Oleh : Toni Ervianto

Perebutan pengaruh (influence struggle) diantara negara-negara besar khususnya antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) adalah hal biasa, karena menjadi “global single major power” di era society 5.0 adalah sebuah keniscayaan baik bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, apalagi jika salah satu negara dapat memenangkan perebutan pengaruh global tersebut, maka negara tersebut akan mendominasi bahkan “mengendalikan dunia” baik dalam diplomasi global, politik, ekonomi bahkan dengan seenaknya mendikte negara-negara lain dengan alasan pelanggaran HAM termasuk menjatuhkan sanksi ekonomi (embargo).

Pertanyaannya adalah apakah dalam upaya Tiongkok ataupun AS memenangkan perebutan pengaruh global tersebut akan berjuang sendirian (lone-fighters) atau tetap menjalin aliansi strategis dengan negara lain yang sepakat dengan mereka, serta apa “proxy war” yang disiapkan untuk memenangkan rivalitas tersebut? Terus akan berakhir seperti apa rivalitas itu? Tulisan singkat ini menganalisis fakta-fakta dari berbagai pemberitaan media massa nasional dan luar negeri.

Mendowngrade wibawa global lawan.

Baik Tiongkok ataupun AS secara langsung atau tidak langsung terus berupa menurunkan wibawa global masing-masing pihak. AS misalnya dalam upaya mendiskreditkan Tiongkok menjalin kerjasama dengan mitra strategisnya seperti Uni Eropa, Korsel, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan, sedangkan Tiongkok beraliansi strategis dengan Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Mendowngrade wibawa global lawan dipandang penting baik bagi Tiongkok-Rusia ataupun AS beserta negara aliansinya dalam upaya menyakinkan komunitas internasional bahwa salah satu pihak patut dicap atau dilabelisasi sebagai “biang kerok atau bromocorah keributan atau ketegangan global.”. Upaya ini terekam melalui berbagai pemberitaan media massa melalui pernyataan masing-masing pihak atau kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh masing-masing kubu.

Seperti misalnya Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu dan Menlu AS, Antony Blinken dalam pertemuan mereka di London, Inggris saat pertemuan para Menlu G-7 sepakat akan memperkuat aliansi untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bekerja sama melawan RRT, denuklirisasi Korut, dan masalah lainnya. Selain berbagi keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Xinjiang, AS dan Jepang sepakat membangun rantai pasokan antara negara-negara rival RRT guna mengimbangi kebangkitan ekonomi Tiongkok.

Para Menteri Luar Negeri Kelompok Tujuh (G7) yang mengkritik China dan Rusia dan dianggap sebagai ancaman terbesar global. Rusia dituduh berusaha merusak demokrasi dan mengancam Ukraina. Sementara China bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan pengaruh ekonominya untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Oleh karenanya, G7 akan meningkatkan upaya kolektif untuk menghentikan kebijakan ekonomi koersif China dan melawan disinformasi Rusia. Selain itu, G7 akan memberikan dukungan penuh kepada Ukraina sehingga mampu melawan upaya destabilisasi Rusia di perbatasan Ukraina. Di lain pihak, G7 mendukung partisipasi Taiwan dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia dan Majelis Kesehatan Dunia, sehingga diharapkan Taiwan memiliki posisi tawar dalam menghadapi ketegangan dengan China di Selat Taiwan

Menlu AS, Antony Blinken menyatakan Pemerintah RRT menerapkan kebijakan domestik yang represif dan kebijakan luar negeri yang agresif dalam melaksanakan hubungan bilateral dengan negara lainnya. Menurut Blinken, Pemerintahan Biden khawatir dengan masalah perlindungan hak kekayaan intelektual di RRT setelah muncul laporan yang menyebut RRT mencuri ratusan miliar dolar dalam rahasia perdagangan AS. Dalam hal ini, Blinken menyerukan komunitas internasional dan negara lainnya yang memiliki perhatian yang sama terkait persaingan perdagangan yang adil dan perlindungan kekayaan intelektual guna menekan keras perilaku RRT tersebut.

Menlu Inggris, Dominic Raab mengimbau seluruh negara G7 untuk membangun mekanisme perlawanan cepat terhadap propaganda dan disinformasi Rusia-RRT, yang diklaim sebagai ancaman global. Kedua negara dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait vaksin Covid-19 dan Pemilu AS, dalam rangka menyudutkan negara Barat. Di satu sisi, Raab mengklaim Rusia sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasionalnya, sedangkan di sisi lain menganggap RRT sebagai tantangan jangka panjang di bidang militer, ekonomi, dan teknologi.

Terakhir adalah pernyataan Direktur Intelijen Nasional dan Badan Intelijen Pusat (CIA) mengirimkan laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2021 yang menempatkan RRT dan Rusia sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS karena terus berusaha menekan pengaruh AS dan merusak tatanan global. Laporan intelijen tersebut dikirimkan ke Kongres AS sebagai bahan kesaksian yang akan disampaikan Direktur Intelijen Nasional, Avril Haines dan Direktur CIA, William Burns. Partai Komunis RRT dilaporkan berusaha menekan semua negara untuk mengikuti agenda RRT, melemahkan pengaruh AS secara global, serta memicu perpecahan antara AS dan sekutunya.

RRT dan Rusia juga diklaim memanfaatkan diplomasi vaksin untuk meningkatkan posisi geopolitik mereka. Sementara itu, komunitas intelijen AS menganggap Rusia berusaha merusak pengaruh AS dengan kampanye disinformasinya, memicu saling curiga antara negara-negara Barat, serta terus meningkatkan kemampuan militernya untuk menjadi pemain utama di level global. Selain itu, RRT dan Rusia disebut terus menggunakan kemampuan serangan siber yang menargetkan infrastruktur penting di AS.

Merespons agresifitas tudingan yang dilakukan AS beserta negara aliansinya, Tiongkok dan Rusia pun segera meresponsnya secara cepat. Hal ini terbukti dalam pertemuan secara online antara Partai Komunis China/PKC dengan Partai United Russia/Partai Rusia Bersatu (partai penguasa) untuk membahas kerja sama di masa pandemi Covid-19, serta mendiskusikan upaya menghadapi tekanan AS. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain, Ketua Departemen Hubungan Internasional PKC, Song Tao, Duta Besar RRT untuk Rusia, Zhang Hanhui, Ketua Dewan Tertinggi United Russia, Boris Gryzlov, dan Duta Besar Rusia untuk RRT, Andrey Denisov menyepakati kedua partai akan melawan tekanan AS dan sekutunya dengan dalih demokrasi dan HAM serta menolak segala bentuk intervensi dalam urusan dalam negeri kedua negara.

Selain itu, kedua partai juga menentang perilaku pemberian sanksi sepihak, aksi agresif dan arogan, serta aktivitas yang menciptakan kekacauan dan keresahan di kawasan. Dalam kaitan tersebut, Song Tao menyatakan bahwa kedua partai harus saling mendukung kepentingan internasional satu sama lain dan menyerang balik setiap tindakan AS dan sekutunya yang menekan RRT dan Rusia.

Kemlu Rusia menilai NATO telah memicu perlombaan senjata global, menyusul adanya peningkatan pengeluaran pertahanan aliansi itu pada 2020 sebesar 7,4% atau US$1,09 triliun. Sementara Rusia hanya mengeluarkan US$0,05 triliun untuk keperluan militer. Selain potensi perlombaan senjata, pihak kementerian meyakini anggaran tersebut akan mengulangi distabilitas global serupa, seperti interfensi NATO dalam pemboman Yugoslavia, invasi di Irak, dan interfensi dalam perang saudara di Libya.

Dalam kunjungannya ke Jepang, Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi memperingatkan Jepang agar tidak bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk melawan RRT. Hal tersebut disampaikannya melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi. Menurut Wang Yi, RRT dan Jepang harus memastikan, hubungan bilateral dengan tidak terlibat dalam “konfrontasi antara negara-negara besar”.
Disamping itu, Wang Yi berharap kepada negara Jepang sebagai negara merdeka untuk melihat perkembangan RRT secara obyektif dan rasional daripada disesatkan oleh beberapa negara yang memiliki pandangan bias terhadap RRT. “Tiongkok menentang campur tangan Jepang dalam urusan internal RRT baik di Xinjiang maupun Hong Kong,” ujar Wang Yi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Hua Chunying mendesak AS menghentikan semua bentuk pertukaran resmi dengan Taiwan karena konflik Selat Taiwan merupakan isu yang sangat sensitif bagi RRT. Menurutnya, AS harus mematuhi prinsip “Satu Tiongkok” dan “Tiga Komunike Bersama RRT-AS” (3 Perjanjian antara RRT dan AS). Pernyataan tersebut disampaikan, sebagai respon atas pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price bahwa pemerintahnya akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

Sedangkan, Menlu Rusia, Sergey Lavrov menilai ambisi AS untuk mendominasi dunia, bertentangan dengan prinsip multipolar dalam panggung global saat ini. Meskipun demikian, AS dan sekutunya dinilai terus berupaya mengganti hukum internasional, terutama yang dianut oleh negara anggota PBB menjadi rule-based order/liberal international order, yakni menerapkan paham liberal dalam aspek ekonomi-politik. Menurut Lavrov, norma baru tersebut akan menyingkirkan seluruh pemain global utama (negara dan non-negara) dari norma hukum internasional, yang telah diakui secara universal.

Memainkan isu dan proxy war : Wadah Mengukur ESTOM Lawan

Setelah mendowngrade wibawa global lawan, baik Rusia-Tiongkok ataupun AS dan negara aliansinya juga disibukkan dengan serangan “proxy war” yang dilakukan lawan-lawan politik dengan menyoal berbagai isu-isu strategis dan mematikan, walaupun dalam posisi ini Tiongkok dan Russia lebih tersudutkan dengan beberapa isu global yang bersifat strategis seperti Laut Tiongkok Selatan, masalah Taiwan, Myanmar, penundaan ratifikasi kesepakatan investasi UE dengan RRT, nuklir Korut, pelanggaran HAM di Xinjiang dan terhadap Muslim Uighur (proxy-proxy yang ditudingkan ke RRT) serta masalah Nagorno-Karabakh, invasi ke Ukraina, pendeportasian sejumlah diplomat Rusia dari beberapa negara Eropa, masalah Iran, masalah Laut Hitam, persoalan tokoh oposisi Alexander Navalny dan lain-lain yang dituduhkan kepada Rusia oleh lawan-lawannya.

Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa (UE), Valdis Dombrovskis menyatakan, UE menunda ratifikasi kesepakatan investasi antara UE dengan RRT, pasca memburuknya hubungan kedua pihak. Kesepakatan telah dicapai pada Desember 2021, namun Parlemen Eropa kemudian mendesak Komisi Eropa untuk menunda kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang ditunda itu berisikan peningkatan kerjasama investasi sejumlah perusahaan, serta permintaan hak akses pasar yang lebih besar antara UE dan RRT. Diketahui ketegangan kedua negara bersumber dari respon UE terhadap RRT yang dituduh melanggar HAM atas permasalahan Uighur, kemudian menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat RRT. Hal tersebut direspons RRT dengan melayangkan sanksi balasan terhadap lima anggota parlemen UE.

Sementara itu, PM Ceko, Andrej Babis meminta sejumlah negara Uni Eropa (UE) mengusir minimal 1 diplomat Rusia, sebagai dukungan terhadap negaranya terkait keterlibatan Rusia dalam ledakan gudang amunisi di desa Vrbetice pada 2014. Permintaan tersebut disampaikan, karena tidak adanya keputusan tertulis menyikapi insiden tersebut, sekalipun sempat dibahas dalam pertemuan informal pejabat UE di Porto, Portugal. Oleh karenanya, Babis menilai, 27 negara organisasi harus menunjukkan solidaritas dalam menindaktegas negara, yang merugikan salah satu negara anggota.

Prancis memprotes Dubes Rusia, Alexey Meshkov, atas sanksi larangan visa memasuki Rusia bagi 8 pejabat Uni Eropa (UE) seiring dengan perintah UE kepada negara anggotanya untuk memanggil seluruh Dubes Rusia. Prancis mengutuk keputusan Rusia, yang salah satunya melarang masuk anggota delegasi Prancis di Majelis Parlemen Dewan Eropa, Jacques Maire.

Ketegangan kedua pihak berawal ketika UE menjatuhkan sanksi kepada enam warga Rusia pada 2 dan 22 Maret 2021 sebagai respon atas kasus percobaan peracunan tokoh oposisi Rusia, Alexey Navalny dan penganiayaan terhadap anggota komunitas LGBT di Chechnya.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell menuduh Rusia dan China telah berupaya menghambat tercapainya rekonsiliasi politik di Myanmar. Borrell menyayangkan langkah Rusia dan China menentang upaya Dewan Keamanan (DK) PBB terkait rencana embargo senjata terhadap Myanmar. Namun demikian, Borrel menyatakan tidak terkejut karena kedua negara tersebut merupakan pemasok senjata terbesar bagi Myanmar sehingga Borrell tetap akan meminta DK PBB menindaklanjuti seruan embargo senjata karena militer Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap demonstran pro-demokrasi yang telah menewaskan ratusan orang, termasuk 46 anak-anak.

Kekuatan militer menjadi deterrence factors

Dalam setiap rivalitas global, maka kekuatan militer akan menjadi deterrence factors atau faktor pembeda atau faktor yang menggetarkan nyali lawan-lawan politiknya. Hal ini sesuai dengan adagium bahwa kekuatan militer adalah alat diplomasi global yang paling menentukan selain kekuatan ekonomi sebuah negara.

Kekuatan militer Rusia terus dimodernisasi. Saat ini mereka memiliki banyak alutsista yang mematikan seperti sistem pelontar api terbaru, “TOS-2 Tosochka”, yang dapat menembakkan proyektil thermobarik guna menghasilkan gas dengan zat mudah terbakar, guna menembus tempat yang sulit dijangkau, seperti gua dan terowongan. Alutsista tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dari “TOS-1 Buratino” dan “TOS-1A Solntsepek”.

Armada Pasifik Rusia diperkuat dengan rudal jelajah Kaliber-NK pertama dengan jarak tembak melebihi 1.000 km. Rusia juga mengembangkan rudal balistik antar-benua (Inter-continental Ballistic Missile/ICBM) generasi terbaru, “Kedr” pada 2023-2024. Alutsista tersebut dirancang menggunakan bahan bakar padat dan mengadaptasi teknologi rudal ICBM “Yars” dengan modifikasi mobile dan basis silo. Rudal ICBM “Kedr” diproyeksikan akan menggantikan rudal ICBM “Yars” pada 2030.

Di Laut Arktik, Rusia membangun pangkalan militer dan menempatkan jet tempur “MiG31BM”, bomber, dan sistem radar baru guna mengamankan jalur laut, yang terbentuk akibat mencairnya es di perairan itu. Rusia juga membangun fasilitas bawah tanah, yang diduga untuk menyimpan torpedo 2m39 siluman “Poseidon” tidak berawak dilengkapi reaktor nuklir.

Kemhan Rusia akan mengoperasionalkan kapal selam nuklir terbaru, “Belgorod” secara resmi di Samudera Pasifik pasca serangkaian uji coba pada Mei 2021. Kapal selam itu akan ditugaskan, melakukan misi pengamanan maritim di seluruh lokasi perairan di dunia. Selain itu, dalam operasinya, alutsista dari Proyek 09852 Rusia tersebut diduga akan mengangkut drone nuklir nirawak bawah air “Poseidon” dan stasiun nuklir laut dalam, “AS-15”.

Rusia juga memiliki pesawat Bomber TU-95MS “Bear H”, Tu-160 “Blackjack” dan Il-78 “Midas”. Rusia memiliki rudal jelajah bernama “inert Kh-555” merupakan varian senjata konvensional subsonik berkepala nuklir dengan sistem panduan minimal 2.500 km.

Rusia memiliki Pasukan Pertahanan Udara dan Rudal Anti-Balistik AU yang dilengkapi dengan rudal pencegat 53T6M dari sistem pertahanan Rudal Anti-Balistik (ABM) A-135 di Sary-Shagan, Kazakhstan. Sementara kapal “Moskva” milik Rusia sebagai kapal terkuat di Armada Laut Hitam, memiliki 16 peluncur rudal anti-kapal P-1000 Vulcan, senjata artileri, dan sistem rudal anti-pesawat.

Sementara itu, kekuatan militer RRT atau Tiongkok Kapal Induk “Liaoning”, Kapal Perusak Berpeluru Kendali Siluman Kelas “Renhai”, 2 Kapal Perusak Berpeluru Kendali Kelas “Luyang III”, Fregat Multi-peran “Jiangka II”, Kapal Pendukung Tempur Cepat Kelas “Fuyu”, Jet Tempur “J-15”, Kapal Perusak “Type 055” yang diklaim memiliki sistem radar, sistem manajemen informasi medan perang, dan daya tembak yang lebih kuat dari “Type 052D”.

Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) memiliki belasan pesawat pengebom “H-6K” di Provinsi Qinghai, wilayah barat laut RRT. Selain itu, Tiongkok menempat 200 kapal milisi di sekitar Whitsun Reef di Laut China Selatan. Tiongkok juga memiliki pesawat pengintai taktis “Y-8 RECCE”, pesawat perang RRT “Y-8 EW” dan pesawat anti kapal selam “Y-8 ASW” di dekat Taiwan.

Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat RRT (PLA) memiliki kapal selam rudal balistik strategis bertenaga nuklir “Type 09IV”, kapal perusak kelas 10.000 ton “Type 055”, dan kapal serbu amfibi “Type 075”. Kapal selam “Type 09IV” diklaim memiliki kemampuan untuk meredam suara tembakan sekaligus meningkatkan akurasi tembakan rudal, sedangkan kapal perusak “Type 055” dirancang untuk mampu mendampingi kapal induk serta dilengkapi dengan sistem anti serangan udara, anti rudal, dan anti kapal selam. Sementara kapal serbu amfibi “Type 075” mampu mengangkut helikopter, kendaraan tempur dan tank serta dapat melakukan misi pendaratan vertikal dan horizontal di darat.

Tiongkok juga memiliki Kapal Selam Nuklir Rudal balistik “Tipe 094A Changzhen 18”, Kapal Perusak Berpeluru Kendali “Tipe 055 Dalian”, dan Kapal Serbu Amfibi “Tipe 075 Hainan”
Oleh karena itu, pemerintah RRT mengklaim bahwa Angkatan Laut (AL) RRT mampu mengalahkan AL AS jika terjadi perang di kawasan Pasifik Barat dalam konflik Selat Taiwan. Pernyataan tersebut disampaikan, setelah AL AS mempublikasikan foto 2 Perwira Komando Pasifik AS yang memantau Kapal Induk “Liaoning” RRT dengan gesture arogansi meremehkan kemampuan AL RRT. Dari Januari s.d. April 2021, dua negara tersebut rutin melakukan latihan militer di kawasan Laut China Selatan yang berdekatan dengan Taiwan dalam rangka “show of force”.

Di luar kekuatan militer Tiongkok-Rusia, lawan-lawan mereka juga terus memperbaharui kemampuan tempurnya seperti misalnya militer Jepang memiliki kekuatan militer antara lain Kapal Perusak “JS Suzutsuki”, Pesawat Patroli Maritim “P-1”, Pesawat Patroli Perang Anti-kapal Selam “P-3C”
Taiwan yang sedang mengalami hubungan internasional tidak harmonis dengan Tiongkok, terus memperbaiki alutsista dan kemampuan tempurnya. Taiwan memiliki kekuatan militer antara lain membangun landasan pacu Pangkalan Udara “Hsinchu Air Base” yang akan selesai pada Mei 2021. Taiwan juga memiliki Armada Mirage 2000 Taiwan yang terdiri dari jet tempur buatan Prancis, 7 gugus tempur taktis yang sebagian besar terdiri dari “F-16”, “FCK-1”, “Mirage 2000”, dan “F-5E”, serta pesawat pengintai dan pengangkut. AU Tiongkok juga pesawat angkut jarak menengah ukuran medium “Shaanxi Y-8” di Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone/ADIZ) Taiwan. Taiwan juga memiliki 14 unit jet tempur “Shenyang J-16”, 4 pesawat tempur multi peran “Chengdu J-10”, 4 pesawat pengebom “Xian H-6”, 2 pesawat anti kapal selam “Y-8”, dan 1 pesawat pemantau “KJ-500”.

Di Taipei, Mayor Jenderal Liu Yu-ping menyatakan, militer Taiwan melakukan simulasi perang fase pertama “Operasi Han Kuang” dengan bantuan komputer dari 23 s.d. 30 April 2021. Menurutnya, operasi yang menggunakan sistem “Simulasi Joint Theater Level” berlangsung selama 24 jam dalam sehari dan dirancang untuk menghadapi ancaman musuh terberat mencakup semua simulasi kemungkinan skenario invasi musuh di Taiwan. Simulasi perang tersebut dilakukan, setelah Pemerintah Taiwan mendeteksi 15 pesawat militer RRT, dimana 12 diantaranya merupakan jet tempur memasuki wilayah udara Taiwan, serta adanya sebuah pesawat intai maritim terbang di kawasan Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dengan Filipina.

Sementara itu, simulasi perang fase kedua direncanakan pada Juli 2021, yang akan melibatkan sekitar 8.000 pasukan serta mencakup latihan tembak-menembak, anti-pendaratan, dan melatih kesiapan fasilitas kesehatan menangani korban perang. Simulasi perang tersebut dilakukan guna menghadapi kemungkinan invasi RRT yang telah mengumumkan akan rutin melakukan latihan perang dekat Taiwan dengan melibatkan gugus tempur Kapal Induk “Liaoning”.
Taiwan berencana pembelian rudal jelajah jarak jauh yang memiliki jangkauan tembak hingga 925 km “AGM-158” produksi perusahaan AS, Lockheed Martin Corp. Taiwan juga membeli 40 meriam howitzer self-propelled M109A6 “Paladin” beserta suku cadang dari AS.

AS dan Taiwan juga membahas rencana penjualan dan akuisisi rudal jelajah jarak jauh AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) untuk memperkuat Angkatan Udara Taiwan. AS melakukan penjualan persenjataan tahunan sebesar US$50,78 miliar, dan Taiwan merupakan konsumen terbesar dengan nilai pembelian sebesar US$11.8 miliar pada Tahun 2020.
Di Teluk Benggala, India, berlangsung latihan militer gabungan yang dipimpin Perancis dan negara-negara “Quad” (AS, Australia, Jepang dan India) dilakukan selama 5 s.d. 7 April 2021. Latihan tersebut digelar berbarengan dengan penempatan armada Angkatan Laut Perancis tahunan atau disebut Mission Jeanne d’Arc.
Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kerja sama dalam pengawasan maritim, operasi interdiksi maritim, dan operasi udara. La Pérouse melibatkan beberapa armada yakni, LHD Tonnerre kelas Mistral dan fregat kelas La Fayette Surcouf dari Perancis. Kapal pengangkut amfibi kelas San Antonio, Somerset dari AS. Sedangkan, Australia mengerahkan Her Majesty’s Australian Ships (HMAS) Anzac, fregat dan tanker Sirius.

Sementara, Jepang diwakili oleh kapal perusak Akebono. Selain itu, India melibatkan Kapal Angkatan Laut INS Satpura (dengan helikopter integral) dan INS Kiltanalong dengan Pesawat Patroli Maritim P-8I. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan interoperabilitas tingkat tinggi antara angkatan laut guna melindungi Kawasan Indo-Pasifik yang bebas terbuka.

Di lain pihak, Pasukan Distrik Militer Selatan dan Barat Rusia menggelar latihan perang, dipimpin langsung Menhan Rusia, Sergey Shoigu. Militer Rusia diantaranya mengerahkan 10.000 tentara Para Raider, 1.200 kendaraan tempur dan 40 kapal perang, serta menguji coba sistem rudal pesisir “Bal” dan Bastion”, disusul simulasi counter-attack terhadap drone “Inokhodets dan uji kemampuan kapal patroli berkecepatan tinggi “Raptor”. Rusia juga menyertakan Armada Laut Hitam, yaitu kapal rudal “Admiral Makarov” dan “Admiral Essen”, mensimulasikan penyerangan atas pertahanan anti-amfibi musuh. Sementara pasukan infanteri dari Korps Marinir bermanuver menggunakan peluncur granat dan penyembur api roket RPO-A “Bumblebee”.

Berakhir Seperti Apa?

Mantan Menhan Australia, Christopher Pyne, memperkirakan kemungkinan terjadinya perang di kawasan Indo-Pasifik antara AS beserta aliansinya melawan RRT dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang.

Menurut Payne, Taiwan diperkirakan akan menjadi troublet spot selanjutnya, mengingat terus meningkatnya tekanan militer RRT, sehingga menimbulkan kekhawatiran AS dan sekutunya. Selain itu juga tindakan RRT yang mengambil alih Hong Kong dan mengabaikan kritik terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang menjadi beberapa issu yang semakin memantik ketegangan di kawasan.

Kendati demikian, Pyne menyampaikan bahwa menghindari terjadinya perang adalah pertahanan paling penting dan merupakan prioritas kebijakan luar negeri serta tetap menyerukan penguatan kerjasama multilateral sebagai langkah antisipasi untuk tetap menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan.

Sementara itu, Jubir Kantor Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov menginginkan hubungan baik dengan AS di tengah kecaman dan sanksi, meskipun AS dinilai menunjukkan sikap agresif dan tidak prediktif terhadap otoritasnya. Peskov menegaskan, Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi negara manapun, termasuk AS, namun selalu bersiap untuk kondisi terburuk bagi pihak, yang mengancam kepentingan nasionalnya.

Jadi kesimpulannya menurut penulis adalah perebutan pengaruh di tingkat global akan terus terjadi antara Tiongkok-Russia dengan AS bersama beberapa negara sekutunya dengan memainkan atau memilintir sejumlah isu strategis, namun akan berakhir dengan kedua kubu akan berpikir panjang untuk melakukan serangan militer pendahuluan di titik-titik “hot spot global feud” seperti Laut Tiongkok Selatan, Laut Hitam ataupun di wilayah lainnya, karena kekuatan militer mereka dapat dibilang berimbang. Namun, ceritanya akan berbeda jika diantara kedua kubu yang bertikai dipimpin Presiden atau Perdana Menteri yang berciri ultra nasionalis dan maniak perang, maka situasi dunia jelas akan mencekam.

Oleh : Dian Ahadi )*

Kebijakan Penanganan Covid-19 terus menunjukkan kontribusi positif seiring menurunnya kasus Covid-19 harian maupun angka keterisian rumah sakit. Masyarakat pun diminta untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut agar Indonesia dapat segera lepas dari Pandemi Covid-19.

Selama pandemi Covid-19, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah serta menjauhi kerumunan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, pada kondisi tertentu kita tetap harus melakukan perjalanan keluar rumah untuk aktifitas tertentu, misalnya berbelanja.

Agar tetap aman saat keluar rumah, pemerintah melalui kementerian kesehatan membuat regulasi protokol kesehatan sebagai panduan bagi masyarakat saat keluar rumah. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak berpotensi membahayakan kesehatan orang lain.

Protokol kesehatan tersebut dikenal dengan istilah 3M yakni ; memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Apabila masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, tentu saja penularan Covid-19 dapat diminimalisir.

Selain protokol kesehatan, pemerintah juga menggalakkan vaksinasi yang merupakan salah satu upaya paling efektif untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Di Indonesia, vaksinasi Covid-19 masih terus dilakukan hingga saat ini, dan telah menyasar masyarakat yang berusia di atas 12 tahun. Jenis vaksin yang digunakan juga berbagai macam.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi secara gratis. Untuk menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat, pemerintah pun melakukan realokasi anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2021.
Langkah yang ditempuh pemerintah tersebut bisa menjadi wujud kepedulian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kesehatan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat juga telah terbukti aman sehingga masyarakat tidak perlu takut jika tiba giliran untuk vaksinasi. Vaksinasi tentu berbeda dengan obat, vaksin Covid-19 terbukti dapat membantu respons antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Bahkan, pada orang yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 sekalipun. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa vaksinasi terbukti menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang sebelumnya pernah terpapar virus ini.

Oleh karena itu, vaksinasi juga bermanfaat untuk menciptakan herd immunity. Untuk mendapatkan herd immunityu, para ahli percaya setidaknya dibutuhkan 70% dari populasi untuk mendapatkan vaksin. Meski ditemukan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang sudah divaksin, maka vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh akan mencegah infeksi virus corona menjadi lebih ganas, sehingga meminimalisir potensi kematian.

Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah juga menerapkan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan masyarakat). Kebijakan ini berfokus pada beberapa sektor, seperti tempat kerja atau perkantoran, kegiaatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mall atau pusat perbelanjaan dan tempat ibadah. Untuk sektor essensial dan kegiatan konstruksi diizinkan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menuturkan, PPKM harus terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya. Apabila peningkatan kasus positif di Pulau Jawa dan Bali dapat dikendalikan dengan baik, tentu saja kondisi kasus Covid-19 di tingkat nasional dapat menurun secara drastis. Hal tersebut tentu saja dapat menjadi modal yang penting agar masyarakat dapat kembali bekerja secara produktif.

Hal ini juga menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap komitmen nasional dalam terus melakukan perbaikan penanganan Covid-19. Meskipun instruksi ini ditujukan pada beberapa daerah di Jawa dan Bali, namun pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terbatas hanya untuk daerah-daerah tersebut. Selama PPKM, banyak aktifitas perekonomian yang tersendat, sehingga pemerintah mulai menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah BSU (Bantuan Subsidi Upah). BSU sendiri merupakan usaha pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19. Mereka yang berhak mendapatkannya adalah para pekerja/buruh yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan serta memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Besaran yang diterima adalah sebesar Rp 2.4 juta. Penyaluran langsung diberikan kepada rekening penerima dengan ketentuan Rp 1.2 juta tiap bulan atau Rp 600.000 tiap bulan. Untuk dapat menerima bantuan ini, tentu ada beberapa syarat, seperti memiliki rekening bank aktif, dan bukan merupakan karyawan BUMN ataupun PNS.

Penanganan Covid-19 memang tidak bisa ditangani dengan 1 kebijakan saja, tetapi harus dengan beragam kebijakan yang melibatkan banyak sektor untuk saling berkolaborasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap keputusan tepat. Dengan pemberhentian tersebut, maka diharapkan polemik alih status pegawai KPK dapat segera selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memberhentikan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 1 Oktober 2021. Bahkan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian disebut sudah ditandatangani.

Rencana pemberhentian ini lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021, di mana puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) diberhentikan dengan hormat per Kamis, 30 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa keputusan pemecatan 51 pegawai KPK sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Keputusan tersebut juga sudah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, pengambilan keputusan disebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta pimpinan KPK agar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pekerja. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya tunduk pada undang-undang (UU). Jadi, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Dirinya membantah mempercepat pemecatan pegawai dari seharusnya pada 31 Oktober 2021. Pemecatan, tutur Firli boleh dilakukan sebelum batas maksimal alih status pegawai rampung berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Firli juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tes wawasan kebangsaan. Alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui TWK dianggap sah dan konstitusional. Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK.

Ia menuturkan, peralihan status pegawai tersebut tetap menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerinci 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari 51 orang yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, enam orang lainnya dipecat karena tidak mengikuti pelatihan bela negara.

Mereka masih berstatus pegawai nonaktif KPK. Mereka tidak akan bekerja lagi di KPK pada 1 Oktober 2021. Kepergian ke-57 orang tersebut membuat seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai ASN. Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4

Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Pemberhentian pegawai KPK bukan karena didepak, tetapi karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, besar harapan setelah alih status pegawai KPK, lembaga antirasuah tersebut akan semakin kuat dalam mengungkap praktik korupsi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Aditya Akbar )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX bukan sekadar lomba olahraga, tetapi suatu pembuktian yang nyata, bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Penunjukan Papua dan Papua Barat sebagai tuan rumah PON adalah sebuah kehormatan besar, sekaligus menunjukkan ke mata dunia bahwa Bumi Cendrawasih masih milik RI.

Untuk pertama kalinya, PON diselenggarakan di Papua dan ini adalah hal yang sangat disyukuri oleh seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih, karena mereka dipercaya untuk menjadi tuan rumah sebuah acara berlevel nasional. Masyarakat amat bangga karena pemerintah, khususnya di era Presiden Jokowi, sangat memberi perhatian pada Papua dan mau membuat acara besar di sana.

PON XX bukan hanya ajang untuk berlomba antar cabor dan memperebutkan medali, tetapi menjadi sebuah acara yang membuktikan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Penyebabnya karena ketika suatu lomba berlevel nasional dilaksanakan di sana, maka secara otomatis akan menunjukkan bahwa Papua adalah provinsi di Indonesia, dan tidak terbantahkan lagi.

Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyatakan bahwa PON XX akan mengubah beberapa pandangan yang menilai bahwa Papua bukanlah bagian dari Indonesia. Pasalnya, Papua menjadi tempat kebhinekaan bangsa Indonesia yang mewakili 34 kontingen atlet dari seluruh provinsi di NKRI.

Dalam artian, saat PON berlangsung, akan terlihat kekompakan para atlet, walau di lapangan mereka berlaga. Ketika PON XX diselenggarakan maka akan ada para pemuda yang mewakili daerahnya, dan mereka memperlihatkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak etnis, termasuk Suku Dani dan suku lain di Papua, tetapi tetap bersatu.

Persatuan ini yang akan menampakkan bahwa Papua juga menjadi bagian integral dari Indonesia, baik secara hukum negara maupun hukum internasional. Penyebabnya karena tidak akan terlihat konflik antar atlet dari provinsi yang berbeda dan mereka tidak bermusuhan dengan atlet asli Papua. Mereka merupakan saudara sebangsa dan setanah air dan menyadari bahwa orang asli Papua (OAP) juga merupakan putra Indonesia.

Ketika PON XX diselenggarakan maka akan terlihat banyak atlet yang terdiri dari multi etnis dan keyakinan, tetapi tetap bersatu dalam semangat olahraga. Para atlet Papua juga melangkah dengan penuh percaya diri dan menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Mereka senang karena bisa bertemu dengan olahragawan lain dan bisa saling sharing di luar arena pertandingan.

Publik akan melihat betapa kompaknya penyelenggaraan PON XX di Papua dan isu-isu yang selama ini meresahkan akan langsung dihantam, karena ternyata salah besar. Berita negatif bahwa di Papua identik dengan OPM akan terhapus, karena mayoritas warga tidak mau bergabung dengan mereka. OPM hanya segelintir oknum yang meresahkan dan mereka jadi pecundang, dan akan terus diberantas oleh aparat karena selalu mengganggu keamanan.

Papua tidak lagi identik dengan istilah ‘memerdekakan diri’ karena buktinya mereka adalah bagian integral dari Indonesia, dan masyarakatnya juga tidak mau mengibarkan bendera bintang kejora (sebagai simbol resmi OPM). Masyarakat malah menunjukkan kesetiaan pada NKRI dan sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena di era Presiden Jokowi Papua menjadi sangat maju.

Apalagi dengan adanya PON XX nama Papua akan makin terkenal, baik di level nasional maupun internasional. Bumi Cendrawasih makin menampakkan eksotisme alamnya dan netizen internasional yang melihatnya via video streaming akan terpesona. Ternyata Papua begitu indah dan menjadi objek wisata di Indonesia yang patut dikunjungi.

Penyelenggaraan PON XX membawa banyak dampak positif dan acara ini menunjukkan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Masyarakat di Bumi Cendrawasih amat bangga menjadi WNI dan mereka ikut mensukseskan PON agar berlangsung dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali beraksi dengan membakar puskesmas hingga sekolah di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Tindak lanjut dari aksi tersebut, Polda Papua akan membentuk dua tim khusus untuk memburu para KST Papua.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan bahwa Polda Papua telah mengirim Tim Khusus ke Distrik Kiwirok Pegunungan Bintang. Mereka dikirim untuk melakukan penanganan terkait dengan terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh KST Papua.

Menyikapi hal tersebut, dosen geopolitik UI yang juga peneliti MPPI, Muhammad Irandito Malik, mengatakan bahwa langkah penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI-Polri guna mengamankan PON XX 2021 sudah tepat.

“Penindakan yang dilakukan oleh TNI-Polri terhadap KST Papua bertujuan untuk mengamankan event PON XX 2021, dan hal tersebut sudah tepat”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, Irandito mengatakan bahwa perlunya sinergitas masyarakat Papua untuk menyukseskan PON XX Papua yang aman dari potensi ancaman aksi teror KST. Selain itu diperlukan juga dukungan bagi program vaksinasi Menjelang PON XX guna meminimalisir resiko pandemi covid-19.

“Diperlukan sinergitas dari masyarakat Papua guna menyukseskan event PON XX Papua yang bebas dari potensi ancaman aksi teror KST. Selain itu juga diperlukan dukungan bagi program vaksinasi Event PON XX guna meminimalisir resiko pandemi covid-19”, tambahnya.

Positivity rate Covid-19 nasional mencetak rekor terendah 3,05% pada 12 September 2021 setelah puncak tertinggi pada 22 Juni 2021 yang mencapai 51,62%. Bahkan, angka positivity rate Indonesia kini telah di bawah standar World Health Organization (WHO) yakni 5%.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan kasus Covid-19.

Menurut Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, respons pemerintah melalui PPKM efektif untuk menekan kasus Covid-19. “Dengan adanya PPKM level ya, sebenarnya ini adalah respons pandemi kita. Jadi pada situasi dengan kondisi yang saat ini yang artinya laju penularan itu masih cukup tinggi dan resiko terjadinya peningkatan kasus itu masih sangat besar,” ungkap Nadia.

Sehingga tentunya yang kita sebut sebagai upaya kesehatan masyarakat dan juga pembatasan sosial yang artinya kita ukur dan akhirnya memberikan kesimpulan kepada kita, PPKM level apa yang terjadi pada suatu daerah,” pungkasnya.

Beberapa pihak menganggap Pemerintah menolak untuk dikritik karena adanya penghapusan mural dan penangkapan demonstran karena menyampaikan tuntutan saat kunjungan Presiden Joko Widodo. Namun, hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berasalan.

Penggunaan mural pada dasarnya sudah diatur dalam Perda dan pelaksanaan aksi unjuk rasa juga memerlukan izin dari pihak berwenang. Untuk itu, upaya Pemerintah tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum untuk mewujdukan ketertiban umum.

Senada dengan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pandangan sebagian pihak terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti kritik.

Menurut Moeldoko, Jokowi tidak pernah pusing dengan kritik. Namun, ia menyampaikan catatannya.

“Presiden sangat terbuka, tidak pernah pusing dengan kritik. Tapi beliau selalu sisipkan sebuah kalimat indah. Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab,” tutur Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, pemerintah mempersilakan penyampaian kritik, namun tetap dengan cara yang mengusung tata krama sesuai budaya timur.

“Tata krama ukuran-ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara antikritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya,” lanjutnya.

Ia juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah, padahal dua hal tersebut sangat berbeda.

Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik yang disampaikan ke pemerintah.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali berhasil menekan laju covid-19. PPKM menunjukkan hasil yang membaik setiap minggunya.

Di seluruh Provinsi Luar Jawa-Bali, dapat dilihat bahwa tren kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu sudah menurun dan terus mengalami perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum penurunan kasus sampai di bawah 100 ribu ini harus terus dijaga.

“Masyarakat jangan euforia karena angka kasus turun, karena varian Delta dan pandemi Covid-19 yang tidak mudah diprediksi. Sejalan dengan itu, Pemerintah pun berusaha terus mencegah masuknya varian baru baik melalui jalur udara, laut dan darat. Koordinasi antar K/L akan terus ditingkatkan. Presiden juga meminta pos-pos perbatasan lebih diperketat,” kata Airlangga, Selasa (14/9/2021).

Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 13 September 2021, Kasus Aktif Nasional tercatat sebanyak 99.696 kasus, dengan distribusinya di Jawa-Bali sebesar 41,18% dan Luar Jawa-Bali sebesar 58,82%.

Sejak awal PPKM leveling (data 9 Agustus – 1 September), jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali memang menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar – 82,98%, disusul Sulawesi sebesar -75,97%, Kalimantan sebesar -75,91%, Sumatera sebesar sebesar -70,40%, dan Maluku-Papua sebesar -53,75%.

Tingkat Kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 94,27%, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,59%, sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,06% dan Luar Jawa-Bali sebesar 92,63%. Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,34%, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,06%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,48% dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,04%.

Menko Airlangga melanjutkan, PPKM Luar Jawa-Bali yang masih berlangsung sampai 20 September 2021 mendatang harus tetap dijalankan dengan baik sesuai aturan Inmendagri yang berlaku pada masing-masing wilayah sesuai levelnya. Namun, untuk memastikan penurunan jumlah kasus aktif, maka setiap daerah sangat perlu untuk memperbarui (update) status kasus covid-19, terutama untuk kasus yang sudah melebihi 21 hari.

Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen yang cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya, di mana untuk tingkat Provinsi di Luar Jawa-Bali adalah sbb:

  • Level 4: Pada 3 September 2021 terdapat 2 Provinsi (Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur), namun pada 11 September sudah tidak ada lagi provinsi dengan level 4.
  • Level 3: Pada 3 September 2021 terdapat 22 Provinsi di level 3, dan pada 11 September menurun menjadi 16 Provinsi.
  • Level 2: Pada 3 September 2021 terdapat 3 Provinsi yang masuk level 2, namun pada 11 September terjadi perbaikan sehingga bertambah menjadi 11 Provinsi di level 2.

Sementara, untuk level Kabupaten/Kota, dari 23 Kab/ Kota dengan PPKM Level 4, terdapat 16 Kab/Kota yang mengalami perbaikan/ penurunan dari level 4 ke level 3 dan bahkan 1 Kabupaten mengalami penurunan dari level 4 ke level 2. Namun masih terdapat 6 Kabupaten/Kota yang tetap di level 4, yaitu Kota Banda Aceh, Kab. Bangka, Kab. Kotabaru, Kota Palangkaraya, dan Kota Palu.

Untuk indeks mobilitas, terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan mobilitas yaitu Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Banjarmasin, Kab. Mahakam Hulu, Kota Tarakan, Kota Kupang, Kota Makassar, dan Kab. Bolaang Mongondow. Sedangkan, sebanyak 7 Kabupaten/Kota mengalami penurunan mobilitas <10%. Terdapat 3 Kab/Kota yang mengalami penurunan mobilitas >30% yaitu Kota Balikpapan, Kota Palu, dan Kab. Kutai Kartanegara.

Walaupun ada daerah yang mengalami kenaikan mobilitas, namun capaian Testing di Luar Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir cukup baik, hanya 3 provinsi dengan Testing <50% yaitu Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Tetapi sebaliknya, capaian Tracing di Luar Jawa-Bali masih rendah, hanya 1 provinsi yang memiliki rasio di atas 10,0 (Kontak Erat per Kasus Konfirmasi) yaitu Sumatera Utara (14,45). Positivity rate mingguan per 12 Sep 2021 secara nasional tercatat 3,5%.

Melihat capaian vaksinasi per 12 September 2021, total Vaksinasi Dosis-1 sudah diberikan untuk 72,9 juta penduduk atau 35,09% dari angka rata-rata nasional. Untuk 27 provinsi di Luar Jawa-Bali sebanyak 4 provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional yakni Kep. Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung.

Sementara itu, untuk 23 Kabupaten/Kota PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional, dan 11 Kabupaten/Kota masih di bawah rata-rata nasional yakni Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, Kab. Bangka, Kota Padang, Kab. Mandailing Natal, Kab. Kotabaru, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Kab. Poso, Kab. Bolaang Mongondow, dan Kota Kupang.

“Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari Pandemi menjadi Endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi Dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%,” ujar Menko Airlangga.

Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74%, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan New Normal dengan kriteria CFR ± 2%, Kasus Aktif ± 100 ribu, dan Positivity Rate <5%. (**)

Oleh : Rahmah Tuty )*

Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan Pandemi Covid-19. Upaya tersebut mendapat apresiasi masyarakat seiring dengan meredanya kasus baru Covid-19 dan berjalanya proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dari tahun 2020, memiliki pengaruh yang luar biasa pada sektor ekonomi. Tahun lalu seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan secara ketat.

Bahkan banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada tahun lalu, dunia mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya. Akibat Covid-19 yang kemudian disertai pembatasan mobilitas lalu menciptakan kemerosotan ekonomi.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan dan bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 persen.

Tahun 2021 diharapkan akan terjadi rebound dan recovery, hal inilah yang diharapkan oleh Sri Mulyani. Meski demikian, Menkeu mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun countercyclical policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari countercyclical policy-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut.

Sri menjelaskan, pihaknya dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level.

Kalau sebelum Pandemi, GDP rill Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah Rp. 2.735 triliun, sementara itu pada kuartal kedua tahun 2021 ini sudah mencapai Rp. 2773 triliun. Menkeu menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis.

Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp 2.590 triliun.

Menkeu menyebutkan langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan Covid-19 maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menjadi bekal ang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Ekonomi Indonesia pada semester I sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi. Namun Menkeu mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan Covid-19. Seperti yang terlihat munculnya varian baru bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi.

Sementara itu, Upaya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat terjadi secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kabar gembira dari hasil Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat bahwa terjadi peningkatan indeks keyakinan konsumen di masa pandemi covid-19.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya. Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menunjukkan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada level di 85,8 atau sedikit meningkat dibandingkan 84,9 pada Januari 2021.

Peningkatan IKK disebabkan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Menurut Lestari, geliat pemulihan ekonomi mulai tampak seiring proses vaksinasi covid-19 yang tengah berjalan.

Kondisi tersebut merupakan tren positif yang harus dijaga bersama agar tidak berbalik menjadi negatif. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan perilaku masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemi serta berbagai kebijakan yang menstimulasi pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kepatuhan dan konsistensi untuk melaksanakan protokol kesehatan harus menjadi kesadaran kolektif karena hal tersebut merupakan kunci penanggulangan penyebaran virus corona. Ia juga mengingatkan agar program bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi, agar dapat tersalurkan sesuai rencana.

Kini status PPKM di berbagai wilayah di Indonesia telah dilonggarkan, hal tersebut disebabkan karena turunnya angka konfirmasi positif dan lenggangnya bed ICU yang merawat pasien covid-19.

Momen inilah yang mestinya disambut oleh para pelaku ekonomi untuk menggeliatkan roda usahanya, sehingga ketika nanti status pandemi telah dicabut, sektor perekonomian di Indonesia dapat terus mengalami peningkatan yang berdampak pada terserapnya tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini