Oleh : Aditya Prastowo )*

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitus (MK) telah memutuskan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Masyarakat pun mendukung keputusan hukum tersebut dan mendukung pemberhentian pegawai tidak lulus TWK guna mengakhiri polemik alih status pegawai KPK.

KPK adalah lembaga negara yang dengan tegas menjunjung profesionalitas dan nasionalisme. Dalam rangka menegakkan rasa kebangsaan di lembaga antirasuah ini, maka diadakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sehingga tahu apakah ada pegawai yang terlibat radikalisme atau tidak. Hasilnya, 75 orang dianggap tidak lolos tes dan 51 di antaranya memiliki skor buruk, sehingga wajib mundur dari KPK.

Para pegawai yang tidak lolos TWK dipersilakan untuk bekerja sampai akhir September 2021 dan sebenarnya mereka memiliki opsi, yakni beralih untuk berkarya di perusahaan BUMN. Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK dan MA terkait polemik TWK. Kedua lembaga telah menyatakan alih status pegawai KPK sah dan konstitusional.

Firli menambahkan, KPK sebagai pelaksana Undang-Undang harus melaksanakan putusan MK dan MA. Ia juga menghargai segenap pihak termasuk beberapa pegawai KPK yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memohon tafsir terhadap UU nomor 19 tahun 2019 dan Perkom KPK nomor 1 tahun 2021 pada jalur yang benar.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan berhenti bekerja pada tanggal 30 september 2021. Mereka terdiri dari 50 orang yang tidak lolos tes dan 6 yang menolak diklat bela negara. Para pegawai tidak dipecat begitu saja tetapi diberhentikan dengan hormat oleh KPK.

Masyarakat mendukung keputusan para petinggi KPK untuk menghormati keputusan MA dan MK, karena sudah masuk ke lembaga peradilan yang tertinggi, sehingga ketetapan hukumnya sah. Saat sudah masuk ke MK maka tidak bisa menggugat lagi karena tidak ada lembaga hukum yang lebih tinggi daripada ia.

Keputusan MK dan MA wajib dihormati karena para ahli hukum tentu sudah menelusuri dan meneliti kasus TWK di KPK. Mereka setuju jika para pegawai yang tidak lolos tes akan diberhentikan dengan hormat, karena menunjukkan bahwa pekerja tersebut kurang memiliki rasa nasionalisme. Padahal KPK adalah lembaga negara sehingga tiap pekerjanya harus memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Indonesia.

Selain itu, keputusan MK dan MA wajib dilaksanakan demi mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut sampai belasan tahun, karena mereka yang merasa tidak didengarkan pendapatnya terus menebar racun dan isu di masyarakat. Jika ini yang terjadi maka akan berbahaya karena nama baik KPK yang jadi taruhannya.

Polemik TWK memang harus cepat diakhiri agar para pegawainya bisa bekerja dengan konsentrasi penuh. Jangan sampai permasalahan ini terus ada dan mengacaukan konsentrasi mereka. Penyebabnya karena tugas KPK amat mulia, untuk memberantas KKN di Indonesia, jadi pegawainya harus didukung secara psikis.

Para pegawai yang tidak lolos tes tidak dibuang begitu saja, tetapi diberhentikan dengan hormat, berarti mereka masih dihargai oleh KPK. Lagipula, tenggat waktu antara keputusan lolos atau tidaknya TWK dan pemberhentian mereka ada beberapa bulan, sehingga masih cukup untuk bersiap-siap ke tempat lain.

Mari kita hentikan polemik TWK dan menerima keputusan MK dan MA, karena mereka pasti sudah memberi hasil yang terbaik. Jika para pegawai yang tidak lolos TWK diberhentikan dengan hormat, maka diharap legowo menerimanya. Semua terjadi karena mereka yang kurang memiliki rasa nasionalisme dan menolak diklat bela negara, sehingga harus melakukan evaluasi.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Publik Tangerang

Oleh : Ridho Ramadhan )*

Masyarakat diminta untuk bersama-sama mengantisipasi kebangkitan teroris pasca momentum kemenangan Taliban di Afganistan. Hal itu disebabkan kemenangan Taliban dapat menginspirasi kelompok radikal untuk mewujudkan cita-citanya untuk mengganti ideologi dan membentuk pemerintahannya sendiri.

Terorisme dan radikalisme adalah 2 hal yang patut diantisipasi di Indonesia, karena sudah berulang-kali kelompok teroris melakukan tindakan, mulai dari ancaman hingga pengeboman. Mereka yang berpikir secara radikal tidak setuju atas azas Pancasila dan ingin mengubah dasar negara. Padahal sejak tahun 1945 UUD dan Pancasila tidak bisa diubah, bahkan oleh pejabat tinggi sekalipun.

Ketika di Indonesia viral berita tentang pemberontakan Taliban yang mereka lakukan di Afghanistan, maka reaksi masyarakat bermacam-macam. Ada yang menganggapnya biasa saja tetapi ada yang malah kagum. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh wakil rakyat, karena bisa berpengaruh buruk di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta BNPT untuk mengantisipasi fenomena kebangkitan Taliban di Afghanistan. Ia tidak ingin di Indonesia ada kelompok kecil yang terinspirasi oleh tindakan mereka. Taliban bisa saja memberi efek pada kelompok oknum (radikal) di Indonesia, jadi BNPT harus mawas dan tidak boleh lengah.

Menanggapi imbauan Sahroni, maka Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan kesiapannya. Ia dan seluruh jajarannya sudah menyiapkan ‘vaksin’ untuk menanggulangi kemungkinan terburuk tersebut. Yang dimaksud dengan vaksin adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, sehingga masyarakat, khususnya kaum muda, tidak terlibat dalam terorisme.

Cara pertama yang dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan potensi kebangkitan teroris adalah dengan penanaman nasionalisme di sekolah. Sejak TK, anak-anak sudah diajari cara menghafal Pancasila, dan lebih baik lagi diajari pula untuk mempraktikannya. Caranya dengan penanaman taat beragama hingga pemberian contoh azas keadilan bagi seluruh murid. Jadi sejak kecil mereka sudah akrab dengan penanaman Pancasila.

Untuk mempertinggi rasa nasionalisme maka biasanya diadakan karnaval memakai baju adat daerah pada bulan agustus dan april. Ini bukanlah sebuah ajang pamer, melainkan cara untuk menanamkan cinta budaya dan bangsa sejak dini. Penyebabnya karena mayoritas peserta adalah anak-anak, jadi mereka akan memiliki rasa nasionalisme dan menolak paham radikal, kelak ketika dewasa.

BNPT juga bisa bekerja sama dengan Kemendikbud untuk lebih mengawasi sekolah swasta. Pasalnya, ada yang yayasannya ketahuan berafiliasi dengan kelompok radikal. Jika diteruskan maka akan berbahaya karena anak-anak yang masih polos akan teracuni pikirannya dan ingin berjihad sampai Afghanistan. Lantas menularkannya kembali di Indonesia.

Selain itu, BNPT juga bisa memblokir situs dan akun media sosial milik mereka. Dengan bekerja sama dengan Kominfo, agar ada ahli IT yang melakukan pemutusan link agar teroris tidak bisa mengakses internet sama sekali. Jadi mereka tidak bisa melakukan koordinasi dan perekrutan di dunia maya.

Cara-cara ini ditempuh agar masyarakat tidak terpengaruh oleh kebangkitan Taliban, sehingga mereka sadar bahwa pemberontakan adalah hal yang salah. Meski di Indonesia ada kelompok oposisi tetapi tidak sampai melakukan pemakzulan, apalagi perebutan kekuasaan dengan kasar.

Masyarakat juga paham bahwa terorisme dan radikalisme di Afghanistan amat berbahaya jika dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu mereka setuju akan penanaman rasa nasionalisme sejak kecil. Penyebabnya karena anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta yang besar ke Indonesia dan tidak mau diajak oleh kelompok radikal.

BNPT berusaha keras agar tidak ada lagi kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia, dan jangan sampai tragedi di Afghanistan ditiru oleh para oknum di negeri ini. Pencegahan akan menyebarnya radikalisme terus dilakukan. Tujuannya agar negara tetap aman dan tidak dirongrong oleh teroris.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh : Reza Pahlevi )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memberantas tikus-tikus kantor. Pengamat politik Boni Hargens menyebutkan bahwa polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus segera dihentikan.

Sebab, polemik berkepanjangan tentang TWK tersebut justru akan membuat lembaga antirasuah tersebut kesulitan dalam bekerja dan mengusut perkara korupsi yang masih mangkrak. Pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut menyadari, bahwa pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak lulus tes tersebut. Boni menilai bahwa kelompok yang tidak lolos tes tersebut memainkan narasi dan tidak mengakui hasil dari tim asesor TWK yang nyatanya diisi oleh orang yang berkompeten.

Senada dengan Boni, Direktur Eksekutif Ovesight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengungkapkan harapan senada agar polemik TWK bisa cepat selesai. Sebab, tutur dia, polemik yang muncul setelah tes tersebut dapat mengganggu kinerja KPK. Dia menilai, masyarakat publik dan semua pihak semestinya memberikan ruang bagi KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi besar, misalnya pengadaan bansos wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Dirinya mengungkapkan bahwa KPK lumayan terganggu, apalagi sampai saat ini tidak ada tersangka baru yang ditangkap. Menurutnya, pegawai yang dipecat setelah tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat selain KPK. Tentunya dengan membawa semangat memberantas praktik rasuah di tanah air.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Pulau Jawa memberkan dukungan kepada KPK agar tetap bekerja secara independen dalam memberantas korupsi di tanah air. Mahasiswa diajak untuk mengawal kerja lembaga antirasuah. Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa Ahmad Marzuki Tukan mengatakan, pihaknya mendorong agar isu-isu yang terkait dengan KPK agar segera berakhir dan KPK dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Menurut Ahmad, polemik TWK yang menyeruak ke publik sudah semestinya diselesaikan di internal KPK. Pihak yang merasa tidak puas dengan hasil tes tersebut sebaiknya menempuh jalur hukum. Ahmad juga menyerukan kepada mahasiswa agar tidak ikut terprovokasi dengan isu alih status pegawai KPK menjadi ASN. Mahasiswa haruslah jeli dalam melihat problem yang ada di KPK.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan, sudah waktunya polemik dan manuver pilitik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Ia menilai, pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap KPK dan BKN tidaklah tepat dan terkesan mengada-ada. Langkah tersebut dianggap seperti terpancing irama genderang yang ditabuh ileh sekitar 5.4% pegawai KPK yang gagal saat TWK.

Hendardi menuturkan, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata urusan administrasi negara yang amsuk dalam lingkup tata negara (HTN). TWK merupakan perintah undang-undang dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Analoginya, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?
Hendardi berujar, bahwa dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM. Sehingga Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapu dengan kepentingan apapun.

Dalam persoalan alih status menjadi ASN di manapun, sangat wajar jika pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Karena, untuk menjadi calon pegawai negeri tentu saja memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Perlu diketahui juga, bahwa ada 9 poin yang membuat karyawan KPK tidak lulus TWK. Antara lain mengakui setuju bahwa Pancasila diubah dan tidak setuju pembubaran FPI dan HTI. Jumlah pegawai KPK yang tidak lolos hanyalah segelintir saja, tidak lebih banyak daripada yang diterima. Apalagi dengan pengalihan status pegawai menjadi ASN, sudah tentu wajib hukumnya jika para pegawai KPK memiliki karakter nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip dasar seluruh ASN.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Doni Indrayana )*

Percepatan vaksinasi dan Prokes 5M merupakan upaya efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk selalu mematuhi hal tersebut guna menjaga tren positif pengendalian pandemi virus Corona sekaligus mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dua tahun ini, Corona menjadi penyakit yang paling ditakuti, karena semua orang tidak mau jadi pasiennya lalu memiliki kemungkinan terburuk alias meninggal dunia. Semua orang sibuk menjaga kesehatan, mulai dari minum rebusan herbal, madu, susu, hingga makan sayur dan buah. Cara-cara ini juga diiringi dengan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, agar tubuh kuat dan tidak mudah tertular virus covid-19.

Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk terhindar dari Corona. Setelah disuntik vaksin maka tubuh akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih bagus, dan ketika banyak yang diinjeksi maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Herd immunity ini yang diinginkan oleh pemerintah, karena bisa melawan ganasnya Corona.

Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi agar kekebalan komunal lekas terbentuk. Dari target 1 juta suntikan, dinaikkan jadi 3 juta suntikan tiap hari, dan Kemenkes berusaha keras untuk memenuhinya. Banyak pihak yang membantu pemecepatan vaksinasi seperti BIN yang melaksanakan vaksinasi massal dan vaksinasi door to door, sehingga target bisa tercapai hanya dalam waktu 12 bulan. Diharap awal tahun 2022 kita sudah punya kekebalan kelompok.

Ganip Warsito, Ketua Tim Satgas Penanganan Covid menyatakan bahwa vaksin dan masker bagaikan payung di kala hujan. Payung tak bisa menghentikan lajunya air tetapi bisa melindungi agar tetap kering. Hal itu serupa dengan vaksinasi dan penggunaan masker saat pandemi. Corona tak akan hilang, tetapi jika kit disiplin pakai masker dan telah melakukan vaksinasi, akan lebih terproteksi.

Ganip menambahkan, vaksinasi akan mencegah pemburukan jika terpapar Corona alias hanya gejala ringan, lalu lekas sembuh. Dalam artian, vaksinasi meman tidak mencegah 100% virus covid-19, apalagi penyakit ini terus bermutasi. Namun kita tetap wajib vaksin untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terburuk. Lagipula vaksinnya gratis, sudah halal MUI, dan memiliki nomor BPOM, jadi legal dan aman.

Selain itu, masyarakat yang sudah divaksin juga masih harus pakai masker untuk mencegah penularan Corona melalui droplet. Jangan lengah sedikitpun karena harus menegakkan kedisiplinan untuk menangani Corona. Lagipula masker harganya terjangkau dan bisa dibeli di minimarket maupun online shop.

Prokes 5M tetap harus dijaga agar tidak kena Corona dari sisi mana saja. Selain memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer juga wajib dilakukan. Baik saat baru datang ke suatu tempat maupun pulang ke rumah. Jika perlu langsugn cuci tangan lalu sekalian mandi dan keramas serta berganti baju, setibanya di rumah, agar benar-benar higienis.

Hindari juga kerumunan seperti di pasar dan caranya dengan belanja setelah subuh, jadi masih relatif sepi. Alternatif lain adalah dengan belanja via online shop atau aplikasi tukang sayur, sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli bahan mentah. Praktis, aman, dan hemat bahan bakar, dan Anda bisa menyetok untuk beberapa hari sehingga tidak usah pergi lagi untuk belanja di luar.

Untuk mencegah Corona maka pemerintah menggencarkan vaksinasi nasional dan diadakan vaksinasi door to door agar mencapai target yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Selain vaksinasi, maka ikhtiar lain untuk mencegah tersebarnya virus covid-19 adalah dengan protokol kesehatan 5M. Selalu taati prokes, jaga imunitas dan higienitas lingkungan, agar benar-benar bebas dari Corona.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Publik Banten

Oleh : Timotius Gobay )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua akan berlangsung pada bulan Oktober 2021. Masyarakat Papua pun mengapresiasi persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut yang telah memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan.

Kesiapan provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tidak perlu diragukan. Menteri Zainudin Amali telah menegaskan bahwa persiapan PON berjalan dengan lancar. Venue-venue yang dipersiapkan untuk menggelar PON Papua-pun kini sudah banyak yang rampung dan mulai menggelar tes event.

Zainudin menuturkan, persiapan secara fisik sudah baik, tinggal sedikit pembenahan untuk venue dan penginapan. Beberapa minggu yang lalu, Menpora bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, meninjau langsung persiapan PON yang dihelat di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

Dalam kunjungan tersebut Menpora turut memastikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar masyarakat yang tinggal di sekitar venue untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Zainudin mengakui bahwa pihaknya masih mengejar target vaksinasi, karena targetnya harus 70% masyarakat di sekitar venue sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Ia menuturkan perihal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk para atlet. Ia mengatakan telah meminta sebanyak 5 ribu dosis vaksin Covid-19 untuk atlet nasional ke kementerian kesehatan.

PON memang tidak selevel dengan Olimpiade, namun keduanya adalah multievent yang melibatkan banyak atlet dan banyak faktor, termasuk dalam memenuhi standar kesehatan di tengah wabah virus corona yang belum mereda.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan Olimpiade di Tokyo, dimana event internasional tersebut harus diundur satu tahun karena adanya pandemi, begitu juga dengan PON XX Papua yang rencananya akan digelar pada 2020 terpaksa diundur 1 tahun dan akan dilaksanakan dengan beberapa aturan baru, seperti aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak memungkinkan menggelar hajat besar ini.

Dalam hal kesiapan infrastruktur, tentunya panitia memiliki lebih banyak waktu dengan pendundaan ini. Panitia PON XX Papua juga telah menyatakan bahwa pihaknya siap menggelar hajat pesta Olahraga terbesar empat tahunan tersebut. Ketua Harian PB PON Yunus Wonda mengungkapkan, Kesiapan Papua sebagai tuan rumah sudah mencapai 90%.

Di tengah wabah Covid-19 di Tanah Air, Panitia sudah mulai melakukan penyesuaian dalam proses persiapan, misalnya acara peresmian arena-arena yang sudah selesai dilakukan secara virtual. Saat menetapkan penundaan satu tahun, semua orang berharap pandemi sudah berakhir dan tidak ada lagi pembatasan serta penghalang lainnya untuk kegiatan masyarakat.

Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah pakar epidemi dalam pernyataan baru-baru ini mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan bertahan dalam waktu yang lama, meskipun program vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh dunia.

Dari hasil studi WHO tersebut dipastikan pada tahun 2021 segala aturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan harus tetap diaplikasikan sebagai syarat diadakannya berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan termasuk Olahraga.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Marciano Norman menyebutkan, bahwa pada hari Rabu 22 September 2021 merupakan hari pertama PON XX Papua. Di mana cabang olahraga yang dipertandingkan adalah softball.

Marciano juga menyebutkan, bahwa saat ini persiapan PON XX di Papua sudah mencapai 95%. Ia memerinci, kesiapan itu meliputi arena pertandingan, perangkat pertandingan, kontingen provinsi yang akan berangkat ke Papua dan perisiapan pengurus besar (PB) PON itu sendiri.

PB PON, telah mengatur kesiapan lokasi pertandingan, menyiapkan akomodasi dan transportasi, dan menyiapkan masyarakat lokal agar bisa menjadi tuan rumah yang baik. Ia juga menuturkan, bahwa banyak pihak yang sangat membantu dalam persiapan PON XX Papua 2021. Seperti Kementerian Kesehatan, TNI/Polri dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam optimalisasi vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang tinggal di sekitar arena.

Dirinya menambahkan, bahwa perhelatan PON XX Papua, merupakan waktu yang tepat untuk mendapatkan bibit atlet baru yang kelak akan berlaga mewakili Indonesia di kompetisi Internasional. Selain itu, PON XX Papua juga menjadi tolok ukur bagi provinsi-provinsi di Indonesia dalam melakukan pembinaan olahraga.

Persiapan PON XX Papua memang luar biasa, ditengah isu keamanan serta pandemi yang belum usai, Panitia besar beserta dan berbagai lembaga pemerintahan turut terlibat dalam menyukseskan multievent terbesar di Indonesia tersebut. Tentunya kita berharap agar event skala nasional tersebut dapat berjalan lancar dan mampu menghasilkan talenta terbaik Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

JAKARTA – Tokoh Muda Papua, Steve R Mara mengatakan, PON XX Papua merupakan momentum menanamkan nilai spirit nasionalisme bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya sebagai asli putra Papua bangga bahwa PON XX kali ini di Papua dan ini merupakan tonggak sejarah karena mungkin baru akan 100 tahun lagi Papua menjadi tuan rumah berikutnya di event olahraga yang mempersatukan anak bangas ini, “ kata Steve dalam Podcast secara virtual yang digelar ICF TV Channel dengan tema “PON XX Papua, Perkuat Persaudaraan dan Persatuan, Senin, 20 September 2021.

Menurut Steve, euforia PON XX sangat terasa sama seperti di Ibukota Jakarta dimana masyarakat sangat antusias menantikan helatan ini dan siap menjadi tuan rumah yang baik.

Tentunya tambah Steve, masyarakat Papua sangat siap dan mendukung penuh PON XX ini serta menjadi tuan rumah yang baik,” ucapnya.

“Kami berharap semua masyarakat Indonesia juga mendukung penuh pelaksanaan PON kali ini, dan kami torang bisa,” tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Saiful menambahkan PON XX di Papua tentunya merupakan moment bagus untuk mempersatukan masyarakat dalam memperkuat persaudaraan .

“Sesuai dengan harapan Bapak Presiden Jokowi bahwasannya PON XX Papua harus bisa meningkatkan persatuan, mempererat persaudaraan dan solidoritas antar daerah,” kata Saiful.

Menurut Saiful, PON XX di Papua secara langsung membawa 4 macam pendekatan, pertama pendekatan solidoritas antar daerah. Dimana masing masing daerah akan mengirim putra putri terbaiknya untuk mengikuti PON tersebut , sehingga terjalin komunikasi yang bersifat membangun, bertukar pengalaman. Serta saling mengenalkan nilai nilai positif.

“Kedua pendekatan budaya, bahwasanya Papua adalah Indonesia. Budaya Papua adalah aset kebanggaan Indonesia, ketiga pendekatan kultural atau dialog yang mampu menciptakan persatuan dan kesatuan,” ucapnya.

Terakhir, pendekatan kesejahteraan dan keamanan, tentunya dalam hal ini juga sangat di tunggu – tunggu oleh seluruh masyarakat Papua. Bahwa keamanan di Papua juga harus di maksimalkan untuk menciptakan rasa persaudaraan.

“Jika seluruh rakyat Indonesia bersatu dan rasa persaudaraan yang tinggi, maka akan semakin sadar dan kompak, maka tidak akan mudah di pengaruhi oleh bujukan misalnya separatis atau radikal yang akan mengacak ngacak nilai persatuan dan persaudaraan,” tandasnya. []

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengemukakan kecepatan program vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah menjangkau 50 juta suntikan dalam kurun lima pekan.

“Vaksinasi kita sudah mencapai angka 125,7 juta dosis disuntikkan, kira-kira sudah 10 juta suntikan per pekan, jadi mudah-mudahan kalau kemarin kita butuh tujuh pekan untuk 50 juta suntik, sekarang mungkin lima pekan sudah bisa 50 juta suntikan,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menyikapi hal tersebut, team teaching geopolitik UI dan Direktur Cikini Strategic Inisiatif (CSI), Muhammad Malik, mengatakan bahwa percepatan program vaksinasi nasional demi segera terwujudnya herd immunity.

“Percepatan vaksinasi nasional sebagai upaya segera terwujudnya herd immunity”, ujar Muhammad Malik.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau agar masyarakat turut serta berpartisipasi aktif didalam melaksanakan program vaksinadi nasional guna mempercepat penanganan pandemi covid-19.

“Masyarakat seyogyanya turut serta dan berpartisipasi aktif didalam melaksanakan program vaksinasi nasional guna mempercepat penanganan pandemi covid-19”, tambahnya.

Pemberhentian terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendapat dukungan lantaran sangat konstitusional.

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri, menilai proses pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui asesmen tes wawasan kebangsaan(TWK) sudah sesuai dengan Undang-undang.

“Sudah sangat konstitusional, tidak ada yang dilanggar apalagi menyalahi aturan perundang-undangan,” kata Ahmad Aron di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Adapun landasan hukum asasemen TWK ini sesuai denga UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, UU 5/2014 Tentang ASN, PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Lalu Perkom KPK 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

“Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan TWK dimaksud sah dan konstitusional,” ujar Ahmad Aron.

Menurut dia, KPK sebagai pelaksana undang-undang harus melaksanakan keputusan peralihan status pegawai itu.

Adapun, 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) akan diberhentikan dengan hormat pada akhir September 2021.

“Mereka sebelumnya disebut tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena dinyatakan gagal dalam TWK,” katanya.

Sebagai upaya hukum, para pegawai KPK tidak memenuhi syarat itu sudah menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan permohonan ke MA.

MA menolak permohonan uji materi yang dilayangkan oleh pegawai KPK nonaktif terkait Peraturan Komisi (Perkom) 1/2021 yang memuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Majelis menilai secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

TWK, menurut majelis, menjadi salah satu yang diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut. (**)

JAKARTA – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dari waktu ke waktu terus menunjukkan perbaikan. Indikator Recovery Rate (RR) secara nasional pada tanggal 14 September 2021 tercatat sebesar 94,45%, lebih baik dari RR global yang sebesar 89,68%. Sementara itu, indikator Bed Occupancy Ratio (BOR) secara nasional juga berada pada tingkat yang rendah yakni 13,32% dimana BOR isolasi sebesar 12,51% dan BOR intensif sebesar 20,83%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, per 11 September 2021 tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang berada pada level asesmen 4, sementara itu 16 provinsi masih berada pada level 3, dan 11 provinsi berada pada level 2. Penurunan level asesmen juga terjadi secara signifikan pada tingkat kabupaten/kota, dimana hanya 6 kabupaten/kota di Luar Jawa – Bali yang masih berada di level 4, namun sejumlah indikator penanganan Covid-19 pada kabupaten/kota tersebut telah menunjukkan perbaikan.

“Alhamdulilah evaluasi cukup baik, namun kita harus tetap waspada. Angka-angka seperti tadi disampaikan sudah relatif lebih baik, kita sudah di bawah 100.000 kasus, tepatnya 92.328 atau turun 53% dibandingkan 31 Agustus yang lalu. Saat puncak, di 24 Juli, kita sempat 574.000 kasus,” ungkap Airlangga Hartarto

Menko Airlangga juga menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah berada dalam track yang benar, dilihat dari perkembangan kasus aktif secara nasional dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 14 September, Indonesia mengalami penurunan kasus aktif sebesar 79,41% dan kasus positif harian relatif sudah dibawah 10.000 kasus. Secara pararel, pelaksanaan vaksinasi pun terus didorong dan di pastikan ketersediaannya. Supply vaksin sampai dengan Desember mendatang diperkirakan akan mendekati 394 juta dosis dan di bulan September target vaksinasi yang harian dinaikkan menjadi 2 juta suntikan per hari.

Secara nasional, vaksinasi yang telah disuntikkan sampai dengan 14 September 2021 sebanyak 118,36 juta dosis dan diharapkan pada Desember 2021 sebanyak 89% penduduk Indonesia sudah menerima vaksinasi, yang terdiri dari 100% dosis pertama, dan 78% dosis kedua. Berbagai strategi percepatan vaksinasi juga dilakukan dan distribusi vaksin ke depannya akan difokuskan kepada provinsi kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%, serta wilayah Aglomerasi Jawa, Jabodetabek, Bali, Kepri, juga Papua dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Selain vaksinasi, yang juga perlu menjadi perhatian yakni case fatality rate (CFR). Secara nasional, CFR Indonesia sebesar 3,34% dan masih lebih tinggi dari gobal yang tercatat sebesar 2,06%. Untuk menekan angka kematian, Pemerintah melakukan penerapan berbagai kebijakan di hulu maupun hilir. Kebijakan di hulu di antaranya peningkatan testing dan tracing, penegakan kepatuhan protokol kesehatan 3M, dan percepatan vaksinasi di daerah dan nasional.

Sedangkan kebijakan di hilir diantaranya dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur, penyediaan fasilitas isolasi terpusat (termasuk penggunaan Kapal Pelni), dan menjaga serta meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan obat-obatan, dan pasokan oksigen medis.

Untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, pemerintah juga sudah meluncurkan berbagai insentif dan program yakni Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Program Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Banpers Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga KUR dan Non KUR, Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen Listrik, Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit, serta IJP UMKM dan Korporasi.

Selain insentif dan program di atas, bantuan sosial dengan total alokasi dana Rp 186,64 triliun disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras Bulog 2021, Program Kartu Sembako, Program Sembako PPKM, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, serta Bantuan Tunai Pedagang Kali Lima dan Warung (BT-PKLW), sampai dengan 10 September 2021 bantuan sosial ini sudah terealisasi Rp 108,16 triliun atau sebesar 58%.

Menko Airlangga mengimbau masyarakat, untuk dapat menang melawan pandemi Covid-19 diperlukan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan. “Pertama tidak boleh kasih kendor, waspada, tetap pakai masker, dan jaga jarak. Tentu kita mendorong agar level asesmen ini kita turunkan ke level 2. Dengan kedisiplinan masyarakat, kita yakin kita bisa bersama-sama menurunkan kasus Covid-19, tetapi kita juga harus jaga jangan sampai ada gelombang ketiga,” tutup Airlangga. (*)

Oleh : Yasin )*

Intoleransi amat berbahaya karena bisa menghancurkan Indonesia dari dalam. Oleh karena itu, kita wajib mewaspadai aksi intoleransi, agar tidak terjadi lagi dan menyebabkan kekacauan di negeri ini.
Bhinneka Tunggal Ika. Anda pasti pernah mendengar istilah itu, dan memang Indonesia adalah negara dengan berbagai suku dan keyakinan, sehingga wajar jika semua berbeda tetapi tetap satu jua. Dalam artian, kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan bersikap toleran terhadap umat dengan keyakinan lain, serta saling menghormati.

Akan tetapi beberapa tahun ini muncul aksi intoleran yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya ketika jelang akhir tahun dan ada hari raya umat lain maka kelompok yang berbeda keyakinannya malah panas-dingin. Mereka sibuk memprotes mengapa banyak yang memakai topi merah, mengapa ada hiasan rusa dan pohon cemara,dll. Padahal sama sekali bukan urusannya.

Contoh lain dari aksi intoleran adalah dengan mengganggu prosesi hari raya umat dengan keyakinan lain, bahkan ada yang berani melakukan ancaman pengeboman. Hal ini sangat miris karena kelompok radikal nekat untuk merenggut nyawa orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Padahal ada 6 agama yang diakui di Indonesia, tetapi mereka tidak mau mengakuinya dan ngotot untuk mendirikan negara khalifah.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai, mencegah, dan menanggulangi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme, yang berakibat munculnya kejadian berbasis kekerasan. Ke depan, radikalisme selalu bermetamorfosis dengan banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan ideologi pancasila, bhinneka tunggal ika, dan NKRI.

Dalam artian, kita memang perlu waspada penuh akan aksi intoleran yang dilancarkan oleh kelompok radikal. Mereka sengaja melakukannya untuk membuat perpecahan di masyarakat, atau menghasut warga untuk tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penyebabnya karena mereka tidak suka dengan pemerintahan yang sekarangm karena dianggap tidak berprinsip khilafah.

Untuk mencegah aksi intoleran di Indonesia maka kita wajib melakukan beberapa hal. Pertama, tanamkan ke seluruh anggota keluarga bahwa perbedaan itu indah dan jika ada yang berbeda keyakinan, maka masih tetap dihormati. Terutama jika Anda memiliki anak berusia balita. Mumpung masih kecil, ia bisa diajari untuk menghormati perbedaan dan paham bahwa di Indonesia ada 6 agama.

Langkah kedua adalah dengan memilihkan sekolah yang tepat bagi anak-anak tercinta. Waspada ketika akan mendaftarkan mereka ke sekolah non negeri, terutama yang berbasis agama. Sebelum masuk, maka lakukan survey dulu apakah pengelolanya pro pada kaum radikal atau bersikap demokratis. Salah satu ciri pengikut radikalisme adalah tidak memajang poster pancasila dan foto presiden serta wapres.

Sedangkan langkah ketiga adalah dengan memastikan bahwa anak remaja tidak mengikuti kegiatan yang aneh, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jangan sampai mereka salah jalan lalu terseret jadi kader baru di kelompok radikal, karena bergaul dengan orang-orang yang salah. Bukannya curiga, tetapi sesekali perlu juga untuk mengecek history laptop dan HP untuk memastikan mereka tidak masuk ke grup yang aneh-aneh.

Meningkatkan kewaspadaan dan mendidik keluarga wajib dilakukan agar tidak ada yang menyimpang, lalu tiba-tiba kabur dari rumah dan menjadi pengantin bom. Sangat memilukan jika hal ini terjadi. Oleh karena itu, didiklah anak untuk memiliki nasionalisme yang tinggi dan menjauhi kaum radikal.

Kita patut mewaspadai radikalisme dan intoleranisme karena sudah merasuk ke dekat kehidupan sehari-hari, baik dunia nyata maupun maya. Jangan sampai terpengaruh akan bujuk-rayu mereka dan kita wajib juga untuk mengajari keluarga serta lingkungan terdekat untuk menghindari rasa intoleran. Penyebabnya karena ia bisa menyebabkan kehancuran di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini