Oleh : Siti Istiqamah )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi dianggap sukses menurunkan Kasus Corona. Kendati terdapat penurunan kasus aktif Covid-19 akibat PPKM dan Vaksinasi, masyarakat pun diimbau untuk selalu menaati Prokes karena pandemi virus Corona masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan akhirnya memutuskan agar PPKM kembali diperpanjang. Publik sudah menduga bahwa program ini masih diteruskan hingga tanggal 20 September 2021. Seperti pada periode yang sebelumnya (sejak bulan Juli), PPKM memang terus diperpanjang.
Mengapa PPKM terus-menerus diperpanjang dan belum tahu kapan selesainya? Penyebabnya karena pemerintah ingin agar ada pengendalian pandemi yang dilakukan dengan ketat dan menekan jumlah pasien Corona. Evaluasi dilakukan per minggu dan jika hasilnya belum dianggap memuaskan, maka PPKM diputuskan untuk diperpanjang.

Memang PPKM adalah program istimewa yang berjalan sejak bulan Juli 2021, dan hingga 2 bulan kemudian masih diberlakukan. Namun kita tidak boleh mengeluh akan perpanjangannya, karena ada banyak hasil yang positif dari program ini. Pertama, jumlah daerah yang terkena PPKM level 4 turun drastis menjadi 3 saja, yakni di Brebes, Cirebon, dan Purwakarta.

Pada minggu sebelumnya ada 11 daerah di Jawa-Bali yang masuk dalam PPKM level 4. Bahkan pada awal PPKM bulan juli 2021, hampir semua daerah di Jawa-Bali masuk dalam kategori merah alias jumlah pasien Covid membludak. Perkembangan ini tentu sangat positif karena menunjukkan keampuhan PPKM yang bisa mengendalikan Corona di Indonesia.

Kedua, jumlah pasien Corona di Indonesia juga turun drastis. Menurut data dari tim satgas penanganan Covid, pada tanggal 14 Juli 2021 jumlah pasien Covid di seluruh negeri ini mencapai lebih dari 54.000 orang. Namun pada tanggal 14 September 2021, jumlahnya menurun drastis menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien alias tinggal kurang dari 10% dari jumlah awal.

Menurunnya jumlah pasien Corona tentu melegakan karena ada harapan untuk keluar dari fase pandemi secepatnya. Penyebabnya karena jika banyak yang sehat maka kita bisa memperbaiki perekonomian negara agar tidak oleng dan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Semoga jumlah pasien Covid bisa ditekan hingga 0%.

Selain PPKM, pemerintah juga mengencarkan vaksinasi untuk mengendalikan Corona di Indonesia. Program ini sudah digratiskan dan vaksin memiliki status halal MUI serta lolos uji BPOM, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Dengan diinjeksi vaksin maka kita memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga aman dari virus Covid-19.

Target vaksinasi nasional adalah selesai dalam 12 bulan dan ada 3 juta injeksi per hari (di seluruh Indonesia). Untuk mempercepat selesainya vaksinasi maka dilakukan suntikan secara massal sehingga makin banyak masyarakat yang sudah diinjeksi. Program ini biasanya bekerja sama dengan aparat sehingga berlangsung dengan lebih disiplin karena peraturannya lebih ketat.

Makin banyak yang sudah divaksin maka makin cepat pula kita mendapatkan kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi memang dipercepat oleh pemerintah. Targetnya pada tahun 2022 mendatang 100% WNI sudah mendapatkan injeksi vaksin sehingga Indonesia bisa bebas Corona. Masyarakat juga mau divaksin karena kartu vaksin saat ini menjadi syarat di mana-mana, sebelum naik transportasi massal, sebelum masuk ke Mall, dll.

PPKM memang terus diperpanjang untuk mengendalikan pandemi Corona dan menekan angka pasien, kalau bisa hingga 0%. Penyebabnya karena saat mobilitas masyarakat dibatasi saat program ini diberlakukan maka virus tidak akan menyebar ke mana-mana. Program vaksinasi nasional juga digenjot agar cepat selesai dan membentuk herd community.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme merupakan salah satu ancaman bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal dan mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, masyarakat mendukung program deradikalisasi agar lebih optimal membendung paham anti Pancasila.
Deradikalisasi merupakan suatu upaya dalam mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan terorisme maupun simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham radikal.

Ancaman terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham tersebut di Indonesia. Adanya paham radikalisme yang berujung terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta kepentingan nasional.

Ancaman taksi terorisme perlu dicegah dengan program deradikalisasi. Program deradikalisasi merujuk pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang.

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Tujuan dari adanya program deradikalisasi adalah membuat para teroris atau kelompok yang menghalalkan kekerasan bersedia untuk meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme.
Secara khusus tujuan deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris dapat meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Lalu, kelompok radika dapat mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
Selanjutnya, kaum radikalis dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kita perlu menengok negara Yaman yang dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara tersebut mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (Comittee for Dialogue). Program tersebut memprioritaskan dialog dan debat intelektual dengan tujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah hal yang tidak benar.

Sebelumnya, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso, mengatakan bahwa deradikalisasi perlu dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan lokal dan kontekstual. Pihaknya mengatakan bahwa upaya deradikalisasi bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan cara persuasif dan mengedepankan pendekatan kultural.

Jangan sampai Deradikalisasi dilakukan dengan teriak-teriak. Karena yang seharusnya dilakukan adalah mendalami masalah, mengidentifikasi akarnya, lalu mencari solusi yang tepat melalui musyawarah. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok radikal bukanlah praktik yang mudah.

Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris menjelaskan lebih lanjut, program deradikalisasi yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tahapan. Seperti yang ada di dalam lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi dan re-integrasi. Sedangkan upaya pencegahan yang ada di luar lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan.

Salah satu inovasi program deradikalisasi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan rupanya patut diapresiasi, yakni dengan mengembangkan program deradikalisasi secara informal, dengan mengadakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan secara door to door, yang juga akan diisi dengan wawasan keagamaan. Tentunya program tersebut harus didukung oleh berbagai pihak mulai dari RT/RW hingga pemerintah daerah.

Deradikalisasi awalnya dijalankan dan menjadi bagian dari program pemerintah sejak tahun 2006. Deradikalisasi awalnya dijalankan oleh satuan khusus antiteror Densus 88 dengan bantuan mantan pelaku aksi terorisme untuk membuka dialog dengan para narapidana terorisme.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program deradikalisasi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebangsaan di penjara serta pemberian modal ekonomi bagi mantan narapidana terorisme. Pemerintah tentu saja bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyusun program deradikalisasi, karena biasanya program deradikalisasi dari masyarakat cenderung lebih lunak.

Program-program dari masyarakat biasanya menekankan pada pembentukan kemampuan-kemampuan sosial, seperti vokasi dan pelatihan kerja, yang dibutuhkan oleh mantan narapidana teroris. Program-program ini tidak memaksa narapidana ini mengubah ideologinya, melainkan berusaha memicu perubahan ini secara pribadi.

Deradikalisasi harus tetap digalakkan, apalagi ancaman terorisme bisa datang kapan saja, paham-paham teroris juga dapat menyebar secara cepat melalui media sosial, sehingga jangan sampai paham terorisme yang menyebar dapat menyebabkan kerusakan sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Kholiq )*

Pandemi Covid-19 tidak saja mengancam kesehatan rakyat, namun juga telah merusak berbagai sendi kehidupan sosial. Namun demikian, masyarakat optimis bahwa Indonesia akan kembali bangkit seiring mulai membaiknya tren pengendalian Covid-19 di tanah air.
Beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami penurunan status PPKM menjadi PPKM level 2, artinya kebijakan tersebut akan mengizinkan pasar dan Mal buka lebih lama, sehingga penurunan level PPKM tersebut merupakan waktu yang tepat untuk bersiap menjalankan kembali roda perekonomian, tentu saja dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.

Setelah terpuruk akibat pandemi Covd-19, sektor perekonomian di Indonesia harus beradaptasi dengan segala tantangan yang menerpa. Meski pandemi Covd-19 memiliki hantaman yang cukup kuat, namun bukan berarti dalam momen pandemi tidak ada peluang baru yang terbuka bagi para pengusaha tak terkecuali pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Tantangan terbesar saat pandemi datang adalah berubahnya sistem penjualan pada industri kreatif global. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak membeli perlengkapan secara langsung, kini saat pandemi ada banyak opsi yang bisa kita lakukan untuk mengirim barang

Beralihnya transaksi secara elektronik rupanya menjadi tantangan, khususnya bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, karena tida semua pelaku industri kreatif melakukan transaksi secara digital. Sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah agar para pelaku UMKM dapat melebarkan sayap pemasaran secara daring. Selain permasalahan ekonomi mikro, poros maritim juga patut mendapatkan perhatian.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyatakan desakan akan perlunya Indonesia dalam membangun dan mengembangkan kekuatan maritim agar pada saatnya Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia didukung dari kalangan pemuda.

Visi Puan antara lain, menenkankan sisi krusial untuk segera bersungguh-sungguh mewujudkan potensi maritim Indonesia Menjadi kekuatan dan keberdayaan aktual tersebut dianggap sebuah momentum penyadaran untuk sesegera mungkin merealisasikan potensi tersebut.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer persegi, dengan 70 persen wilayahnya adalah lautan, Indonesia memiliki beragam sumber daya kelautan. Setidaknya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan, yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian.

Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan mejadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Salah satu pilar dari poros maritim dunia adalah, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI. Dengan adanya poros maritim, tentu saja diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi saat pandemi karena sektor inilah yang memiliki banyak roda yang bisa digerakkan.

Selain memperkuat poros maritim, kearifan lokal juga dirasa perlu untuk diterapkan, misalnya seperti sosialisasi protokol kesehatan yang dialihbahasakan ke bahasa lokal. Spanduk sosialisasi tersebut tentunya dapat dipasang pada tempat yang strategis. Salah satu kearifan lokal yang bisa diaplikasikan adalah “Jogo Tonggo” atau jaga tetangga, salah satu prinsip dari jogo tonggo adalah gotong royong.

Kondisi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covd-19, tentu tidak dapat keluar masuk rumah, sehingga tetangga yang sehat dan tetangga yang tidak terpapar Covd-19, dapat mengirimkan bahan makanan dengan cara digantungkan di pagar rumah atau diletakkan di depan rumah tanpa harus bertemu dengan pemilik rumah untuk menghindari penularan.

Dengan adanya pembatasan sosial, tentu saja akan mengurangi intensitasnya dalam melakukan perjalanan, salah satunya perjalanan ke pasar untuk berbelanja, sehingga masyarakat di desa harus memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk dijadikan bahan baku makanan.

Covid-19 memang menghantam segala sektor, baik besar ataupun yang kecil, baik kesehatan maupun ekonomi. Sehingga penanganan terhadap pandemi Covd-19 harus bersinergi dan selaras antara penanganan dalam sektor kesehatan dan sektor ekonomi, tentunya dengan tetap menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat setempat agar sosialisasi terkait protokol kesehatan dapat dipahami dengan mudah.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Tri Laksmi Utami )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai gerakan Ormas radikal terlarang. Selain berpotensi mengancam ideologi Pancasila, keberadaan Ormas radikal terlarang dapat menimbulkan konflik horizontal.
Sebelumnya keberhasilan Taliban dalam menguasai ibu kota Afganistan, Kabul dan hampir seluruh wilayah Afganistan, rupanya memantik reaksi dari mantan narapidana terorisme dan simpatisan ideologi radikal di Indonesia.

Pengamat terorisme menuturkan, bahwa euforia atau luapan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangan Taliban tetap perlu diwaspadai. Pengamat Intelijen dan Terorisme dari UI (Universitas Indonesia), Ridlwan Habib, mengatakan bahwa yang perlu lebih dicermati dari kemenangan Taliban adalah peristiwa ini akan menjadi inspirasi dan menumbuhkan motivasi baru untuk membentuk negara Islam, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

Ridlwan menuturkan, bahwa euforia atas kemenangan Taliban masih sebatas ide dan gagasan, sehingga pihak berwenanga tidak dapat bertindak atau menangkap orang-orang yang terjangkit euforia tersebut. Sementara itu, di Solo Jawa Tengah, mantan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) Sofyan Tsauri melihat bahwa kemungkinan penguasaan kembali Afganistan
Cendekiawan muslim Alwi Shihab menyebutkan, bahwa kelompok radikal di dalam negeri lebih suka dengan ulama dari Timur Tengah atau jazirah Arab untuk dijadikan panutan. Mereka menganggap remeh ulama ulama asli Indonesia.

Asumsi Alwi tersebut disebabkan karena ia menganggap bahwa penyuluhan atau ceramah dari ulama Indonesia kurang diminati oleh kelompok radikal. Ia Mengatakan bahwa tokoh-tokoh Islam radikal di Indonesia kerap memprovokasi masyarakat. Misalnya dengan menyebut bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Berkaca dari fenomena tersebut, Alwi menilai jika ulama dari Timur Tengah dilibatkan dalam pencegahan bahaya radikalisme di tanah air. Menurutnya, hal itu dapat menjadi langkah mujarab untuk mengantisipasi pertumbuhan paham Islam radikal di Indonesia. Apalagi sebelumnya kita kerap mendengar bahwa sasaran teroris tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga aparat kepolisian yang tengah bertugas.

Pakar terorisme Sidney Jones mengatakan bahwa polisi masih dianggap sebagai musuh utama kelompok teroris di Indonesia. Motif balas dendam merupakan motif yang sangat kuat dalam melatari sejumlah aksi penyerangan terhadap polisi.

Sidney juga menuturkan, dengan menghabisi polisi maka kemudian mereka bisa merebut senjatanya. Itu bisa menjadi nilai tambah dan modal bagi kelompok teroris untuk digunakan dalam penyerangan di kemudian hari.

Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengatakan, polisi yang menjadi sasaran teror karena dianggap mendukung sistem di luar hukum Islam. Oleh karena itu kaum radikal dan pelaku terorisme kerap menganggap aparat kepolisian sebagai orang kafir yang harus dibasmi.

Serangan kepada aparat kepolisian seakan bukan berita baru, tahun 2016 lalu, terjadi penyerangan terhadap 3 polisi di Jalan perintis kemerdekaan, Cikokol, Tangerang Selatan. Pelaku berinisial SA diduga tergabung dalam kelompok Daulah Islamiah di Ciamis Jawa Barat.

Lalu bagaimana bisa seseorang memiliki keberanian untuk menyerang aparat kepolisian? Mari kita flashback pada Agustus 2019 lalu ketika anggota Polsek Wonokromo Surabaya mendapatkan serangan. Densus 88 kala itu memberikan informasi kepada Kapolri bahwa pelaku terpapar radikalisme dari media internet, hal ini tergolong sebagai self radikalism atau radikalisasi diri sendiri.

Tito Karnavian mengatakan, bahwa pelaku memiliki pemahaman jihad versi dirinya sendiri kemudian mendatangi Polsek Wonokromo dan menyerang petugas piket yang berjaga saat itu.

Dari wawancara yang didapatkan, pelaku penyerangan teror tersebut mengatakan bahwa Polisi dianggap sebagai thagut, selain itu mereka juga menganggap aparat kepolisian sebagai kafir harbi atau kelompok kafir yang wajib diperangi karena kerap melakukan penegakan hukum kepada mereka. Sehingga bagi pelaku yang melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian, maka pelaku akan mendapatkan pahala.

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj meminta supaya pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Radikalisme berbaju agama memiliki potensi akan terjadinya adu domba yang kemudian dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara Indonesia.

Ormas Radikal semakin lihai dalam menyebarkan paham radikalnya, mereka merekrut anggotanya dengan cara yang sangat halus, termasuk melalui lingkungan pendidikan. Sehingga kita patut waspada terhadap gerakan-gerakan ormas atau kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan simbol negara dan tidak menjunjung dasar negara yaitu Pancasila.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separtis dan Teroris (KST) adalah ancaman bagi warga Papua. Namun mereka tidak usah takut karena pemerintah menjamin keamanan dan berusaha agar KST diberantas hingga ke akarnya. Keselamatan warga sipil diutamakan, dan Satgas Nemangkawi berusaha keras untuk meminimalisir gangguan, baik dari KST maupun OPM.

Kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi kadang terusik karena serangan dari KST. Sejak mereka dilabeli sebagai kelompok teroris (sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Alasan yang selalu digunakan adalah korban bukanlah masyarakat umum, melainkan intel yang menyamar, padahal ia benar-benar sipil.

Untuk mengamankan warga sipil Papua sekaligus memberangus KST, maka pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Sepanjang tahun 2020, Satgas Nemangkawi sudah menangkap 105 anggota KST dan mengamankan 48 pucuk senjata api. Prestasi ini patut diapresiasi, karena makin sering ada operasi, makin banyak pula anggota KST yang tertangkap. Mereka langsung diinterograsi agar memberi informasi di mana markasnya, karena kebanyakan lokasinya masih tersembunyi.

Prestasi Satgas Nemangkawi membuat mereka diperpanjang lagi masa tugasnya selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 1 juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto. Dalam artian, diharap akan lebih banyak lagi operasi yang berhasil, sehingga keamanan benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.

Diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam (biasanya pada tengah malam sampai pagi buta) lalu akan ada teror berkepanjangan. Kita tentu tidak mau terjebak dalam kondisi buruk ini, bukan?
Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Tidak ada keinginan dari aparat untuk membuat wilayah Papua menjadi daerah milik militer, karena mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

TNI dan Polri adalah penjaga wilayah Indonesia, jadi amat wajar jika mereka turut bertanggungjawab atas keselamatan rakyat Papua. Sebagai prajurit, mereka rela berkorban demi melindungi banyak orang, dan rela untuk luka-luka bahkan sampai gugur dalam tugasnya.
Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh warga di Bumi Cendrawasih aman dari ancaman KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Pelaksanaan PON XX Papua akan menjadi sorotan media massa dan masyarakat di dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah bahwa Papua adalah provinsi yang aman dan kondusif, sehingga mampu menyelenggarakan PON XX tanpa adanya gangguan keamanan.

Dalam kaitan itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman optimistis pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua akan berjalan lancar dan aman berkat persiapan yang semakin matang.

KONI memastikan seluruh aspek pendukung dari sektor keamanan, kesehatan, hingga akomodasi berjalan dengan baik untuk kesuksesan ajang olahraga terbesar di Indonesia itu.

“Saya optimistis PON Papua akan menjadi wadah pemersatu bangsa, seluruh kontingen di Indonesia dan warga Papua bersatu untuk merayakan pesta olahraga terbesar di Indonesia,” kata Marciano.

Dalam kesempatan ini, KONI memaparkan sejumlah aspek kesiapan yang menumbuhkan optimisme pelaksanaan ajang multi Event yang digelar empat tahun sekali itu.

Hal itu juga ditanggapi oleh Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara yang menegaskan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan seluruh negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Dunia Internasional perlu memahami bahwa Papua menjadi tuan rumah PON XX dengan berbagai persiapan untuk menaikkan citra Papua di masyarakat. PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan.

Setiap individu di lingkungan masyarakat seyogyanya mematuhi prokes 5M dan mengikuti program vaksinasi nasional. Sebab dengan mematuhi dan disiplin protokol kesehatan sudah amat berarti di masa sekarang ini. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan masker dobel, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas harus terus dilaksanakan.

Kemudian saling mengingatkan antar anggota masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga tak kalah penting. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam arahannya terkait penanganan pandemi covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa disiplin prokes dan vaksinasi covid-19 akan mempercepat kembalinya aktivitas normal masyarakat.

“Disiplin kebijakan Prokes 5M serta urgensi partisipasi aktif dalam program vaksinasi agar masyarakat dapat segera kembali beraktifitas secara normal”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, dirinya mengatalan bahwa kebijakan publik seperti vaksinasi door to door, vaksinasi pelajar serta disiplin prokes 5M merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat didalam menciptakan hert immunity.

Isu kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi mendominasi pemberitaan pada 24 jam terakhir.
Dalam isu tersebut dibahas beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo yang berisi data pribadi lengkap seperti NIK, tanggal vaksinasi, serta nomor batch vaksin yang diduga bocor dari aplikasi PeduliLindungi.

Menyikapi hal tersebut, Menkomarves, Luhut B. Pandjaitan, menjamin data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi aman dari kebocoran karena penyimpanan data dilakukan Kominfo dan penanganan keamanan data dibantu BSSN.

Luhut juga mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan PeduliLindungi ini semakin baik.

Sementara itu, CEO Digital Society-IoT Consultant, Nugroho, S.Kom., M.Kom.MM, mengatakan bahwa dirinya mengamini pernyataan dari pemerintah yang menjamin keamanan data vaksinasi covid-19 di aplikasi peduliLindungi.

“Saya mengamini pernyataan dari pemerintah yang berani menjamin keamanan data vaksinasi cov-19 di aplikasi PeduliLindungi. Isu terkait kebocoran data vaksinasi hanya hoax belaka yang bertujuan untuk membuat resah masyarakat”, ujar Nugroho.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati, juga turut menjamin bahwa data publik yang terdapat pada sistem E-Hac PeduliLindungi tetap aman, tidak ada data yang mengalir ke pihak lain.

“data masyarakat di sistem E-Hac PeduliLindungi tetap aman, tidak ada data yang mengalir ke platform mitra maupun pihak ketiga”, ujar Widyawati.

PON XX di Papua tinggal sesaat lagi karena semua hal sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari kebersihan venue hingga keamanan, baik di sekitar arena maupun wilayah lain. Aparat kemanan pun sudah siap mengamankan PON dan meminimalisir resiko terburuk, karena ingin agar acara ini berjalan dengan mulus.

Faktor keamanan sangat penting karena di Papua masih ada OPM dan KST. Mereka bisa jadi ancaman karena tidak suka dengan segala program pemerintah, termasuk PON. Oleh karena itu, pengamanan di Papua perlul makin diperketat, apalagi setelah ada peristiwa berdarah yang membuat 4 prajurit TNI gugur di Kisor, Maybrat, akibat serangan KST. Razia makin sering dilakukan agar tidak kecolongan.

Panglima Kodam VII Cendrawasih Mayor Jendral Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa TNI-Polri, dalam hal ini Kodam VII/Cendrawasih dan Polda Papua siap mengamankan dan mensukseskan penyelenggaraan PON. Dalam artian, mereka mendukung PON sebagai lomba olahraga level nasional dan ingin agar acara ini berhasil. Sebagai penjaga keamanan di Indonesia, maka wajar jika aparat menunjukkan kinerja terbaiknya.

Pengamanan makin diperketat agar tak hanya atlet dan offisial dari berbagai provinsi di Indonesia yang merasa nyaman, tetapi juga warga lokal. Semua orang wajib dijaga keamanannya agar tidak mendapat teror, terutama dari KST. Mereka wajib diantisipasi, terutama di wilayah yang rawan seperti Kabupaten Puncak, sehingga aparat lebih ketat lagi dalam berjaga.

Sebanyak 9.986 personel TNI-Polri bakal ditempatkan di empat daerah yang menjadi tuan rumah PON XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021. Pasukan TNI-Polri yang dikerahkan untuk pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua mencapai 9.986 orang. Pasukan keamanan tersebut akan disebar di empat daerah penyelenggara PON.

“Pola pengamanan yang kami lakukan adalah kami menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat terutama di venue-venue maupun akomodasi atlet,” kata Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Tri Admodjo Marawasianto dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021)

Tri menyebut pengamanan melibatkan 1.686 orang pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) se-Nusantara. Kemudian Polda Papua menerjunkan 5.500 personel.

Selain itu, TNI juga mengerahkan sekitar 2.800 anggota untuk membantu mengamankan PON Papua. Dengan demikian, total pasukan pengamanan yang berjaga mencapai 9.986 orang.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya bakal lebih ekstra mengamankan gelaran PON untuk mengantisipasi ancaman gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kita akan melakukan Pagar Betis, disamping itu, kami juga sudah minta penambahan kekuatan khususnya dari Satgas Nemangkawi,” kata Kapolda.

Kapolda juga menyebut pihaknya telah menangkap salah seorang pimpinan KKB yang kerap melakukan aksi pembunuhan di wilayah Yahukimo, Senat Soll beserta sejumlah anggotanya yang lain. Tindakan ini membuat kondisi di Yahukimo kembali kondusif.

“Terkait dengan isu Keamanan, secara menyeluruh di Papua ini dalam tiga bulan terakhir sudah sangat tenang, walaupun beberapa Minggu lalu ada kejadian di Yahukimo yang sedikit mengganggu Kamtibmas. Namun hal ini sekarang sudah kondusif,” ujarnya. (**)

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute