Oleh : Moses Waker )*

PON XX Papua adalah lomba yang diselenggarakan di Indonesia yang tidak hanya dinantikan publik dalam negeri, namun juga masyarakat internasional. Selain sebagai ajang perlombaan bergengsi yang mencerminkan semangat olah raga, PON XX menjadi simbol keutuhan Indonesia atas Papua.

PON XX akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 di Papua. Seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih bangga karena ada lomba berlevel nasional yang pertama kali diselenggarakan di sana. Selain itu, rakyat Indonesia juga bahagia karena akhirnya PON XX jadi dilangsungkan, setelah ditunda selama setahun karena alasan pandemi Covid.

Persiapan PON XX sudah nyaris 100%, baik dari segi venue, wisma atlet, maupun panitia. Mereka juga sudah divaksin sehingga aman dari Corona dan tidak membuat klaster baru. PON XX adalah ajang pembuktian bahwa orang asli Papua (OAP) juga bisa jadi panitia acara berkelas nasional. Banyak juga yang menunggu pembukaan PON XX karena mereka antusias akan lomba ini.

Tak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga netizen internasional menunggu-nunggu pembukaan PON XX. Mereka suka menonton PON karena penasaran, seperti apa acara pembukaannya? Mengingat pada tahun 2018 lalu ada pembukaan ASEAN Games di Jakarta yang spektakuler, sehingga mereka juga berharap bahwa opening ceremony PON XX tak kalah indahnya.

Masyarakat internasional menunggu pembukaan PON XX karena percaya bahwa panitia akan menyelenggarakannya dengan baik. Selain hiburan dari para penyanyi asli Papua, mereka juga menunggu aksi para dancer yang menampilkan tarian tradisional-kontemporer, untuk menunjukkan kebudayaan di Bumi Cendrawasih yang masih dilestarikan. Hiburan tak sekadar hiburan tetapi juga mengandung nilai edukasi kultural.

Selain itu, netizen internasional juga sudah tak sabar lagi ingin menonton live streaming saat PON XX dilaksanakan, karena mereka memang sudah haus akan acara olahraga yang berkualitas baik. Saat pandemi memang jarang sekali ada lomba olahraga, terakhir kali yang disiarkan adalah Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Sehingga PON XX akan mengobati kerinduan para gibol (penggila bola) dan supporter cabang olahraga lainnya.

Menyelenggarakan acara di tengah pandemi memang butuh lebih banyak biaya, karena harus menjaga jarak dan butuh sponsor yang sangat besar untuk sanitasi, prokes, dll. Namun PON XX tetap dilaksanakan dan tidak ditunda lagi karena sudah ada antisipasi terbentuknya klaster baru. Sehingga masyarakat internasional yakin bahwa acara ini akan sangat aman dan tidak ada penularan Corona.

Netizen internasional juga mendukung dan terus menunggu pembukaan PON XX karena acara lomba olahraga bukan sekadar hiburan, tetapi mengajarkan banyak hal. Pertama, lomba olahraga mengajarkan untuk fair play dan tidak boleh curang pada cabor apapun. Di kehidupan nyata, kita memang harus jujur dan tak boleh asal sleding, karena malah menghancurkan diri sendiri.

Selain itu, lomba olahraga mengajarkan tentang sportivitas, yang tak hanya berlaku di lapangan hijau atau arena PON lain, tetapi juga di kehidupan nyata. Kita harus sportif dalam menjalankan bisnis dan pekerjaan lainnya, agar disegani orang. Pekerjaan pun jadi lancar karena seseorang yang sportif akan mendapat respek serta kehormatan yang besar dari rekan kerja maupun orang lain.

Masyarakat internasional menunggu PON XX dan sangat antusias, karena mereka haus hiburan akan lomba olahraga yang bermutu. PON XX adalah ajang yang dirindukan karena di masa pandemi banyak yang stress karena stay at home dan menonton acara olahraga adalah salah satu stress release. PON XX adalah kebanggaan, tak hanya bagi masyarakat Papua, tetapi juga seluruh Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Tria Kusuma )*

UMKM adalah salah satu sektor yang paling terdampak saat pandemi. Untuk membangkitkan kembali sektor UMKM, maka ada 2 cara, yakni vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga semua akan sehat dan aman dari Corona.

Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama hampir 2 tahun membuat banyak orang oleng karena kemampuan finansialnya turun drastis. Terutama bagi pebisnis UMKM, karena usaha jadi sangat sepi. Penyebabnya karena daya beli masyarakat yang menurun, dan mereka sengaja menahan uang untuk membeli hanya kebutuhan pokok saat pandemi.

UMKM akhirnya mulai keteteran dan mereka tidak bisa hanya mengandalkan BLT dari pemerintah, karena uang itu bisa habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk jangka panjang tentu ada strategi khusus agar mereka bisa survive di tengah pandemi. Sehingga usahanya akan selamat dari ancaman gulung tikar.

Untuk mempercepat kebangkitan UMKM maka ada 2 strategi yang mumpuni, yakni vaksinasi covid dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jika pandemi bisa dikendalikan dan aktivitas penduduk berangsur normal, maka ekspektasi pelaku UMKM dapat meningkat secara cepat. Hal ini diungkapkan oleh Anton Hendranata,Direktur Riset BRI Research Institute.

Anton menambahkan, harapan dan ekspektasi pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi dan menekan penyebaran virus corona. Dalam artian, kesehatan finansial UMKM memiliki relasi kuat dengan aturan-aturan pemerintah untuk mengendalikan virus covid-19, seperti vaksinasi dan protokol kesehatan.

Selama ini vaksinasi memang digencarkan pemerintah dan targetnya ditingkatkan menjadi 2 juta suntikan per harinya, sehingga diharap pada 2022 seluruh WNI sudah diinjeksi. Ketika sudah divaksin maka akan terbentuk kekebalan kelompok dan bisa bebas dari status pandemi. Sehingga kehidupan berjalan dengan normal, begitu pula daya beli masyarakat.

Saat masyarakat sehat maka bisa bekerja lagi dengan semangat dan pendapatannya berangsur naik, sehingga diharap daya beli juga ikut naik. Saat daya beli naik maka UMKM yang diuntungkan karena penjualan juga naik. Dengan catatan, mereka menyesuaikan diri dengan keadaan alias lebih bermain di pasar online, karena saat ini sudah serba digital.

Pelaku UMKM juga wajib divaksin karena meningkatkan rasa aman oleh pembeli yang datang ke toko secara langsung. Dengan vaksinasi maka akan memperkecil penularan corona dan menyehatkan tubuh para pebisnis UMKM. Mereka akan memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga aman dari serangan virus covid-19, dengan catatan harus menjaga gaya hidup sehat.

Selain vaksinasi maka cara lain untuk mempercepat kebangkitan UMKM adalah dengan memperketat protokol kesehatan. Sayang sekali saat ini ada yang mulai kendor dan malas-malasan memakai masker, padahal corona varian delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Sehingga masih harus wajib pakai masker, dan pelaku UMKM sebaiknya memberi bonus berupa masker agar makin banyak yang sadar prokes.

Selain itu,patuhi juga poin dalam protokol kesehatan lainnya seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terutama dalam menghindari kerumunan. Pelaku UMKM wajib untuk menjaga tokonya agar tidak ada penumpukan pengunjung dengan penjagaan yang ketat, begitu pula dengan pemilik warung, harus tegas membatasi dine in.

Untuk mengakali berkurangnya pengunjung maka bisa dengan cara promosi online atau bekerja sama dengan perusahaan ojek, sehingga lebih menggencarkan di lini delivery order. Yakinlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, sehingga tanpa ada dine in sekalipun, pesanan akan terus mengalir.

Untuk mempercepat kebangkitan UMKM dan mencegah mereka dari ancaman kebangkrutan, maka pemerintah makin menggencarkan prokes 10M dan vaksinasi. Sehingga semuanya sehat dan semangat bekerja, dan daya beli masyarakat kembali naik. Mereka akan kembali memborong produk UMKM dan menjalankan lagi roda perekonomian negara dengan kencang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Agung Wicaksono )*

Beberapa hari ini kasus Covid-19 di Indonesia sedang menurun. Namun masyarakat diingatkan agar tidak terjebak dalam euforia, karena kenyataannya kita masih berada di dalam masa pandemi. Tetaplah disiplin dalam menaati protokol kesehatan dan tidak boleh melepas masker sembarangan.

Pandemi yang telah dilalui hampir 2 tahun ini bagaikan mimpi buruk yang tak berkesudahan, tetapi dalam beberapa ini ada progress positif sehingga kita optimis bisa bebas Corona secepatnya. Pasalnya, jumlah pasien Covid turun drastis. Jika bulan lalu masih 30.000-an pasien per hari maka belakangan turun menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien per harinya.

Turunnya pasien Corona amat disyukuri karena bisa ditekan hingga hampir 10% saja dari jumlah awal. Namun Presiden Jokowi berpesan agar kita tidak terlena, karena saat ini masih masa pandemi. Jangan lengah terhadap penyebaran Corona, meski kasus Covid sedang melandai karena PPKM dan program vaksinasi nasional.

Presiden Jokowi menambahkan, meski ada tren positif pada kasus Covid dan jumlah pasien yang sembuh meningkat, jangan memiliki rasa optimis yang berlebihan dan berpuas diri. Penyebabnya karena upaya untuk menekan kasus aktif Corona harus terus dilakukan. Jadi semuanya harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Euforia harus ditiadakan karena jangan sampai lengah sedikitpun. Ketika kasus Covid menurun bukan berarti bisa lepas masker dan melanggar berbagai poin dalam protokol kesehatan, karena bisa saja virus menyebar saat Anda tak pakai masker. Apalagi yang beredar saat ini adalah Corona varian delta yang bis menular saat berdekat-dekatan dengan OTG. Sehingga prokes harus ditaati dengan disiplin.

Protokol kesehatan memang terus dipromosikan dan disempurnakan oleh pemerintah, tak hanya 3M atau 5M tetapi 10M. Paling utama adalah memakai masker dan sayangnya belakangan mulai ada sebagian masyarakat yang ogah-ogahan mengenakannya, dengan berbagai alasan. Ada pula yang memakainya tetapi sering dilepas atau posisinya kurang pas (tidak menutupi hidung).

Padahal pemakaian masker yang kurang pas tidak efektif sama sekali untuk mencegah masuknya droplet yang membawa virus Covid-19. Sehingga kita masih wajib pakai masker, meskipun hanya membeli gula ke warung tetangga. Malah WHO menyarankan untuk mengenakan masker ganda (masker medis dan masker kain) untuk memaksimalkan filtrasi dan mencegah masuknya droplet ke organ pernafasan.

Selain memakai masker, poin lain dalam protokol kesehatan yang sering dilanggar adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Apalagi di bulan yang ramai untuk pesta pernikahan, seperti habis lebaran, habis idul adha, dan akhir tahun. Menikah tidak dilarang tetapi yang tidak boleh adalah resepsi besar-besaran, karena maksimal tamunya 35 orang saja. Itupun harus taat prokes seperti pakai masker dan hidangan diberikan untuk dibawa pulang.

Poin lain dalam prokes yang masih saja dilanggar adalah mengurangi mobilitas. Masih ada saja yang nekat bepergian dan menerabas penyekatan, dan mereka memakai trik khusus. Yakni bepergian di perbatasan saat petugas sedang ganti shift atau sebelum subuh. Ketika pulang dari traveling lalu kena Corona, apakah tidak menangis karena menyesal?
Oleh karena itu kita tetap harus mengingat pesan dari Presiden Jokowi agar waspada dan tidak larut dalam euforia. Saat ini masih pandemi dan jangan menyepelekan protokol kesehatan. Penyebabnya karena hanya dengan prokes dan vaksinasi, kita bisa selamat dari ancaman Corona.

Ingatlah bahwa protokol kesehatan bukanlah belenggu, melainkan cara agar kita semua tidak tertular virus Covid—19. Tetaplah menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan rajin olahraga walau di rumah saja. Jangan lengah dan melepas masker sembarangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Munawir )*

PPKM adalah program pemerintah yang sungguh istimewa karena bertujuan untuk menekan kasus Covid-19 sekaligus menjaga daya tahan ekonomi rakyat. Di masa PPKM tersebut, pemulihan ekonomi terus berlangsung dan menunjukkan tren perbaikan.

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan dan yang paling parah adalah ekonomi. Daya beli masyarakat menurun dan banyak yang gajinya terpaksa dipotong oleh perusahaan. Bagi mereka itu lebih baik daripada dirumahkan begitu saja. Pemerintah berusaha keras untuk memulihkan sektor perekonomian, agar terbebas dari status resesi atau krisis moneter jilid 2 yang mengerikan.

Buah dari perjuangan pemerintah berhasil ketika ada laporan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif. BI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan kisarannya 3,5 hingga 4,3%, walau PPKM diberlakukan. Dalam artian, walau ada pembatasan mobilitas saat PPKM, bukan berarti akan berdampak sangat buruk bagi finansial negara.

Penyebab dari pertumbuhan ekonomi selama PPKM adalah bekerjanya stimulus fiskal, perbaikan investasi dan kinerja ekspor, percepatan vaksinasi Covid dan perbaikan sektor prioritas. Semua ini mengakibatkan perbaikan ekonomi yang positif dan kita semua selamat dari ancaman resesi.

Salah satu stimulus fiskal yang ampuh adalah intensif pajak, karena tak bisa dipungkiri, banyak yang bisnisnya menurun gara-gara pandemi. Ketika mereka mendapat kemudahan untuk membayar pajak maka usahanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa harus ketakutan karena belum mengeluarkan biaya pajak. Terutama bagi pengusaha UMKM, kebijakan ini sangat menolong mereka.

Selain itu,sektor ekspor sangat dimudahkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa menjual barang-barangnya ke luar negeri tanpa melewati birokrasi yang memusingkan. Bahkan ada panduan dari Dinas agar para pebisnis tahu cara-cara untuk mengekspor. Sehingga usahanya lebih maju lagi dan tak hanya mengandalkan pembeli lokal.

Percepatan vaksinasi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian, karena saat semua sehat akan semangat kerja. Bayangkan jika vaksinasi nasional tidak digencarkan dan dinaikkan targetnya, maka kurang bisa mengendalikan angka penularan corona. Ketika ada vaksinasi maka jumlah pasien Covid bisa lebih terkendali.

Saat hanya sedikit yang kena virus Covid-19 maka semuanya akan aman. Di sebuah kantor dan pabrik, tidak takut akan membantuk klaster corona baru. Sebaliknya, jika ada 1 saja karyawan yang kena corona maka pabrik harus ditutup minimal 2 minggu dan dilakukan penyemprotan dengan disinfektan. Sedangkan hal ini berpengaruh negatif terhadap produktivitas di sana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia membaik saat PPKM terutama sejak bulan agustus. Pemulihan ini terjadi setelah konsumsi barang meningkat. Dalam artian, PPKM tidak membuat perekonomian mandeg, karena buktinya masih ada pedagang yang bisa survive.

Para pebisnis bisa bertahan saat PPKM karena mereka tidak hanya mengandalkan aktivitas di kios, tetapi juga membuka lapak online. Mereka sudah paham bahwa saat ini perlu untuk memanfaatkan teknologi dan memaksimalkan digital marketing, mulai dari sosial media, blog, hingga marketplace. Semua bisa jadi tempat promosi untuk meluaskan jangkauan pemasaran.

Dengan digital marketing maka pebisnis bisa tetap jaya di tengah PPKM. Apalagi sudah ada support system berupa perusahaan transportasi yang menyediakan kurir dengant arif terjangkau, sehingga mereka tidak repot harus mengantarkan sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap menunjukkan tren positif walau berada di tengah PPKM dan hal ini sangat disyukuri, karena kita tidak terperosok dalam status resesi. Semua ini berkat kinerja pemerintah yang selalu berkomitmen untuk menyehatkan finansial negara dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis level di sejumah daerah di Jawa dan Bali telah diperpanjang oleh pemerintah. Perpanjangan PPKM berbasil level mulai diterapkan dari tanggal 7 sampai 13 September 2021. Dalam pelaksanaan kali ini, jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 4 kembali berkurang.

Menanggapinya, pengamat kebijakan publik dari Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, mengatakan bahwa dirinya mendukung perpanjangan program PPKM Jawa-Bali hingga 13 september 2021. Hal tersebut opsi yang tepat karena akan menekan penyebaran virus corona.

“Perpanjangan program PPKM berbasis level disejumlah daerah di Jawa-Bali mulai 7-13 September 2021 merupakan langkah positif bagi penanganan masalah pandemi. Oleh karena itu masyarakat patut memberikan dukungan”, ujar Iwan.

Sementara itu, Menko Maves, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa langkah Pemerintah didalam memperpanjang PPKM bertujuan untuk terus menekan penyebaran virus corona.

“Diperpanjang, saat ini DIY telah berhasil turun ke level 3, sedangkan Bali masih membutuhkan waktu sepekan ke depan untuk turun level,” ujar Luhut.

SAMPIT – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Brigjen TNI Sinyo, S.IP, MM menyalurkan bantuan kepada warga Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Penyaluran bantuan itu ditujukan kepada warga desa yang tengah terdampak bencana banjir. Dalam kunjungannya secara langsung, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program dari Binda Kalteng yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan bentuk kepedulian BIN kepada masyarakat.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada masyarakat yang terkena bencana agar teringankan bebannya,” ungkapnya, Senin, 6 September 2021

Dirinya juga menjelaskan, bahwa hal itu dilakukan sesuai arahan dari Kepala BIN agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama yang sedang mengalami musibah.

Sementara itu, Sapransyah Kepala Desa Hanjalipan mengatakan bahwa banjir terjadi sejak 25 Agustus 2021 lalu dan hinggai saat ini 6 September 2021 tengah terjadi.

Adapun jumlah warga yang terdampak 427 KK, 313 4umah, atau 1.740 jiwa. Dengan ketinggian air berkisar antara 50 cm hingga 2 meter. Sedangkan fasilitas umum yang terdampak antara lain 1 Kantor Desa dan Balai Desa, 3 unit Sekolah yaitu TK, SDN, Madrasah, 1 Masjid, 2 Mushola.

“Belum ada warga yang mengungsi keluar wilayah Desa Hanjalipan. Air banjir berasal dari Sungai Mentaya yang bertemu dengan sungai Tualan. Saya mewakili warga desa mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada BIN dan Kabinda Kalteng yang telah meninjau, memberikan perhatian, serta menyerahkan bantuan kepada kami yang terdampak banjir,” demikiannya.

Polisi menyebut KST dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diantisipasi sebagai ancaman utama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang.

Kedua hal tersebut nantinya diantisipasi melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) jelang gelaran kegiatan.

“Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

Ahmad menerangkan aksi kelompok tersebut diantisipasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua untuk menjaga setiap kegiatan dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga telah menyiapkan mekanisme pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas agar dapat dipahami oleh seluruh personel saat simulasi Sispamkota dilaksanakan. Kegiatan itu, kata dia, akan dilakukan pada Selasa (7/9) mendatang.

Direktorat Lalu Lintas, kata dia, akan menyoroti pengawalan kontingen setibanya di Papua untuk menghindari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga pemalangan jalan oleh masyarakat setempat yang menolak kegiatan.

“Persoalan yang diangkat adalah bagaimana cara dari tim pengamanan untuk melakukan penanganan terhadap warga yang melanggar Prokes,” sebut Ahmad.

Sebagai informasi, PON dipastikan akan digelar sesuai rencana pada 2-15 Oktober mendatang. Namun demikian, pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan sekitar 6 ribu pasukan untuk melakukan pengamanan selama kegiatan PON berlangsung.

Mereka akan disebar di 4 Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah pelaksanaan PON, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke.

Penambahan Vaksin tahap ke-50 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantenpada hari senin (5/9/2021), sekitar pukul 12.00 WIB.

Dengan kedatangan 5 juta dosis Sinovac ini, Menko Ekonomi, Airlangga Hartanto, memastikan bahwa stok vaksin di Tanah Air aman.
Selain Sinovac, Indonesia telah mengamankan jutaan dosis vaksin dari berbagai merk lainnya seperti AstraZeneca 19,5 juta dosis, Moderna 8 juta dosis, Pfizer 2,75 juta dosis, dan Sinopharm 8,25 juta dosis.

“Secara keseluruhan Indonesia telah kedatangan sebesar 225,4 juta dosis vaksin dari berbagai merek, baik berbentuk bulk maupun vaksin jadi,” ujar Airlangga.

Menyikapi hal tersebut, Analis Taiwan-Indonesia Trade Association, Tulus J. Maha, mengatakan bahwa Pemerintahan pusat untuk terus menyediakan stock vaksin cov-19 guna mempercepat kembalinya perekonomian mikro dan makro.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan stock vaksin cov-19 melalui jalur diplomasi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Hal ini guna mempercepat kembalinya perekonomian mikro dan makro Indonesia”, ujar Tulus J. Maha.

Lebih lanjut dirinya juga mengapresiasi terkait program vaksinasi nasional yang saat ini menyasar kepada kelompok rentan, baik lansia maupun tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan resiko kelompok ini miliki lebih besar jika dibandingkan dengan kluster kelompok lainnya.

“Saya mengapresiasi terkait program vaksinasi nasional yang saat ini menyasar kepada kelompok rentan, baik lansia maupun tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan resiko kelompok ini miliki lebih besar jika dibandingkan dengan kluster kelompok lainnya”, tambahnya.

Oleh: Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional makin digencarkan agar berhasil selesai lebih cepat. Nanti ketika kekebalan komunal sudah terbentuk, kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan. Untuk mempercepat vaksinasi maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat kooperatif dengan menurut saat divaksin.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini vaksinasi adalah hal yang wajib. Selain untuk menignkatkan kekebalan tubuh dari virus covid-19, kartu vaksin adalah syarat yang harus ditunjukkan sebelum naik pesawat dan masuk Mall. Vaksinasi covid juga gratis, halal, dan sudah lulus uji BPOM, sehingga masyarakat bersemangat untuk mendapatkannya.

Pada awal pandemi, target pemerintah adalah 1 juta suntikan per hari dan diperkirakan bisa selesai dalam waktu 18 bulan. Namun akhirnya target ini direvisi oleh Kementrian Kesehatan, atas perintah Presiden Jokowi. Beliau ingin agar vaksinasi nasional selesai hanya dalam 12 bulan. Sehingga suntikan ditingkatkan jadi 2 juta vaksin per harinya.

Untuk mencapai target maka Kementrian Kesehatan menggandeng berbagai instansi. Juru bicara vaksinasi covid Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa Kemenkes mengupayakan target 2 juta injeksi per hari bisa tercapai. Caranya dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Ormas, TNI, dan juga Polri.

Bantuan dari TNI dan Polri sangat penting untuk mensukseskan pemercepatan target vaksinasi nasional, karena di daerah yang terpencil mereka ikut membantu dalam distribusinya. Dengan bantuan dari aparat maka penyebaran vaksin akan berlangsung dengan aman. Sehingga di wilayah yang jauh seperti di Merauke sekalipun, stok ampul vaksin covid akan tersalurkan.

Ketika persedian vaksin tersedia, meskipun di Sabang sekalipun, maka seluruh warga Indonesia akan mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Mereka akan divaksin tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan, karena kiriman stok vaksin selalu tepat waktu. Sehingga di luar Jawa, kasus covid akan terkendali, karena sudah banyak orang yang diinjeksi vaksin Corona.

Selain itu, TNI dan Polri juga membantu pemerintah dalam mempercepat target penyelesaian vaksinasi nasional dengan menyelenggarakan vaksinasi massal. Penyelenggaraanya biasanya dilakukan di lapangan dan antriannya lebih tertib, karena panitianya sangat disiplin. Dalam artian, tidak ada kerumunan karena petugas sigap dalam berjaga dan menyediakan kursi yang berjarak 1 meter untuk mengantri.

BIN juga membantu dalam mempercepat target 2 juta suntikan vaksin per hari, dengan menyelenggarakan vaksinasi door to door. Mereka melakukan jemput bola alias datang langsung ke perkampungan dan perumahan, dan menyelenggarakan vaksinasi di sana. Dengan cara itu maka masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dan menghemat biaya transportasi.

Bantuan dari Polri, TNI, dan BIN, adalah komitmen mereka dalam mensukseskan program pemerintah dan menunjukkan komitmen dalam mengamankan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Aparat adalah sahabat rakyat, sehingga wajar jika mereka turut melayani dalam vaksinasi nasional, dan berharap semoga program ini cepat selesai. Masyarakat juga senang karena aparat membantu pemerintah, sehingga pandemi bisa lekas diakhiri.

Sementara itu, pihak swasta juga membantu dalam mensukseskan percepatan target injeksi, dengan menyelenggarakan vaksinasi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transportasi. Mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawannya, dan juga pihak luar. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara drive thru sehingga berlangsung dengan cepat dan tidak membuat kerumunan.

Berbagai pihak mulai dari aparat hingga swasta turut membantu pemerintah dalam memepercepat target vaksinasi nasional. Semuanya berkolaborasi agar masyarakat selalu sehat dan bebas Corona. Jika program-program ini berhasil, maka kita optimis akan mencapai target 2 juta suntikan per hari dan bisa selesai hanya dalam 12 bulan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021). Namun untuk kali ini Jokowi bertemu dengan para petinggi parpol koalisi dari non parlemen. Di antara yang hadir ada PSI, PKPI, Perindo, Hanura, serta PBB. Dalam kesempatan tersebut Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan dikabarkan akan dilakukan Jokowi demi bisa menjabat presiden selama tiga periode.

Sekjen PBB, Affriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas. Menurut Ferry, alasan penolakan Jokowi ini lantaran tidak mau disalahkan seolah-olah ia ingin menjabat presiden selama tiga periode.

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” kata Ferry dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021). Lebih lanjut Ferry menuturkan Jokowi mempersilahkan jika pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.

Namun Jokowi menekankan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam amandemen UUD 1945 tersebut. “Beliau mengatakan ‘kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini,'” tambah Ferry.

Diketahui sebelumnya, wacana amandemen terbatas ini diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin (16/8/2021). Sebelumnya juga, beberapa partai politik koalisi non-parlemen memiliki pandangan yang berbeda mengenai wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan partainya menyetujui wacana amandemen terbatas untuk diwujudkan nantinya. Dia beralasan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 perlu dilakukan evaluasi, mengingat sudah 23 tahun tak ada perubahan. “PBB sendiri karena tidak ada di pusat, maka setuju jika ada amandemen terbatas dan Undang-Undang produk reformasi yang sudah hampir 23 tahun ini (memang) ada pasal-pasal yang perlu dievaluasi,” kata Ferry.

Hanya saja, kata Ferry, persetujuan PBB lebih kepada perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945. Ferry mengatakan pihaknya tak menyebut persetujuan perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “(Persetujuan kami) tidak termasuk wacana perpanjangan masa jabatan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika menilai posisi partainya sampai saat ini masih mencermati kemana arah dinamika amandemen UUD 1945. Bagi Hanura, amandemen dapat dimaklumi jika dilakukan demi penguatan dan memperjelas posisi lembaga DPD RI. “Saya kira (jika itu alasannya) masih bisa dimaklumi. Begitu juga soal perlunya semacam GBHN atau PPHN untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu masih bisa dipahami,” kata Gede Pasek Suardika.

Akan tetapi, perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode menurut dia masih perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk melihat urgensi wacana itu.

“Khusus soal perpanjangan dan penambahan kekuasaan masih perlu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Perlu ada kajian jangka panjang untuk memastikan manfaat dan efektivitasnya bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya tak berbelit-belit dan sudah bulat mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak wacana tersebut. Perindo disebut Ahmad sangat mendukung keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Perindo sangat mendukung sikap presiden,” kata Ahmad. (*)