Oleh : Adityatama Utama )*

Reformasi birokrasi terus diupayakan di era Presiden Jokowi, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Penyebabnya karena jika ada banyak infrastruktur yang didirikan, modernisasi di Indonesia akan makin sempurna jika didukung oleh birokrasi yang bagus. Aturan-aturan yang membingungkan akan dirapikan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.

Di era orde baru kita biasa berhadapan dengan peraturan pemerintah yang panjang dan melalahkan dan sayangnya hingga bertahun-tahun setelah kehancuran era ini, masih ada warisan pahit berupa birokrasi. Kata ini identik dengan sesuatu yang mengerikan, karena dulu jika ingin mengurus sesuatu harus memiliki ketebelece atau orang dalam.

Padahal bagaimana negeri ini bisa maju jika terbentur dengan aturan dan birokrasi yang menyengsarakan? Oleh karena itu, Presiden Jokowi (sejak tahun 2014) amat semangat dalam meringkas birokrasi. Agar tidak ada KKN atau hal-hal negatif lain yang mengiringi susahnya pengurusan birokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk meringkas birokrasi, maka Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga non struktural tahun ini. Namun tidak dalam waktu dekat, karena masih dievaluasi dan diinventarisasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo menambahkan, rencananya proses pembubaran lembaga tersebut akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2021. Karena masih akan diajukan terlebih dahulu ke DPR. Dalam artian, pembubaran lembaga merupakan suatu hal yang sangat serius sehingga evaluasinya panjang, karena pemerintah tidak akan bersikap subjektif saat melakukannya.

Masyarakat mungkin bingung mengapa ada lembaga negara yang dibubarkan? Sebenarnya, pembubaran ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan sebuah usaha untuk merapikan lagi birokrasi di Indonesia. Penyebabnya karena ada lembaga-lembaga negara yang dibuat di era presiden yang sebelumnya, dan saat ini sudah tidak terlalu berfungsi lagi karena tugasnya sudah selesai.
Justru ketika ada pembubaran lembaga negara maka birokrasi akan makin dirapikan. Karena jika ada terlalu banyak lembaga, akan membingungkan, misalnya untuk kepengurusan perizinan, dll. Dengan lembaga negara yang lebih sedikit maka proses birokrasi akan diperpendek dan dipercepat.

Kita juga wajib mendukung peringkasan birokrasi agar proses menuju kemajuan jadi lebih cepat. Karena pemerintah sedang mengejar untuk bangkit lagi pasca dipukul oleh pandemi, sehingga penataan kembali birokrasi adalah salah satu program untuk men-support-nya. Diharap, dengan birokrasi yang lebih ringkas, maka proyek pemulihan ekonomi nasional akan makin cepat selesai dengan hasil yang sempurna.

Mantan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia tidak efisien karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran dan tidak tepat tanggap ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Dalam artian, pembubaran lembaga negara yang tidak tepat fungsi sudah benar, agar memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Yuddy menambahkan, reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tatakelola pemerintahan. Yang diperbaiki adalah sumber daya manusianya dan good governence.

Ketika ada pembubaran lembaga negara dalam rangka reformasi birokrasi, maka tidak usah dikaitkan dengan masalah politik. Karena hal ini hanya serangan dari pihak oposisi. Karena tidak ada hubungan antara balas dendam politik dengan pembubaran lembaga negara. Juga, pembubaran lembaga negara sudah beberapa kali terjadi, sehingga polemiknya tak usah diperpanjang.

Masyarakat juga tak usah mengkhawatirkan tentang nasib para pegawai di lembaga yang dibubarkan, karena mereka tidak akan dipecat. Melainkan, mereka akan ditransfer ke lembaga negara lain dan masih bisa bekerja untuk melayani negara dan masyarakat.
Pembubaran lembaga negara adalah demi meringkas birokrasi, agar tidak ada lagi prosesi yang terlalu panjang dan melelahkan. Selain itu, akan ada efisiensi ketika jumlah lembaga negara berkurang. Masyarakat mendukung upaya peringkasan birokrasi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Hamka Kurniawan )*

Pemerintahan Joko Widodo terus menjunjung tinggi demokrasi. Prinsip tersebut tercermin dari terakomodasinya berbagai kritik kontruktif terhadap pemerintahan.

Sejak masa reformasi, kita bereuforia dengan kebebasan, terutama kebebasan untuk mengungkapkan pendapat di muka publik. Rakyat tidak lagi takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan memang diperbolehkan, karena ini ciri khas dari negara demokrasi. Masukan memang dibutuhkan agar pemerintahan berjalan dengan seimbang dan bisa mengurus semua warganya dengan baik.

Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 berusaha keras menjunjung tinggi demokrasi dan menegakkan keadilan. Jika demokrasi diberlakukan, maka masyarakat boleh melancarkan kritik dan memberi saran. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang terang-terangan minta dikritik oleh rakyat, agar ada yang memberinya masukan sebagai bahan evaluasi.

Demokrasi juga berusaha 100% diberlakukan di tengah masyarakat. Beberapa saat lalu ketika ada yang membuat mural tentang Presiden Jokowi, langsung viral karena dipotret dan diunggah ke media sosial. Ini adalah salah satu bentuk dari azas demokrasi, yakni masukan kepada pemerintah, meski medianya salah karena menggunakan fasilitas umum.

Lain kali masyarakat bisa menyampaikan protes dengan cara lain. Misalnya melalui akun media sosial resmi Presiden Jokowi, atau via situs yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara ini maka mereka bisa memberi masukan dan kritik dengan cara legal, tanpa harus mencoret dinding yang jadi ruang publik.

Kritik tidak pernah dilarang oleh Presiden Jokowi, karena itu bagaikan obat yang pahit tetapi menyehatkan badan. Pemerintahan yang sekarang memperbolehkan masyarakat untuk memberi masukan, dan tidak sangat ketat seperti masa orde baru. Masyarakat tidak usah takut untuk menyampaikan kritik karena Presiden Jokowi sendiri tidak mempermasalahkannya.

Selain peristiwa kritik mural itu, ada lagi kejadian yang cukup menghebohkan saat seorang peternak di Blitar membentangkan poster bertuliskan “Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar”. Sang peternak yang bernama Suroto nekat melakukannya, dengan harapan langsung mendapatkan bantuan dari bapak presiden. Mumpung beliau sedang melakukan kunjungan di Blitar.

Presiden Jokowi sendiri kaget karena baru mengetahui peristiwa ini beberapa saat kemudian, lantas mengundang Suroto untuk beraudensi di Istana, bersama dengan beberapa peternak lain. Hal ini menunjukkan bahwa bapak presiden tidak anti kritik, tetapi mau mendengarkan suara rakyat. Bahkan mengundang seorang warga sipil biasa seperti Suroto untuk pertemuan di Istana.

Dari peristiwa ini sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa Presiden Jokowi amat ramah dan mau bertemu dengan rakyat kecil. Beliau tidak pernah marah ketika dikritik oleh masyarakat. Baru kali ini Indonesia memiliki pemimpin yang tenang, legowo, santun, dan mau diberi masukan oleh warga sipil sekalipun.
Masukan-masukan dari mereka malah diperlukan, untuk membangun Indonesia jadi lebih baik. Jangan takut untuk memberi kritik karena hal ini wajar dalam sebuah negara demokrasi.

Pemerintah menjunjung tinggi demokrasi dan bertindak adil bagi seluruh rakyatnya. Masyarakat tidak usah takut lagi, atau menganggap pemerintah saat ini otoriter dan anti kritik. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan dipimpin dengan keras seperti negeri tirai besi atau negara lain yang otoriter.

Demokrasi wajib dijaga oleh pemerintah, siapapun presidennya. Saat Presiden Jokowi dikritik maka beliau tenang-tenang saja, karena paham bahwa ini adalah bagian dari demokrasi. Presiden Jokowi tidak anti kritik dan kita bisa memberi masukan, asal dengan batas-batas kesopanan dan etika yang benar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Subang

Oleh : Savira Ayu )*

Angka pasien corona di Indonesia sudah turun drastis. Namun kita semua wajib waspada akan datangnya corona gelombang ketiga yang berpotensi kembali terjadi jika masyarakat abai Prokes.

Kita semua bernafas lega karena akhirnya jumlah pasien Covid menurun drastis. Jika 2 bulan lalu mencapai 50.000-an orang per hari, maka sejak agustus 2021 menjadi ‘hanya’ 4.000-an pasien per harinya, alias tidak sampai 10%. Menurunnya angka pasien corona karena kebijakan PPKM yang diberlakukan dengan ketat, sehingga mobilitas jauh berkurang dan penularan virus Covid-19 juga berkurang.

Akan tetapi jangan santai dulu ketika angka pasien corona menurun, karena ada potensi mengalami kenaikan. Para ahli epidemiologi emmprediksi di akhir tahun 2021 bisa terjadi corona gelombang ketiga, karena melihat kurva pasien pada 2 tahun ke belakang. Sehingga bisa diperkirakan, akan ada kenaikan jumlah pasien setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Prediksi epidemiologi memang belum terbukti, tetapi tidak ada salahnya berjaga-jaga. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Lebih baik memperketat prokes dan meningkatkan imunitas tubuh. Daripada sudah terlanjur kena corona lalu menahan sesak di dada selama 2 minggu, lalu mersakan efek after Covid yang membuat badan lemas.

Masa tenang harus membuat kita waspada, karena jika di masa tenang malah berbahaya karena orang merasa corona sudah minggat, padahal pandemi masih belum dinyatakan selesai oleh WHO. Ketika makin sedikit pasien Covid-19 di Rumah Sakit, maka jangan sampai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat.
Warga sipil jangan lengah dan melepas masker begitu saja karena makin sedikit yang kena corona.
Penyebabnya karena masker adalah proteksi paling penting dari droplet yang membawa virus Covid-19. Bahkan kita masih harus mengenakan masker ganda, sesuai anjuran WHO, dengan posisi masker kain di luar dan masker medis di dalam. Tujuannya agar menaikkan tingat filtrasi droplet menjadi lebih dari 90%.

Selain itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik ketika sampai di suatu tempat maupun sampai rumah. Saat bepergian jangan lupa pula bawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga apabila kesulitan menemukan keran atau wastafel saat akan cuci tangan. Lagipula hand sanitizer harganya tidak terlalu mahal dan bisa dengan mudah didapatkan di minimarket.

Prokes lain yang wajib untuk ditaati adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan datang ke pesta atau acara yang berpotensi mengundang keramaian, karena mereka jelas melanggar prokes. Sanksi dari tim satgas penanganan Covid sudah menanti. Lagipula acara seperti itu jelas berbahaya karena bisa menyebabkan klaster corona baru.

Jangan pula datang ke tempat yang ramai seperti pasar, karena kita tidak tahu berapa persen orang di dalamnya yang memakai masker. Lebih aman untuk belanja via marketplace atau aplikasi tukang sayur. Jika terpaksa harus ke pasar, maka datanglah pagi atau habis subuh, karena relatif masih sepi dan belumterbentuk kerumunan.

Semua tindakan ini dijalankan agar kita semua selamat dari corona, karena jangan sampai masa tenang malah menghanyutkan banyak orang. Saat pasien Covid hanya sedikit maka jangan sampai bersantai dan malas menaati prokes, karena corona masih bisa mengintai diam-diam.

Kita semua wajib waspada akan potensi serangan corona gelombang ketiga yang diprediksi oleh ahli epidemiologi. Jangan sampai gara-gara malas pakai masker dan tidak menaati prokes lain, maka tertular virus Covid-19 dan jadi menderita selama 2 minggu. Tetaplah waspada karena pandemi belum dinyatakan selesai oleh WHO.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Sabby Kosay*

KST kembali bertindak brutal dengan menyerang masyarakat dan melukai para tenaga kesehatan (nakes), hingga menimbulkan korban jiwa. Kekejaman KST dikutuk oleh warga sipil, karena mereka tega membunuh nakes, padahal tenaga medis sangat dibutuhkan di masa pandemi. Masyarakat berharap banyak anggota KST segera ditangkap agar tidak membuat kerusuhan lagi.

Kelompok separatis dan teroris (KST) adalah ganjalan besar di Papua, karena mereka sering membuat ulah, seperti merusak fasilitas umum, mengganggu keamanan di proyek pembangunan, sampai berani menyerang aparat. Kejahatan yang dilakukan oleh KST dilakukan karena mereka ingin memerdekakan diri. Sehingga fasilitas yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemda dirusak.

Tanggal 13 september 2021 adalah hari kelabu bagi 4 tenaga kesehatan (nakes) di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. KST menyerang dengan tiba-tiba lalu membakar gedung Puskesmas, rumah warga, sekolah, dan kantor kas BPD. Setelah melakukan vandalisme, KST bukannya lari, malah melukai para nakes dengan tangan kosong maupun anak panah.
Para nakes lari tunggang-langgang dan berusaha menyelamatkan diri dari kejaran KST, tetapi malah jatuh ke jurang. Naasnya salah seorang dari mereka luka parah hingga meninggal dunia, yakni Gabriela Meilan. Saat proses evakuasi, ada korban yang selamat bernama Kristina Sampe. Saat ini ia terlindungi di Pos Yonif 403/WP.

Masyarakat langsung mengutuk kekejaman KST karena melakukan vandalisme, karena bukan kali ini saja mereka membakar sekolah. Beberapa bulan lalu mereka juga membakar sekolah, di daerah Ilaga Utara. Ketika kali ini ada kejadian lagi, maka amat disesalkan. Berarti KST tidak mau masyarakat Papua maju melalui pendidikan, padahal tanpa adanya edukasi maka KST akan mudah untuk dibodohi oleh orang lain.

Selain itu, pembunuhan tenaga kesehatan adalah sebuah kejahatan besar yang tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam situasi konflik, tak seharusnya nakes mendapatkan kekerasan. Berdasarkan UU no. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, nakes berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Apalagi para nakes saat diserang sedang melaksanakan tugasnya untuk memelihara kesehatan masyarakat. Jika tidak ada nakes maka bagaimana warga sipil ingin berobat, meminta vitamin, atau memasang KB? Ketika ada nakes yang meninggal dunia maka masyarakat Papua yang rugi, karena mereka tidak bisa konsultasi kesehatan seperti biasanya.

Lagipula, di masa pandemi, keberadaan nakes amat penting, karena merekalah yang menyuntikkan vaksin corona. Jika para nakes terus diburu oleh KST maka takut kasus covid di Bumi Cendrawasih akan naik lagi. Oleh karena itu, kekejaman terhadap nakes memang sebuah tindakan yang patut untuk dikecam.

Setelah kejadian naas ini maka 300 nakes dari 34 Puskesmas di daerah Pegunungan Bintang langsung dievakuasi oleh aparat. Mereka takut jadi korban kekejaman KST yang berikutnya, jadi langsung diungsikan ke tempat lain yang lebih aman. Aparat kali ini tidak mau kecolongan dan ingin memproteksi nakes, agar terlindungi nyawanya.

Pengamanan terhadap nakes, guru, dan segenap pihak yang bekerja di pelayanan umum makin ditingkatkan. Apalagi sebentar lagi diselenggarakan PON XX di Papua. Tentu Pemda Papua dan Papua Barat tak mau kecolongan dan ingin agar acara ini berlangsung dengan sukses, tanpa ada gangguan dari KST.

Kebiadaban KST sungguh di luar batas kemanusiaan. Mereka patut dihukum berat, karena berani membakar sekolah, Puskesmas, dan gedung yang menjadi fasilitas umum lainnya. Selain itu KST juga tega memanah para nakes dan membuat salah satunya meninggal dunia saat masuk jurang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Pada 30 September 2021, 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan diberhentikan. Terlepas dari kontroversi soal TWK, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK harus jalan terus dan dikawal oleh publik. KPK tetap menjalankan tugasnya secara proefesional demi pemberantasan korupsi yang optimal.

“Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Sementara itu, Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Adhiya Muzakki pun ikut angkat bicara. Dia menilai pemberhentian seorang pegawai merupakan hal yang wajar dan hal biasa.

Dia justru heran dengan masyarakat yang merespons berlebihan atas keputusan itu. “Pemberhentian pegawai itu hal biasa di sebuah instansi pemerintahan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Itu sudah hukum alam,” katanya.

Dia juga heran dengan orang-orang yang membawa masalah itu ke meja presiden. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Badan Kepegawaian Negara , Bima, 56 pegawai tersebut belum berstatus sebagai aparatur sipil negara ( ASN ), sehingga pemberhentiannya menjadi wewenang pimpinan KPK.

Semua pegawai itu akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Dia menilai keliru jika pemberhentian 56 pegawai KPK itu dianggap sebuah pelemahan terhadap Lembaga antikorupsi itu.

Upaya untuk mendorong ekspansi usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke luar negeri atau BUMN Go Global tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain situasi penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, langkah tersebut juga dihadapkan pada sejumlah tantangan besar.

Untuk mengukuhkan kehadiran BUMN di panggung internasional, Men¬teri BUMN, Erick Thohir mengusulkan pem¬bentukan Indonesia Incorporated.

Indonesia Incorporated merupakan suatu konsep yang menggabungkan operasional BUMN di suatu negara dalam satu atap atau kantor besar. Ide ini muncul lantaran banyaknya BUMN yang memiliki kantor cabang di luar negeri, tetapi secara operasional masih berbisnis sendiri-sendiri.

Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri juga telah aktif menjalankan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh untuk mendukung ekspansi BUMN atau BUMN Go Global. Bahkan langkah itu sudah diambil sebelum Kemenlu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN pada pertengahan tahun lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengungkapkan, kementerian itu sudah sejak lama membantu ekspansi BUMN ke luar negeri, terutama BUMN dari sektor konstruksi yang membangun proyek strategis di sejumlah negara, serta bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara membuka kantor cabangnya di luar negeri.

“Sebenarnya diplomasi ekonomi untuk membantu BUMN ini sudah ada sejak lama. Contohnya, ketika Wika membangun proyek perumahan dan jalan tol di Aljazair itu kami bantu lewat kerja sama bilateral. BUMN lainnya, termasuk perbankan yang ekspansi itu juga kami bantu lewat diplomasi ekonomi dengan negara tujuan mereka,” katanya.

Selama ini diplomasi ekonomi dilakukan oleh Fungsi Ekonomi yang terdapat di masing-masing perwakilan, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Peneliti BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto menilai, upaya yang dilakukan untuk mendorong BUMN Go Global belum cukup tanpa adanya dukungan pembiayaan, karena perencanaan hingga prosedur yang harus dilalui sebelum akhirnya ekspansi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Dukungan pembiayaan dari Indonesia Eximbank sangat diharapkan untuk mendorong BUMN Go Global. Dukungan untuk BUMN dari Indonesia Eximbank masih terbatas. Padahal ini cukup prospektif,” katanya.

Menurut Toto konsep Indonesia Incorporated yang diusulkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir tak hanya memindahkan operasional BUMN di suatu negara di satu atap untuk mempermudah koordinasi dan efisiensi, tetapi juga diperlukan model bisnis baru yang mensinergikan setiap BUMN dalam satu konsorsium.
Intinya menurut Toto bahwa BUMN yang beroperasi di suatu negara bersinergi menggarap satu proyek secara “keroyokan”.

“Ada rencana bisnis konsorsium BUMN, misalnya proyek pertambangan di salah satu negara di Afrika. BUMN konstruksi yang akan membangun jalur kereta api dan fasilitas ekspor di pelabuhan, PT INKA kemudian menyediakan kereta atau gerbong barang. BUMN pertambangan diberikan konsesi 25 tahun untuk mengelola dan hasilnya dibagi dengan pemerintah setempat,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar diplomasi ekonomi dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Erza Killian menilai, selain keterlibatan Kementerian Luar Negeri juga melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selama ini mengelola Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center/ITPC) di sejumlah negara. Keberadaan ITPC bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bisnis BUMN di luar negeri.

Menurut Erza, selama ini Kemendag juga ikut membantu BUMN berekspansi ke luar negeri, khususnya dalam hal promosi dan pemasaran produk. (**)

JAKARTA – Indonesia akan kembali menghadapi libur panjang akhir tahun pada Desember 2021 mendatang. Libur panjang biasanya diikuti dengan mobilitas penduduk. Kemudian berujung lonjakan kasus positif Covid-19. Berkaca pada 2020, libur panjang akhir tahun meningkatan mobilitas. Sehingga memicu lonjakan kasus positif Covid-19 sebesar 78 persen. Sementara kasus kematian Covid-19 meningkat hingga 46 persen kala itu.

Mencegah kejadian serupa terulang, Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga hal. Pertama, meningkatkan testing (pemeriksaan) dan testing (penelusuran) kasus kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Saat ini, testing dan tracing yang dilakukan pemerintah belum optimal. Masih banyak kasus kontak erat yang ditemukan tidak dilanjutkan dengan testing. Padahal, idealnya minimal 85 persen dari kasus kontak erat ditesting. “Sampai sekarang kan testing dan tracing masih jelek. Masih banyak orang yang terinfeksi belum terdeteksi. Banyak tracing tidak dilanjutkan dengan testing,” katanya.

Upaya kedua, pemerintah harus menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di semua area publik. PeduliLindungi bisa mendeteksi orang-orang yang masuk kriteria berbahaya, seperti kontak erat atau positif Covid-19. Penggunaan PeduliLindungi belum cukup hanya diterapkan di enam sektor yang ditetapkan pemerintah saat ini, yakni perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor atau pabrik, keagamaan, dan pendidikan. “Itu (PeduliLindungi) harus dilakukan secara tidak pilih-pilih. Maksudnya di semua area publik harus menggunakan,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah harus melakukan pengawasan penerapan PeduliLindungi di seluruh area publik. Pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada pengelola area publik. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 harus turun langsung melihat penerapan PeduliLindungi. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan pembiaran oleh pengelola area publik terhadap orang dengan kriteria positif Covid-19 atau kontak erat. “Jadi Satgas semacam melakukan sweeping di area-area publik, mal, transportasi umum, tempat rekreasi, masjid, gereja, semua area publik, pabrik, kantor. Itu bisa mengendalikan mobilitas,” jelasnya.

Selain tindakan pencegahan lonjakan kasus Covid-19 dari sisi hulu, menurut Windhu pemerintah juga harus mempersiapkan sisi hilir yakni fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari ketersediaan ruang intensif care unit (ICU) rumah sakit, obat, oksigen, tempat tidur, hingga tempat isolasi terpusat. Tak hanya kepada pemerintah, Windhu juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di manapun berada. Protokol kesehatan merupakan kunci utama mencegah penularan Covid-19.

Belum Ada Rencana Penghapusan Cuti

Ragam upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Tanah Air. Salah satunya dengan memangkas libur panjang akhir tahun 2020. Saat itu, pemerintah memutuskan memangkas libur panjang sebanyak tiga hari. Keputusan pemangkasan jatah libur dan cuti bersama akhir tahun ini diputuskan dalam rapat bersama Menko PMK dengan Kemenaker, Kemenpan RB, dan Kemenag.

Sementara untuk tahun ini, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, belum ada keputusan tentang penghapusan libur kemungkinan tidak akan dilakukan kembali. Sebab, pemerintah tetap akan mengacu kepada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saja. “Sesuai arahan presiden, trend positif keadaan pandemi Covid-19 harus disikapi dengan hati hati dan kewaspadaan tinggi, tidak dengan euforia,” kata Muhadjir.

Meskipun belum ada skema libur akhir tahun, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan testing dan tracing. Pemerintah juga akan fokus menerapkan aplikasi PeduliLindungi pada kawasan wisata saat libur panjang akhir tahun 2021.

Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi tingkat kepatuhan protokol kesehatan dan mobilitas penduduk. Jika terjadi penurunan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan mobilitas meningkat, pemerintah akan melakukan pengetatan saat libur panjang akhir tahun 2021. “Bila dipandang perlu kebijakan seperti kemarin yaitu pengetatan mobilitas akan dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi lonjakan kasus Covid-19,” kata Nadia.

Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan saat negara-negara lain sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Dia membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Amerika Serikat dan Jepang yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 berbarengan pada Januari 2021. Namun, berbeda saat negara lain menghadapi lonjakan kasus kedua pada April 2021.

“Dan ketika Indonesia mengalami puncak kasus kedua di Juli lalu, justru negara-negara lainnya dan dunia tidak mengalami kenaikan, pada September ini kasus di RI terus melandai, sedangkan kasus dunia mengalami third wave atau puncak ketiga,” katanya dalam konferensi pers secara virtual. Wiku menjelaskan, perkembangan tersebut patut diapresiasi sebagai bukti ketahanan Indonesia dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. “Saya berterimakasih kepada seluruh masyarakat, nakes yang tidak kenal lelah menangani pasien, dan kerjasama yang baik antara seluruh kepala daerah di Indonesia,” jelasnya.

Dia menerangkan, kunci mempertahankan penurunan kasus adalah menjaga protokol kesehatan seiring dengan aktivitas sosial dan ekonomi, meningkatkan cakupan vaksinasi dan pemeriksaan (testing), serta pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment). “Kita harus waspada dan tetap disiplin prokes agar kita tidak menyusul third wave atau lonjakan ketiga dalam beberapa bulan ke depan,” tutupnya. (*)

Jakarta – Ketua Bidang II PB PON Roy Letlora menjamin pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 2021 di Papua akan berlangsung aman. Pasalnya, panitia PB PON XX sejak jauh-jauh hari sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“PON ini sudah mundur setahun. Isu keamanan ini sangat sensitif, kami sudah menyiapkannya 4 tahun lalu,” kata Roy dalam program acara dialog Elshinta, Selasa (21/9).

Menurut Roy, pengamanan PON XX tidak hanya melibatkan pihak kepolisian tapi juga TNI, Satpol PP, bahkan masyarakat asli Papua di sekitar venue PON serta melibatkan PAM Swakarsa. Pendekatan menggunakan PAM Swakarsa untuk merangkul dan mengantisipasi kelompok yang berbeda pendapat.

Pengamanan lainnya, kata Roy, menggunakan drone dan helikopter. Panitia dan relawan PON XX yang terlibat juga sudah melalui training Polda Papua. Tujuan training untuk mencegah indikasi terlibat kelompok terlarang.

Ia menambahkan, pengetatan keamanan juga dilakukan di pihak penonton dengan jumlah 25 persen seperti yang ditetapkan. Penonton menggunakan sistem ticketing online. Sistem online dimaksudkan untuk mendeteksi penonton yang masuk. Aparat keamanan akan menyisir penonton apakah masuk dalam daftar orang yang diwaspadai hingga dicekal.

“PON XX Papua adalah Marwah negara. Kami sangat hati-hati mengelola PON ini. PON Papua bukan hanya PON prestasi, tapi Papua bagian NKRI. Kami ajak seluruh saudara kami di Papua, mari sukeskan PON Papua 2021,” tuturnya.

Terkait kejadian penyerangan yang dilakukan kelompok separatis teroris (KST) Papua terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menurut Roy, lokasi tersebut sangat jauh letaknya dari tempat penyelenggaraan PON. Meski demikian, Roy menyebut hal itu sebagai warning, pengalihan agar pihak keamanan fokus Distrik tersebut.

Roy mengatakan, gerakan yang dilakukan kelompok tersebut sengaja dibuat karena isu Papua sangat sensitif untuk di dalam dan luar negeri. Terlebih pada pembukaan PON ada 16 negara yang hadir. Dengan demikian, isu dibuat untuk perhatian negara lain.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyatakan BIN terus mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang ada termasuk pengamanan untuk atlet dan peralatan pendukung keamanan.

“Monitoring dan jumlah pengamanan ditingkatkan dan antisipasi adanya gangguan lainnya,” kata Wawan.

Upaya lainnya, menurut Wawan, kerja sama dengan steakholder, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk mendeteksi dini. Bagaimana BIN dengan sistem reguler alternatif dan emergency memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksaan PON yang diliput banyak pihak termasuk luar negeri.

“Kita tidak ingin kenyamanan atlet terganggu. Kita harapkan berjalan sesuai dengan harapan kita,” tutur Wawan.

Wawan mengatakan, pihak aparat keamanan melakukan penyisiran dari waktu ke waktu agar lokasi penyelenggaraan PON betul-betul steril. Pemerintah juga mendorong literasi untuk menyukseskan perhelatan PON yang masuk kategori langka.

“Ini ajang bergengsi bahwa sukess PON jadi acuan untuk saudara kita yang lain. Mereka merasa memiliki, sukses bukan hanya sisi keamanan juga cabang olahraga. Mohon dukungan dari semua pihak, steakholder, dan masyarakat. Jaga kondusifitas dan nama besar saudara kita, tamu dari berbagai kalangan. Lepaskan pemikiran dan perbedaan. Pada dasarnya PON kepentingan nasional, kepentingan menuju arah bersatu, perbedaan yang ada menuju merekatkan kerukunan sebagai umat manusia seutuhnya. Semangat persatuan,” ujar Wawan.