Kementerian Kesehatan RI memaparkan adanya penambahan 48 kasus varian baru covid-19 di DKI Jakarta pada 11 September 2021.

Total kasus varian baru di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 874 orang.
Dari jumlah tersebut, varian Delta paling mendominasi sebanyak 825 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Sebelumnya, pada 3 September 2021, total kasus varian baru di DKI Jakarta mencapai 826 orang. Saat itu, varian Delta juga yang paling mendominasi sebanyak 777 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Terkait dengan fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat dan para stakeholder di negeri ini patut mewaspadai serta untuk mulai melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran varian baru covid-19.

“Seluruh elemen masyarakat dan para stakeholder di negeri ini perlu sinergis didalam melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran varian baru covid-19” ujar David Chaniago.

Ia menghimbau kepada masyarakat bahwa walaupun masyarakat sudah divaksin, akan tetapi harus tetap disiplin didalam menerapkan prokes, dengan jalan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“walaupun sebagian besar populasi masyarakat sudah divaksin, akan tetapi urgent untuk tetap disiplin prokes, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Protolol-protokol tersebut guna meminimalisir potensi menyebarnya varian baru covid-19”, tambahnya.

DPR RI secara resmi mensahkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021). Melalui aturan ini, pemerintah melanjutkan pemberian dana otsus Papua selama 20 tahun ke depan hingga 2041.

Sesaat sebelum disahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dana otsus Papua mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen dari sebelumnya.

“Dana otonomi khusus ditingkatkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dengan perbaikan dalam hal tata kelola,” kata Tito dalam pidatonya di hadapan anggota DPR.

Menurut Tito, dana otsus tersebut paling besar dialokasikan untuk belanja di sektor pendidikan, yaitu sebesar 35 persen.
Sementara sebesar 65 persen lainnya dialokasika untuk tiga sektor, yaitu belanja infrastruktur 30 persen, kesehatan dan perbaikan gizi 25 persen, serta untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sebesar 10 persen.

Selain peningkatan dana otsus, UU Otsus Papua juga mengatur bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026 menjadi 2041.

Tito mengatakan, ke depan dana otsus bisa memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pembangunan di tanah Papua, terutama terhadap pembangunan antar-kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dengan dukungan pendanaan dalam bentuk Dana Otsus dan DBH Migas tambahan, disertai Dana tambahan infrastruktur dan transfer ke daerah lainnya diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua,” imbuh Tito.

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua DPR, Komarudin Watubun mengatakan bahwa peningkatan dana otsus menjadi 2,25 persen harus benar-benar dialokasikan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Komarudin menegaskan, pembagian dana Papua harus memperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
“Dana Otonomi Khusus Papua ini akan diterima pemerintah daerah melalui Penerimaan Umum dan Penerimaan Berbasis Kinerja,” terang Komarudin dalam laporannya.

Akomodir OAP

Selain soal dana otsus, Komarudin mengungkapkan bahwa UU Otsus Papua mengakomodir kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perekonomian.

“Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU,” kata dia.

Komarudin menambahkan, UU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP.

Begitu juga bidang ketenagakerjaan dan perekonomian harus mengakomodir OAP. UU Otsus mewajibkan berbagai usaha-usaha perekonomian di Papua untuk mengutamakan OAP.

Sementara di bidang pemberdayaan, kata Komarudin, “Pasal 36 ayat (2) huruf (d) menegaskan bahwa sebesar 10 persen dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.” (**)

PON XX akan diselenggarakan di Papua, di akhir tahun 2021. Untuk pertama kalinya, ajang olahraga terbesar ini diselenggarakan di Indonesia timur. Kesuksesan PON menjadi tugas utama panitia dan KONI Papua. Tujuannya tak hanya meraih medali sebanyak-banyaknya, tetapi juga menyatukan penonton se-Indonesia dan membuat para WNI makin tangguh.

Menpora Zainudin Amali menyatakan sukses PON XX Papua adalah sukses untuk seluruh bangsa Indonesia. Dia pun berharap masyarakat Indonesia mendukung even besar berskala nasional tersebut.

“PON XX Papua siap digelar, bahkan sudah ada yang tes even. Sebagaimana tagline Torang Bisa, Papua bisa menyelenggarakan even besar berskala nasional. Sukses PON Papua adalah Sukses Indonesia,” kata Menpora Amali.

Dua pekan yang lalu Menpora bersama Kapolri dan Panglima TNI telah meninjau 4 wilayah klaster PON, baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

Dari segi infrastruktur tinggal sedikit-sedikit yang perlu pembenahan dan tidak merupakan hal yang menganggu dari segi pertandingan. Demikian pula dengan SDM pendukung kesemuanya sudah siap untuk melayani kontingen dari 33 provinsi serta kontingen tuan rumah itu sendiri.

“Fisik tinggal sedikit, seperti lampu penerangan umpamanya, itupun ada pilihan untuk bertanding pagi hingga sore,” ucapnya. “Untuk SDM pendukung sudah siap relawan yang benar-benar bisa menjadi pelayan yang baik, menjadi penghubung sehingga para kontingen akan ada perasaan nyaman,” tambahnya.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Melalui Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, memberikan peringatan kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST)/KKB di Papua untuk segera menghentikan aksi brutal yang tidak berkemanusiaan.

Terlebih berbagai aksi teror tersebut diarahkan kepada masyarakat sipil, fasilitas layanan publik, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

“KST/KKB harus segera menghentikan tindakan yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan ini. Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KST/KKB,” Jaleswari Pramodhawardani

Menyikapi hal tersebut, pengajar Geopolitik UI yang juga Direktur Cikini Strategic Initiative (C-SI), Muhammad Irandito Malik, mengatakan bahwa berbagai aksi teror yang telah dilakukan oleh KST Papua merupakan bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Berbagai aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan suatua pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena melibatkan masyarakat sipil yang tidqk bersalah”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua tergolong sangat kejam, brutal dan telah meresahkan masyarakat Papua. Berbagai aksi teror tersebut juga telah menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan Papua, sehingga KST patut untuk ditindak. Hal tersebut sesuai dengan sistem keamanan nasional yang diterapkan.

“Aksi teror KST Papua tergolong sangat kejam, brutal dan telah meresahkan masyarakat disana. Berbagai aksi teror tersebut juga terbukti telah menjadi faktor penghambat bagi pembangunan dan kemajuan Papua, sehingga KST pantas ditindak tegas. Ini sesuai dengan sistem keamanan nasional yang diterapkan”, tambahnya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi merupakan cara terbaik dalam melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengawali kegiatan kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Jumat (10/09/2021).

“Cara yang terbaik adalah melindungi diri dengan vaksinasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak delapan ribu peserta dari berbagai kalangan masyarakat akan menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Mulai dari penyandang disabilitas, para abdi dalem, lansia, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat umum. Presiden Jokowi pun berharap vaksinasi tersebut dapat memberikan perlindungan mereka dalam beraktivitas sehari-hari.

“Kita harapkan dengan vaksinasi ini bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan proteksi yang maksimal kepada masyarakat sehingga kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menyebut bahwa percepatan dan perluasan vaksinasi penting dilakukan sehingga target masyarakat yang telah menerima vaksinasi lebih 70 persen pada akhir tahun 2021 mendatang dapat tercapai dan Indonesia segera mencapai kekebalan komunal.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk upaya pencegahan dari Virus Corona yang tidak mungkin hilang secara total.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang sudah antusias untuk vaksinasi. Ini akan memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada kita semuanya karena Covid-19, karena Virus Corona ini, tidak mungkin hilang secara total,” ucap Presiden.

Saat di Yogyakarta, Presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul. Pelaksanaan vaksinasi itu ditujukan bagi kurang lebih 375 pelajar SLB.

“Yang kita harapkan ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi secara maksimal kepada para pelajar SLB,” ujar Presiden usai peninjauan.

Kepala Negara menegaskan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini merupakan upaya perluasan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang diperkirakan tidak dapat hilang sepenuhnya.

“Kita tahu bahwa Covid-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk tidak euforia menyikapi penurunan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di tanah air. Semua pihak harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa Covid-19 selalu mengintip kita, terutama protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acar tersebut adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. (**)

JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah menjamin keamanan data dalam aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi belakangan disorot menyusul kebocoran sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait keamanan data di dalam PeduliLindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut, dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Sandi dan Siber Negara,” kata Luhut dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (6/9).

Luhut mengatakan, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan PeduliLindungi semakin baik. Hingga 5 September 2021, tercatat total masyarakat yang melakukan skrining dengan menggunakan PeduliLindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan lainnya telah mencapai 20,9 juta orang.

Dari total 20,9 juta orang tersebut, terdapat 761 ribu orang yang masuk kategori merah dan tidak diperkenankan masuk/melakukan aktivitas ditempat publik oleh sistem. Terdapat pula 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.

“Ke depan, pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam PeduliLindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi,” tegasnya.

Luhut pun terus mengimbau agar masyarakat bisa beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sehingga dapat mengurangi resiko tertular karena Covid-19. Lebih lanjut, ia menuturkan sistem PeduliLindungi akan menjadi integrator utama dari tiga strategi pengendalian pandemi.

Ketiga strategi itu yakni peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat untuk seluruh masyarakat Indonesia; testing-tracing-treatment yang baik; serta kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Strategi tersebut diharapkan bisa meminimalkan penularan Covid-19 ketika aktivitas masyarakat kembali dibuka.

“Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa Covid-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19, karena Covid-19 ini akan berubah dari pandemi ke epidemi,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam satu minggu terakhir, pemerintah mengaku telah menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini.

“Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya-upaya persuasif diabaikan,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam keterangannya pada Ahad (5/9). menyebut banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.

Pertama, kata dia terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Jokowi, dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi. Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.

“Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data,” kata dr. Nadia menegaskan. (*)

Oleh : Savira Ayu )*

Masyarakat mengapresiasi berbagai kebijakan politik luar negeri Pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengamankan berbagai kepentingan dan cita-cita nasional.

Politik luar negeri merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh elite politik dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa kepentingan yang tidak dapat terpenuhi oleh negaranya sendiri dapat dicapai melalui politik luar negeri.

Dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif. Prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya “Mendayung antara dua karang”. Pidato tersebut disampaikan oleh hatta pada kesempatan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta.

            Ketika jabatan presiden dan wakil presiden dipegang oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pemerintah tetap berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.  Pada periode 2019-2020. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

            Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

            Kebijakan Politik Luar Negeri juga turut serta mensukseskan kepentingan nasional, salah satunya seperti perlindungan terhadap WNI. Dalam hal perlindungan WNI, pemerintah sangat concern untuk melindungi pekerja migran asal Indonesia.

            Hal ini dibuktikan dengan adanya 51.088 kasus WNI di luar negeri diselesaikan, sebanyak 39 WNI yang disandera di Filipina, Somalia dan Libya dibebaskan. Selain itu pemerintah Indonesua juga mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia.

            Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Suzie Sudarman menilai, kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi dalam kebijakan politik luar negeri adalah soal perlindungan WNI di luar negeri.Dirinya menilai, hanya pemerintahan Jokowi-JK yang berani memprioritaskan perlindungan WNI di luar negeri.

            Sementera itu, urusan politik luar negeri juga berkaitan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.Menteri Luar Negeri (Menlu) Rento Marsudi menuturkan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, serta pentingnya multilateralisme. Untuk tetap dapat berkontribusi pada perubahan dunia diplomasi Indonesia yang harus tetap antisipatif, adaptif dan gesit.

            Indonesia merupakan pasar yang besar dengan populasi penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Hal ini tentu harus menjadi daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional. Menurut Retno, yang haris diwaspadai adalah menjaga agar pasar domestik dari produk yang masuk secara ilegal maupun dumping atau disubsidi pihak asing.

            Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran dimaksud yang harus semakin diwaspadai.  Selain  itu, penguatan perundingan, perdagangan dan investasi juga harus diupayakan, Menteri Retno menjelaskan, untuk memperkuat akses pasar, berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA dengan berbagai negara akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

            Retno juga meyakini bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 pola hubungan antarbangsa akan berubah, isu kesehatan akan menjadi salah satu prioritas. Saat ini bagi Indonesia yang paling penting adalah membangun ketahanan kesehatan nasional. Upaya yang bisa dilakukan antara lain melalui pembangunan kemandirian industri obat-obatan dan bahan baku obat. Retno menegaskan bahwa sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus bergantung sepenuhnya pada pasokan asing. Diplomasi juga berkomitmen untuk berkontribusi mendukung upaya pemerintah dalam membangun kemandirian di bidang kesehatan.

            Ditunjuknya Indonesia sebagai ketua dalam forum FPGH 2020, mendorong Retno untuk terus menyuarakan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Dia juga menekankan pentingnya akses kesehatan agar dapat menjangkau semua orang.

            Pandemi Covid-19 adalah pengingat setiap negara untuk siap dalam mendeteksi jenis virus apa pun ke depannya. Dengan fakta tidak ada satu negara yang kebal terhadap ancaman virus corona. Retno berharap adanya kerja sama global dalam menyikapi hal tersebut.

            Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mensukseskan kepentingan nasional, hal ini dikarenakan ada beberapa masalah negara di mana dalam penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi dengan pihak yang ada di luar negara.         

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Putu Prawira )*

Belakangan ini jumlah pasien Corona menurun drastis sebagai dampak positif penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dalam menyikapi tren penurunan ini karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, termasuk munculnya berbagai varian Covid-19 yang lebih berbahaya.

PPKM agak dilonggarkan aturannya oleh pemerintah dan masyarakat boleh beraktivitas di luar, dengan syarat harus menunjukkan kartu vaksin. Pelonggaran PPKM dilakukan karena jumlah pasien Corona turun drastis. Pada tanggal 14 Juli 2021 jumlahnya masih kisaran 54.000 orang per hari, sedangkan 2 bulan kemudian meluncur jadi ‘hanya’ 4.000 pasien per harinya, di seluruh Indonesia.

Turunnya angka pasien Covid menjadi kurang dari 10% ini sangat menggembirakan, karena program-program pemerintah berhasil. Selain PPKM, vaksinasi nasional juga memperkuat imunitas masyarakat sehingga makin sedikit yang terkena Corona. Jika hal ini berlanjut maka kita optimis bisa keluar dari status pandemi pada tahun 2022.

Akan tetapi kita jangan terlena akan turunnya jumlah pasien Corona. Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad menyatakan bahwa masyarakat jangan lengah (dengan keadaan ini), karena kasus bisa berpotensi untuk naik lagi. Semua orang harus tetap hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di masa pandemi.

Dr Riris menambahkan, turunnya kasus Corona terjadi karena banyak orang menaati program-program yang dibuat oleh pemerinah, contohnya vaksinasi. Namun kepada mereka yang melanggar, ia setuju akan pemberlakuan hukuman dan denda. Dalam artian, hal ini bukanlah suatu bentuk kekejaman, melainkan usaha agar mendisiplinkan masyarakat.

Saat pandemi kita semua memang dituntut untuk lebih disiplin. Jangan lalai untuk melakukan protokol kesehatan 10M. Masker adalah hal yang wajib dikenakan saat keluar rumah dan dianjurkan untuk memakai masker medis yang ditumpuk dengan masker kain, agar filtrasinya maksimal. Penyebabnya karena Corona varian Delta bisa menular lewat udara, sehingga memakai masker adalah sebuah keharusan.

Untuk masker kain, jagalah kebersihannya karena hanya bisa dikenakan dalam waktu maksimal 4 jam. Jadi bawalah cadangan masker di dalam tas, karena ketika masker kotor atau Anda bersin, wajib diganti. Masker itu juga bisa diberikan ke orang yang ditemui di jalan dan ia tak mengenakannya, jadi pastikan Anda membawa setidaknya setengah lusin di dalam tas.

Mencuci tangan dan menjaga higienitas lingkungan, serta mengganti baju adalah poin-poin penting lain dalam prokes 10M. Terutama ketika Anda habis bepergian, minimal  wajib mencuci tangan dengan sabun antiseptik, di bawah air yang mengalir. Jika perlu maka langsung mandi, keramas, lalu mengganti baju agar bersihnya maksimal. Sementara baju, celana, jaket, dan masker kain yang tadi dipakai langsung dicuci dengan air hangat.

Poin penting lain dalam prokes 10M adalah menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Jangan nekat untuk pergi ke pesta pernikahan, apalagi jika tahu bahwa tamu undangannya sampaia ratusan. Selain melanggar protokol kesehatan dan membentuk klaster Corona baru, acara itu juga berpotensi untuk dibubarkan oleh aparat. Anda tak mau tersangkut sebuah kasus, bukan?

Jangan pula nekat bepergian walau PPKM mulai dilonggarkan, karena kita masih wajib mengurangi mobilitas. Kita boleh pergi keluar kota tetapi harus ada tujuan yang penting, misalnya untuk berangkat kuliah, berobat, atau pergi dinas kantor. Jika tak ada keperluan dan tetap work from home maka lebih baik di rumah saja.

Menurunnya kasus Corona jangan jadi euforia dan Anda merayakannya dengan membuang masker jauh-jauh. Protokol kesehatan 10M masih harus dijaga dan wajib untuk disiplin dalam menjaga higienitas dan imunitas. Pandemi belum selesai, oleh karena itu kita masih wajib untuk mawas diri dari serangan Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini