Menko-Polhukam, Mahfud MD, mengatakan adanya peningkatan yang cukup siknifikan dalam upaya penindakan terhadap KST setelah pemerintah mengategorikan KKB sebagai teroris.

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan bahwa Pemerintah, telah melakukan pengejaran terhadap anggota KST secara hati-hati agar tidak menimbulkan korban dari warga sipil.

“Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus kepada kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya, dan tempat,” ujar Mahfud.

Sementara itu ditempat terpisah, pengamat isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh pihak asing kepada kelompok separatis dan teroris (KST) Papua telah menghambat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi ditanah Papua.

“Masyarakat patut mewaspadai adanya dukungan dari pihak asing terhadap KST Papua yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan kemajuan ekonomi ditanah Papua”, ujar Jim Peterson.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan dukungan terhadap TNI-Polri didalam menindak tegas pihak manapun yang menghambat pembangunan dan kemajuan Papua, termasuk pihak-pihak asing yang berupaya mendukung KST Papua dengan cara mempropagandakan wacana Papua merdeka (free west Papua).

“Langkah yang telah diambil oleh TNI-Polri didalam menindak tegas pihak manapun yang menghambat pembangunan dan kemajuan Papua sudah tepat, termasuk pihak-pihak asing yang berupaya mendukung KST Papua dengan cara mempropagandakan wacana Papua merdeka (free west Papua)” tambahnya.

Pemerintah menerapkan beberapa Kebijakan ini diambil berdasarkan asesmen terhadap indikator penanganan pandemi, serta sebagai upaya transisi menuju tatanan kehidupan baru yang berdampingan dengan COVID-19. Kerja sama setiap individu dalam menjaga protokol kesehatan akan berperan penting untuk menghambat proses penularan virus dan menekan risiko kembali terjadi lonjakan kasus.

Beberapa indikator pengendalian pandemi di tanah air menunjukkan tren positif, sehingga pemerintah menetapkan penurunan level PPKM di berbagai wilayah. Berdasarkan peta risiko Satgas COVID-19 per 5 September 2021, hanya 5 kabupaten/kota yang mengalami zona merah.

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan nasional selama PPKM juga terus mengalami peningkatan. Skor rata-rata kepatuhan memakai masker, misalnya, pada awal Juli berada di angka 7,72. Skor tersebut naik hingga 7,88 pada periode 20 Agustus-3 September 2021.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk terus memperkuat disiplin protokol kesehatan, dan tidak lelah untuk melaksanakannya sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru.

Guru Besar FK UI dan Anggota Komite Penasihat Ahli ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), Prof. DR. dr. Soedjatmiko, SpA (K), Msi. yang biasa dipanggil Prof. Miko menyatakan, masker adalah benteng pertama proteksi kesehatan manusia terhadap virus COVID-19.

Virus akan selalu ada sepanjang masa. Untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, yang utama adalah virus jangan sampai masuk ke tubuh kita. Caranya dengan patuh protokol kesehatan, pakai masker dengan benar, jangan longgar, jangan melorot, harus menutup hidung, mulut dan dagu,” ujarnya

PT Bio Farma menerima kembali vaksin CoronaVac 2 dosis dari Sinovac, dalam bentuk finish product untuk keenam kalinya, sebanyak lima juta dosis. Pengiriman CoronaVac 2 dosis ini, merupakan kelanjutan pengiriman dari total 50 juta dosis, yang akan diterima Bio Farma, dalam periode Agustus – September 2021 mendatang.

Kedatangan vaksin CoronaVac 2ds ini, merupakan kedatangan yang ke-50, sejak 10 bulan yang lalu pada bulan Desember 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, kedatangan ke-50 ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah Indonesia, dalam upaya memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.

“Vaksin dalam bentuk jadi dari CoronaVac, sudah diterima sebanyak 33 juta dosis, (tiga juta pertama, diterima pada Desember 2020 yang digunakan untuk tenaga kesehatan), sedangkan vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang diterima sebanyak 153,9 juta, AstraZeneca sebanyak 19,5 juta dosis, Moderna delapan juta dosis, Pfizer 2,75 juta dosis, Sinopharm 8,25 juta dosis”, ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, totalnya Indonesia sudah mengamankan vaksin Covid-19 sebanyak 225.4 juta dosis vaksin dari berbagai merk, baik berbentuk bulk, maupun dalam bentuk finish product. Dengan kedatangan vaksin CoronaVac 2 dosis pada hari ini (6/9) dapat dipastikan pasokan vaksin Covid-19 sudah aman.

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam rapat terbatas terkait evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama jajarannya melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (6/9/2021).

Pertama, Presiden meminta kepada jajarannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait pandemi Covid-19 untuk menghindari adanya euforia yang berlebihan. Ia menekankan bahwa virus ini bisa dikendalikan, namun tidak mungkin hilang sepenuhnya.

“Masyarakat harus sadar bahwa Covid selalu mengintip. Varian delta selalu mengintip kita. Begitu lengah, bisa naik lagi,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga melihat bahwa kasus harian Covid-19 selama tiga hari kemarin mengalami penurunan. Tak hanya kasus harian, angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) secara nasional juga turun ke angka 20 persen.

Meski demikian, Presiden meminta jajarannya untuk tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait perkembangan kasus Covid-19 di daerah. Hal tersebut penting dilakukan agar kasus Covid-19 dapat segera ditangani dan penyebaran kasus dapat terus ditekan.

“Ini kalau kita terus lakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara konsisten, saya yakin insyaallah di akhir September kita sudah akan berada di angka di bawah 100 ribu (kasus),” lanjutnya.

Sedangkan terkait dengan varian baru, varian Mu, Presiden mengimbau para menteri terkait, khususnya Menteri Perhubungan untuk memperhatikan secara detail dan terus waspada terhadap varian tersebut.

“Jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres), K.H. Ma’ruf Amin pada acara Penganugerahan Penghargaan Paritrana (Paritrana Award) di Jakarta, Kamis (9/9/2021) mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, diperlukan program perlindungan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di Indonesia.

“Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik,” pesan Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja, yakni pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 500 ribu rupiah selama 2 bulan atau dengan total penerimaan 1 juta rupiah per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja di seluruh Indonesia.

“BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.

Wapres juga menyampaikan bahwa sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek semesta.

“Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek,” urai Wapres.

“Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya,” sambungnya.
Di sisi lain, Wapres menyampaikan, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur Penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, Penyelenggara Pemilu, Pekerja Rentan, hingga pekerja di BUMD se-Indonesia.

“Diharapkan dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja,” pinta Wapres.

“Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja,” tambahnya. (**)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.

Oleh karena itu, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif.

Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta kepada jajaran TNI-Polri menjunjung tinggi rasa keadilan kepada masyarakat ketika ingin melakukan penindakan hukum. Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat.

“Negara kita negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil adilnya melindungi kepentingan yang lebih luas dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” sambungnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini merasa belakangan ini banyak masyarakat yang saling melapor. Tetapi, kata dia ada rujukan hukumnya yaitu undang-undang ITE.

“Belakangan ini saya melihat warga masyarakat yang saling melaporkan, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi memamg pelapor itu ada rujukan hukumnya, antara lain undang-undang ITE,” ujar dia.

Jokowi menyebut, adanya undang-undang ITE bertujuan agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.

“Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” katanya. (*)

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat mengecam serangan teror Kelompok Separatis dan Teroris (KST) jelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas TNI/Polri terhadap kelompok tersebut.
Jelang PON XX, keamanan makin diperketat agar tidak ada kerusuhan yang mengganggu pembukaannya. Aparat makin rajin berjaga dan mengantisipasi, agar tidak ada anggota KST maupun KNPB yang akan mengacaukan acara. PON XX harus berhasil 100% dan tidak boleh dibubarkan karena ulah kelompok separatis.

Untuk pertama kalinya, PON diselenggarakan di Papua. Tak heran masyarakat begitu antusias dan ingin agar acara ini berlangsung dengan lancar. Pemilihan Papua sebagai tuan rumah adalah sebuah anugerah, karena warga di Bumi Cendrawasih dipercaya oleh pemerintah pusat.
Namun sayang jelang pembukaan PON tanggal 2 Oktober 2021, ada beberapa ancaman, baik dari KST (kelompok separatis dan teroris) maupun KNPB (Komite Nasional Pembebasan Papua Barat). Mereka diprediksi akan mengacaukan PON, karena mencari perhatian dari dunia internasional. Penyebabnya karena ingin memerdekakan diri lalu ingin mendapat dukungan dari negara lain.

Serangan pertama dilakukan oleh KNPB yang melakukan demonstrasi pada Agustus lalu. Unjuk rasa yang berlangsung di Jayapura berlangsung ricuh, karena ada pendemo yang nekat memukul aparat. Acara ini langsung dibubarkan oleh petugas, karena melanggar PPKM level 4, dan memang demo saat pandemi tidak diperbolehkan. Sebelum PON, aktivitas apapun yang berbahaya, termasuk unjuk rasa, harus dicegah secepatnya.

Selain KNPB, KST juga berulah kembali dengan menyerang Posramil di Maybrat. Dalam peristiwa tragis itu 4 orang prajurit TNI gugur dalam tugasnya. KST bertindak licik dengan menyerang pada dini hari sehingga ada korban jiwa. Masyarakat langsung mengecam KST dan berharap agar mereka lekas dibubarkan, dan ditangkap para anggotanya oleh Satgas Nemangkawi.

Untuk mengantisipasi agar KST maupun KNPB tidak membuat ulah lagi jelang PON XX, maka diadakan berbagai strategi. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk dan menjaga agar tidak ada kerusuhan pra maupun pasca PON XX.
Kombes Ahmad melanjutkan, ancaman utama di Papua adalah gangguan dari KST, dan perlu juga diantisipasi demo yang ditunggangi KNPB. Mereka ingin menggagalkan atau membuat rusuh saat PON XX diselenggarakan. Akan ada antisipasi dengan program simulasi sistem pengamanan kota.

Dengan simulasi tersebut maka diharap keadaan di Papua dan Papua Barat akan makin kondusif. Razia akan dipersering dan penjagaan akan diperketat, sehingga meminimalisir resiko. Jangan sampai anda anggota KST yang lolos lalu mengacaukan lomba-lomba saat PON XX berlangsung.

Razia sangat penting karena untuk mencegah adanya anggota KST yang berkeliaran di jalanan maupun di dekat arena PON XX. Jangan sampai mereka bisa keluyuran lalu membuat teror di tengah masyarakat, dan mengganggu persiapan pembukaan PON. Segala gangguan harus diantisipasi, agar nanti PON XX berjalan dengan lancar.

Selain KST, kita juga mewaspadai akan ada demo selanjutnya. Masalahnya, unjuk rasa ini memprotes kebijakan pemerintah tetapi akhirnya dibonceng oleh KNPB. Padahal mereka bisa saja memprovokasi lalu mengajak pendemo yang sedang emosi, untuk ikut memerdekakan Papua. Sangat melenceng dari tujuan unjuk rasa pada awalnya.

Serangan KST patut dijadikan peringatan, agar jangan sampai ada peristiwa selanjutnya, yang bisa mengganggu persiapan PON XX. Aparat makin ketat dalam berpatroli, agar nantinya PON berjalan tanpa kendala. Keselamatan para atlet dan offisial dari provinsi lain harus diutamakan.

PON XX tinggal beberapa minggu lagi dan para aparat di Papua makin rajin melakukan razia. Tujuannya agar tidak ada kelompok teroris yang ingin mengacaukan acara ini. Ketika Papua ditunjuk sebagai tuan rumah, maka aparat berkomitmen penuh agar lomba ini terselenggara dengan baik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Abdul Syukur )*

Meski masih dilanda pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur negeri tetap berjalan, seperti pembangunan bendungan sebagai tiang ketahanan pangan negeri.
Presiden RI Ir. Joko Widodo telah meresmikan bendungan di Kuningan dan Lampung. Bendungan Way Sekampung diharapkan dapat menjadi tiang ketahanan pangan nasional. Jokowi mengatakan, kemampuan pengairan dari bendungan tersebut mampu mengairi 55 ribu daerah irigasi saat ini (existing) dan 17.500 hektar daerah irigasi baru.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kemampuan pengairan dari bendungan ini menunjukkan adanya esktensifikasi yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan produktifitas pertanian. Dirinnya berharap, dengan adanya bendungan tersebut, intensitas tanam dapat meningkat menjadi tiga kali dalam setahun dari sebelumnya dua kali setahun, sehingga produksi pangan akan terus bertambah.

Dengan dibangunnya bendungan serta bending dan kelengkapan jaringan irigasi yang bersumber dari bendungan diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah ujan yang hanya satu kali tanam dalam setahun.

PT PP (Persero) Tbk menilai keberadaan Way Sekampung, Lampung, sangat ditunggu masyarakat setempat karena membantu kebutuhan air dan mendukung infrastruktur sumber daya air. Selain itu kehadiran bendungan tersebut juga bermanfaat sebagai wisata air dan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pekerjaan pembangunan ini tidak dihentikan selama masa pandemi dimana hal tersebut dilakukan untuk menjaga target penyelesaian proyek PSN serta menjaga kesinambungan roda perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan menanggapi proyek pembangunan bendungan tersebtu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ditandai secara simbolis dengan prosesi pemutaran tuas dan penandatanganan prasasti.

Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad mengatakan, perseroan merasa bangga karena telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk membangun Bendungan Way Sekampung dan menyelesaikan pembangunan tersebut tepat waktu.

Selain itu perseroan berharap untuk dapat terus berpartisipasi dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur terutama proyek strategis nasional/PSN yang berada di seluruh daerah Indonesia.

PT PP bersama dengan beberapa BUMN Karya dan perusahaan kontraktor lainnya dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan pembangunan Bendungan Way Sekampung yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu PSN yang dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 5 tahun secara multiyears yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu ini memiliki kapasitas air sebesar 68,06 juta meter kubik dan luas genangan hingga 800 hektare.

Kehadiran Bendungan Way Sekampung di Provinsi Lampung tersebut tentu saja akan berdampak positif bagi perkembangan Kota Lampung terutama di bagian selatan kota. Dengan dibangunnya bendungan tersebut tentu saja akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, antara lain penyediaan air irigasi untuk luas lahan 55 ribu hektare, penyediaan air baku sebesar 2.482 liter per detik untuk Kota Bandar Lampung, Branti dan Kota Metro.

Bendungan ini terintegrasi dari Bendungan Batutegi lalu mengalir ke Bendungan Agroguruh hingga ke Bendungan Margatiga yang juga terkoneksi dengan beberapa sungai seperti Way Merabung, Way Bulak yang tujuan utamanya untuk membantu pemenuhan kebutuhan air dan mendukung infrastruktur sumber daya air.

Tak hanya itu, Bendungan Way Sekampung juga dapat berfungsi sebagai pembangkit listri tenaga mikrohoda (PLTM) dengan daya 5,4 MW, pengendali banjir dan juga sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan dibangunnya bendungan tersebut, tentu saja ada multiplier effect yang dihasilkan selain menunjang lumbung pangan. Tentu saja pembangunan ini merupakan upaya dari memajukan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu dari empat bendungan yang diresmikan pada tahun ini sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-76 RI. Ketiga bendungan lainnya adalah bendungan kuningan, Bendungan Paselloreng serta bendungan Bendo.

Jika produksi pertanian meningkat, tentu saja kesejahteraan petani di daerah sekitar Bendungan Way Sekampung juga turut meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Pemuda Peduli Indonesia

Oleh : Ghayda Intan)*

Vaksinasi nasional harus berhasil 100% dan kalau bisa selesai lebih cepat dari target. Oleh karena itu, distribusi vaksin harus diperhitungkan dengan matang. Indonesia terdiri dari banyak kepulauan dan pengiriman vaksin ke Sabang sampai Merauke tentu butuh waktu. Seluruh pihak berkolaborasi agar vaksin bisa sampai, bahkan ke daerah terpencil sekalipun.

Sejak awal tahun 2021, pemerintah menyelenggarakan vaksinasi nasional dan mentargetkan selesai dalam 12 bulan. Target dipancangkan karena semakin cepat program ini selesai, semakin cepat pula kita selamat dari masa pandemi yang menyesakkan dada. Selain menambah stok vaksin, maka distribusi menjadi salah satu hal yang penting dalam mensukseskan vaksinasi nasional.

Distribusi menjadi faktor penting dalam vaksinasi nasional karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan ada yang letaknya jauh sekali dari Jakarta, seperti Merauke. Sehingga jika penyaluran vaksin lancar, maka di daerah paling terpencil sekalipun, stok vaksin akan aman. Masyarakat akan mendapatkan vaksin covid dan memperoleh haknya di bidang kesehatan.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam pendistribusian vaksin di Indonesia. DPR telah mendorong pemerintah dalam pemerataan vaksinasi. Dalam artian, vaksinasi telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, salah besar ketika ada yang bilang bahwa vaksinasi hanya untuk WNI yang ada di Jawa, karena telah pula diselenggarakan di Borneo dan pulau-pulau lainnya.

Topografi wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan memang menjadi salah satu tantangan dalam mensukseskan vaksinasi nasional. Jarak bukan kendala untuk menyalurkan vaksinasi, karena pihak TNI setia dalam mengawal vaksin sekaligus membantu distribusinya. Ini merupakan komitmen mereka dalam membantu mensukseskan program vaksinasi nasional.

Mengapa harus TNI? Penyebabnya karena mereka tak hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara, tetapi juga berkomitmen untuk membantu segala program pemerintah, termasuk vaksinasi. Selain itu, TNI bisa mendistribusikan dengan pengawalan yang ketat, sehingga vaksin tidak akan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Puan Maharani menambahkan, akan lebih banyak lagi vaksin yang masuk ke Indonesia, mulai september hingga desember. Vaksin harus segera didistribusikan ke masyarakat, karena memiliki masa kedaluwarsa. Jadi, ketika vaksin ada di tempat penyimpanan di Jakarta, harus segera disalurkan ke wilayah lain di Pulau Jawa maupun pulau-pulau lainnya.

Penambahan stok vaksin memang sedang digencarkan, karena ada kenaikan target.dari yang awalnya hanya 1 juta suntikan per hari menjadi 2 juta suntikan. Oleh karena itu persediaan vaksin harus aman dan jangan sampai kehabisan. Dalam artian, pesediaan akan wajib diamankan dan pemerintah menambah stoknya terus, baik dalam bentuk vaksin maupun bulk (bahan baku).

Persediaan vaksin memang sangat penting karena sebelum didistribusikan, stok harus dipastikan aman. Penyebabnya karena penduduk di Indonesia ada lebih dari 200 juta orang dan butuh 2 kali injeksi, sehingga setidaknya butuh lebih dari 400 juta ampul vaksin. Untuk mengamankan stok maka pemerintah membeli vaksin dari Sinovac, Moderna, Pfizer, dan AstraZaneca.

Setelah memastikan stok aman maka vaksin akan diterbangkan menuju berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selain persediaan vaksin, maka penyimpanan dan penyuntikan menjadi fokus selanjutnya. Penyebabnya karena tiap vaksin disimpan di suhu yang berbeda-beda, sehingga setelah sampai, vaksin harus disimpan dengan cermat.

Distribusi vaksin menjadi salah satu fokus pemerintah, agar semua WNI mendapatkan haknya untuk vaksinasi corona. Aparat juga membantu dalam distribusi vaksin, sekaligus untuk mengamankannya. Ketika vaksin sudah terdistribusi, maka seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan injeksi dan akan memiliki imunitas tubuh yang baik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Afrizal )*

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti ampuh dalam mengendalikan kasus Corona di Indonesia Hal itu terbukti dari , jumlah pasien Covid turun drastis menjadi hanya kisaran 20% dari 2 bulan lalu, sehingga diharapkan masyarakat untuk terus mendukung program tersebut.

Mulai awal Juli 2021 berbagai wilayah di Indonesia terkena PPKM, ada yang berlevel 1 hingga 4. Tingkatan PPKM tergantung dari jumlah pasien Corona di daerah tersebut. Pada awalnya, ada yang menjalani PPKM dengan setengah terpaksa karena merasa kebebasannya dibatasi. Padahal maksud dari program ini adalah untuk mengendalikan kasus Corona di Indonesia, yang 2 bulan lalu mencapai puncaknya.

Buah manis dari PPKM terlihat ketika kita melihat data yang dirilis oleh tim satgas Covid. Tanggal 5 Juli 2021 pasien Corona mencapai 29.000-an orang, sedangkan tanggal 5 september 2021 menjadi hanya 5.000-an orang. Penurunan drastis ini menunjukkan keampuhan PPKM, sehingga wajar jika program ini terus diperpanjang per pekan. Dengan harapan agar jumlah pasien Covid terus menurun.

Ketika terjadi penurunan kasus Covid di Indonesia maka Malaysia yang heran, mengapa bisa begitu? Mungkin mereka sudah lelah juga bagaimana cara mengendalikan Corona di negaranya dan ingin berguru pada pemerintah Indonesia. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa penurunan kasus Covid terjadi karena kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Selama PPKM diberlakukan dalam 2 bulan ini memang minim sekali terjadi pelanggaran di lapangan. Masyarakat juga paham bahwa PPKM dibuat demi kesehatan banyak orang, agar tidak terkena Corona, sehingga menurutinya. Contohnya, mereka membatalkan rencana liburan ke luar kota dan beristirahat di rumah saja saat PPKM, karena tahu bahwa mobilitas tinggi bisa menaikkan angka penularan Corona.

Selain itu, selama PPKM benar-benar sepi dari hajatan dan pesta pernikahan, karena yang boleh diselenggarakan hanya acara privat yang tamunya maksimal 35 orang. Pun dengan tambahan syarat harus sesuai dengan protokol kesehatan, jadi para tamu harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak makan di tempat pesta. Sehingga makanan dibawa pulang dalam kotak khusus.

Siti Nadia menambahkan, saat PPKM terjadi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, ahi epidemiologi, klinisi, dan ormas. Dukungan dari mereka amat positif dan mensukseskan program ini. Selain itu, fasilitas kesehatan meningkat dan tempat untuk isolasi pasien Covid makin banyak (dan gratis), serta nakes berkomitmen agar pasien lekas sembuh. Sehingga Corona bisa dikendalikan dalam 2 buln ini.

Kolaborasi sangat penting karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri selama PPKM. Ahli epidemiologi terus memberi masukan bagaimana cara mengendalikan Corona, karena mereka lebih paham teorinya, sehingga jumlah pasien Covid terus menurun berkat PPKM dan strategi-strategi lain dari pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga terus melengkapi Rumah Sakit dengan ventilator dan alat-alat kesehatan lainnya, sehingga pasien Covid bisa bertahan dan lekas sembuh. Kalaupun mereka mengalami gejala ringan Corona, bisa isolasi di tempat yang sudah disediakan dan fasilitasnya cukup lengkap. Juga tersedia tenaga medis dan obat-obatan gratis.

Ormas juga turut membantu kesuksesan PPKM karena mereka menyadari alangkah baiknya program ini. Jadi, mereka tidak membuat kerumunan dan meniadakan aktivitas yang mengundang banyak orang, untuk sementara. Sebagai gantinya bisa diadakan online via Zoom.

Kesuksesan PPKM adalah buah dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain. Hasilnya, jumlah pasien Covid menurun drastis hingga hanya 20% saja dari 2 bulan lalu. Prestasi ini patut kita pertahankan dan kalau bisa jumlah pasien Covid ditekan lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini