Oleh : Alfred Jigibalom )*

PON XX tinggal kurang dari sebulan lagi dan pemerintah mempersiapkannya dengan optimal. Panitia dan KONI berusaha keras agar PON XX terselenggara dengan baik, meski diadakan di tengah pandemi Covid-19.

Di saat pandemi kita rata-rata mengalami kelelahan mental karena takut tertular dan terlalu lama berada di dalam ruangan. Namun tidak usah galau lagi karena sebentar lagi ada acara yang bisa mengusir stress jauh-jauh, yaitu PON XX. Acara ini akan diselenggarakan di Papua pada awal oktober 2021, dan menjadi gelaran akbar, karena baru pertama kali diadakan di Bumi Cendrawasih.

KONI Pusat terus mempersiapkan segala sesuatunya agar PON XX berjalan dengan sukses, termasuk membeli peralatan untuk memfasilitasi PON. Ketua KONI Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman menyatakan bahwa ia sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di PON. Seperti 11 olahraga eksibisi, panitia pengawas dan pengarah, para wasit, dan technical delegate yang bertanggungjawab soal penyelenggaraan PON.

Letjen (Purn) Marciano menambahkan, ia akan terus melakukan pengecekan dan meng-update-nya, baik di klaster PON Mimika, Kota Jayapura, maupun Merauke. Juga berkomunikasi dengan para kepala daerah untuk mengatasi hambatan yang ada. Memang tak bisa dipungkiri, untuk persiapan acara sebesar PON tetap ada hambatan, tetapi bisa diatasi dengan baik.

Hambatan yang patut diwaspadai adalah ancaman teror dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) sehingga aparat makin ketat merazia di banyak wilayah Papua, terutama di dekat arena pertandingan. Jangan sampai ada lemparan anak panah atau senjata lain dari mereka dan tiap masyarakat yang melintas akan digeledah. Untuk mengetahui apakah mereka membawa senjata tajam atau tidak.

Persiapan PON XX dan penghapusan hambatan juga dilakukan dengan menerbangkan drone ke 4 klaster PON, yakni di Mimika, Merauke, Kota dan Kabupaten Jayapura. Drone akan memonitor keramaian dan petugas bisa membubarkannya agar tidak terjadi kerumunan. Kamera drone juga bisa mengidentifikasi siapa yang masuk ke dalam blacklist, sehingga kerusuhan akan bisa dicegah.

Persiapan lain dalam penyelenggaraan PON adalah vaksinasi. Seluruh atlet dan offisial wajib divaksin sebelum terbang ke Papua dan tentu saja panitia lokal juga diinjeksi, agar tidak terbentuk klaster corona baru. Tak hanya mereka, tetapi warga di sekitar lokasi PON juga divaksin dengan harapan muncul kekebalan kelompok dan tidak ada penularan virus Covid-19.

Menyelenggarakan PON XX di tengah pandemi memang memiliki resiko tetapi bisa diminimalisir dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak menaikkan kasus corona di Papua. Selain vaksinasi, panitia dan atlet hanya boleh beraktivitas di arena PON dan wisma atlet. Mereka tak boleh keluyuran seenaknya sendiri karena mobilitasnya dibatasi, sebagai upaya pencegahan corona.

Persiapan sarana untuk protokol kesehatan juga sudah ada, seperti keran untuk mencuci tangan, sabun antiseptik, masker sekali pakai, hans sanitizer, dll. Sanitasi memang wajib diperhatikan dan memang untuk sterilitasi semuanya menambah anggaran. Namun bisa diatasi karena PON XX mendapatkan dana juga dari otsus jilid 2.

Selain itu, persiapan untuk penginapan para atlet juga sudah ready. Mereka akan menginap di wisma atlet sekaligus kantor KONI Papua, di wilayah Kota Jayapura. Penginapan sudah representatif dan logistiknya juga siap, agar para atlet nyaan saat beristirahat.

Persiapan PON XX nyaris 100% dan tinggal menunggu hari jelang pembukaannya. PON adalah acara besar yang mengangkat derajat Indonesia di mata dunia, sehingga wajib disukseskan penyelenggaraannya. Panitia bekerja keras agar acara ini lancar dan meminimalisir resikonya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Toni Ervianto

Jerman akan membuka tempat pemungutan suara pada 26 September 2021 untuk menentukan pengganti Kanselir Merkel. Merkel yang akan turun dari jabatan Kanselir setelah 16 tahun berkuasa dan memenangkan empat pemilihan umum telah melemahkan dukungan terhadap aliansi konservatif.

Seperti menjelang hajatan politik di negara yang lain, menjelang Pemilu Jerman tahun ini juga sudah diwarnai sejumlah hasil survei berdasarkan Survei Kantor Berita Jerman (ARD) pada 21 April 2021, sebanyak 44% warga negara Jerman menilai Markus Söder memiliki kompetensi menjadi Kanselir, sementara Armin Laschet hanya mendapat 15 persen. Laschet merupakan politisi berusia 60 tahun, serta memiliki kedekatan dengan Angela Merkel dan terpilih menjadi Pimpinan CDU sejak awal 2021 menggantikan Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrembauer.

Pimpinan Partai Kristen Demokrat/Christian Democratic Union (CDU), Armin Laschet diperkirakan mendapat dukungan 77.5% dari internal CDU sebagai calon suksesor Kanselir Jerman, Angela Merkel, dalam Pemilu Jerman September 2021. Dukungan CDU kepada Laschet praktis memutus harapan Markus Söder sebagai kandidat Kanselir lainnya dari CDU, karena hanya didukung 22.5%.

Menurut survei Bild Am Sanntag tanggal 25 April 2021, Partai Hijau memperoleh 28% dukungan, koalisi CDU/CSU 27%, diikuti Sosial Demokrat Scholz 13%, AfD 10%, FDP 9%, dan Die Linke 7%.

Kemudian tanggal 29 Agustus 2021, Surat Kabar Bild am Sonntag melaporkan jajak pendapat yang dilakukan untuk mengetahui dukungan masyarakat menjelang Pemilu Jerman 2021. Laporan tersebut menunjukkan partai moderat kiri Social Democratic Party (SPD) mengungguli partai berkuasa dengan jumlah suara 24 persen dibandingkan Christian Democratic Union (CDU) dari sayap konservatif hanya 21 persen suara. Dalam kaitan kandidat kanselir, Surat Kabar Bild am Sonntag memprediksi kandidat Kanselir SPD, Menteri Keuangan Olaf Scholz, akan meraih 31 persen suara. Sementara kandidat Kanselir dan Ketua CDU, Armin Laschet hanya 10 persen dan kandidat dari Partai Hijau Annlena Baerbock mendapat 14 persen suara.

Annalena Baerbock merupakan mantan juara senam trampoline yang tidak pernah menjabat di pemerintahan tetapi memiliki elektabilitas tinggi dalam beberapa jajak pendapat sehubungan janji politiknya untuk berinvestasi di bidang pendidikan, serta teknologi digital dan hijau.

Wakil Kanselir Jerman, Olaf Scholz mengkritisi calon kanselir oposisi dari Partai Hijau, Annalena Baerbock dengan tuduhan tidak memiliki pengalaman politik, sehingga belum layak menjadi pesaing Armin Laschet, calon kanselir dari koalisi Partai Demokrat Kristen berhaluan kanan-tengah (CDU) dan Partai Kristen Demokrat Konservatif (CSU).

Olaf Scholz menyatakan, meskipun jajak pendapat menunjukkan Partai Hijau mengungguli aliansi CDU/CSU, namun Jerman membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan sehingga mampu memimpin Jerman tetap unggul di Eropa.
Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Scholz mengungkapkan bahwa jika partai moderat kiri Social Democratic Party (SPD) menang dalam Pemilu Jerman 2021 kemungkinan akan menjalin koalisi politik dengan Partai Demokrat Kristen berhaluan kanan-tengah (CDU) dan Partai Kristen Demokrat Konservatif (CSU), dibandingkan dengan Partai Hijau.

Jika hasil survei-survei menjelang Pemilu Jerman 2021 benar secara metodologi dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis apapun oleh lembaga survei ataupun media massa di Jerman yang menyiarkan hasil survei, maka dapat diprediksikan Partai Hijau akan bersaing ketat dengan koalisi CDU/CSU, sedangkan Partai SPD tampaknya akan berada di posisi ketiga, walaupun selama ini berhasil “mengawal pemerintahan” Merkel sampai tuntas dengan berbagai prestasi yang diakui di Eropa.

Menurut penulis, kemungkinan besar Pemilu Jerman tahun ini akan dimenangkan oleh Partai Hijau, dan ini akan menjadi kejutan politik di Jerman. Saingan terberat Annalena, penulis perkirakan datang dari Armin Laschet, calon kanselir dari koalisi Partai Demokrat Kristen berhaluan kanan-tengah (CDU) dan Partai Kristen Demokrat Konservatif (CSU).

Kemenangan Partai Hijau juga akan melanjutkan tradisi modern dalam politik di Jerman dengan terus dipimpin politisi perempuan. Annalena Baerbock diperkirakan akan mampu melanjutkan hasil pekerjaan yang ditinggalkan oleh Angela Merkel, meskipun Annalena harus menjalin koalisi di berbagai Parpol yang ada di Jerman untuk kondusifitas pelaksanaan atau perjalanan pemerintahannya ke depan.

Tugas berat Kanselir Jerman ke depan

Ada beberapa permasalahan serius yang perlu disikapi dan dicarikan solusi komprehensifnya oleh siapapun yang nantinya akan terpilih menjadi Kanselir Jerman hasil Pemilu tanggal 26 September 2021. Permasalahan strategis dan krusial tersebut antara lain : pertama, masih eksisnya kelompok ultranasionalis, Prinz Eugen di Jerman, dimana kelompok ini sangat membenci atau anti-Muslim dan anti-Turki, dan suara dari kelompok rasis ini (Prinz Eugen yang termotifasi prajurit SS) selalu disuarakan oleh jaringan televisi publik, TRTHUB, bahkan Kepala Editor TRT, Kaan Elbir menyatakan ancaman yang diterima membuktikan bahwa TRT telah berhasil mengisi gap pemberitaan terkait Islamophobia dan rasisme yang selama ini dihindari oleh media-media Jerman. Selain itu, TRT sejak awal Mei 2021 secara konsisten memberitakan kekerasan Israel terhadap warga muslim Palestina.

Kedua, Dinas Rahasia Domestik Jerman (Verfassungsschutz) melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer terkait ekstremisme sayap kanan tetap menjadi ancaman keamanan utama. Selain kebencian terhadap Islam, kelompok tersebut juga menyebarkan doktrin anti-Semitisme. Perkembangan kelompok sayap kanan juga semakin pesat akibat pandemi Covid-19 yang dieksploitasi untuk tujuan politis.

Menurut pemantauan Verfassungsschutz, bahwa jumlah orang loyalis sikap ekstremis mencapai 33.300 orang pada 2020, bahkan hampir 40% dari mereka dipandang mampu melakukan kekerasan, bersedia menggunakan kekerasan, atau mendukung kekerasan. Sementara, kepolisian Jerman mencatat 23.604 kejahatan yang dilakukan kelompok sayap kanan pada 2020.

Surat Kabar Jerman, Welt am Sonntag mengeluarkan laporan tanggal 28 Juni 2021 bahwa setidaknya 272 anggota Kepolisian Jerman diselidiki atas tuduhan terlibat dengan kelompok atau melakukan kejahatan ekstremisme sayap kanan. Menurut anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman, Irene Mihalic menekankan besarnya jumlah anggota kepolisian tersebut menjadi peringatan bagi Pemerintah Jerman untuk mewaspadai kelompok sayap kanan.

Ketiga, pemerintahan Jerman hasil Pemilu 2021 juga harus menghadapi permasalahan penolakan kebijakan pemerintah Jerman untuk menerapkan lockdown jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Jerman. Salah satu organisasi atau NGO di Jerman yang kerap menolak kebijakan lockdown di Jerman adalah The “Querdenker” (Lateral Thinkers). Organisasi atau pergerakan Querdenker merupakan organisasi gabungan dari berbagai elemen seperti masyarakat sipil, kelompok anti-vaxxers, dan anggota partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD). Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi ini cenderung anarkis dan selalu berakhir ricuh.

*Penulis adalah pemerhati masalah internasional. Alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI).

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berusaha dengan optimal untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Berbagai cara tersebut ditempuh diantaranya dengan pemberian BLT, Bansos, dan bantuan-bantuan lain, sehingga rakyat akan tertolong dan bisa survive dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang berstatus karyawan rela gajinya dipotong, agar perusahaan tidak bangkrut. Sementara yang berstatus pengusaha juga legowo dan mengencangkan ikat pinggang, karena pendapatan sedang menurun, akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Namun pemerintah tak tinggal diam melihat fenomena ini dan berusaha keras menghapus kemiskinan dari Indonesia. Bukankah di dalam UUD tertulis ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’? Jadi, walau masih pandemi, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi jilid 2.

Menkominfo Johny G Plate menyatakan bahwa, seperti yang diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani, APBN 2020 telah menyelamatkan lebih dari 5 juta rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan akibat pandemi covid. Optimalisasi APBN tahun anggaran 2020 dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berkontribusi dalam menekan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi hanya minus 2,07%.

Ketika pertumbuhan ekonomi minus maka memang agak mengkhawatirkan, tetapi amat wajar di masa pandemi, karena hampir semua negara di belahan dunia juga merasakan dampak negatif dari corona. Kita tidak usah takut akan minusnya, karena belum sampai dalam tahap resesi.

Jangan pula takut akan ancaman krisis ekonomi jilid2 karena buktinya kit bisa bertahan sampai sekarang dan tidak ada kelangkaan sembako seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. Pemeirintah tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan berusaha keras menyelematkan perekonomian rakyat. APBN 2020 menjadi penyelamat dan memang uang negara selalu disalurkan untuk warga negara, bukan?

Lagipula sejak kuartal pertama tahun 2021 sudah ada tren positif pertumbuhan ekonomi, sehingga kita optimis keadaan finansial negara akan lebih baik lagi. Walau kenaikannya masih di bawah 7% tetapi patut disyukuri, daripada minus? Kenaikan sekecil apapun adalah hal yang positif, karena bisa pelan-pelan menghapus kemiskinan di Indonesia.

Program-program pemerintah yang menyelamatkan rakyat dari jurang kesengsaraan adalah BLT, bansos, dan beberapa program lainnya. Bansos terbukti ampuh untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, karena mereka mendapatkan bantuan berupa beras dan sembako lain. Sehingga bisa bertahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak terancam mati kelaparan.

Sementara itu, BLT juga menolong mereka yang kesulitan keuangan. Dengan uang itu maka bisa untuk membayar SPP, membeli susu anak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Apalagi BLT langsung ditransfer ke rekening bank BUMN milik rakyat, sehingga akan meminimalisir kesalahan maupun pungli yang dilakukan oleh oknum nakal.

Program lain untuk mengentaskan kemiskinan adalah kartu pra kerja. Dengan kartu ini maka masyarakat yang masih menganggur akan bisa mengikuti kelas-kelas yang tersedia. Keterampilan yang didapatkan dari kelas itu bisa dijadikan modal usaha. Sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur dan sekaligus membantu pemerintah, karena mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Apalagi pemegang kartu prakerja juga mendapatkan uang saku sehingga bisa untuk tambahan modal juga. Masih ada yang salah sangka bahwa uang itu disalurkan untuk pengangguran (Seperti di negara Eropa yang maju) tetapi pemerintah memberikannya untuk pancingan. Karena lebih memilih untuk memberikan kail daripada ikan, dalam artian uang itu untuk bisnis bukan diberikan begitu saja.

Berbagai program dibuat oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan APBN 2020 memang dirancang untuk kemaslahatan rakyat. Walau di masa pandemi, kita tidak boleh pesimis, karena semua permasalahan akan teratasi. Pemerintah sudah membuat BLT dan program-program lain agar masyarakat tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Andri Saputro )*

Virus Covid-19 Varian Mu sedang jadi perbincangan karena virus hasil mutasi ini telah menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia, WHO . Untuk mencegah masuknya Virus Covid-19 varian Mu ke negeri kita, maka pemerintah memperketat pengawasan pintu masuk ke Indonesia baik via laut, maupun udara.

Virus Covid-19 sangat membahayakan karena terus bermutasi. Dulu pada awal tahun 2020 yang muncul adalah Corona varian alfa, lalu ada lagi varian beta, delta, gamma, delta, hingga yang terbaru adalah Mu. Penamaannya memang sengaja memakai huruf Yunani agar lebih mudah diucapkan. Makin lama makin ganas hasil mutasi virusnya, dalam artian Corona varian Mu lebih bahaya daripada varian gamma atau delta.

Virus Covid-19 Varian Mu memang belum masuk ke Indonesia tetapi bukan berarti kita bisa berpangku tangan. Pemerintah berusaha memblokade segala jalan agar jangan sampai virus mutasi ini muncul di tengah-tengah warga. Ada pengawasan di tiap pintu masuk dari kedatangan orang-orang dari luar negeri.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk mengantisipasi masuknya Corona varian mu atau tipe B.1.621. Caranya dengan memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk ke Indonesia, baik di pelabuhan maupun bandara.
Menteri Johny melanjutkan, akan ada skrining berupa pemeriksaan whole genome sequencing. Terutama bagi mereka yang habis bepergian ke negara-negara seperti India,Ekuador, Kolumbia, dan Jepang. Pasalnya, di tempat-tempat itu sudah ada kasus Corona varian mu, sehingga kita wajib untuk mengantisipasi, agar tidak kecolongan.

Skrining bukanlah sebuah diskriminasi melainkan bentuk pencegahan, agar jangan sampai Corona versi terbaru masuk ke Indonesia. Pandemi sudah cukup memusingkan dan jangan sampai makin diperparah dengan masuknya virus hasil mutasi terbaru. Pemerintah berusaha keras untuk menurunkan kasus Covid dan ketika virus masuk maka keadaan bisa runyam.

Apalagi diperkirakan Corona varian mu kebal terhadap vaksin, sehingga wajib diwaspadai. Jangan sampai virus ini masuk lalu mengacaukan segalanya. Para penumpang kapal dan pesawat diinterograsi, apakah habis pergi ke Kolombia atau negara lain yang terdapat virus Corona mu.

Ketika ada penumpang yang ketahuan habis traveling ke sana maka dilakukan pemeriksaan yang intensif, apakah penumpang tersebut positif Covid atau tidak. Setelah itu, sambil menunggu hasilnya, mereka wajib untuk diisolasi di tempat khusus. Ini merupakan standar prosedur di masa pandemi, tidak peduli penumpangnya adalah pejabat atau rakyat biasa.

Karantina ini memang menjadi syarat seseorang yang sering bepergian ke luar negeri, agar benar-benar aman dari Corona. Pasalnya virus ini bisa bertahan di dalam tubuh selama 14 hari, bahkan lebih. Saat dikarantina, mereka dipantau terus keadaannya dan dites ulang, apakah sudah benar-benar sehat atau masih didera Corona di tubuhnya.

Semua tindakan dilakukan, mulai dari skrining hingga karantina penumpang, agar Indonesia tidak memasuki gelombang ketiga pandemi Covid. Kita sudah cukup pusing menghadapi pandemi gelombang kedua sekitar 2 bulan lalu, ketika jumlah pasien Covid sedang tinggi-tingginya. Jangan sampai kondisi buruk ini terjadi lagi karena masuknya Corona varian mu ke Indonesia.

Selain itu, jaga pula kondisi tubuh dengan meminimalisir mobilitas di luar rumah. Apalagi melakukan traveling ke negara-negara yang terdapat kasus Corona varian mu. Bagaikan menyerahkan diri ke hadapan malaikat maut.

Pengawasan pintu masuk ke bandara dan pelabuhan wajib dilakukan dengan ketat, karena untuk mencegah masuknya virus Covid-19 varian mu. Jangan sampai ketika ada yang lolos lalu virusnya masuk dan tersebar ke seluruh Indonesia. Kita ingin pandemi cepat selesai, oleh karena itu wajib untuk mengantisipasi Corona varian Mu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan Covid-19. Segala keputusan tersebut juga dibuat secara profesional dengan melibatkan para ahli dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan bahwa PPKM yang telah dilaksanakan mampu menurunkan Indeks Komposit hingga lebih dari 20% di Provinsi Jawa-Bali. Sehingga, tren kasus konfiirmasi dan kasus aktif mampu diturunkan dengan cepat dan signifikan.

Ia menyatakan, proses pengambilan keputusan dengan koridor-koridor semacam itu sebenarnya yang sangat mendasar digunakan dalam menyelesaikan pandemi ini. Dalam keterangan resminya Luhut mengatakan, dalam proses pengambilan keputusan, tentu harus melihat berbagai angle tidak boleh hanya kesehatan, sosial atau keamanan saja. Sehingga bisa didapat cara bertindak yang paling bagus dan sekarang posisi Indonesia secara umum kasus konfirmasi Covid-19 sudah turun 88,1% dari tanggal puncak pada 15 Juli 2021.

Dirinya juga menyampaikan bahwa Covid-19 akan terus bersama kita dan menjadi endemi. Ia memperkirakan kasus konfirmasi per hari berkisar pada single digit pada 3.000 sampai 7.000 kasus. Hal ini karena belum ada vaksin yang efektivitasnya 100% atau obat yang dapat menyembuhkan Covid-19.

Strategi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih dilaksanakan seperti percepatan proses vaksinasi, penerapan protokol 3M, lalu 3 T dan isolasi terpusat. Apalagi sejak diluncurkannya aplikasi berbasis tenologi digital yaitu Peduli Lindungi yang terintegrasi untuk mengidentifikasi (screening), tracing dan penegakkan protokol kesehatan.

Perlu diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat 6 di Dunia, berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi dan total suntikan. Laju vaksinasi harian ditargetkan lebih dari 2 juta per hari dan cakupan vaksinasi wilayah aglomerasi dan kota-kota besar ditargetkan dapat mencapai 70%. Luhut juga memberikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang terlibat dalam pandemi Covid-19 untuk mendapatkan perawatan dan isolasi isoter peneh. Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran vaksin.

Sebelumnya kebijakan PPKM ini kembali diambil demi menyelamatkan nyawa melalui pembatasan mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya diharapkan mengendalikan laju penularan Covid-19, pada PPKM Darurat juga dilakukan peningkatan tes dengan sasaran yang tepat (targeted testing) untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.

Namun, seletah dua jilid pelaksanaan PPKM, jumlah pasien Covid-19 menurun hingga ke angka 154 pasien. Sedangkan untuk ketersediaan tempat tidur sudah ada penurunan per 1 Agustus sebanyak 45,49% dibandingkan bulan Juli yang rata-rata keterisiannya mencapai 75,8%. PPKM menjadi keputusan vital yang bisa diambil untuk menekan laju penularan virus yang tidak mengelan suku agama dan Ras.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LPK2PK) dr Ardiansyah Bahar menuturkan, Jika PPKM dijalankan dengan benar, tentunya kasus harian Covid-19 akan menurun. Syaratnya PPKM harus dijalankan dengan benar. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ardiansyah berpendapat, level PPKM bisa diturunkan saat 3T dan vaksinasi sudah signifikan. Hal ini berarti setiap orang yang menderita Covid-19 terdata dengan baik, dan bagi yang memerlukan perawatan bisa mendapatkan penanganan di rumah sakit karena keterisian tempat tidur sudah menurun. Dirinya juga mengatakan, tracing telah dilakukan dengan baik, sehingga setiap kontak erat dari pasien juga dapat terdeteksi dan diperiksa.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga memprediksi, kasus harian Covid-19 bakal semakin menurun dengan adanya perpanjangan PPKM.

Keberhasilan dalam penanganan pandemi juga mendorong pemulihan ekonomi berjalan cepat. Daya saing Indonesia, termasuk dalam hal investasi, bergantung pada keberhasilan kita dalam melakukan pengendalian pandemi. Semakin cepat kita berhasil melakukan pengendalian pandemi, maka daya saing dan daya tarik investasi Indonesia akan semakin meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Orang nomor satu Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua sudah tergolong mengerikan. Karena itu pemerintah melabeli KST sebagai organisasi teroris.

“Perbuatan mereka itu sudah sangat mengerikan” Ujar Komjen Paulus Waterpauw.

Ia menambahkan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan kelompok ini tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.

Ditempat terpisah, peneliti Isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa berbagai aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan bentuk kejahatan atas HAM.

“Berbagai aksi teror yang dilakuan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan suatu pelanggaran Hak asasi atas manusia”, ujar Jim Peterson.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa Aksi teror KST Papua sangat kejam, brutal dan meresahkan masyarakat serta menghambat proses pembangunan dan kemajuan tanah Papua” tambahnya.

“KST Papua selama ini melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat Papua dengan membunuh warga Papua secara kejam, serta membakar fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah dan puskesmas, sehingga KST pantas ditindak tegas dan ditumoas habis. Hal tersebut karena aksi mereka telah melanggar HAM, mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan dan kemajuan di Papua”, tambah Jim Peterson.

Segala langkah yang diperlukan terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat keamanan jaringan data rahasia termasuk meningkatkan teknologi dan keahlian SDM. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong tranformasi digital.

Dalam kaitan ini, Pemerintah menerapkan sistem keamanan super atau super security pada sejumlah perangkat termasuk aplikasi PeduliLindungi guna mengantisipasi kebocoran data pribadi pengguna.

“Keamanan data pribadi adalah perhatian utama pemerintah, termasuk keamanan jaringan atau super security,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf.

Sistem keamanan super itu diterapkan pada perangkat server di Pusat Data Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkaitan dengan celah keamanan siber sepeti isu peretasan oleh hacker China, Juru Bicara BSSN, Anton Setiawan, menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi pantauan BSSN, terutama karena Insikt Grop ternyata sudah menyampaikan laporan peretasan tersebut beberapa waktu lalu.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan diperlukan peran pemangku kepentingan dalam upaya mendukung strategis keamanan siber nasional Republik Indonesia.

Ada empat pemangku kepentingan yang perlu mendukung keamanan siber nasional diantaranya pemerintahan, pelaku usaha, pihak akademisi, dan juga peran dari komunitas.

“Adapun peran pemerintah yaitu mengembangkan kebijakan strategi dan regulasi terkait pembangunan keamanan siber di Indonesia dan memegang peran kepemimpinan dalam hal formulasi dan implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN),” pungkasnya.

Kelompok peretas asal Tiongook dikabarkan berhasil membobol data 10 Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Kabar ini pun ditanggapi serius oleh Polri dengan melakukan koordinasi dengan para pihak yang dirugikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Polri akan menelusuri terlebih dahulu kebenaran informasi pembobolan data ini. Jika ditemukan fakta yang membenarkan, maka bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. “Sekarang masih dikoordinasikan dulu,” jelas Argo.

Hal itu juga dibenarkan oleh pakar keamanan siber dari lembaga riset nonprofit CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, kebenaran di balik klaim peretasan jaringan milik 10 kementerian dan lembaga negara ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Menurut Pratama, bisa saja kabar peretasan ini baru klaim sepihak dari Insikt Group. Sebab, laporan dari Insikt Group ini belum disertai dengan bukti.

“Kalau mereka (Insikt Group) sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface (mengubah tampilan web), baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan,” kata Pratama.

Pada intinya, semua pihak agar tidak panik atas dugaan adanya peretasan data 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah Indonesia oleh Mustang Panda Group. Sebab, hal ini masih perlu penelurusan dari pihak terkait.

Oleh : Agung Priyatna )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terbukti mampu menurunkan Zona Merah di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tentu patut disyukuri karena membuktikan bahwa kebijakan PPKM berjalan sesuai harapan.

Sejak awal Juli PPKM diberlakukan dan terus diperpanjang hampir tiap pekan. Rasanya selalu kaget saat pemerintah mengumumkan perpanjangan program ini. Penyebabnya karena ada sedikit harapan bahwa PPKM bisa dihentikan, karena adanya pembatasan mobilitas dan aturan-aturan lain yang ketat.

Namun kita harus bersabar dan siap menerima keputusan saat PPKM diperpanjang. Penyebabnya karena program ini sukses menurunkan zona merah di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data tim satgas penanganan Covid, Indonesia saat ini masuk ke dalam wilayah zona kuning. Dalam artian, kasus Corona sudah terkendali sehingga makin sedikit wilayah yang berstatus zona merah.

Menurut data tim satgas penanganan Covid, saat ini hanya ada 5 wilayah yang berstatus zona merah. Padahal di akhir bulan lalu, ada 7 provinsi yang termasuk dalam zona merah. Kita juga berharap progress makin positif sehingga bisa berubah status lagi menjadi zona hijau, yang relatif situasinya lebih aman daripada zona kuning atau oranye.

Berkurangnya wilayah yang termasuk zona merah amat disyukuri karena menunjukkan kerja keras pemerintah dalam menangani Corona. Termasuk PPKM yang menjadi salah satu ‘senjata’ ampuh untuk menurunkan jumlah pasien Covid. Program ini memang sengaja dirancang untuk mengamankan kasus Covid di Indonesia, agar tidak terjadi pandemi berkepanjangan yang bagaikan mimpi buruk.

Keampuhan PPKM dalam menggebuk Corona terjadi karena: pertama, program ini membatasi mobilitas masyarakat. Pada awal periode PPKM, bahkan penjagaan dilakukan sangat ketat oleh aparat. Di tengah kota maupun perbatasan dijaga dengan disiplin dan ada penyekatan sehingga mobil dan sepeda motor dilarang untuk melaju, serta disuruh untuk putar balik.

Jika ada pembatasan mobilitas maka berpengaruh positif pada turunnya jumlah pasien Covid yang menyebabkan hilangnya status zona merah pada suatu daerah. Penyebabnya karena pergerakan massal memang terbukti menaikkan kasus Corona di suatu daerah dan virus Covid-19 makin menyebar ke mana-mana. Juga banyak OTG yang keluyuran.

Lantas bagaimana jika seandainya para OTG tak pakai masker? Tentu akan makin banyak kasus, dan seandainya PPKM tidak diperpanjang, akan menjadi bencana besar. Akan terjadi penularan Corona di mana-mana dan kemungkinan terburuk adalah kematian massal. Seperti yang terjadi di India. Kita tentu tidak mau terperosok dalam tragedi ini, bukan?

Oleh karena itu bersikaplah biasa saja ketika PPKM diperpanjang. Penyebabnya karena program ini terbukti ampuh untuk menurunkan jumlah wilayah yang terkena zona merah di Indonesia dan mengendalikan kasus Covid di Indonesia. PPKM bukanlah sebuah penjara, melainkan cara agar kita semua selamat dari bahaya Corona.

Lagipula semakin lama aturan-aturan dalam PPKM makin dilonggarkan dan makin minim penyekatan, serta diganti dengan aturan ganjil-genap. Anak-anak sekolah di wilayah zona hijau dan kuning juga boleh melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Selain itu juga sudah boleh makan di restoran, meski masih dibatasi durasinya dan kapasitas pengunjungnya.

Yakinlah bahwa PPKM ampuh dalam menggebuk Corona dan menurunkan zona merah di Indonesia. Jangan malah protes dengan alasan ini dan itu, karena program ini dibuat demi masyarakat yang sehat dan bebas Corona. Kita tentu ingin keluar dari fase pandemi secepatnya, oleh karena itu wajib menaati segala aturan dalam PPKM.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito angkat bicara soal petisi Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi. Dia menegaskan, penerapan syarat kartu vaksin semata-mata untuk melindungi masyarakat.

“Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum dtervaksinasi,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9).

Wiku menambahkan, pemerintah terus berupaya keras memperbaiki sistem operasional skrining kesehatan digital melalui PeduliLindungi. Aplikasi ini berperan penting dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan akan menjadi syarat untuk akses ke tempat publik.

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim sertifikat bukti vaksin Covid-19 pada aplilasi PeduliLindungi sebagai syarat administrasi bertujuan untuk keselamatan warga. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan kebijakan itu juga diterapkan agar laju penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan.

Hal tersebut disampaikan Siti Nadia merespons petisi yang dibuat masyarakat dengan judul ‘Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi’ di situs change.org. “Kartu vaksin yang berada di aplikasi PeduliLindungi sebagai persyaratan untuk perjalanan, masuk mal dan restoran, serta sejumlah aktivitas lain bertujuan memberikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat saat melakukan aktivitas di tempat publik,” kata Nadia Kamis (9/9).

Nadia menyebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi per Senin (6/9), sebanyak 1.625 orang positif Covid-19 masih beraktivitas di ruang publik. Oleh sebab itu, kata Nadia, syarat administrasi itu harus diterapkan. “Ini tentu saja membahayakan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Nadia mengakui ada sejumlah warga yang memiliki komorbid sehingga belum bisa melaksanakan vaksinasi dan mendapat bukti vaksin di PeduliLindungi. Namun, kata dia, jumlah kelompok tersebut tidak banyak. Menurutnya, warga yang mempunyai komorbid bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Ia menyebut vaksinasi terhadap warga dengan komorbid bisa menunggu hasil keputusan dokter.

“Kita tahu vaksin kan malah ada yang diberikan utuk yang punya komorbid, hanya sebagian kecil dari yang komorbid ditunda utuk mendapatkan vaksinasinya,” ujarnya. “[Harus] mendapatkan keterangan dari dokter yg merawat penyakitnya selama ini untuk mendapatkan kepastian surat layak tidaknya mendapatkan vaksinasi,” kata Nadia menambahkan.

Selain itu, kata Nadia, menyatakan warga dengan komorbid yang tidak bisa menjalani vaksinasi masih bisa beraktivitas di luar rumah. Namun, warga tersebut harus meminta keterangan dari dokter yang merawatnya. “Kalau karena komorbid, minta surat keterangan dari spesialis yang merawatnya selama ini dan ini bisa digunakan saat melakukan perjalan,” katanya. (*)