Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan TNI siap membantu Polri menumpas KST yang saat ini melakukan aksi teror ke masyarakat di Yahukimo.

“Aksi teror yang dilakukan KST sudah sangat meresahkan sehingga tidak bisa dibiarkan karena membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang. Karena itu TNI siap membantu Polri memberantas KST dan menduduki wilayah yang selama ini diduga menjadi markas atau basis mereka,” kata Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan.

Dia mengakui aksi teror yang dilakukan KST sudah tidak bisa dibiarkan karena meresahkan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa.

Karena itu TNI-Polri akan segera bertindak dan menduduki markas KST, kata Pangemanan seraya menambahkan, kelompok Tenius Gwijangge itu berasal dari Kabupaten Lanny Jaya dan sempat bergabung dengan Egianus Gwijangge namun karena kelompok Egianus adalah kelompok muda makanya Tenius bergeser ke Yahukimo.

Senjata api milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas Temianus Magayang yang awalnya anak buah Senaff Soll kini ada ditangan Tenius Gwijangge.

“Memang benar ada laporan dua pucuk senpi SS2 V1 milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas setelah membunuh dua prajuritnya di Dekai, bulan Mei lalu kini berada di Tenius Gwijangge, ” kata Brigjen TNI Izak.

Tiga kelompok KST yang berada di Kabupaten Yahukimo yaitu Senat Soll, mantan anggota TNI yang dipecat karena disersi terlibat kasus pembunuhan bertanggungjawab pembunuhan di Dekai yang terjadi tanggal 11, 20, dan 26 Agustus 2020, salah satu korbannya adalah, Hendry Jovinski yang merupakan Staf KPUD Yahukimo.

Temianus Magayang terlibat dalam pembunuhan dua anggota Yonif Linud 432 Kostrad dan merampas senpi SS2 V1 kaliber 5,56 yang dibawa korban,pada 18 Mei lalu.

Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada Senin (6/9/2021) malam.

Aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali ini berlaku pada 7-13 September 2021.
Dalam Inmendagri itu, secara rinci disebutkan bahwa kabupaten di Jawa dan Bali masuk kedalam kategori level 4, level 3 dan level 2 yang tersebar di tujuh provinsi.

Sementara itu, kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berada pada level 3 tersebar di enam provinsi.

Menyikapi hal tersebut, pengamat Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, mengatakan bahwa perpanjangan program PPKM guna mencegah kenaikan kembali kasus covid-19.

“Perpanjangan PPKM guna mencegah kembali menaiknya angka covid-19. Masyarakat sebaiknya taat dan patuh kepada aturan PPKM guna menurunkan kasus baru Covid-19”, ujar Iwan Freddy.

Pemerintah telah berhasil menyusun suatu strategi jangka panjang guna menyikapi kemungkinan pandemi Covid-19 akan tetap ada dalam jangka waktu yang lama.

Opsi terbaik bagi masyarakat saat ini adalah program vaksinasi nasional dan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai jalan menuju tatanan kehidupan baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengingatkan agar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mempersiapkan diri mengambil langkah-langkah mitigasi. 

Menyikapi hal tersebut, analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa disiplin prokes dan vaksinasi merupakan suatu strategi jangka panjang agar dapat hidup berdampingan dengan covid-19, sehingga roda perekonmian dapat kembali bergerak. Melalui prokes den vaksinasi, kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan resiko yang minim.

“Disiplin protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi merupakan inti strategi jangka panjang dalam hidup bersama covid19, sehingga roda perekonomian dapat kembali bergerak seperti sedia kala. Mekanisme supply dan demand dapat kembali berjalan sehingga ekonomi dapat pulih” ujar Tulus.

Lebih lanjut dirinya menghimbau masyarakat agar dapat beradaptasi dimasa pandemi covid-19 ini, agar perjalanan menuju new normal dapat tercapai dengan tetap produktif.

“Sebaiknya kita dapat beradaptasi dimasa pandemi covid-19 ini, agar perjalanan menuju new normal dapat tercapai dengan tetap produktif” tambahnya.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi atau sertifikat vaksin menjadi hal utama, sebab pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021. Bahwa mulai 7 September 2021, sejumlah kegiatan harus menggunakan PeduliLindungi.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, Sutandi Purnomosidi pada Rabu, (8/9/2021) mengatakan bahwa dari sisi positif penggunaan aplikasi PeduliLindungi membuat masyarakat yang ada di dalam gedung atau toko termasuk karyawan merasa aman dan nyaman, karena sudah divaksin dengan bukti sertifikat vaksin sebelum masuk.

“Dampaknya cukup positif, pengunjung merasa aman, karena percaya di dalam Mal semua sudah divaksin, sebab sebelum masuk wajib melalui pemeriksaan aplikasi PeduliLindungi,” kata Sutandi.

Sutandi beserta pengurus APPBI menegaskan, mendukung penerapan sertifikat vaksin, karena lebih baik ketimbang sebelumnya yang sama sekali tidak diperbolehkan beroperasi selama PPKM level 4.

Hal yang sama diakui Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, M Ali Affandi yang mendukung penerapan kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin bagi setiap pengunjung mal atau pusat perbelanjaan di wilayah itu, sebagai solusi dan upaya bersama agar roda ekonomi bisa cepat bergerak.

Kadin Surabaya setuju dan merupakan jalan tengah dan untuk kepentingan keselamatan ekonomi serta kesehatan. Serta mendorong semangat vaksinasi bagi masyarakat umum guna kebaikan bersama.

Harus diakui bahwa pro dan kontra dalam sebuah pengambilan kebijakan memang kerap terjadi, karena itu cermin dari keanekaragaman masyarakat Tanah Air yang sama-sama ingin peduli terhadap bangsa.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga Wajibkan Industri Gunakan Aplikasi PeduliLindungi Penggunaan aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat menjaga aktivitas produksi sehingga memacu kinerja sektor industri yang akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

PeduliLindungi juga diwajibkan di lingkungan industri Setelah transportasi, obyek wisata, dan pusat perbelanjaan, aplikasi PeduliLindungi kini wajib digunakan di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menperin No 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan adanya penambahan ketentuan mengenai hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas produksi sehingga memacu kinerja sektor industri yang akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat diberikan kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang mendapat rekomendasi dari Kemenperin,” tuturnya, Kamis (2/9/2021).

Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pengajuan permohonan. Ia menambahkan, persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi yakni, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri harus memiliki IOMKI yang masih aktif.

Agar IOMKI tetap aktif, SE Menperin 5/2021 mengatur perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara berkala satu kali dalam satu minggu, setiap hari Jumat. Aturan ini akan mulai berlaku pada 10 September 2021.

Hal yang sama juga dikatakan Menkominfo, Johnny G. Plate menjelaskan, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menerapkan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kegiatan operasidan produksi yang didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik menjadi kunci menuju akselerasi pemulihan ekonomi.

“Setelah sektor transportasi, pusat perbelanjaan, fasilitas olah raga, juga pariwisata, kini pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasikan PeduliLindungi di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” jelas Johnny Minggu (5/9/2021).

“Fungsi skrining dalam aplikasi ini akan mengoptimalkan perlindungan kesehatan bagi para pekerja juga pelaku industri, selain penerapan protokol kesehatan selama bekerja,” lanjutnya.

Dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi para pekerja saat berada di kantor atau lokasi industri akan berperan besar dalam penanganan pandemi. Pekerja yang terlindungi akan turut memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan keluarga di rumah.

Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi diatur dalam Surat Edaran No. 5/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menperin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian pada 30 Agustus 2021. (**)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti. “Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan (dan) keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ujar Presiden.

Vaksin yang akan dipakai dalam program vaksinasi, tegas Presiden, adalah vaksin yang ada dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Ini wajib, harus masuk ke list-nya WHO. Kemudian yang kedua, juga kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai aturan kewajiban tunjukan bukti vaksinasi Covid-19 di bus Transjakarta.

“Kebijakan ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga, apalagi sekarang Jakarta sudah memenuhi target 8,8 juta bahkan kita melebihi 9 juta,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Politikus Gerindra ini mengharapkan kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 tak memberatkan masyarakat.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mewajibkan seluruh pelanggan untuk memiliki serta menunjukkan surat bukti vaksinasi Covid-19, sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta. Adanya sertifikat vaksin membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) tidak digunakan lagi.

Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetia Budi menyampaikan, kebijakan ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali.

“Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan di mana bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin Covid-19, baik yang sudah dicetak maupun melalui aplikasi PeduliLindungi pada ponsel,” ujar Prasetia di Jakarta. (*)