Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan, kegiatan perbelanjaan bagi masyarakat semakin aman karena telah berhasil menerapkan dua lapis protokol secara lengkap. APPBI juga menyampaikan dari penerapan tersebut, justru membantu pemerintah dalam melacak masyarakat positif Covid-19 yang masih beraktivitas di luar rumah.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, mengatakan, protokol kesehatan dasar yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dapat diterapkan kepada para pengunjung pusat belanja. Selain itu, protokol tambahan yakni wahib vaksinasi yang diverifikasi lewat aplikasi PeduliLindungi telah diterapkan secara lancar oleh para pengelola mal.

“Pemberlakuan kedua protokol itu tujuannya untuk memastikan semua orang yang ada di pusat perbelanjaan dalam keadaan sehat karena penerapan protokol wajib vaksinasi tidak meniadakan protokol kesehatan yang sudah ada,” kata Alphonzus.

Ia mengatakan, sistem aplikasi PeduliLindungi bahkan terbukti mampu menolak ribuan orang yang terdeteksi positif Covid-19 yang akan masuk ke pusat perbelanjaan.

Ribuan orang tersebut mendapatkan notifikasi hitam saat memincai QR Code di pintu masuk. Ini membuat pusat belanja semakin aman dan sehat untuk dikunjungi,” katanya.

Dengan ditolaknya ribuan orang itu, ia menilai semakin menegaskan bahwa pusat perbelanjaan selalu memberlakukan dan protokok kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten.

Meski begitu, Alphonzus mengingatkan, penanganan masyarakat yang terpapar Covid-19 yang terdeteksi lewat aplikasi harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebab, mereka seharusnya melakukan isolasi di tempat khusus untuk memastikan tidak berkeliaran dan menularkan virus di tempat umum.

Sudah terdapat kepastian terhadap ke-56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK telah memutuskan akan memberhentikan dengan hormat ke-56 pegawai tersebut.

Seperti diketahui, tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pegawai KPK adalah ASN.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR David Chaniago, mengatakan bahwa upaya KPK didalam mewujudkan lembaga yang berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang baik merupakan sesuatu yang normatif dan bukan sebuah anomali.

“upaya KPK didalam mewujudkan lembaga yang berintegritas serta berwawasan kebangsaan yang baik, merupakan hal yang normatif dan bukan sesuatu yang bersifat anomali”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi undang-undang.

“Tidak terdapat hal yang bersifat khusus dalam mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Khususnya terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dalam kacamata saya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi undang-undang”, tambahnya.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

“Situasi di LNU tetap aman terkendali saat ini nelayan tidak perlu kahwatir serta dapat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya,” ujar Aan Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Ribuan kapal asing dan kapal perang negara lain disebut tengah melakukan kegiatan freedom of navigation dengan memasuki wilayah laut Indonesia secara leluasa. Para nelayan tanah air pun meminta pemerintah turun tangan untuk memberikan rasa aman.

Aan menjelaskan hak freedom of navigation tercantum dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Keberadaan kapal asing masih dalam pengawasan Bakamla dan TNI Angkatan Laut (AL).

“Nelayan kita diganggu atau tidak? Tapi kita justru ingin nelayan-nelayan kita yang terganggu melapor ke TNI AL atau pun ke Bakamla,” kata Aan.

Aan menyampaikan Indonesia meratifikasi aturan United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS). Aturan ini mengizinkan sejumlah kapal asing melintas di wilayah laut Indonesia selama tidak mengganggu aktivitas.

“Kita punya hak berdaulat di ZEE atau di landas kontinen, kalau kita masuk ke ZEE Tiongkok juga boleh saja dan tidak dilarang selama tidak mengganggu aktivitas mereka,” jelas Aan.

Bakamla bersama TNI AL tak henti melakukan patroli dan membayangi sejumlah kapal asing yang melintas. Hak freedom of navigation ini pun disebut berlaku bagi berbagai kapal pengguna laut, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

“Kita sudah berhubungan dengan kapal perang Tiongkok ini, memang mereka menyatakan sedang melaksanakan freedom of navigation. Begitupun kapal Amerika Serikat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, tidak memungkiri banyak kapal asing di Laut Natuna Utara. Wisnu mengatakan hal ini karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

“Di Laut Natuna Utara memang banyak kapal asing karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka,” ujar Wisnu.

Wisnu juga menjelaskan pernyataan yang menuturkan adanya ribuan kapal di Laut Natuna Utara. Disebutkan hal ini tidak dalam waktu yang berdekatan dan mencakup laut China Selatan.

“Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan,” ujar Wisnu.

Wisnu mengatakan Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam. Disebutkan dalam situasi di wilayah perbatasan tidak hanya memerlukan kehadiran aparat namun juga pelaku ekonomi.

“Dalam rekomendasi Bakamla, untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian,” kata Wisnu.

“Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut, salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di LNU,” sambungnya.

Terkait situasi Laut Natuna Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan bahwa Menhan Prabowo Subianto membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris.

“Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini,” kata Dasco, Sabtu (18/9/2021).

Dasco menjelaskan, Frigate tipe Arrowhead 140 buatan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang.

Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.

“Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue,” terangnya.

Menurut Dasco, kesepakatan antara Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL yang merupakan produsen kapal laut Indonesia untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan Frigate canggih ini.

“Yakinlah angkatan laut China akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wira wiri di lautan Natuna lagi,” tandas legislator Dapil Banten III ini. (**)

Oleh : Timotius Gobay )*

Masyarakat Papua menolak Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena terus melakukan propaganda untuk membenarkan aksi brutal mereka. Rakyat pun diminta waspada dan ikut melawan kabar bohong yang semuanya berisi hoaks.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menghembuskan propaganda agar warga sipil berbalik menjadi pendukung mereka. Masyarakat diminta untuk memakai logika dan mengabaikan propaganda tersebut, karena sama sekali salah. KST memang sengaja membuatnya untuk membuat keadaan seolah-olah ada benturan antara pemerintah dengan rakyat, padahal tidak pernah ada.

Propaganda makin gencar ditiupkan oleh KST, apalagi jelang pelaksanaan PON XX. Tujuannya agar ada perang psikologis antara mereka dengan aparat, dan diharap nantinya warga sipil jatuh simpati kepada OPM dan KST. Padahal propaganda itu salah besar karena hanya hoaks dan kepalsuan yang disebarkan oleh mereka.

Salah satu propaganda yang pernah beredar di tengah masyarakat Papua adalah isu penghabisan ras Melanesia. Pemerintah Indonesia patut dijauhi karena mereka anti dengan orang asli Papua (OAP) yang merupakan ras Melanesia. Propaganda ini sengaja disebarkan dengan tujan ada bentrokan antar suku, karena rata-rata aparat adalah pendatang dari pulau lain.

Selain itu, KST juga menebar propaganda berupa berita tentang aparat yang menembaki banyak warga sipil Papua. Padahal kenyataannya mereka sendiri yang melakukan penembakan keji, bukannya aparat. Bahkan KST tega menjadikan masyarakat yang tidak bersalah sebagai ’tameng hidup’ saat ada adu tembak dengan anggota TNI.

Sebby Sambom, pentolan KST, juga pernah ketahuan menyebarkan propaganda berupa korban baku tembak yang masih remaja. Padahal setelah dicocokkan, pria itu tenryata berusia 35 tahun. Jadi tidak benar jika aparat menembak remaja yang tidak bersalah.

Untuk mencegah menyebarnya propaganda maka BNPT melakukan pendekatan soft approach, sehingga seluruh rakyat Papua memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BNPT Irjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam artian, pendekatan yang halus lebih mengena daripada yang keras, karena masyarakat merasa diayomi oleh aparat.

Cara untuk soft approach dilakukan dengan menggunakan pembangunan kesejahteran rakyat Papua, salah satunya dengan otonomi khusus. Ketika dana otsus cair maka akan ada banyak proyek yang berlanjut. Selain itu, anggaran otsus juga dirupakan beasiswa. Sehingga masyarakat sadar bahwa pemerintah amat memperhatikan nasib rakyat Papua, sehingga muncul rasa nasionalisme di dalam dirinya.

Untuk mencegah meluasnya propaganda maka bisa digunakan beberapa cara: pertama, bisa bekerja sama dengan pengelola media sosial. Sehingga ketikaada hoaks dan propaganda yang beredar di sosmed, bisa langsung di-take down karena melanggar standar komunitas. Jika bisa, maka akun milik KST juga dibekukan oleh pengelola sosmed, baik di Facebook maupun Twitter.

Sedangkan yang kedua, untuk mencegah tersebarnya propaganda maka caranya dengan menggandeng ahli IT. Mereka bisa tahu di mana posisi anggota KST saat membuka sosmed, karena tahu IP address-nya. Sehingga bisa dilakukan penelusuran tempat dan bekerja sama dengan aparat, untuk melakukan penangkapan. Jika anggota KST tertangkap maka tidak bisa lagi membuat propaganda yang menyesatkan.

Yang ketiga, masyarakat perlu diedukasi untuk membedakan mana berita asli, mana yang hoaks, dan mana yang propaganda. Sehingga jika ada yang sudah terlanjur menyebar di sosmed dan grup WA bisa dihapus, ketika ketahuan bahwa itu hanya propaganda. Waspadalah ketika ada berita yang menghebohkan dan judulnya click bait, karena bisa jadi itu hoaks yang sengaja dibuat oleh KST.

Untuk melawan KST maka diperlukan berbagai cara, termasuk psikologisnya. Saat mereka melakukan psy war dan menembakkan hoaks dan propaganda, maka aparat mengimbau warga untuk tidak langsung percaya. Silakan cek dulu di Google tentang kebenarannya dan jangan langsung disebar, karena jadinya Anda turut mempopulerkan propaganda tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo