di Papua, karena ingin agar acara ini berlangsung dengan sukses. Baru pertama kali lomba berlevel nasional diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, oleh karena itu keamanan makin ditingkatkan, agar tidak ada ganjalan yang mengganggu.

Faktor keamanan memang sangat penting karena di Papua ada OPM dan KST. Mereka bisa jadi ancaman karena tidak suka dengan segala program pemerintah, termasuk PON. Oleh karena itu, pengamanan di Papua makin diperketat, apalagi setelah ada peristiwa berdarah yang membuat 4 prajurit TNI gugur di Kisor, Maybrat, akibat serangan KST. Razia makin sering dilakukan agar tidak kecolongan.

Panglima Kodam VII Cendrawasih Mayor Jendral Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa TNI-Polri, dalam hal ini Kodam VII/Cendrawasih dan Polda Papua siap mengamankan dan mensukseskan penyelenggaraan PON. Dalam artian, mereka mendukung PON sebagai lomba olahraga level nasional dan ingin agar acara ini berhasil. Sebagai penjaga keamanan di Indonesia, maka wajar jika aparat menunjukkan kinerja terbaiknya.

Pengamanan makin diperketat agar tak hanya atlet dan offisial dari berbagai provinsi di Indonesia yang merasa nyaman, tetapi juga warga lokal. Semua orang wajib dijaga keamanannya agar tidak mendapat teror, terutama dari KST. Mereka wajib diantisipasi, terutama di wilayah yang rawan seperti Kabupaten Puncak, sehingga aparat lebih ketat lagi dalam berjaga.

Diterjunkan pula setidaknya 6.000 personel Polri dan TNI di Papua, dengan tujuan untuk mengamankan PON XX. Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri menyatakan, nantinya juga akan ada personel Brigade Nusantara yang akan membantu. Mereka akan mengamankan 20.000 orang yang terdiri dari 9.000 panitia, 6.000 atlet, dan sisanya offisial.

Inspektur Jenderal Mathius menambahkan, 6.000 personel akan dibagi ke 4 wilayah yang jadi klaster PON XX, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke. Mereka tidak hanya mengamankan di seputar venue tetapi juga di tempat penginapan para atlet dari berbagai kontingen, agar benar-benar kondusif. Sebagai tuan rumah, maka Pemda Papua ingin agar semuanya sangat aman.

Pengamanan memang makin diperketat agar tidak berpotensi untuk terjadi kericuhan, baik sebelum maupun ketika PON XX diselenggarakan. Jangan sampai ada anggota KST yang lolos lalu nyelonong masuk ke venue kala ada pertandingan atau di stadion saat pembukan PON, sehingga aparat makin ‘galak’ dalam berjaga. Ini bukanlah suatu arogansi tetapi tindakan pencegahan agar tidak ada kemungkinan terburuk yang terjadi.

Untuk membantu pengamanan maka aparat dilengkapi dengan teknologi berupa drone. Pesawat mini tersebut akan diterbangkan di 4 klaster PON XX dan memiliki jangkauan hingga 3 KM. Drone sudah dilengkapi dengan kamera, sehingga bisa dipantau mana saja yang terjadi kerumunan dan wajib dibubarkan. Selain itu, kamera bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk dalam blacklist alias yang diduga anggota KST, sehingga bisa diantisipasi.

Jelang pembukaan PON XX beberapa minggu lagi, pengamanan memang lebih diperketat, agar tidak ada pihak-pihak yang mengganggu persiapannya. Aparat makin meningkatkan kinerjanya dalam berjaga dan mereka siap untuk ikut mensukseskan gelaran PON. Masyarakat juga senang karena aparat semangat dalam mengamankan suasana di pemukiman warga sipil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional makin digencarkan agar berhasil selesai lebih cepat. Nanti ketika kekebalan komunal sudah terbentuk, kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan. Untuk mempercepat vaksinasi maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat kooperatif dengan menurut saat divaksin.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini vaksinasi adalah hal yang wajib. Selain untuk menignkatkan kekebalan tubuh dari virus covid-19, kartu vaksin adalah syarat yang harus ditunjukkan sebelum naik pesawat dan masuk Mall. Vaksinasi covid juga gratis, halal, dan sudah lulus uji BPOM, sehingga masyarakat bersemangat untuk mendapatkannya.
Pada awal pandemi, target pemerintah adalah 1 juta suntikan per hari dan diperkirakan bisa selesai dalam waktu 18 bulan. Namun akhirnya target ini direvisi oleh Kementrian Kesehatan, atas perintah Presiden Jokowi.
Beliau ingin agar vaksinasi nasional selesai hanya dalam 12 bulan. Sehingga suntikan ditingkatkan jadi 2 juta vaksin per harinya.
Untuk mencapai target maka Kementrian Kesehatan menggandeng berbagai instansi. Juru bicara vaksinasi covid Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa Kemenkes mengupayakan target 2 juta injeksi per hari bisa tercapai. Caranya dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Ormas, TNI, dan juga Polri.

Bantuan dari TNI dan Polri sangat penting untuk mensukseskan pemercepatan target vaksinasi nasional, karena di daerah yang terpencil mereka ikut membantu dalam distribusinya. Dengan bantuan dari aparat maka penyebaran vaksin akan berlangsung dengan aman. Sehingga di wilayah yang jauh seperti di Merauke sekalipun, stok ampul vaksin covid akan tersalurkan.

Ketika persedian vaksin tersedia, meskipun di Sabang sekalipun, maka seluruh warga Indonesia akan mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Mereka akan divaksin tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan, karena kiriman stok vaksin selalu tepat waktu. Sehingga di luar Jawa, kasus covid akan terkendali, karena sudah banyak orang yang diinjeksi vaksin Corona.

Selain itu, TNI dan Polri juga membantu pemerintah dalam mempercepat target penyelesaian vaksinasi nasional dengan menyelenggarakan vaksinasi massal. Penyelenggaraanya biasanya dilakukan di lapangan dan antriannya lebih tertib, karena panitianya sangat disiplin. Dalam artian, tidak ada kerumunan karena petugas sigap dalam berjaga dan menyediakan kursi yang berjarak 1 meter untuk mengantri.

BIN juga membantu dalam mempercepat target 2 juta suntikan vaksin per hari, dengan menyelenggarakan vaksinasi door to door. Mereka melakukan jemput bola alias datang langsung ke perkampungan dan perumahan, dan menyelenggarakan vaksinasi di sana. Dengan cara itu maka masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dan menghemat biaya transportasi.

Bantuan dari Polri, TNI, dan BIN, adalah komitmen mereka dalam mensukseskan program pemerintah dan menunjukkan komitmen dalam mengamankan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Aparat adalah sahabat rakyat, sehingga wajar jika mereka turut melayani dalam vaksinasi nasional, dan berharap semoga program ini cepat selesai. Masyarakat juga senang karena aparat membantu pemerintah, sehingga pandemi bisa lekas diakhiri.

Sementara itu, pihak swasta juga membantu dalam mensukseskan percepatan target injeksi, dengan menyelenggarakan vaksinasi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transportasi. Mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawannya, dan juga pihak luar. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara drive thru sehingga berlangsung dengan cepat dan tidak membuat kerumunan.

Berbagai pihak mulai dari aparat hingga swasta turut membantu pemerintah dalam memepercepat target vaksinasi nasional. Semuanya berkolaborasi agar masyarakat selalu sehat dan bebas Corona. Jika program-program ini berhasil, maka kita optimis akan mencapai target 2 juta suntikan per hari dan bisa selesai hanya dalam 12 bulan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

PPKM diperpanjang lagi hingga 6 september 2021 tetapi positifnya, ada relaksasi alias pelonggaran aturan. Namun masyarakat harus tetap melakukan protokol kesehatan, karena kasus corona masih terjadi di Indonesia.

Ada kabar baik ketika banyak wilayah di Indonesia yang turun level, dari PPKM level 4 jadi level 3. Di antaranya Surabaya raya, Malang raya, dan Solo raya. Penurunan level ini dikarenakan jumlah pasien corona yang menurun dan tingkat keterisian bed di Rumah Sakit (BOR) yang juga rendah, yakni hanya 27%. Angka ini sangat bagus dan kalau bisa ditekan hingga 0%.

Ketika level PPKM turun maka otomatis ada pelonggaran aturan sehingga masyarakat bisa bernafas lega. Penyebabnya karena mereka bisa beraktivitas dan melakukan mobilitas, walau tidak 100% bablas seperti dulu saat dunia belum dianda pandemi. Aturan pertama adalah tidak ada penyekatan di jalan-jalan tetapi diganti dengan giliran kendaraan yang lewat dengan sistem nopol ganjil dan genap.

Selain itu, pabrik baik yang di sektor essensial maupun non essensial sudah boleh dibuka lagi, tetapi karyawannya harus masuk dalam 2 shift, sehingga menghindari adanya kerumunan. Mereka juga wajib untuk meng-install aplikasi Peduli Lindungi karena ada berbagai panduan saat masa pandemi di sana.

Aturan lain yang melegakan para pengusaha adalah Mall dan pusat perbelanjaan lain boleh dibuka kembali tetapi dibatasi hanya sampai jam 9 malam. Sementara pengunjung rumah makan juga boleh melakukan dine in alias makan di tempat tetapi kapasitas maksimal hanya 50%.
Masyarakat lega akan relaksasi saat PPKM karena sejujurnya mereka ingin jalan-jalan lagi ke Mall dan melakukan mobilitas yang agak jauh. Namun harus diingat bahwa semua itu aman jika dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan lupakan fakta bahwa saat ini masih masa pandemi sehingga corona masih bisa mengintai saat banyak orang lalai.

Pertama, saat berjalan-jalan harus pakai masker ganda, dengan posisi masker medis di dalam dan masker kain di luar, agar filtrasi sampai 90%. Saat di dalam mobil pun harus tetap mengenakan masker dan jangan dilepas, karena jika ketahuan petugas bisa ditilang. Mereka juga harus jaga jarak, sehingga kapasitas penumpang maksimal 50%.

Aturan kedua, saat akan ke Mall, pengunjung harus berusia di atas 12 tahun, karena hanya yang sudah divaksin yang boleh untuk memasukinya. Mereka juga harus menunjukkan buktinya dengan aplikasi Peduli Lindungi, jadi wajib untuk meng-install-nya di gadget masing-masing. Kapasitas Mall juga masih dibatasi, maksimal 50%, untuk menghindari kerumunan.

Sedangkan aturan ketiga adalah sekolah di wilayah yang kena PPKM level 1-3 boleh dibuka lagi, tetapi dengan beberapa syarat. Di antaranya, para guru harus sudah divaksin dan jika muridnya berusia 12 tahun ke atas juga wajib divaksin. Di depan sekolah disediakan keran untuk mencuci tangan dan masuknya secara bergiliran alias selang-seling, karena kapasitas kelas hanya 50% murid. Aturan ini lagi-lagi dibuat agar tidak ada kerumunan.

Pelonggaran aturan dalam PPKM membuat kita lega karena anak-anak bisa belajar langsung di sekolah, dan orang tuanya bisa kembali bekerja di kantor. Saat akhir minggu juga bisa makan di restoran dan menikmati weekend yang menyenangkan. Namun harus tetap waspada dan menaati protokol kesehatan agar semua selamat dari corona.

Mematuhi protokol kesehatan sangat mudah karena sebenarnya selama hampir 2 tahun ini kita sudah terbiasa untuk menaatinya. Selalu ingatkan anak-anak untuk memakai masker dan mencuci tangan, agar mereka juga disiplin dalam menati prokes. Jika semuanya taat aturan maka penularan corona akan jauh berkurang dan kita bisa bebas pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Indonesia Membaca

Oleh : Zakaria )*

Data Covid-19 akan dilindungi oleh pemerintah karena takut akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Selain memperbaiki kelemahan aplikasi, pemerintah juga memblokir banyak jasa cetak kartu vaksin di marketplace.

Pandemi membawa berbagai buntut permasalahan baru, salah satunya adalah ketika ada data NIK yang tidak sengaja bocor di publik, di sebuah kartu vaksin. Peristiwa ini membuka mata bahwa peretasan data ada di mana-mana dan publik jadi makin waspada, jangan sampai kebocoran ini terjadi lagi. Pemerintah berusaha keras melindungi data Covid-19 nasional agar tidak ada penyalahgunaan yang terjadi.

Strategi pertama agar tidak ada kebocoran data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelidiki siapa yang jadi hacker lalu menjual data berupa NIK, agar nomor itu tidak disalahgunakan dan dipakai orang lain untuk mendapatkan vaksin. Akses llnk antara peretas dan penjual data akan diputus sehingga mereka tidak bisa berkutik.

Ketika ada yang sudah menjadi korban hacker maka ia bisa melapor ke Kominfo, lalu laporannya akan diteruskan ke Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga akan diketahui siapa peretas datanya dan ia bisa mendapatkan lagi NIK-nya untuk dipakai vaksinasi. Peretas harus cepat ditangkap karena ia tega membocorkan data ke publik dan menjualnya dengan bayaran bitcoin, serta merugikan banyak orang.

Bagaimana ketika ada data di kartu vaksin yang bocor? Selama ini, kartu vaksin merupakan bukti bahwa seorang WNI sudah selesai diinjeksi vaksin Corona, dan akan mendapatkan sertifikat ini melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketika ada potensi kebocoran data maka pemerintah meminta maaf dan berusaha agar peristiwa ini tidak terulang lagi, agar NIK di kartu vaksin tidak disalahgunakan oleh oknum.

Ketika kelemahan aplikasi Peduli Lindungi sudah tampak maka wajib diperbaiki, caranya dengan menggandeng para ahli IT untuk menyempurnakannya. Sehingga tidak akan ada lagi kebocoran data. Bug harus diminimalisir, sehingga pada versi selanjutnya aplikasi ini bisa dijalankan dengan lancar, tanpa takut diretas.

Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tidak mencetak kartu vaksin, karena akan rawan penyalahgunaan data. Misalnya ketika Anda mencetaknya di sebuah jasa print, bisa jadi PC di sana dihack atau data Anda disalin oleh karyawan yang nakal, lalu NIK bisa tersebar dan disalahgunakan. Jika ini terjadi maka akan seperti mimpi buruk.

Lagipula saat ini kartu vaksin yang valid adalah versi online dan saat akan masuk tempat publik seperti Mall hanya cukup tunjukkan versi digitalnya di aplikasi Peduli Lindungi. Malah lebih praktis dan Anda tidak harus keluar uang untuk membayar jasa cetak kartu vaksin. Jadi tidak usah di-print sebagai bukti bahwa Anda sudah divaksin.

Pemerintah juga memblokir ribuan jasa cetak kartu vaksin yang mengiklankan diri di marketplace agar tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukanlah cara untuk mencegah mereka mencari uang, melainkan sebuah antisipasi agar tidak ada kebocoran data. Lagipula, siapa yang bisa menjamin jika mereka hanya menyimpan data kartu vaksin tanpa membocorkannya atau penyimpanan datanya bisa diretas?

Oleh karena itu kita wajib sadar bahwa pelarangan cetak kartu vaksin demi melindungi data-data penting. NIK dan data lain sangat penting dan jangan sampai digunakan orang lain, dan biasanya untuk tujuan yang kurang baik.

Pemerintah berusaha secara optimal untuk meminimalisir data Covid-19 nasional dan jangan sampai NIK yang ada di kartu vaksin bocor ke muka publik. Perbaikan aplikasi Peduli Lindungi menjadi prioritas. Masyarakat juga wajib sadar bahwa kartu vaksin lebih baik versi digital, jangan dicetak karena bisa berpotensi membocorkan data pribadi.

)* Penulis adalah wargenet tinggal di Depok

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengutuk keras serangan yang dilakukan KST di Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/8/2021).

Akibat penyerangan tersebut menyebabkan 4 anggota TNI AD meninggal dunia.

“KNPI mengutuk keras aksi KST yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil dan menyerang Posramil yang mengakibatkan 4 prajurit gugur. Kita tidak boleh membiarkan KST teroris leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Haris, Jumat (3/9/2021).

Haris juga meminta aparat intelijen bersama pemerintah daerah Papua dan aparat kepolisian untuk terus melakukan pengetatan guna mempersempit wilayah KST.

“KNPI meminta keseriusan pemerintah pusat dan aparat kepolisian dalam menangani KST, di samping menentukan langkah dan strategi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kembali aksi serangan KST yang meresahkan masyarakat.

Senada dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan secara umum kondisi politik dan keamanan di Bumi Cendrawasih dalam kondisi baik jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI Papua.

Meskipun beberapa waktu lalu Pos Persiapan Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat sempat diserang sekelompok orang dan mengakibatkan empat anggota TNI meninggal dunia.

“Kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan sudah melakukan koordinasi secara rutin,” kata Mahfud

Program Vaksinasi door to door yang telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) terbukti berhasil mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Para pengamat kebijakan publik melihat metode vaksinasi covid-19 itu dinilai sebagai langkah yang cukup progresif. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat mendapat pelayanan vaksinasi yang lebih cepat lantaran petugas langsung datang ke rumah warga.

Program ini dilakukan serentak di 14 provinsi dengan menyasar 19.000 warga. Provinsi yang menggelar vaksinasi door to door ini merupakan daerah yang saat ini menjadi episentrum dari penularan Covid-19. Keempat belas provinsi itu yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, S.Sos., M.A.,M.Si, mengatakan bahwa disiplin prokes dan vaksinasi Covid-19 secara empiris terbukti mempercepat kembalinya aktivitas normal masyarakat.

“Disiplin prokes dan vaksinasi Covid-19 secara empiris terbukti mempercepat kembalinya aktivitas normal masyarakat”, ujar Andre.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan urgensi dari sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (Prokes) 5M, serta partisipasi aktif dalam program vaksinasi. Hal ini agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

“Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (Prokes) 5M, serta urgensi partisipasi aktif dalam program vaksinasi. Hal ini agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal”, tambahnya.

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, direspon secara tanggap oleh Badang Intelejen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Tengah. Bahkan Kabinda Kalimantan Tengah Brigjen TNI Sinyo menyambangi langsung salah satu daerah terdampak banjir, yakni Desa Pembuang Hulu l, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan.

Selain meninjau kondisi banjir, Kabinda dan Tim juga menyerahkan sejumlah bantuan dan dukungan moril kepada masyarakat yang terdampak banjir, Jumat (3/8/2021).

“Binda Kalimantan Tengah sesuai arahan kepala BIN, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama yang sedang mengalami musibah. Oleh karena itulah, kami hadir di Desa Pembuang Hulu l yang saat ini sedang tertimpa musibah,” uajr Kabinda Kalteng setelah menyerahkan bantuan secara simbolis.

Lebih lanjut pria berpangkat perwira TNI dengan Bintang Satu di Pundak ini menjelaskan, kehadirannya bersama tim diharapkan bisa memberikan dukungan moril bagi masyarakat dalam menghadapi banjir ini.
“Dalam kondisi bencana, dukungan moril dan materil sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak sembari mendukung langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan,” ucap Brigjen Sinyo.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Pembuang Hulu l Muhamad Firdaus mengatakan, akibat bencana banjir yang terjadi, warga setempat tidak melakukan aktifitas sebagai mestinya.

“Mobilitas warga terhambat karena banjir yang merendam pemukimannya,” jelas Firdaus.

Firdaus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabinda Kalteng yang telah memberikan bantuannya.

“Sebagai Kepala Desa dan atas nama warga, kami mengucapkan terima kasih kepada Binda Kalteng yang telah memberikan bantuan dan sumbangannya,” ungkap Firdaus.

Sejumlah elemen merespon penetapan hingga penahanan Bupati Banjarnegara oleh KPK dengan berbagai respon. Pasca penahanan tersebut, muncul spanduk ‘Terima Kasih KPK’ hingga ‘Selamat Jalan Bupati’ di pojok Alun-alun Banjarnegara. Spanduk tersebut dipasang di dua titik di seputar Alun-alun Banjarnegara.

Selain itu, ada juga dua orang yang mencukur rambutnya hingga plontos, yakni Agus Mulyanto (69) dan Nanang (40). Mereka mengaku bernazar untuk memplontoskan rambutnya jika KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Insitute (LRI), DR. (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa dirinya mendukung dan memberikan apresiasi pada kinerja KPK didalam berbagai penangkapan terhadap oknum pejabat pelaku korupsi.

“Masyarakat sebaiknya mendukung dan mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan oknum pejabat pelaku korupsi. KPK juga telah menunjukkan komitmennya untuk terus berupaya memperkuat pemberantasan korupsi”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa kinerja dari lembaga KPK tidak tergantung pada apapun status dari para pegawai KPK, akan tetapi pada kerja keras dan hasil yang ditunjukkan. Ia melihat bahwa masyarakat telah memberikan apresiasi kepada KPK dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang tanpa pandang bulu.

“Kinerja dari lembaga KPK tidak tergantung pada apapun status dari para pegawai KPK, akan tetapi pada kerja keras dan hasil yang ditunjukkan. Masyarakat telah memberikan apresiasi kepada KPK dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan tanpa pandang bulu”, tambahnya.

Progres atau kemajuan pembayaran insentif tahun 2020 dari pemerintah yang sempat tertunda terus di akselerasi dan kini sudah mencapai 99,3 persen. Oleh karena itu, pemerintah memastikan proses penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan bahwa pemerintah menegaskan perlindungan nakes sebagai prioritas, termasuk memenuhi setiap hak dan insentif bagi nakes.

“Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan nakes adalah prioritas, termasuk dalam hal memenuhi setiap hak dan insentif untuk nakes. Kami mengapresiasi seluruh nakes yang terlibat dan memastikan pembayaran insentif akan dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran,” kata Menkominfo.

Menkominfo, Johnny G Plate juga menegaskan bahwa dirinya memastikan pemerintah akan terus mengakselerasi pembayaran insentif bagi nakes sebagai garda depan penanganan Covid-19.

Menurutnya, pembayaran insentif akan diberikan kepada seluruh nakes, mulai dari dokter, perawat, hingga relawan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Hingga saat ini, realisasi penyaluran insentif sudah mencapai Rp 7,42 triliun atau 81,8 persen dari total pagu sebesar Rp 9,078 triliun. Realisasi ini merupakan akumulasi dari pembayaran tunggakan 2020, insentif 2021 dan santunan kematian,” katanya.

Menkominfo menjelaskan bahwa dari pagu insentif nakes 2021 sebesar Rp7,42 triliun dan sepanjang Januari-Juli 2021 pemerintah telah menyalurkan Rp5,865 triliun atau mencapai 80 persen.

Sementara itu, pembayaran santunan kematian sebesar mencapai Rp93,6 miliar atau 55,1 persen dari total pagu Rp170 miliar.

“Sementara itu, pembayaran insentif nakes tahun 2020 sebesar Rp1,469 triliun atau setara 99,3 persen dari pagu tunggakan sebanyak Rp1,480 triliun,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa untuk tanggungan tunggakan 2020, masih terdapat sebagian kecil yang belum dibayarkan, yaitu sekira 0,6 persen karena keterlambatan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dalam memenuhi dokumen yang diminta BPKP untuk proses peninjauan.

Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan sistem pembayaran insentif nakes terus diperbaiki.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kemendagri akan terus mengawal bersama pelaksanaannya di daerah.

“Mendagri bahkan sudah mengeluarkan surat teguran untuk 10 Kepala Daerah yang belum membayarkan insentif bagi nakes di daerahnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memastikan proses pembayaran insentif bagi nakes dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” katanya.(**)

JAKARTA – Imbas kebocoran data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial, publik semakin merasa khawatir menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya, NIK milik Presiden tersebut diketahui beredar dari sertifikat vaksinasi pada aplikasi Peduli Lindungi yang bisa diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan pernyataan terkait kebocoran NIK yang tidak hanya terjadi kepada Presiden Jokowi, tetapi dialami oleh pejabat lainnya.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi pada aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya, ada pihak tertentu yang memiliki informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Sang Kepala Negara. “Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data,” katanya

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan itu mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi telah melewati proses IT security assessment yang sangat ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, meminta pemerintah menjamin keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi yang mulai digunakan sebagai syarat administrasi perjalanan di masa pandemi COVID-19 sejak 28 Agustus 2021. “Pemerintah harus bisa menjamin keamanan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi karena digunakan banyak orang dan memiliki data-data krusial yang tidak boleh bocor ke pihak tidak bertanggung jawab,” katanya melalui keterangan pers, Minggu (5/9/2021).

Guspardi menjelaskan, keamanan data tersebut sangat penting karena aplikasi PeduliLindungi ini akan diterapkan sebagai skrinning di berbagai sektor dan kegiatan masyarakat mulai 7 September 2021 diantaranya seperti pendidikan, olahraga, mal, dan seni budaya seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38/2021.

Guspardi meminta pemerintah memperhatikan laporan dari masyarakat terkait aplikasi PeduliLindingi diduga juga bermasalah dan terjadi kesalahan seperti data vaksin pengguna tiba-tiba hilang dan data yang tidak sinkron. Hal itu berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi yang dikeluarkan pemerintah sehingga jangan sampai warga meragukan dan mempertanyakan langkah proteksi bagi pengguna aplikasi PeduliLindungi.

“Pemerintah seharusnya segera memperbaiki dengan pengintegrasian prinsip-prinsip pelindungan data pribadi dan menyiapkan secara matang tingkat keamanannya. Sehingga masyarakat merasa yakin menggunakan aplikasi pengganti ini (PeduliLindungi) benar-benar aman,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus melakukan proses audit terhadap semua sistem penyimpanan data serta mendorong kerja sama terpadu antar pengelola data maupun ahli IT dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN.

Guspardi menegaskan bahwa keamanan data pribadi merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang mengumpulkan dan mengelola data masyarakat agar kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan warga. (*)