Oleh : Rahmat Sholeh )*

PON XX akan tetap diselenggarakan meski di tengah pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka diberlakukan protokol kesehatan yang mengadopsi sistem seperti Olimpiade Tokyo 2020, karena sama-sama diadakan di tengah pandemi covid.

Seharusnya tahun 2020 PON XX diselenggarakan tetapi karena pandemi ditunda setahun, dengan harapan tahun 2021 corona sudah menghilang dari Indonesia. Akan tetapi ternyata pandemi masih berkepanjangan, sehingga PON XX akan tetap diadakan, karena tidak ada gunanya menunda lagi. Strategi panitia untuk mencegah terbentuknya klaster corona baru adalah dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON XX Papua Suwarno menyatakan bahwa protokol kesehatan saat PON akan mengadopsi sistem di Olimpiade Tokyo, yang sama-sama diselenggarakan saat pandemi. Sebelum kontingen provinsi lain datang, harus melakukan skrining terlebih dahulu, agar tahu mereka positif covid atau tidak. Tentu sebelumnya para atlet harus disuntik vaksin sebagai proteksi.

Suwarno menambahkan, setelah atlet-atlet dan offisial tiba di Papua, harus isolasi terlebih dahulu (minimal 5 hari). Jadi dipastikan mereka datang sekitar seminggu sebelum pembukaan PON tanggal 2 Oktober 2021, karena harus isoman terlebih dahulu sebelum bertanding. Isolasi mandiri adalah cara untuk mengetahui apakah mereka tertular virus covid-19 di perjalanan atau tidak, dan semoga semuanya negatif corona.

Selain itu, saat di dalam arena pertandingan, mobilitas atlet juga dibatasi. Mereka tidak boleh keluyuran di sekitar GOR atau kolam renang, baik sebelum maupun sesudah lomba. Para atlet hanya boleh mendatangi tempat bertanding, lalu melaksanakan lomba, beristrahat dan kembali ke Wisma Atlet di Gedung KONI Papua. Cara ini dilakukan untuk meminimalisir mobilitas untuk menurunkan resiko kena corona.

Untuk mencegah terbentuknya klaster corona di PON XX maka tak hanya atlet, offisial, dan panitia pertandingan yang divaksin, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Dengan injeksi vaksin maka akan terbentuk kekebalan komunal. Sehingga tidak ada yang tertular maupun menularkan corona. Jangan sampai PON XX membawa kisah sedih karena kasus covid yang naik di Bumi Cendrawasih.

Vaksinasi yang dilakukan untuk masyarakat Papua tak hanya untuk warga sipil usia dewasa tetapi juga remaja. Para pelajar dari SMA-SMA negeri di Bumi Cendrawasih diinjeksi sehingga mereka mendapatkan kekebalan tubuh yang baik.
Protokol kesehatan lain yang wajib ditaati oleh atlet, offisial, dan panitia adalah mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Di depan arena PON XX tentu sudah ada tempat untuk mencuci tangan dan semuanya dengan kesadaran diri membawa sebotol hand sanitizer. Sanitasi memang harus dijaga dan jika perlu ditambah dengan menyemprot cairan disinfektan agar benar-benar higienis.

Selain itu, semuanya juga wajib memakai masker, kecuali jika sedang bertanding (terutama pada cabang olahraga renang). Penyebabnya karena saat berolahraga dan idung dibekap oleh masker, akan sulit sekali untuk bernafas dan bisa mengganggu jalannya lomba. Nanti setela selesai baru memakai masker lagi agar benar-benar aman.

Untuk masalah penonton, belum diberikan keputusan jika pada pertandingan-pertandingan PON XX boleh dilihat secara langsung atau tidak. Kalaupun boleh ada penonton, harus ada jarak antar kursi dan mereka tidak boleh bergerombol. Bagaimanapun supporter juga diperlukan agar para atlet makin bersemangat saat berlaga, terutama di pertandingan cabang olahraga sepakbola.

Protokol kesehatan di PON XX akan dilaksanakan dengan ketat dan merujuk pada standar Olimpiade Tokyo 2020. Melaksanakan lomba olahraga di tengah pandemi memang sebuah tantangan besar, tetapi tidak mustahil dilakukan. Para atlet dan offisial juga paham cara-cara untuk prokes dan mereka dengan sukarela melakukannya.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abie

Masyarakat mengapresiasi keberhasilan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mampu menurunkan penyebaran Covid-19. Dengan adanya tren positif tersebut, maka diharapkan perekonomian rakyat akan kembali bergerak.

Mulai 3 Juli 2021 pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena sejak pertengahan Juni 2021, sebaran Covid-19 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Kebijakan tersebut awalnya mendapat tentangan dan nyinyiran dari berbagai kalangan karena berbagai faktor diantaranya akan menyulitkan mobilisasi masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Namanya kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra, tapi data dan fakta telah berbicara dan terbukti sejak pertengahan Juli angka penyebaran Covid-19 di RI mengalami tren penurunan dari kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021 yakni sebanyak 56.757 kasus. Bahkan beberapa waktu lalu, salah satu politisi Malaysia ikut berkomentar dengan keberhasilan Indoesia dalam menurunkan angka sebaran Covid-19.

Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP), Lim Kit Siang kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang menanyakan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, karena Indonesia mampu menurunkan kasus positif Coivid-19 dengan cepat dibandingkan Malaysia yang populasinya jauh lebih sedikit. Menurut Lim, kasus Indonesia menurun signifakan di Malaysia malah mencatatkan rata-rata kasus harian sebanyak 20 ribu orang selama empat minggu terakhir.

Di samping itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa kebijakan PPKM membuahkan hasil yang positif dan kasus Covid-19 berhasil turun gunung.
“Kasus Covid Delta di Indonesia sudah turun dan melewati puncaknya. Sementara di negara lain, hari-hari ini serangan virus Delta sedang naik dimana-mana termasuk Amerika Serikat yang selama ini dianggap baik,” kata Ridwan Kamil.

Selain berhasil menurunkan angka Covid-19, berbagai kebijakan dan upaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga selama PPKM telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.

Berdasarkan data perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per 8 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 11.912 orang sembuh per hari. Adanya penambahan tersebut meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,8 juta orang sembuh atau tepatnya 3.876.760 orang (93,5%). Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 5.807 kasus dan totalnya menurun menjadi 132.823 kasus (3,2%).

Meski kebijakan PPKM terbukti berhasil, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman nyata, sehingga berbagai kebijakan perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga nantinya RI benar-benar bebas dari pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)

Oleh : Tania Ayu )*

Pemerintah terus memperbaiki kualitas skrining digital di bidang kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu sisi positif saat pandemi Covid-19 adalah kita makin waspada terhadap kesehatan, imunitas, dan higienitas. Selain rutin memeriksakan diri ke dokter pribadi dan tes rapid sebagai antisipasi, kita juga wajib mendapatkan vaksinasi. Pasca injeksi maka juga diharuskan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mendapatkan sertifikat vaksin di sana.

Sertifikat vaksin amat penting karena menunjukkan bahwa seseorang sudah diinjeksi, sehingga ia diperbolehkan untuk masuk Mall dan melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Bahkan untuk mengikuti tes CPNS pun harus menunjukkan sertifikat vaksin. Sehingga diprediksi di masa depan, makin banyak yang mensyaratkan sertifikat ini, untuk mendapatkan pelayanan publik.

Mengapa sertifikat vaksin dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, alias dalam bentuk digital? Penyebabnya karena lebih praktis daripada dicetak dalam bentuk kartu, dan jika sertifikat hanya berbentuk kertas lebih mudah sobek atau hilang. Jika sertifikat vaksin ada di aplikasi maka praktis dan lebih mudah dibawa ke mana-mana, tinggal menunjukkan aplikasi di dalam gawai.

Juru bicara Tim Satgas Covid dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pemerintah berusaha keras memperbaiki sistem operasi skrining kesehatan digital, melalui kolaborasi antar kementrian dan lembaga. Tujuannya agar ada upaya perlindungan kesehatan sekaligus tercapainya ketepatan dan keamanan data.

Skrining kesehatan digital melalui aplikasi Peduli Lindungi memang amat baik, karena terdapat data seseorang dinyatakan sehat karena sudah mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Ini adalah layanan yang bagus karena pemerintah menyadari pentingnya pencatatan data secara digital. Tujuannya agar lebih rapi dan cepat untuk diperiksa kembali.

Namun karena aplikasi skrining digital masih relatif baru (belum 2 tahun) tentu saja ada kelemahannya. Walau kelemahannya termasuk minoritas tetapi juga patut diwaspadai, dan pemerintah menggandeng Kominfo untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Misalnya ada yang kesulitan untuk vaksin karena NIK-nya sudah terpakai oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Sehingga ia bisa ditolong dan mendapatkan haknya untuk divaksin.

Contoh lain adalah ketika seseorang sudah divaksin tetapi tidak keluar sertifikatnya di aplikasi Peduli Lindungi, bisa jadi karena ada bug atau sistem sedang error. Sehingga akan diperbaiki sesempurna mungkin, sampai ia mendapatkan sertifikat yang berhak diperoleh pasca vaksinasi. Jika ada kesalahan maka hrap dimaklumi dan akan disempurnakan lagi sehingga tidak ada error di kemudian hari.

Jika ada data di dalam aplikasi skrining digital bidang kesehatan maka juga bisa terancam peretasan atau hal buruk lain dll. Untuk mengantisipasi maka pemerintah meminta Kominfo untuk membantu dan menyempurnakan aplikasi. Tujuannya agar bisa dipakai oleh masyarakat, lebih user friendly, dan tidak ada kesalahan yang membuat pusing 7 keliling.

Di dunia digital memang sudah dimanfaatkan aplikasi untuk skrining kesehatan, karena terbukti praktis, lebih efisien dan tertata rapi. Kita tidak perlu lagi mencetak kartu vaksin saat akan bepergian dan mencatat data-data secara manual. Namun tinggal mengisi data di aplikasi dan juga sertifikat, ketika sudah selesai diinjeksi vaksin.

Kualitas skrining di bidang kesehatan memang terus digenjot, agar aplikasinya makin sempurna. Tim IT dari Kemen Kominfo bekerja keras agar aplikasi ini makin sempurna dan terproteksi. Sehingga tidak akan diretas oleh hacker nakal yang tega mencuri data lalu menjualnya di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Iwan Kareung *)

Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait jumlah serangan siber di Indonesia selama Januari s.d. Juli 2021, tercatat sebanyak 741.441.648 serangan, di mana terjadi peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 495 juta serangan.

Serangan tertinggi tercatat pada Mei 2021 dengan jumlah 186.202.637 kali, kemudian berangsur turun pada 2 bulan berikutnya, yakni 164,45 juta (Juni) dan 120,27 juta (Juli). Terdapat 3 kategori serangan siber atau anomali trafik yang terbanyak dideteksi di Indonesia, yakni malware, Denial of Service/DoS (gangguan aplikasi berbasis web melalui spam permintaan palsu ke server), dan aktivitas trojan (perangkat lunak palsu yang menyamar sebagai alat yang sah). Sektor pemerintah (45,5%) menjadi target tertinggi dalam serangan malware pencuri informasi, diikuti sektor keuangan (21,8%), telekomunikasi (10,4%), penegakan hukum dan transportasi (10,1%), dan BUMN lain (2,1%).

Serangan tersebut sangat membahayakan dikarenakan peretas dapat mengunggah sebuah pintu belakang (backdoor) untuk mendapatkan akses penuh ke dalam file-file server. Dalam dunia programming, “pintu belakang” bukanlah piranti lunak jahat, tetapi seringkali disalahgunakan oleh para peretas dengan motif untuk menanamkan malware (perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen/server, klien, atau jaringan komputer) setelah berhasil masuk ke sistem atau program yang ditargetkan.

Berdasarkan motif serta skala serangan yang diklasifikasikan ke dalam empat kelompok dapat menimbulkan dampak yang berbeda pula, yaitu sebagai berikut : Pertama, penyerang yang disponsori oleh negara
Jenis penyerangan ini dilakukan secara individu atau organisasi non-negara yang diam-diam disponsori oleh sebuah entitas pemerintah, beroperasi untuk kepentingan politik, perdagangan komersial, atau militer dari negara target. Serangan ini dapat berpotensi menghancurkan negara, terutama ketika dilakukan penyusupan data yang tepat.

Kedua, hacktivist. Jenis penyerangan ini dilakukan secara individu atau sekolompok orang yang menggunakan serangan dunia maya sebagai cara untuk menyalurkan idealisme ekstrimnya terhadap politik dan ideologi. Meskipun serangan yang dilakukan hactvist ini bagi beberapa kalangan hanya terlihat sebagai pembangkang sipil elektronis yang tidak bermaksud jahat, tetapi peruntuhan jaringan pada situs-situs layanan penting dapat memberikan akibat yang fatal bagi masyarakat.

Ketiga, jaringan kriminal yang terorganisir. Jenis penyerangan ini dilakukan secara sekelompok individual yang bermaksud jahat dengan membangun badan terpusat guna melakukan aktivitas illegal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagian organisasi kriminal ini memiliki agenda politik untuk menyebarkan teror dengan serangan siber.
Serangan teror yang menghancurkan bisa terjadi ketika penyerang berhasil memperoleh kendali Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) yang merupakan sistem jaringan dari jarak jauh, yang kemudian akan menyebabkan kerusakan fisik dan meraih informasi penting untuk membuat teror.
Keempat, peretasan perorangan level rendah.
Jenis penyerangan ini merupakan penyerangan dalam skala kecil/tidak memiliki agenda tersembunyi dan menyerang perangkat individu atau jaringan perusahaan untuk keuntungan finansial pribadi. Walaupun dalam skala kecil dan tidak menimberikan dampak yang signifakan, namun jika serangan terjadi pada banyak orang tanpa sadar, maka hal ini bisa menjadi ancaman keamanan siber nasional.

Apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya? Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan menghilangkan ego sectoral yang tidak penting antara Pemerintah dan DPR RI yang masih saja sering terjadi.
Menurut penulis tampaknya BSSN perlu melakukan kerjasama terhadap K/L terutama pada sektor kesehatan dan medis agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu dengan ancaman siber.

Sementara itu, Presiden dapat memerintah Jhonny G Plate selaku Menteri Kominfo untuk menjalankan kembali program Born To Protect yang merupakan sebuah kompetisi cyber security nasional yang digagas bersama oleh Xynesis pada tahun 2017 dan bertujuan untuk bisa menghimpun bakat-bakat Gladiator Cyber Security Born to Protect yang akan melakukan banyak program untuk mengidentifikasi, menarik, melatih, merekrut, dan menempatkan generasi profesional keamanan siber berikutnya ke dalam angkatan kerja.

*) Penulis adalah pemerhati masalah ancaman siber. Tinggal di Bireuen, Aceh.

Oleh : Zakaria )*

Paham radikal amat berbahaya karena bisa merusak sistem negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung program pemerintah untuk memberantas paham radikal dan menolak terorisme. Kita juga bisa berperan aktif di media sosial dengan mempromosikan gerakan anti radikalisme dan terorisme.

Sejak awal tahun kita digempur oleh pemberitaan tentang terorisme dan radikalisme, mulai dari pengeboman sampai penyerangan kantor polisi. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa radikalisme belum hilang dari Indonesia. paham yang sangat ekstrim ini tak jarang membunuh lawan, dalam artian pemerintah dianggap sebagai musuh besar mereka.

Pemberantasan radikalisme menjadi PR besar pemerintah dan Densus 88 antiteror serta BNPT bekerja keras untuk melakukannya. Beberapa hal dilakukan, mulai dari penangkapan teroris hingga pencegahan radikalisme. Semua ini demi keamanan masyarakat, agar kehidupan mereka tidak terganggu akan teroris dan paham radikal.

Aparat lebih aktif lagi dalam melakukan razia dan penangkapan kelompok teroris. Kepala Bagian Umum Bagian Penerangan Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa penangkapan 12 teroris di Jakarta mencegah kelompok ini untuk melakukan teror di ibukota. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan teroris HH di daerah Condet, Jakarta.

Mereka memang tidak berafiliasi pada jaringan JAD atau JI, tetapi juga berbahaya karena bisa merencanakan tindakan ekstrim seperti pengeboman. Tersangka teroris memang tak hanya berstatus sebagai calon bom pengantin, tetapi juga ada yang diplot sebagai peracik bahan bom, pelaksana tugas, dll.

Masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam mencegah teorisme dan radikalisme. Jika memang ada kelompok atau orang yang mencurigakan, maka bisa melapor kepada aparat. Siapa tahu ia memang terlibat radikalisme, sehingga polisi bisa melakukan tindakan pencegahan. Hal ini bukannya negative thinking, tetapi sebuah upaya agar ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Mayen TNI Hendri Paruhuman, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT memnta masyarakat untuk lebih aktif dalam pencegahan radikalisme, dengan dimulai dari tingkat keluarga. Selain itu, jangan bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Dalam artian, ketika ada tetangga atau pendatang yang kira-kira terlibat radikalisme, maka bisa dipantau dan dilaporkan pada Densus 88.

Mayjen TNI Hendri Paruhuman menambahkan, pencegahan radikalisme sangat penting, karena kelompok ini tak jarang menggunakan wanita dan anak-anak. Dalam artian, mereka sudah bertindak di luar batas dengan menyuruh mereka yang tak berdosa, untuk dicuci otaknya dan dijadikan bom pengantin. Lantas kehilangan nyawa dan hidupnya berakhir dengan sia-sia.

Selain itu, pencegahan radikalisme juga bisa dilakukan dengan pendekatan di internal keluarga. Ibu harus berperan penting untuk dekat dengan putra-putrinya. Jangan sampai mereka malah merasa diabaikan dan akhirnya terseret arus pergaulan, dan akhirnya mau direkrut oleh kelompok radikal.

Jika anak-anak dekat dengan ibu maka paparan radikalisme pada anak dan remaja bisa dicegah, karena mereka akan bercerita tentang apa saja dengan jujur. Ibu juga bisa mengajarkan bahwa kelompok radikal dan teroris sangat berbahaya karena bisa meracuni pikiran dengan paham yang salah. Mereka juga tak jarang meledakkan fasilitas umum sehingga ada korban dari warga sipil yang tak bersalah.

Anak-anak juga bisa diajarkan tentang patriotisme dan nasionalisme yang tinggi, dengan sering disetelkan lagu-lagu nasional seperti Maju Tak Gentar, Gugur Bunga, dll. mereka juga bisa diajak untuk menonton kisah para teroris lalu dibandingkan dengan film para pejuang. Sehingga bisa berpikir bahwa terorisme dan radikalisme itu dilarang karena paham ini berbahaya.

Pemberantasan paham radikal juga bisa dilakukan di media sosial dengan tidak menyebar hoaks tentang kaum teroris dan radikal. Selain itu, kita juga bisa me re-tweet tentang anti radikalisme, sehingga ikut mempromosikan gerakan anti radikal dan teroris. Paham radikal harus diberantas agar tidak ada lagi pengeboman dan ancaman lain di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua ke Pos Koramil Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat dikecam banyak pihak. Termasuk oleh Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha. Dirinya meminta pemerintah tegas terhadap aksi teror yang dilakukan oleh KST di tanah Papua.

“Itu semestinya kita sudah mengatakan KKB itu teroris, bukan separatis ya. Karena dia melakukan aksi-aksi teror kepada masyarakat yang ada di papua. Oleh karena itu pemerintah harus tegas untuk menindak para KKB sebagai lembaga teroris,” ujar Syaifullah.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa penyerangan oleh KST Papua adalah tindakan terorisme. Pihak kepolisian harus dibantu oleh TNI dalam melakukan operasi penumpasan.

Ditempat terpisah, dosen geopolitik UI yang juga peneliti isu keamanan & perbatasan MPPI, Muhammad Irandito Malik, mengatakan bahwa upaya penindakan dan penegakkan hukum yang dilakukan TNI-Polri sudah tepat dan perlu lebih diintensifkan. Hal tersebut guna menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua.

“Langkah penindakan serta penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui TNI-Polri terhadap kelompok separatis dan teroris (KST) Papua sudah tepat dan urgent untuk diintensifkan. Sebab hal tersebut telah diatur dalam sistem keamanan nasional. Hal ini demi keamanan dan kedamaian masyarakat di Papua”, ujar Irandito.

Ia juga menghimbau kepada para stakeholder, termasuk masyarakat Papua, agar memberikan dukungan terhadap upaya apkam didalam menjaga kondusifitas keamanan tanah Papua dari ancaman KST.

“Para stakeholder, termasuk masyarakat Papua, seyogyanya memberikan support dan atensi terhadap upaya apkam didalam menciptakan kondusifitas keamanan ditanah Papua dari berbagai aksi teror KST”, tambahnya.

Untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19, Indonesia harus terlebih dahulu mencapai status herd immunity.

Terkait hal ini, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan satu-satunya cara mendapatkan herd immunity alias kekebalan kelompok adalah dengan terus melakukan vaksinasi Covid-19.

“Herd immunity (kekebalan kelompok) adalah kalau sebagian besar masyarakat di Indonesia itu bisa divaksinasi,” kata Dante saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian Sentra Vaksinasi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta.

Dia menekankan pentingnya vaksinasi untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.

Kegiatan vaksinasi penting untuk menjamin bahwa kematian akan menurun pada mereka yang terkena Covid-19,” katanya.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid -19, jumlah warga Indonesia yang sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin Covid -19 sebanyak 38.223.153 orang, bertambah 192.501 orang dari hari sebelumnya.

Untuk mencapai kekebalan kelompok, Program Vaksinasi Merdeka juga digelar di beberapa daerah seperti Sumatra Utara. Hal itu diyakini dapat mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok untuk menekan penyebaran covid-19.

Kapolda Sumatra Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan vaksinasi akan terus dilakukan menyasar wilayah yang cakupan vaksinnya masih rendah.

“Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Polri yang diselenggarakan di pondok pesantren ini berjalan lancar dan seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) tanpa adanya kerumunan,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ketegasannya menolak wacana jabatan presiden 3 periode. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

“Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, ‘Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” kata Fadjroel.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sikap politik Jokowi untuk menolak wacana presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden.

Jokowi, menurutnya, memahami bahwa amendemen UUD 1945 adalah domain dari MPR dan sikap politik dari Jokowi itu berdasarkan kesetiaan kepada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.

“Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama. Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin ada persepsi bahwa wacana jabatan presiden 3 periode muncul dari pihak Istana.

“Dan beliau (Jokowi) menolak bila wacana 3 periode datang dari istana,” kata dia.

Publik sepat dihebohkan karena ada isu penjualan data penduduk oleh hacker. Namun pemerintah sudah menjamin bahwa tidak ada kebocoran data pada aplikasi Ehac, sehingga mereka bisa mengunduh dan menggunakannya tanpa perlu khawatir akan terjadi peretasan.

Digitalisasi data adalah hal yang baru di Indonesia selama beberapa tahun ini. Dengan pencatatan secara digital maka kelebihannya adalah data lebih cepat masuk dan tertata rapi, sehingga dengan mudah ditemukan hanya dengan beberapa kali klik. Selain itu, bisa untuk mencegah adanya pencatatan data double dan miskomunikasi.

Dengan adanya aplikasi maka digitalisasi data akan lebih mudah, karena masyarakat tinggal men-download lalu mengisinya dengan data pribadi. Akan tetapi mereka jadi ketakutan karena ada isu ketika hacker meretas dan membocorkan data banyak orang di Indonesia, lalu menjualnya ke beberapa pihak dengan bayaran mata uang kripto.

Akan tetapi hal ini tidak terjadi di kartu digital Ehac, yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa tidak ada upaya pengambilan data pada server Ehac. Hal ini disimpulkan setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh polisi siber, terhadap Kementerian Kesehatan dan mitranya. Aplikasinya pun aman digunakan oleh masyarakat.

Irjen Pol Argo melanjutkan, ketika terbukti tidak ada kebocoran data maka bantuan dari polisi siber dihentikan. Dalam artian kasus sudah dinyatakan selesai karena dugaan peretasan terhadap aplikasi Peduli Lindungi sebagai ‘rumah’ bagi Ehac, tidak benar.

Jika polisi sudah mengadakan penyelidikan dan hasilnya adalah Ehac tidak diretas, maka ia dipastikan sangat aman. Publik bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi kartu Ehac, tanpa takut datanya akan dicuri atau dijual oleh hacker. Sehingga ia bisa melakukan perjalanan dengan aman di masa pandemi, karena saat akan naik pesawat harus memperlihatkan aplikasi tersebut.

Ehac alias electronic health alert card diciptakan agar pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional, tercatat data-data pentingnya. Kartu ini terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dengan menunjukkan gawai, maka seseorang bisa terlihat bahwa ia sudah vaksin atau belum.

Memang suatu aplikasi yang baru launching masih rawan akan beberapa gangguan, karena ada yang masih versi beta atau versi awal, sehingga terlihat ada bug atau error yang lain. Kelemahan ini bisa diperbaiki pada versi selanjutnya dan akan terus disempurnakan, agar para penggunanya nyaman saat memakainya. Sehingga makin banyak yang mengunduhnya maka makin sedikit keluhan yang muncul di tampilan Google Playstore.

Namun aplikasi Peduli Lindungi terbukti aman dan tidak ada kebocoran data sama sekali, dan makin disempurnakan oleh developernya. Penyebabnya karena dalam aplikasi tersebut ada banyak data penting seperti NIK yang harus diproteksi. Jangan sampai NIK bocor dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada penyalahgunaan data.

Kita bisa mengunduh Peduli Lindungi dan mengisi data di Ehac dengan lengkap dan benar, sehingga bisa diketahui status kesehatan, domisili, NIK, dll. Ketika akan masuk mall maka bisa melenggang dengan bebas karena sudah ada bukti kartu vaksin dalam bentuk digital, di aplikasi tersebut. Juga saat akan naik pesawat, Ehac dan Peduli Lindungi adalah duo yang wajib ditunjukkan kepada petugas.

Tidak ada bukti peretasan terhadap data-data di kartu digital Ehac, sehingga aplikasi Peduli Lindungi dinyatakan aman. Kita bisa mengisi data di sana tanpa takut akan bocor lalu tersebar di sosial media. Jangan takut untuk mengunduh dan mengisi data-datanya dengan benar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bekasi

Oleh : Abie

Masyarakat mengapresiasi keberhasilan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mampu menurunkan penyebaran Covid-19. Dengan adanya tren positif tersebut, maka diharapkan perekonomian rakyat akan kembali bergerak.

Mulai 3 Juli 2021 pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena sejak pertengahan Juni 2021, sebaran Covid-19 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Kebijakan tersebut awalnya mendapat tentangan dan nyinyiran dari berbagai kalangan karena berbagai faktor diantaranya akan menyulitkan mobilisasi masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Namanya kebijakan pasti akan menuai pro dan kontra, tapi data dan fakta telah berbicara dan terbukti sejak pertengahan Juli angka penyebaran Covid-19 di RI mengalami tren penurunan dari kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021 yakni sebanyak 56.757 kasus. Bahkan beberapa waktu lalu, salah satu politisi Malaysia ikut berkomentar dengan keberhasilan Indoesia dalam menurunkan angka sebaran Covid-19.

Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP), Lim Kit Siang kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang menanyakan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, karena Indonesia mampu menurunkan kasus positif Coivid-19 dengan cepat dibandingkan Malaysia yang populasinya jauh lebih sedikit. Menurut Lim, kasus Indonesia menurun signifakan di Malaysia malah mencatatkan rata-rata kasus harian sebanyak 20 ribu orang selama empat minggu terakhir.

Di samping itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa kebijakan PPKM membuahkan hasil yang positif dan kasus Covid-19 berhasil turun gunung.

“Kasus Covid Delta di Indonesia sudah turun dan melewati puncaknya. Sementara di negara lain, hari-hari ini serangan virus Delta sedang naik dimana-mana termasuk Amerika Serikat yang selama ini dianggap baik,” kata Ridwan Kamil.

Selain berhasil menurunkan angka Covid-19, berbagai kebijakan dan upaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga selama PPKM telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19.

Berdasarkan data perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per 8 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 11.912 orang sembuh per hari. Adanya penambahan tersebut meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,8 juta orang sembuh atau tepatnya 3.876.760 orang (93,5%). Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 5.807 kasus dan totalnya menurun menjadi 132.823 kasus (3,2%).

Meski kebijakan PPKM terbukti berhasil, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman nyata, sehingga berbagai kebijakan perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga nantinya RI benar-benar bebas dari pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)