Oleh : Alfian Faruq )*

Publik sepat dihebohkan karena ada isu penjualan data penduduk oleh hacker. Namun pemerintah sudah menjamin bahwa tidak ada kebocoran data pada aplikasi Ehac, sehingga mereka bisa mengunduh dan menggunakannya tanpa perlu khawatir akan terjadi peretasan.
Digitalisasi data adalah hal yang baru di Indonesia selama beberapa tahun ini. Dengan pencatatan secara digital maka kelebihannya adalah data lebih cepat masuk dan tertata rapi, sehingga dengan mudah ditemukan hanya dengan beberapa kali klik. Selain itu, bisa untuk mencegah adanya pencatatan data double dan miskomunikasi.

Dengan adanya aplikasi maka digitalisasi data akan lebih mudah, karena masyarakat tinggal men-download lalu mengisinya dengan data pribadi. Akan tetapi mereka jadi ketakutan karena ada isu ketika hacker meretas dan membocorkan data banyak orang di Indonesia, lalu menjualnya ke beberapa pihak dengan bayaran mata uang kripto.

Akan tetapi hal ini tidak terjadi di kartu digital Ehac, yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa tidak ada upaya pengambilan data pada server Ehac. Hal ini disimpulkan setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh polisi siber, terhadap Kementerian Kesehatan dan mitranya. Aplikasinya pun aman digunakan oleh masyarakat.

Irjen Pol Argo melanjutkan, ketika terbukti tidak ada kebocoran data maka bantuan dari polisi siber dihentikan. Dalam artian kasus sudah dinyatakan selesai karena dugaan peretasan terhadap aplikasi Peduli Lindungi sebagai ‘rumah’ bagi Ehac, tidak benar.
Jika polisi sudah mengadakan penyelidikan dan hasilnya adalah Ehac tidak diretas, maka ia dipastikan sangat aman. Publik bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi kartu Ehac, tanpa takut datanya akan dicuri atau dijual oleh hacker. Sehingga ia bisa melakukan perjalanan dengan aman di masa pandemi, karena saat akan naik pesawat harus memperlihatkan aplikasi tersebut.

Ehac alias electronic health alert card diciptakan agar pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional, tercatat data-data pentingnya. Kartu ini terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dengan menunjukkan gawai, maka seseorang bisa terlihat bahwa ia sudah vaksin atau belum.

Memang suatu aplikasi yang baru launching masih rawan akan beberapa gangguan, karena ada yang masih versi beta atau versi awal, sehingga terlihat ada bug atau error yang lain. Kelemahan ini bisa diperbaiki pada versi selanjutnya dan akan terus disempurnakan, agar para penggunanya nyaman saat memakainya. Sehingga makin banyak yang mengunduhnya maka makin sedikit keluhan yang muncul di tampilan Google Playstore.

Namun aplikasi Peduli Lindungi terbukti aman dan tidak ada kebocoran data sama sekali, dan makin disempurnakan oleh developernya. Penyebabnya karena dalam aplikasi tersebut ada banyak data penting seperti NIK yang harus diproteksi. Jangan sampai NIK bocor dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada penyalahgunaan data.

Kita bisa mengunduh Peduli Lindungi dan mengisi data di Ehac dengan lengkap dan benar, sehingga bisa diketahui status kesehatan, domisili, NIK, dll. Ketika akan masuk mall maka bisa melenggang dengan bebas karena sudah ada bukti kartu vaksin dalam bentuk digital, di aplikasi tersebut. Juga saat akan naik pesawat, Ehac dan Peduli Lindungi adalah duo yang wajib ditunjukkan kepada petugas.

Tidak ada bukti peretasan terhadap data-data di kartu digital Ehac, sehingga aplikasi Peduli Lindungi dinyatakan aman. Kita bisa mengisi data di sana tanpa takut akan bocor lalu tersebar di sosial media. Jangan takut untuk mengunduh dan mengisi data-datanya dengan benar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bekasi

Oleh : Esti Kurniati )*

PON XX akan diselenggarakan di Papua dan akan berdampak positif karena ada percepatan pembangunan dan infrastruktur, khususnya di bidang komunikasi. Pasca PON sekalipun, masyarakat bisa menikmati kemudahan komunikasi dan memanfaatkannya untuk berdagang online.

Apa yang terbayang ketika mendengar kata ‘Papua’? Selama ini, daerah paling timur di Indonesia masih identik dengan wilayah yang jauh dari modernitas. Padahal saat ini Papua sudah sangat maju, bahkan Jayapura dinilai setara dengan kota-kota besar di Amerika Serikat. Kemajuan yang ada tak hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga infrastruktur untuk mendukung kelancaran komunikasi di sana.

PON XX yang diselenggarakan di Papua adalah momen penting untuk lebih mempercepat kemajuan infrastruktur di sana. Untuk mendukung acara ini, maka perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi mendukung, agar komunikasi via telepon dan konektivitas internet berlangsung dengan lancar selama gelaran PON. Sehingga yang diuntungkan tak hanya masyarakat sipil, tetapi juga para atlet, pelatih, dan panitia.

Untuk membangun infrastruktur di bidang telekomunikasi, maka ada jaminan jaringan internet yang stabil, dan sudah berkelas dunia. Diadakan pula reherseal tanggal 2 september 2021, yang dihadiri oleh Ketua Harian PB-PON Yunus Wonda, Sekretaris Umum PB-PON Drs. Elia Loupatty, MM, Direktur Network and IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Witcara, dan beberapa perwakilan lain.

Pertama kali melakukan uji jaringan (reherseal test) sebenarnya dilakukan 3 bulan lalu. Ada pengetesan jaringan internet di Papua, khususnya di daerah-daerah yang menjadi Klaster PON seperti Kota Jayapura. Dalam reherseal test diadakan simulasi ketika ada gangguan dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga nanti ketika PON berlangsung, segala problem yang kemungkinan muncul di lapangan bisa diatasi dengan cepat.

Infrastruktur di bidang telekomunikasi memang sangat penting, karena akan mendukung kelancaran PON XX, baik di dalam arena pertandingan maupun di luar. Ketika jaringan internet lancar maka komunikasi antar panitia dan atlet juga lancar, sehingga meminimalisir miskomunikasi. Acara akan berlangsung tanpa hambatan dan para atlet menjalani lomba dengan hati gembira.

Selain itu, jaringan internet yang kuat akan mendukung para jurnalis yang sedang meliput. Mereka bisa langsung mengirimkan berita ke kantor via email dengan cepat, tanpa takut sinyal tersendat-sendat. Para awak media senang karena di daerah yang jauh sekali seperti di Papua, ternyata jaringan internetnya sangat kuat.

Kuatnya jaringan internet berkat pembangunan infrastruktur komunikasi juga mendukung panitia saat melakukan live streaming. Seluruh WNI akan menonton pertandingan-pertandingan di PON XX karena mereka antusias hendak menyimak lomba-lomba yang seru dan meningkatkan adrenalin. Live streaming juga akan disimak oleh netizen internasional, dan PON XX memang jadi ajang untuk mempromosikan Papua di mata dunia.

Ketika ada jaringan internet yang kuat maka akan sangat bermanfaat, tak hanya ketika penyelenggaraan PON XX tetapi juga sesudahnya. Infrastruktur di bidang komunikasi berguna bagi para murid yang masih sekolah online sehingga bisa belajar dengan lancar. Orang tuanya juga bisa memanfaatkan bagusnya jaringan dengan berdagang di ranah online.

Perbaikan di infrastruktur komunikasi sangat baik demi kemajuan Papua karena saat ini sudah era digital. Semua terjadi berkat PON XX sehingga acara ini bukan sekadar lomba olahraga, tetapi jadi ajang untuk memajukan Papua agar lebih modern lagi.

PON XX membawa banyak sekali manfaat untuk warga Papua. Selain jadi ajang promosi wisata gratis, maka PON akan mempercepat pembangunan dan infrastruktur, khususnya di bidang komunikasi. Sehingga akan menguntungkan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ismail )*

Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi menjadi kunci sukses penanganan Covid-19. Dengan adanya percepatan penanganan Covid-19 maka proses pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat segera dilaksanakan.

Saat ini Anda pasti sudah sangat tertekan oleh pandemi, yang tak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga mental. Virus Covid-19 yang berukuran super mini ternyata mampu mengobrak-abrik berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi, pariwisata, hingga psikis. Sehingga pemerintah berusaha keras untuk mengenyahkan corona dari Indonesia, agar penduduknya sehat lahir batin.

Untuk menangani ganasnya corona maka pemerintah memberlakukan PPKM. Program yang dimulai pada awal juli 2021 awalnya sangat mengagetkan, karena mobilitas masyarakat sangat dibatasi. Ada penyekatan di mana-mana, mulai dari pusat kota sampai daerah perbatasan. Selain itu, untuk naik moda transportasi umum juga dibatasi dan harus menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi.

Namun program ini mulai menampakkan hasilnya. Saat kita liaht data yang dirilis oleh Tim Satgas Covid, tanggal 6 Agustus 2021 jumlah pasien Covid lebih dari 39.000 orang sedangkan tanggal 6 september 2021, tinggal ‘hanya’ 4.000-an orang per hari. Berarti dalam sebulan, jumlah pasien Covid turun drastis menjadi hanya sekitar 10% saja dari angka awal.

Oleh karena itu masyarakat setuju jika PPKM diperpanjang lagi per 10 September 2021, karena program ini terbukti keampuhannya. Jika ada PPKM maka mobilitas dibatasi sehingga bisa menurunkan jumlah pasien corona. Selain itu, saat PPKM para karyawan juga bekerja dari rumah (untuk industri non essensial) sehingga meminimalisir kontak antar orang dan semuanya aman dari virus Covid-19.

PPKM bisa saja diperpanjang lagi sepekan atau dua pekan ke depan, tergantung dari jumlah pasien corona se-Indonesia. Penyebabnya karena pemerintah ingin agar penularan corona benar-benar ditekan sampai 0%. Sehingga kita bisa bebas dari status pandemi lebih cepat dari perkiraan.

Selain PPKM, cara lain untuk keluar dari masa pandemi adalah dengan vaksinasi. Masyarakat setuju sekali dengan vaksinasi nasional karena vaksin terbukti meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan corona. Apalagi vaksin digratiskan, sudah berstatus halal MUI, dan lolos uji BPOM. Vaksinasi adalah kesempatan emas untuk bebas corona dan menjadi hak tiap WNI untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah.

Masyarakat antusias sekali dengan vaksinasi dan mereka mengikuti vaksinasi massal, yang biasanya diadakan oleh aparat. Vaksinasi massal memang menjadi salah satu jurus pemerintah untuk mempercepat program ini, dan memang target sedang dinaikkan. Dari ‘hanya’ 1 juta suntikan menjadi 3 juta per harinya. Sehingga kita optimis pada tahun 2022 vaksinasi nasional selesai 100%.

Antusiasime masyarakat terlihat kala mereka semangat saat mengantri sebelum vaksinasi, dan mereka mau saja disuntik walau tidak di Puskesmas. Memang tempat vaksinasi saat ini beragam, tak hanya di RS atau pusat kesehatan lain tetapi juga di lapangan, aula, atau GOR. Yang penting ada nakes yang berpengalaman untuk memvaksin dan mereka yakin akan keampuhan vaksin tersebut.

Apalagi vaksinasi saat ini menjadi syarat utama sebelum masuk ke dalam Mall, sebelum naik trnasportasi umum, bahkan sebelum tes CPNS juga sebaiknya menunjukkan sertifikat vaksin. Sehingga yang tidak mau divaksin akan kesulitan dan mau tak mau ia rela disuntik.
PPKM dan vaksinasi merupakan 2 jurus utama pemerintah dalam menangani corona. Masyarakat sudah legowo ketika PPKM terus diperpanjang, karena sadar bahwa program ini baik untuk menekan angka pasien Covid. Vaksinasi juga jadi hal yang wajib, agar kita semua bebas corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Agung Hermawan )*

Pemerintah menambah pengadaan vaksin dengan efikasi tinggi guna mengantisipasi munculnya Virus Covid-19 Varian Mu. Masyarakat pun diminta untuk tidak khawatir karena pemerintah optimal dalam menanggulangi ancaman tersebut.

Salah satu cara untuk memitigasi dan mengurangi penularan Virus Covid-19 varian Mu, hal yang akan dilakukan pemerintah adalah segera mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dan melakukan pengadaan vaksin dengan efikasi yang tinggi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Subandi menjelaskan vaksin yang ada di Indonesia ini beragam dan efikasi yang beragam juga.Dengan adanya virus corona atau Covid-19 varian baru, Subandi menuturkan maka efikasi vaksin tersebut rata-rata menjadi berkurang. Namun, untuk mengurangi tingkat keparahan penularan dan agar tingkat keterisian rumah sakit berkurang, maka vaksin yang ada saat ini harus dihabiskan.

Subandi menurutkan, saat ini Indonesia beruntung karena memiliki vaksin dengan efikasi tertinggi seperti Johnson & Johnson, Moderna. Ini tentunya ke depan akan diupayakan untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang memang mempunyai efikasi yang tinggi. Vaksinasi dengan efikasi yang tinggi terhadap delta dan varian baru yang dimaksud pemerintah yakni di antaranya Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca dan vaksin lain.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, munculnya berbagai varian baru virus corona berpotensi menurunkan angka efikasi vaksin. Namun, masyarakat diminta untuk tidak panik. Dalam kesempatan konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Prof Wiku mengatakan, meski efikasi menurun, masyarakat tidak perlu khawatir akan kemampuan vaksin khususnya terhadap kelima jenis vaksin yang telah digunakan.

Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), vaksin yang memiliki efikasi atau efektifitas di atas 50% merupakan standar untuk membentuk kekebalan tubuh. Oleh karenanya, Prof Wiku memastikan vaksin yang ada saat ini masih efektif dalam menurunkan angka kesakitan akibat paparan virus.

Sejauh ini terdapat enam jenis vaksin yang digunakan di tanah air, yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer, dan vaksin produksi Bio Farma dengan bahan baku sinovac. Prof Wiku juga mengatakan, bahwa covid-19 varian Mu sudah ditemukan di Amerika Selatan dan Eropa. WHO kini tengah melakukan pemantauan khusus terhadap varian MU untuk menyelidiki apakah varian ini lebih menular dibanding varian asli Covid-19. Tentu saja kita berharap agar tidak terjadi gelombang ketiga, dengan cara menggalakkan vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sementara itu, Indonesia telah mendatangkan sebanyak 224.422.500 dosis vaksin covid-19, dengan rician 153.900.280 vaksin bulk atau mentah dari Sinovac. Kemudian 28 juta vaksin jadi dari Sinovac, 19.515.540 dosis vaksin AstraZeneca, 8.250.000 vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna dan 2.756.520 dosis vaksin Pfizer.

Kedatangan vaksin di Indonesia ternyata menimbulkan berbagai isu yang meresahkan. Informasi yang terkadang abu-abu, rupanya membuat masyarakat ragu untuk mengikuti vaksinasi. Salah satu berita yang sempat beredar adalah vaksin yang diedarkan digunakan untuk uji klinis. Faktanya, vaksin tersebut bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM.

Perlu diingat bahwa vaksin merupakan salah satu langkah pencegahan, bukan pengobatan. Sehingga, meski akan menerima vaksin Covid-19, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker dan menerapkan physical distancing.

Pada 5 September 2021 lalu, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sebanyak 66.789.673 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Sementara baru 38.223.153 orang telah selesai mendapatkan dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 32,07 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 18,35 persen.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan virus corona di masyarakat maupun mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk situasi secara nasional. Kebijakan tersebut seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan perjalanan.

Keamanan stok vaksin merupakan kunci dari percepatan penanganan pandemi covid-19, masyarakat perlu waspada terhadap adanya virus corona varian baru, waspada bukan berarti panik, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta dalam program vaksinasi yang diberikan secara gratis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Farida Salsabila )*

Pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang sempat terdampak pandemi Covid-19.
Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marrves) mengatakan PPKM yng telah diberlakukan bertujuan untuk menurunkan laju kesempatan untuk pelayanan kesehatan agar dapat ditingkatkan.

Dengan adanya PPKM diharapkan tren kasus Covid-19 terus menurun. Hal ini juga menjadi bagian penting dari evaluasi PPKM setiap minggunya. Luhut juga menambahkan, demi meningkatkan ekonomi rakyat pula. Pola pembukaan PPKM akan diadakan berkala dan menyesuaikan kondisi lapangan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak. Luhut mengatakan, nantinya masyarakat juga harus membiasakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai bagian dari penggalakan 3T yang tentunya harus didukung semua pihak.

Saat ini Pemerintah telah mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi yang dapat memantau serta mendisiplinkan masyarakat Indonesia dalam beraktifitas. Luhut menuturkan, Kita akan berhadapan dengan pandemi Covid-19 dalam waktu yang lama. Kita harus mulai memikirkan bagaimana hidup berdampingan dengan virus ini. Dirinya juga menambahkan, hal terpenting saat ini adalah 3M yang patuh, 3T yang tinggi, pencapaian vaksinasi yang tinggi.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kelonggaran bertahap dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah harus dikawal dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin.

Dalam keterangannya Tito Mengatakan, Pelonggaran bertahap ini maksudnya ada sektor-sektor yang sudah mulai dilonggarkan dengan dikawal protokol kesehatan yang ketat, dengan tetap memakai masker dan menghindari kerumunan yang berpotensi mengakibatkan penularan.

Dalam rangka kunjungan kerja ke Jambi, Tito menyebutkan bahwa pengendalian indikator pandemi di provinsi ini telah menunjukkan tren positif. Namun, Tito mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah terhadap kondisi saat ini.

Sebelumnya, angka kasus penularan tinggi di Jambi tercatat tinggi pada Juli 2021 sebagai dampak dari terdeteksinya Covid-19 varian Delta. Namun, berkat penerapan PPKM dan protokol kesehatan yang baik, Jambi mampu menurunkan angka penularan kasus Covid-19 secara bertahap. Perbaikan dalam upaya pengendalian Covid-19 tersebut juga diikuti dengan pelonggaran kegiatan masyarakat di rumah ibadah, tempat olahraga, restoran dan tempat pendidikan.

Mantan Kapolri tersebut juga meminta berbagai pelonggaran aktifitas masyarakat tersebut tidak ditanggapi masyarakat secara berlebihan. Masyarakat harus semakin siap dalam menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mendapatkan kawalan oleh Kepala daerah dan forum koordinasi pompinan daerah (forkopimda).

Sementara itu, Anggota DPR Komisi XI, M Sarmuji berharap kebijakan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetap diikuti dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ia optimis perekonomian akan kembali menggeliat seiring pelonggaran PPKM. Dalam keterangan tertulisnya, Sarmuji mengatakan, ada bebrapa sektor yang akan tumbuh akseleratif, antara lain pariwisata, sektor transportasi dan akomodasi perhotelan yang saat ini masih kontraksi.

Menurutnya, masyarakat juga sudah mulai sadar akan cara untuk mencegah penularan Covid-19. Kalau sekiranya banyak yang positif Covid-19, masyarakat akan menahan diri. Tapi jika berkurang, masyarakat memiliki keberanian untuk keluar. Penurunan level PPKM memberi stempel legal atas aktifitas yang mulai normal tersebut. Ia berpendapat, untuk menjaga agar tidak disambut euforia, pelonggaran PPKM perlu dilakukan secara bertahap dan dievaluasi secara periodik. Sehingga tidak harus semua dilonggarkan.

Sarmuji menilai bahwa dunia usaha harus dilibatkan dalam penanganan Covid-19, minimal di ruang usaha masing-masing. Sehingga para karyawan harus mendapatkan vaksin dan harus aktif dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya pelonggaran PPKM, Sarmuji menuturkan bahwa sudah semestinya masyarakat tidak lagi menggelar aksi protes. Karena protesnya telah terpenuhi.

Kabar baiknya, Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, pelonggaran PPKM akan membuat pertumbuhan ekonomi berpeluang positif pada kuartal III 2021.

Kebijakan pelonggaran PPKM tersebut diambil setelah kasus konfirmasi positif tercatat mengalami penurunan. Sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu, kasus konfirmasi positif Covid-19 sudah turun sebanyak 68 persen.

Ketika PPKM dilonggarkan, maka akan ada beberapa sektor yang usaha yang bergeliat dan menambah jumlah produksinya, pada momen inilah sektor ekonomi akan berkembang sehingga akan membuat masyarakat bisa menambah pemasukan untuk membuat dapur tetap mengepul.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Terkait dengan hal tersebut, dosen tamu geopolitik UI yang juga peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Irandito Malik, mengatakan bahwa para pemangkunkepentingan perlu mewaspadai propaganda pihak asing terkait Papua Merdeka (Free West Papua).

“Para stakeholder perlu mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua Merdeka atau Free West Papua”, ujar Irandito Malik.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa langkah penegakkan hukum serta penindakan yang telah diambil oleh Apkam terkait sudah tepat. Termasuk penindakan terhadap pihak-pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis dan teroris (KST) Papua dengan mempropagandakan Papua merdeka atau free west Papua. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI.

“Langkah penegakkan hukum serta penindakan yang telah diambil oleh Apkam terkait isu Papua sudah tepat. Termasuk penindakan terhadap pihak-pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis dan teroris (KST) Papua dengan mempropagandakan wacana Papua merdeka atau free west Papua. Papua merupakan bagian integral dari NKRI”, tambahnya

Pemerintah mengimbau para orang tua mendorong anaknya yang berusia 12-17 tahun untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini guna menjamin keamanan kegiatan pertemuan tatap muka (PTM) di sekolah.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menegaskan pemerintah akan selalu mengawasi pelaksanaan PTM dengan mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Meski tren COVID-19 terus tengah melandai, Johnny mengingatkan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi harus terus digalakkan.

“Perlindungan kesehatan insan pendidikan khususnya peserta didik, bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Perlu ada sinergi antara pemerintah, pengurus sekolah, orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri, agar pelaksanaan PTM terbatas dapat berlangsung dengan lancar dan aman,” ungkap Johnny

Johnny menyatakan saat ini vaksinasi pada kelompok usia remaja 12-17 tahun di Indonesia masih perlu ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan PTM terbatas. Berdasarkan data per 5 Agustus 2021, tercatat 2,7 juta remaja yang sudah divaksin dosis pertama. Angka ini baru mencapai 10,38% dari total sasaran vaksinasi remaja sebanyak 26,7 juta orang. Di sisi lain, jumlah remaja yang sudah menerima vaksin lengkap hingga dosis kedua baru mencapai 1,9 juta atau setara 7,16% dari total sasaran vaksinasi.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM hingga 13 September 2021 di Jawa-Bali dan 20 September di luar Jawa-Bali. Meski begitu pemerintah memberikan beberapa kelonggaran kebijakan di wilayah dengan PPKM level 3.

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menilai mobilitas masyarakat ke mal pada bulan September 2021 sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan Juli di tahun yang sama. Bila pada pertengahan juli mengalami kontraksi hingga minus 35 persen, maka per tanggal 2 September berada di titik 0 persen.

Mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan ada perbaikan dari minus 35 persen di pertengahan Juli saat PPKM darurat menjadi 0 persen dari baseline per 2 September 2021 saat mulai pelonggaran,” pungkas Bhima.

Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi sejumlah daerah yang mampu menekan penyebaran COVID-19 sehingga level PPKM berhasil turun, seperti di Surabaya Raya dan Jabodetabek. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar lonjakan kasus tidak lagi terjadi.

Sebagaimana diketahui, terdapat 4 wilayah aglomerasi yang diturunkan dari level 4 ke level 3 di Pulau Jawa-Bali, yakni Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), Bandung Raya, Surabaya Raya, dan Semarang Raya. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan level 4 turun dari 67 menjadi 51, sedangkan level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Sementara itu, di luar Jawa-Bali, terdapat 7 provinsi yang menerapkan PPKM Level 4, dari sebelumnya 11 provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, level 4 dari seluruh 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota, dan level 3 dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota, serta level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Pemerintah juga memutuskan memperpanjang PPKM level 2 sampai 4 hingga 30 Agustus 2021 untuk Pulau Jawa-Bali. Sementara luar Jawa-Bali, PPKM akan diperpanjang 2 pekan hingga 6 September mendatang.

“Penurunan status PPKM untuk wilayah aglomerasi besar patut kita berikan apresiasi. Hal ini menunjukkan kerja keras masing-masing kepala daerah yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya, termasuk jajaran TNI/Polri dalam menerapkan aturan PPKM di wilayahnya masing-masing,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Melihat perkembangan yang juga membaik, Senator asal Jawa Timur ini pun mengapresiasi penanganan pandemi di daerah luar Jawa-Bali. Meski begitu, ia meminta agar semua daerah tetap waspada. “Keberhasilan ini tentunya juga atas partisipasi masyarakat yang bersedia tertib mematuhi aturan. Penurunan pembatasan kegiatan ini akan memperbaiki sektor perekonomian daerah, yang tentunya juga akan berdampak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia berpesan agar masyarakat di wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang saat ini masih berada pada Level 4 untuk tetap optimistis. Terlebih, LaNyalla meyakini dalam waktu dekat 4 wilayah aglomerasi tersebut akan segera menyusul masuk level 3.

“Yang penting masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aturan PPKM Level 4. Pemda bersama Forkopimda lainnya juga harus sigap mengejar ketertinggalan. Sehingga indikator-indikator yang menentukan status level cepat membaik,” terangnya.

Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan berbagai kegiatan di daerah yang menerapkan PPKM Level 3 telah diberikan tambahan pelonggaran. Adapun salah satu relaksasi yang didapat daerah level 3, yaitu mal diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 50% dengan syarat kunjungan diwajibkan vaksinasi terlebih dulu minimal dosis pertama.

Selain itu, restoran di dalam mal juga sudah diizinkan menerima pengunjung untuk makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 25%. Dengan batasan satu meja maksimal hanya untuk 2 orang. Ia pun menyebutkan tempat ibadah sudah boleh digunakan untuk kegiatan ibadah dengan kapasitas 25% atau maksimal 30 orang. Sedangkan untuk industri berorientasi ekspor dan penunjangnya (non-esensial), kini sudah dapat beroperasi 100%.

Untuk itu, LaNyalla meminta agar relaksasi-relaksasi yang telah diberikan dapat disikapi secara bijaksana oleh masyarakat. “Kita tidak boleh abai dengan adanya perbaikan ini. Walaupun ada penurunan level, Pemda bersama Forkopimda lainnya serta masyarakat tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbaunya.

LaNyalla mengingatkan agar keberhasilan PPKM tidak menjadi sia-sia karena sikap keteledoran masyarakat. Apalagi berdasarkan data pemerintah, PPKM telah berhasil menurunkan kasus konfirmasi positif COVID sejak puncak lonjakan kasus Juni-Juli lalu hingga sebesar 78%.

“Keberhasilan ini bukan hal yang mudah dicapai. Ada banyak pengorbanan dan usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah dan jajaran terkait, serta dari masyarakat sendiri,” jelasnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mengatakan angka kesembuhan pasien Corona yang kini secara konsisten lebih tinggi dibanding penambahan kasus juga harus disyukuri dengan cara menjaga diri dan keluarga. Ia pun meminta agar upaya pemerintah yang berhasil menurunkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) nasional hingga berada di angka 33% diberi apresiasi.

“Saat ini PR pemerintah adalah bagaimana caranya segera menurunkan kasus kematian COVID yang masih cukup tinggi. Saya yakin, dengan kerja sama seluruh elemen bangsa dan kedisiplinan masyarakat, hal tersebut bisa tercapai dalam waktu dekat,” pungkasnya. (*)

Oleh : Zakaria )*

Data Covid-19 akan dilindungi oleh pemerintah karena takut akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Selain memperbaiki kelemahan aplikasi, pemerintah juga memblokir banyak jasa cetak kartu vaksin di marketplace.

Pandemi membawa berbagai buntut permasalahan baru, salah satunya adalah ketika ada data NIK yang tidak sengaja bocor di publik, di sebuah kartu vaksin. Peristiwa ini membuka mata bahwa peretasan data ada di mana-mana dan publik jadi makin waspada, jangan sampai kebocoran ini terjadi lagi. Pemerintah berusaha keras melindungi data Covid-19 nasional agar tidak ada penyalahgunaan yang terjadi.

Strategi pertama agar tidak ada kebocoran data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelidiki siapa yang jadi hacker lalu menjual data berupa NIK, agar nomor itu tidak disalahgunakan dan dipakai orang lain untuk mendapatkan vaksin. Akses llnk antara peretas dan penjual data akan diputus sehingga mereka tidak bisa berkutik.

Ketika ada yang sudah menjadi korban hacker maka ia bisa melapor ke Kominfo, lalu laporannya akan diteruskan ke Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga akan diketahui siapa peretas datanya dan ia bisa mendapatkan lagi NIK-nya untuk dipakai vaksinasi. Peretas harus cepat ditangkap karena ia tega membocorkan data ke publik dan menjualnya dengan bayaran bitcoin, serta merugikan banyak orang.

Bagaimana ketika ada data di kartu vaksin yang bocor? Selama ini, kartu vaksin merupakan bukti bahwa seorang WNI sudah selesai diinjeksi vaksin Corona, dan akan mendapatkan sertifikat ini melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketika ada potensi kebocoran data maka pemerintah meminta maaf dan berusaha agar peristiwa ini tidak terulang lagi, agar NIK di kartu vaksin tidak disalahgunakan oleh oknum.

Ketika kelemahan aplikasi Peduli Lindungi sudah tampak maka wajib diperbaiki, caranya dengan menggandeng para ahli IT untuk menyempurnakannya. Sehingga tidak akan ada lagi kebocoran data. Bug harus diminimalisir, sehingga pada versi selanjutnya aplikasi ini bisa dijalankan dengan lancar, tanpa takut diretas.

Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tidak mencetak kartu vaksin, karena akan rawan penyalahgunaan data. Misalnya ketika Anda mencetaknya di sebuah jasa print, bisa jadi PC di sana dihack atau data Anda disalin oleh karyawan yang nakal, lalu NIK bisa tersebar dan disalahgunakan. Jika ini terjadi maka akan seperti mimpi buruk.

Lagipula saat ini kartu vaksin yang valid adalah versi online dan saat akan masuk tempat publik seperti Mall hanya cukup tunjukkan versi digitalnya di aplikasi Peduli Lindungi. Malah lebih praktis dan Anda tidak harus keluar uang untuk membayar jasa cetak kartu vaksin. Jadi tidak usah di-print sebagai bukti bahwa Anda sudah divaksin.

Pemerintah juga memblokir ribuan jasa cetak kartu vaksin yang mengiklankan diri di marketplace agar tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukanlah cara untuk mencegah mereka mencari uang, melainkan sebuah antisipasi agar tidak ada kebocoran data. Lagipula, siapa yang bisa menjamin jika mereka hanya menyimpan data kartu vaksin tanpa membocorkannya atau penyimpanan datanya bisa diretas?

Oleh karena itu kita wajib sadar bahwa pelarangan cetak kartu vaksin demi melindungi data-data penting. NIK dan data lain sangat penting dan jangan sampai digunakan orang lain, dan biasanya untuk tujuan yang kurang baik.

Pemerintah berusaha secara optimal untuk meminimalisir data Covid-19 nasional dan jangan sampai NIK yang ada di kartu vaksin bocor ke muka publik. Perbaikan aplikasi Peduli Lindungi menjadi prioritas. Masyarakat juga wajib sadar bahwa kartu vaksin lebih baik versi digital, jangan dicetak karena bisa berpotensi membocorkan data pribadi.

)* Penulis adalah wargAnet tinggal di Depok