Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Bustaman al Rauf

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih terus menimbulkan resistensi di tengah masyarakat, termasuk banyak melanda oknum aparatur negara walaupun seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena unsur aparatur negara (ASN/TNI dan Polri) adalah penyokong utama kebijakan negara dan implementasi rencana kerja Pemerintah. Pemindahan ibukota tidak hanya keuntungan dari segi percepatan pembangunan di daerah timur dan utara Indonesia, pemindahan ibu kota juga dapat mempengaruhi situasi politik dan sosial budaya masyarakat.

Salah satu tokoh oposan berpendapat bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota hanya merupakan upaya Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy. Pemindahan ibu kota tidak berada dalam rencana dan program visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024, selain itu juga pembangunan nasional di DKI Jakarta terkesan dikebut sehingga terlihat pemindahaan ibu kota seperti dipaksakan.

Menurut penulis pendapat tokoh oposan yang pernah menjabat di jajaran salah satu Kementerian strategis di bidang ekonomi ini jelas menggambarkan kepicikannya dan sikap “asbun atau asal bunyi” nya terhadap rencana pemindahan ibukota, karena sejatinya rencana ini sudah dipikirkan lama, merefleksikan kevisioneran pemerintahan di bawah Jokowi dalam memprediksi karena ternyata Joe Biden yang juga Presiden AS mendukung rencana pemindahan ibukota negara, karena AS memprediksi Jakarta “akan tenggelam”.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda dengan Said Didu, yang disampaikan saat medampingi Presiden Joko Widodo meninjau sodetan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, Prabowo beranggapan Pemerintah Indonesia harus berani mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota agar pusat pemerintah dan pusat perekonomian negara terpisah, yang mana hal ini akan mempercepat pembangunan nasional dan keuntungan ekonomi negara dengan tetap memperhatikan dampak sosial, politik, dan budaya masyarakat.

Kementerian PANRB melalui dokumen yang berjudul “Butir Catatan Pemindahan Ibukota Negara Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola”, tertanggal 28 Mei 2021, menyebutkan bahwa dalam rangka pemindahan IKN akan dibentuk suatu Undang-Undang yang akan mengatur mengenai tata Kelola wilayah Ibu Kota Negara (RUU IKN) dan Peraturan Presiden yang akan membentuk suatu Lembaga yang akan melaksanakan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN (RPerpres Otorita).

Pada 2023 mendatang, TNI – Polri dikatakan akan ditugaskan terlebih dahulu ke Ibu Kota Negara yang baru, Kalimatan Timur, guna memastikan kondisi lapangan dan keamanan wilayah. Hal ini dikarenakan, segera setelah RUU Pemindahan IKN disahkan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah dapat dibangun.

Beban yang ditanggung DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sangat berat, dinilai dari pusat perekonomian dan pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Hal ini berdampak kepada jalannya perekonomian yang tidak kondusif lagi, dan perusakan lingkungan yang dapat menyebabkan sulitnya air bersih, tingkat polusi yang tinggi, serta potensi tenggelamnya DKI Jakarta. Selain itu, hal ini juga menyebabkan over populasi di pulau Jawa, sehingga pemindahan IKN ke Kalimatan Timur sangatlah rasional. Namun, beberapa kelompok oposisi akan menganggap hal ini sebagai Langkah Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy selama periode jabatannya.

Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur yang akan dimulai per tahun 2023 mendatang, yang dinilai kelompok oposan (dan mungkin didukung beberapa oknum birokrasi pemerintahan) yang menganggap bahwa rencana ini sebagai langkah yang ceroboh dan terburu-buru, karena saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan pemberian vaksin dan strategi percepatan perekonomian nasional. Dengan kondisi keuangan negara yang pada hakikatnya seharusnya dipergunakan untuk membangun perekonomian masyarakat yang sangat terdampak oleh Covid-19, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dapat dianggap sebagai hal yang bukan prioritas, karena selain membutuhkan biaya yang besar, yaitu sekitar 466 triliun rupiah, juga membutuhkan SDM yang banyak, adalah pendapat yang berusaha untuk melakukan agitasi dan propaganda ditengah masyarakat agar resistensi menolak pindahnya ibukota negara semakin meluas.

Terkait dengan rencana ini, Presiden dapat memerintahkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanamkan dan meningkatkan kecintaan akan budaya daerah di Kalimantan untuk mencegah terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat akibat tergerus oleh pendatang, bahkan terjadi akulturasi budaya yang positif dan lincah (agile) di ibukota negara yang baru, sehingga kondusifitasnya dapat terus terjaga.

Sementara itu, MPR RI untuk segera merampungkan PPHN sebelum penugasan pertama TNI-Polri di Kalimantan Timur, agar rencana pembangunan ibukota negara yang baru sangat kuat payung hukumnya.

*Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Pidie Jaya, Aceh.

Oleh : Agung Priyatna )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terbukti mampu menurunkan Zona Merah di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tentu patut disyukuri karena membuktikan bahwa kebijakan PPKM berjalan sesuai harapan.
Sejak awal Juli PPKM diberlakukan dan terus diperpanjang hampir tiap pekan. Rasanya selalu kaget saat pemerintah mengumumkan perpanjangan program ini. Penyebabnya karena ada sedikit harapan bahwa PPKM bisa dihentikan, karena adanya pembatasan mobilitas dan aturan-aturan lain yang ketat.

Namun kita harus bersabar dan siap menerima keputusan saat PPKM diperpanjang. Penyebabnya karena program ini sukses menurunkan zona merah di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data tim satgas penanganan Covid, Indonesia saat ini masuk ke dalam wilayah zona kuning. Dalam artian, kasus Corona sudah terkendali sehingga makin sedikit wilayah yang berstatus zona merah.

Menurut data tim satgas penanganan Covid, saat ini hanya ada 5 wilayah yang berstatus zona merah. Padahal di akhir bulan lalu, ada 7 provinsi yang termasuk dalam zona merah. Kita juga berharap progress makin positif sehingga bisa berubah status lagi menjadi zona hijau, yang relatif situasinya lebih aman daripada zona kuning atau oranye.

Berkurangnya wilayah yang termasuk zona merah amat disyukuri karena menunjukkan kerja keras pemerintah dalam menangani Corona. Termasuk PPKM yang menjadi salah satu ‘senjata’ ampuh untuk menurunkan jumlah pasien Covid. Program ini memang sengaja dirancang untuk mengamankan kasus Covid di Indonesia, agar tidak terjadi pandemi berkepanjangan yang bagaikan mimpi buruk.

Keampuhan PPKM dalam menggebuk Corona terjadi karena: pertama, program ini membatasi mobilitas masyarakat. Pada awal periode PPKM, bahkan penjagaan dilakukan sangat ketat oleh aparat. Di tengah kota maupun perbatasan dijaga dengan disiplin dan ada penyekatan sehingga mobil dan sepeda motor dilarang untuk melaju, serta disuruh untuk putar balik.

Jika ada pembatasan mobilitas maka berpengaruh positif pada turunnya jumlah pasien Covid yang menyebabkan hilangnya status zona merah pada suatu daerah. Penyebabnya karena pergerakan massal memang terbukti menaikkan kasus Corona di suatu daerah dan virus Covid-19 makin menyebar ke mana-mana. Juga banyak OTG yang keluyuran.
Lantas bagaimana jika seandainya para OTG tak pakai masker? Tentu akan makin banyak kasus, dan seandainya PPKM tidak diperpanjang, akan menjadi bencana besar. Akan terjadi penularan Corona di mana-mana dan kemungkinan terburuk adalah kematian massal. Seperti yang terjadi di India. Kita tentu tidak mau terperosok dalam tragedi ini, bukan?

Oleh karena itu bersikaplah biasa saja ketika PPKM diperpanjang. Penyebabnya karena program ini terbukti ampuh untuk menurunkan jumlah wilayah yang terkena zona merah di Indonesia dan mengendalikan kasus Covid di Indonesia. PPKM bukanlah sebuah penjara, melainkan cara agar kita semua selamat dari bahaya Corona.
Lagipula semakin lama aturan-aturan dalam PPKM makin dilonggarkan dan makin minim penyekatan, serta diganti dengan aturan ganjil-genap. Anak-anak sekolah di wilayah zona hijau dan kuning juga boleh melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Selain itu juga sudah boleh makan di restoran, meski masih dibatasi durasinya dan kapasitas pengunjungnya.

Yakinlah bahwa PPKM ampuh dalam menggebuk Corona dan menurunkan zona merah di Indonesia. Jangan malah protes dengan alasan ini dan itu, karena program ini dibuat demi masyarakat yang sehat dan bebas Corona. Kita tentu ingin keluar dari fase pandemi secepatnya, oleh karena itu wajib menaati segala aturan dalam PPKM.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) mengancam stabilitas dan keamanan warga. Kali ini mereka meneror rakyar di Kabupaten Maybrat, setelah sebelumnya menyerang Posramil pada pagi buta.

Salah satu ancaman terbesar di Papua adalah keberadaan kelompok separatis dan teroris (KST) yang selalu meneror warga sipil, bahkan berani menyerang aparat terlebih dahulu. Dalam pikiran mereka, Indonesia adalah penjajah, sehingga aparat juga ikut dimusuhi. Padahal sebenarnya merekalah yang patut untuk diberantas karena menjadi penghianat dan ingin mendirikan Republik Federal Papua Barat.

KST biasanya beroperasi di Kabupaten Puncak karena dikabarkan dekat dengan salah satu markas mereka. Namun kali ini mereka berulah di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat , Papua Barat. Sejumlah warga mendapatkan teror pembunuhan sehingga terpaksa mengungsi ke Distrik Ayamaru, Aitinyo, bahkan sampai ke Sorong. Padahal jaraknya lebih dari 173 KM.

Kapendam XVIII Kasuari Kolonel Arm Hendra Pesiseron menyatakan bahwa warga yang mengungsi ke hutan malah mendapatkan ancaman berat dari KST, sehingga memilih untuk pergi ke distrik lain. Ada pula mahasiswa yang ingin mengungsi ke Sorong tetapi malah terancam keselamatannya. Setelah mendapat laporan ini, maka sejumlah prajurit TNI diterjunkan untuk membuat suasana jadi kondusif.

Kolonel Arm Hendra melanjutkan, serangan KST dilakukan karena tidak setuju akan pembangunan di Maybrat. Namun warga dihimbau untuk tidak takut, karena saat ini sudah ada banyak prajurit TNI yang menjamin keselamatan mereka. Sehingga bisa kembali ke rumahnya masing-masing.

Beberapa saat lalu ada penyerangan di Posramil Maybrat dan dalam peristiwa naas ini, 4 prajurit TNI gugur dalam tugasnya. Setelah itu diam-diam KST meneror warga, sehingga masyarakat jadi jengah dan takut akan kehilangan nyawanya juga, seperti yang terjadi di Posramil. Penjagaan di Posramil dan wilayah lain di seputar Maybrat makin diperketat oleh TNI.

Pembangunan di Kabupaten Maybrat memang sedang digencarkan beberapa tahun ini. Ada perumahan yang dibangun dan juga jalan raya yang dibuat. Pembuatan infrastruktur memang digalakkan di hampir seluruh wilayah Papua, karena termasuk salah satu program dalam otonomi khusus. Yang tujuannya adalah memakmurkan warga sipil.

Anehnya, KST malah tidak setuju akan kemajuan ini dan menolaknya mentah-mentah. Oleh karena itu mereka sering menyerang lokasi proyek dengan senjata api, termasuk yang ada di jalan trans Papua beberapa saat lalu. Padahal pembangunan jalan dan infrastruktur lain adalah demi kenyamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih, khususnya di Kabupaten Maybrat.

Selama ini, KST memang selalu alergi dengan segala bentuk kemajuan yang ada di Papua. Selain menuduh pemerintah adalah penjajah, mereka takut modernitas akan menggusur keberadaan mereka. Bisa jadi jalan-jalan raya yang dibuat akan membuat markas mereka terbongkar, karena selama ini letaknya masih tersembunyi. Mereka takut akan tertangkap oleh anggota TNI.

Sejak awal berdiri, KST dan OPM memang menolak modernitas dan hanya ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Hal ini jelas sangat aneh karena bagaimana bisa mereka menolak kemajuan? Padahal jika tidak ada modernitas dan ilmu pengetahuan yang cukup, maka mereka akan mudah dibodohi dan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ketika KST mengancam warga di Kabupaten Maybrat maka prajurit TNI langsung diterjunkan untuk mengatasi mereka. Jangan sampai ada lagi peristiwa berdarah yang meneror masyarakat sipil. Warga wajib dilindungi agar bisa beraktivitas dengan lancar, tanpa dibayang-bayangi akan ancaman dari KST, OPM, atau organisasi pemberontak lainnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Tania Ayu )*

Pandemi Covid diperkirakan berubah menjadi endemi dan masyarakat tidak perlu takut, karena akan selamat dari corona, selama mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi transformasi dari pandemi jadi endemi. Sehingga jika WHO menyatakan bahwa status ini berubah, kita tidak kaget karena sudah siaga.

Kapan pandemi akan berakhir? Rasanya pertanyaan ini yang selalu ada di benak masyarakat, karena sudah lelah menghadapi corona selama lebih dari setahun ini. Para dokter dan ahli epidemiologi memperkirakan status pandemi berakhir ketika muncul kekebalan kelompok. Ketika masyarakat di suatu daerah sudah divaksin, minimal 75%.

Akan tetapi virus Covid-19 terus bermutasi, dari awal tahun 2020 ada varian Alfa, lalu Beta, Gamma, Delta, dan yang terakhir adalah varian Mu. Mutasi virus ini agak mengkhawatirkan karena biasanya ia menyerang lebih cepat, sehingga kita semua wajib untuk mewaspadainya. Memang corona varian Mu belum masuk ke Indonesia tetapi akan terus diantisipasi, agar tidak terlanjur menyebar.
Para ahli epidemiologi memperkirakan adanya perubahan status dari pandemi menjadi endemi, karena mutasi virus ini dan keganasan corona yang belum bisa sepenuhnya terkendali. Jika virus terus bermutasi maka kemungkinan akan susah untuk hilang 100%. Namun kita tidak perlu takut, karena pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan menuju fase endemi.

Perbedaan antara pandemi dan endemi adalah ketika pandemi virusnya menyebar dengan wilayah yang sangat luas, tetapi endemi tidak. Jika corona sudah berstatus ‘hanya’ endemi maka akan ada tetapi hanya di daerah tertentu, sehingga akan lebih mudah dikendalikan. Contoh dari endemi adalah malaria di Kalimantan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah mulai bersiap memasuki fase endemi, dengan terus memantau perkembangan pandemi Covid. Kebijakan pergeseran status ini masih disusun. Dalam artian, nanti ketika WHO menyatakan pandemi berubah menjadi endemi, kita tidak kaget, karena sudah ada persiapannya yang matang.

Moeldoko melanjutkan, kebijakan disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya dengan mewaspadai munculnya varian baru virus Covid. Meski optimis, kita harus hati-hati. Jangan lupa pula untuk selalu menaati protokol kesehatan dan ketika PPKM dilonggarkan dan ada kenaikan mobilitas, masih wajin taat prokes, demi keamanan bersama.

Strategi yang dilakukan pemerintah adalah, pertama dengan pendekatan kesehatan dan menekan kasus kematian. Jangan sampai makin banyak yang meninggal dunia karena corona. Saat ini jumlah kematian akibat virus Covid-19 memang jauh berkurang, tidak sampai 3% dari jumlah pasiennya.

Sedangkan strategi yang kedua adalah pendekatan perut. Masyarakat tidak boleh kelaparan agar bisa sehat dan tidak kena corona. Dalam artian, mereka akan mendapatkan bansos sehingga bisa digunakan untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Bansos yang ada tak hanya berupa sembako, tetapi juga uang tunai, sehingga bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pendekatan intensif. Pemerintah mengangatkan dana untuk ekonomi, supaya operasioanal kopeasi hingga korporasi berjalan lancar. Dalam artian, ada juga BLT untuk pekerja dan intensif bagi perusahaan. Misalnya rekstruruktisasi pajak, sehingga mereka bisa bertahan di masa pandemi.

Berbagai bantuan dari pemerintah akan membut transisi ke masa endemi jadi mulus. Ketika banyak yang menaati protokol kesehatan maka pasien Covid akan makin sedikit. Saat rakyat tidak kelaparan maka mereka bisa selamat dari corona, yang menyerang imunitas tubuh manusia. Sedangkan intensif pajak untuk perusahaan akan membantu perekonomian mereka.

Masa endemi memang belum dimulai tetapi tidak ada salahnya untuk bersiap-siap. Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan memberi bansos sembako, pendekatan intensif, dan penerapan prokes ketat. Semua ini demi keselamatan bersama dan jangan sampai ada lagi yang kena corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

TNI menyebut tantangan perang yang dilontarkan oleh Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KST Papua) sekadar upaya menarik perhatian masyarakat.

Tantangan itu keluar dari mulut Juru Bicara KST Papua Sebby Sambom. Ia mengajak TNI berperang di markas KST Papua, bukan di permukiman warga.

Kapendam XVIII Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron, Hendra memastikan aparat TNI/Polri siap untuk menumpas seluruh anggota KST Papua yang ada di Tanah Papua.

“Saat ini TNI/Polri masih memprioritaskan usut penyerangan Pos Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat,” kata Hendra.

Upaya tersebut, selain untuk menjamin stabilitas keamanan di Papua, juga dapat mencegah pihak asing dalam mempengaruhi motivasi KST Papua untuk lepas dari NKRI.

Sebagian besar KST Papua bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun, tidak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini.

Hal ini menjadi kewaspadaan TNI Polri bahwa agenda separatisme Papua juga mendapat dukungan dari pihak asing.

Saat ini Pemerintah Pusat sedang menggencarkan program vaksinasi bagi pelajar guna mendukung persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah.

Vaksinasi dianggap penting karena melindungi insan pendidikan dan keluarganya dari potensi paparan COVID-19. Pemerintah telah memberikan izin vaksinasi untuk pelajar atau kategori usia 12 -17 tahun sejak awal Juli 2021 dan terus mendorong pelaksanaannya di berbagai daerah. Diharapkan program ini akan memperkuat persiapan menuju penerapan PTM terbatas di daerah.

“Karena vaksinasi untuk pendidik telah berlangsung sebelumnya, sekarang tugas kita adalah melakukan percepatan vaksinasi untuk pelajar menjelang dibukanya PTM terbatas di beberapa daerah,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. 

Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan dari Lentera Research Institute (LRI), Dwi As’ad, S.Pd.,M.Pd, mengatakan bahwa keberhasilan vaksinasi seluruh pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM).

“Keberhasilan vaksinasi covid-19 bagi seluruh pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM)”, ujar Dwi As’ad.

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk terus mempercepat vaksinasi covid-19 bagi para pelajar. Jika seluruh pelajar sudah divaksin, maka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali digelar.

Sejumlah tokoh masyarakat dan politik bersama para artis nasional seperti Ayu Azhari, Paramitha Rusady, Ote Abadi, menggelar rapat akbar melalui virtual guna membentuk Relawan Indonesia Bersatu melawan Covid 19 bergerak.

Hal ini sebagai bukti kehadiran masyarakat membantu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi. Kris Budihardjo sebagai salah satu penggagas didaulat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Melawan Covid 19.

Menyikapi hal tersebut, direktur eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa dirinya mendukung sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk bersatu melawan pandemi covid-19.

“Ditengah ancaman resesi global yang diakibatkan oleh lonjakan kasus varian delta, diperlukan sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk bersatu berjuang bersama melawan pandemi covid-19.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau dan mengajak seluruh elemen dan komponen bangsa ini untuk bersatu dan secara bersama sama melawan pandemi covid 19 serta optimis Indonesia akan melawan pandemi covid-19.

” Mari seluruh elemen dan komponen bangsa ini untuk bersatu dan secara bersama sama melawan pandemi covid 19 serta optimis Indonesia akan melawan pandemi covid-19″ tambahnya.

Oleh : Agung Hermawan )*

Pemerintah menambah pengadaan vaksin dengan efikasi tinggi guna mengantisipasi munculnya varian Covid-19 Mu. Masyarakat pun diminta untuk tidak khawatir karena pemerintah optimal dalam menanggulangi ancaman tersebut.

Salah satu cara untuk memitigasi dan mengurangi penularan Virus Covid-19 varian Mu, hal yang akan dilakukan pemerintah adalah segera mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dan melakukan pengadaan vaksin dengan efikasi yang tinggi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Subandi menjelaskan vaksin yang ada di Indonesia ini beragam dan efikasi yang beragam juga.Dengan adanya virus corona atau Covid-19 varian baru, Subandi menuturkan maka efikasi vaksin tersebut rata-rata menjadi berkurang. Namun, untuk mengurangi tingkat keparahan penularan dan agar tingkat keterisian rumah sakit berkurang, maka vaksin yang ada saat ini harus dihabiskan.

Subandi menurutkan, saat ini Indonesia beruntung karena memiliki vaksin dengan efikasi tertinggi seperti Johnson & Johnson, Moderna. Ini tentunya ke depan akan diupayakan untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang memang mempunyai efikasi yang tinggi. Vaksinasi dengan efikasi yang tinggi terhadap delta dan varian baru yang dimaksud pemerintah yakni di antaranya Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca dan vaksin lain.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, munculnya berbagai varian baru virus corona berpotensi menurunkan angka efikasi vaksin. Namun, masyarakat diminta untuk tidak panik. Dalam kesempatan konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Prof Wiku mengatakan, meski efikasi menurun, masyarakat tidak perlu khawatir akan kemampuan vaksin khususnya terhadap kelima jenis vaksin yang telah digunakan.

Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), vaksin yang memiliki efikasi atau efektifitas di atas 50% merupakan standar untuk membentuk kekebalan tubuh. Oleh karenanya, Prof Wiku memastikan vaksin yang ada saat ini masih efektif dalam menurunkan angka kesakitan akibat paparan virus.

Sejauh ini terdapat enam jenis vaksin yang digunakan di tanah air, yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer, dan vaksin produksi Bio Farma dengan bahan baku sinovac. Prof Wiku juga mengatakan, bahwa covid-19 varian Mu sudah ditemukan di Amerika Selatan dan Eropa. WHO kini tengah melakukan pemantauan khusus terhadap varian MU untuk menyelidiki apakah varian ini lebih menular dibanding varian asli Covid-19. Tentu saja kita berharap agar tidak terjadi gelombang ketiga, dengan cara menggalakkan vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sementara itu, Indonesia telah mendatangkan sebanyak 224.422.500 dosis vaksin covid-19, dengan rician 153.900.280 vaksin bulk atau mentah dari Sinovac. Kemudian 28 juta vaksin jadi dari Sinovac, 19.515.540 dosis vaksin AstraZeneca, 8.250.000 vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna dan 2.756.520 dosis vaksin Pfizer.

Kedatangan vaksin di Indonesia ternyata menimbulkan berbagai isu yang meresahkan. Informasi yang terkadang abu-abu, rupanya membuat masyarakat ragu untuk mengikuti vaksinasi. Salah satu berita yang sempat beredar adalah vaksin yang diedarkan digunakan untuk uji klinis. Faktanya, vaksin tersebut bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM.

Perlu diingat bahwa vaksin merupakan salah satu langkah pencegahan, bukan pengobatan. Sehingga, meski akan menerima vaksin Covid-19, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker dan menerapkan physical distancing.

Pada 5 September 2021 lalu, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sebanyak 66.789.673 orang telah menerima suntikan dosis vaksin virus corona. Sementara baru 38.223.153 orang telah selesai mendapatkan dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 32,07 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 18,35 persen.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan virus corona di masyarakat maupun mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk situasi secara nasional. Kebijakan tersebut seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan perjalanan.

Keamanan stok vaksin merupakan kunci dari percepatan penanganan pandemi covid-19, masyarakat perlu waspada terhadap adanya virus corona varian baru, waspada bukan berarti panik, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta dalam program vaksinasi yang diberikan secara gratis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi, sekaligus memberikan prioritas tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara luar biasa,” kata Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan ekosistem demokrasi, ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika dan semangat gotong-royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan. “Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga meneruskan inisiatif Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Hingga Mei 2021, Satgas Saber Pungli telah melaksanakan 612 operasi penindakan dengan barang bukti senilai Rp 198.055.848,-

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, yang salah satunya melalui tindak pencegahan. “Pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif,” kata Dini.

Salah satu upaya pencegahan yang dimaksud Dini bisa ditanamkan melalui kurikulum pendidikan antikorupsi yang menyebarkan semangat antikorupsi, penanaman nilai kejujuran, disiplin di tingkat sekolah. Selain itu, diperlukan juga upaya perbaikan sistem antikorupsi di seluruh lembaga pemerintahan.

“Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien,” ucap Dini menegaskan. Sementara itu terkait hukuman mati bagi para koruptor, menurut Dini, Presiden berharap hal itu dibahas dalam proses legislasi melibatkan DPR dan pemerintah dengan memerhatikan aspirasi rakyat.

“Dalam proses legislasi tersebut pastinya akan dilakukan assessment atas hukuman mati untuk koruptor dengan memerhatikan pendapat masyarakat, efektifitas dari hukuman mati; apakah betul bisa mengurangi tingkat korupsi secara signifikan, fungsi pemidanaan; semata mata punitif atau rehabilitatif, hak dasar manusia untuk hidup, tingkat akurasi penyelidikan dan penyidikan serta proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan,” tutur Dini. Presiden, ujar Dini, memerhatikan unsur kemanusiaan harus tetap masuk ke dalam pertimbangan tersebut. (*)