Oleh : Erisma Putri)*

Pemberhentian 57 pegawai KPK Per 1 oktober 2021 dinilai sudah tepat dan sah secara konstitusi. Pihak luar tidak bisa menginterverensi, karena MA dan MK juga sudah memutuskan bahwa keputusan ini valid. Para pegawai itu diharap legowo dan berpindah kerja ke perusahaan lain.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu pengalihan pegawainya menjadi abdi negara bukanlah sebuah keanehan. Jangan berpikir bahwa TWK yang menjadi seleksi bagi mereka adalah sebuah permainan, karena tes ini dibuat oleh pihak luar dan asesornya juga bekerja dengan profesional. Tidak mungkin ada kongkalingkong di dalamnya.

Ketika ada pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bela negara, karena skornya buruk, maka mau tak mau mereka diberhentikan dengan hormat. KPK masih memberi kesempatan hingga akhir september 2021. Setelah itu mereka dipersilakan pindah ke perusahaan lain atau menjadi pebisnis.

Pemecatan 57 pegawai KPK dinilai sudah tepat, karena sesuai dengan keputusan MA. Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyatakan bahwa pimpinan KPK (Firli Bahuri) sudah membuat kebijakan yang tepat untuk memecat 57 pegawainya. KPK sebagai lembaga negara sudah merujuk pada UU ASN (UU nomor 5 tahun 2014).

KPK memang merujuk ke UU yang sah, dan perubahan status pegawainya sendiri juga sudah diatur oleh UU. Jangan ada kesalahpahaman dan pemikiran bahwa perubahan ini untuk melindungi pihak tertentu. Penyebabnya karena KPK adalah lembaga anti korupsi yang lurus dan tidak akan berbuat macam-macam.

Petrus melanjutkan, jika ada yang memprotes maka silakan datang ke PTUN untuk memperkarakannya. Dalam artian, mereka bukan mengadu ke MA atau MK karena kedua lembaga itu sudah memberi keputusan yang kompak dan menolak protesnya. Apalagi mengadu ke Presiden Jokowi, tidak usah dilakukan sama sekali.
Presiden sendiri tidak bisa menginterverensi keputusan petinggi KPK untuk memecat 57 orang pegawainya. Penyebabnya karena lembaga antirasuah ini merujuk pada UU ASN. Sehingga wajib ditaati dan tidak bisa diubah keputusannya.

Masyarakat juga menilai bahwa keputusan KPK sudah tepat. Seleksi TWK adalah saringan yang membuktikan apakah para pegawainya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atau tidak. Namun ketika tidak lolos, apa boleh buat. Berarti mereka kurang mencintai negaranya dan memiliki indikasi negatif.

Jangan sampai para pegawai lain teracuni oleh sebagian pegawai yang kurang memiliki rasa nasionalisme. Sebagai ASN baru, mereka tentu harus setia mengabdi pada negara. Oleh karena itu, pihak yang berpotensi tidak taat pada aturan negara dan tidak mencintai Indonesia, akan dibebastugaskan dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat dilakukan karena mereka telah bekerja selama bertahun-tahun. Jika dipecat dengan hormat maka track record karir mereka tidak buruk, sehingga bisa berpotensi untuk direkrut di perusahaan swasta terkemuka. Terlebih sebenarnya ada wacana untuk memindahkan mereka ke perusahaan BUMN, dan tentu harus melalui sistem seleksi terlebih dahulu.

KPK tidak asal pecat ke 57 pegawainya, karena mereka masih diberi kesempatan untuk menuntaskan kerjanya sampai akhir september 2021, meski teman-temannya yang lain sudah resmi diangkat jadi ASN. Periode tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hunting pekerjaan di tempat lain atau mempersiapkan bisnis sendiri. Sehingga tidak otomatis jadi pengangguran.

Pemberhentian 57 pegawai KPK dengan hormat, yang tidak lolos TWK, diapresiasi oleh warga sipil. Penyebabnya karena mereka memang tidak lulus tes sehingga harus mengambil akibat terburuknya. Tidak bekerja di KPK bukanlah sebuah kiamat, karena sebenarnya mereka bisa pindah untuk berkarya di perusahaan lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh : Alysa Almira )*

Masyarakat mengapresiasi dukungan Kepala Adat di Papua terhadap Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua XX. Dukungan kepala Adat tersebut diharapkan mampu menyukseskan ajang kompetisi nasional tersebut.

Gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX di Papua semakin dekat, event yang rencananya akan dilakukan di provinsi paling timur Indonesia tersebut tentu saja perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak, tidak terkecuali kepala adat setempat.

Kepala Suku Afaar, Demianus Afaar, menyatakan dukungannya terhadap perhelatan PON XX Papua, khususnya di Kota Jayapura. Demianus menuturkan, pihaknya dari adat sangat mendukung perhelatan multievent terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON menjadi kebanggaan masyarakat Papua, karena event akbar tersebut merupakan event nasional yang pertama dilaksanakan, khususnya di Kota Jayapura.

Wakil Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan terima kasih atas dukungan adat yang sudah mengizinkan wilayah adatnya untuk dijadikan sebagai tempat pertandingan cabang olahraga paralayang.

Sementara itu, sejumlah tokoh adat dan pemuda di Papua mengajak semua pihak agar berupaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan PON. Tokoh adat Kimamburawa sekaligus pemerhati pendidikan di Kabupaten Merauke. Denalus Pakuru, bersama perwakilan masyarakat, menyatakan sikapnya untuk mendukung pelaksanaan PON Papua XX tahun 2021 di Kabupaten Merauke.

Pernyataan ini dilakukan karena melihat even nasional ini sangat penting dan perlu dukungan oleh semua pihak mulai dari kota hingga ke kampung-kampung. Sebab, semakin mendekati pelaksanaannya, belum terlihat gema atau gaung untuk menyambut even tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada penyelenggara untuk segera mensosialisasikan sehingga semua masyarakat bisa melakukan persiapan dan ikut berpartisipasi. Lebih lanjut, Denalus menyampaikan selaku pemerhati pendidikan di Kabupaten Merauke, menuturkan bahwa penyelenggara harus segera melakukan pelatihan-pelatihan atau pembinaan kepada komponen masyarakat yang terlibat.

Ia mengatakan, pada dasarnya masyarakat sudah siap tinggal dari penyelenggara saja yang harus lebih menggerakkan. Khususnya tentang bagaimana kesiapan warga untuk mempromosikan kearifan lokal dengan melibatkan anak-anak muda asli Papua agar memunculkan Kesan bahwa masyarakat Papua menjadi bagian dari PON.

Dengan adanya PON XX, tentu akan terjadi pertukaran budaya dan informasi sehingga komponen yang terlibat perlu meningkatkan wawasan tentang budaya yang ada di Kabupaten Merauke. Ketika Papua ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX delapan tahun lalu, ada harapan yang tersemat bahwa PON bisa menjadi momentum untuk memacu pembangunan infrastruktur olahraga dan perekonomian Papua.

Penetapan tersebut sekaligus menandai untuk pertama kalinya PON akan digelar di provinsi paling timur Indonesua setelah Sulawesi Selatan yang perna menjadi tuan rumah pada 1957 silam. Bagi Papua, PON dinilai menjadi momen yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Papua Karena akan ada pembangunan sejumlah infrastruktur dan fasilitas olahraga yang selama ini lebih banyak terfokus di Pulau Jawa saja.

PON Papua 2021 akan digelar di empat wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga dan 679 nomor pertandingan. Multievent tersebut juga akan dihadiri oleh sekitar 6500 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehadiran mereka tentu saja akan mendorong perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari kerajinan, perkebunan hingga pariwisata.

Dalam sejarahnya, event PON merupakan ajang lompatan anak bangsa dari berbagai daerah dalam menunjukkan prestasi untuk negeri agar dapat berbicara di kancah internasional serta dapat membawa merah putih di podium tertinggi. Pelaksanaan PON XX di Papua akan diselenggarakan di 4 wilayah, yakni kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

Sementara itu, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke dan sejumlah tokoh adat Malind mendatangi Kantor KONI setempat, lengkap mengenakan atribut adat, sekaligus memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya PON XX.

Atas kunjungannya tersebut, Ketua Subda PON Kabupten Merauke, menyatakan rasa terima kasih kepada LMA serta beberapa tokoh adat yang telah datang sekaligus berdiskusi secara langsug. Dukungan dari kepala adat terhadap PON XX tentu saja perlu mendapatkan apresasi, karena melalui tokoh adat-lah, masyarakat di Papua dapat dikondisikan untuk serta merta memeriahkan event 5 tahunan tersebut, sehingga even PON bisa ditangani dengan baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Instute

Oleh : Kiki Kurnniawati )*

Masyarakat mengapresiasi perpanjangan PPKM dan peningkatan vaksinasi Covid-19. Kedua hal tersebut merupakan salah satu kunci untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketika Corona mulai masuk Indonesia, pemerintah berusaha keras agar virus jahat ini tidak menyebar. Caranya dengan pemberlakukan pembatasan mobilitas, dan istilahnya berganti-ganti, dari PSBB, PPKM, PPKM darurat, sampai PPKM level. Pembatasan dilakukan karena mobilitas massal terbukti menaikkan angka positif Corona di Indonesia.

Masyarakat akhirnya terbiasa untuk stay at home, menaati prokes, dan juga mematuhi berbagai aturan saat PPKM diberlakukan. Mereka paham bahwa program ini bukan untuk membatasi kebebebasan dan hak asasi, tetapi sebuah usaha agar pasien Covid menurun jumlahnya. Lebih baik bekerja dari rumah dan membatasi durasi untuk keluar, daripada nanti kena Corona saat lalai memelorotkan masker.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mendukung perpanjangan PPKM. Menurutnya, keputusan ini baik dan sudah dihitung dengan langkah yang cermat. Dalam artian, pemerintah tidak main-main dalam memberlakukan PPKM, karena sudah berkonsultasi ke para dokter dan ahli epidemiologi sebelum memperpanjang programnya. Sehingga PPKM menghasilkan tren positif di Indonesia.

Hasil utama dari perpanjangan PPKM adalah menurunnya jumlah pasien Corona. Tanggal 20 september 2021 yang positif Covid hanya 1.000-an orang per harinya. Bandingkan dengan 2 bulan lalu, ketika jumlah pasien membludak hingga 50.000-an orang dalam sehari. Berarti terjadi penurunan secara drastis dan pasien tidak sampai 10% dari jumlah awal.

Selain itu, positivity rate Corona di Indonesia menurun jadi kisaran 2% saja (menurut data dari tim satgas penanganan Covid), sementara jumlah pasien Covid yang meninggal tida sampai 3%. BOR (keterisian bed di Rumah Sakit) juga menurun drastis menjadi hanya 30%-an saja. Ini adalah angka yang bagus, bahkan patut diturunkan, agar tidak ada lagi penularan Corona alias jadi 0%.

Selain PPKM, vaksinasi juga berperan penting dalam pengendalian Corona. Penyebabnya karena jika seseorang sudah divaksin, maka memiliki imunitas yang baik dan tidak mudah tertular oleh virus Covid-19. Tentu setelah vaksin harus tetap memberlakukan prokes ketat karena saat ini masih masa pandemi.

Dari 240 juta penduduk Indonesia, sudah ada 30% WNI yang mendapatkan vaksin. Angka ini terus ditingatkan dan kalau bisa 100% penduduk di negeri ini sudah diinjeksi pada awal tahun 2022. Hal ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada Kementrian Kesehatan,yakni maksimal 12 bulan pasca program vaksinasi nasional pertama kali diberlakukan.

Vaksinasi memang berpacu dengan waktu, agar penularan Corona makin terkendali. Untuk mempercepat vaksinasi maka diadakan vaksinasi massal yang biasanya bekerja sama dengan aparat, agar lebih disiplin penyelenggaraannya. Vaksinasi massal diatur agar tidak membuat kerumunan dan antriannya dengan cara duduk, dan ada jarak antar kursi, sehingga aman dari kemungkinan terbentuknya klaster baru.

Selain itu diadakan pula vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh BIN. Vaksinasi model ini amat menguntungkan masyarakat karena mereka hemat biaya transportasi, apalagi jika tinggal di pelosok yang jauh dari lokasi penyelenggaraan injeksi. Vaksinasi door to door juga mempermudah kalangan disabilitas yang memang kesulitan dalam mobilitas sehari-hari, sehingga mereka juga mendapatkan haknya untuk divaksin.

Vaksinasi adalah cara untuk menghalau Corona jauh-jauh, karena jika sudah diinjeksi, masyarakat akan mendapatkan imunitas yang bagus. Selain itu, PPKM juga terbukti ampuh dalam mengendalikan penularan virus Covid-19 karena mengurangi mobilitas masyarakat. Semoga kita bisa bebas dari fase pandemi secepatnya dan tetap disiplin dalam menerapkan prokes.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Semarang

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung peran tokoh agama untuk terus menyebarkan nilai-nilai positif dan mengembangkan moderasi beragama. Dengan meningkatnya peran tokoh agama tersebut, maka diharapkan mampu membendung penyebaran radikalisme dan intoleransi di masyarakat.
Para tokoh agama berperan penting dalam kehidupan di Indonesia, karena mereka menjadi panutan yang berakhlak baik. Keberadaan mereka selalu dinanti dan ceramahnya disukai banyak orang, karena mengajarkan bahwa agama adalah sesuatu yang memberi rasa damai. Tidak ada pemaksaan dan ancaman berat, seolah-olah yang tetap membandel akan langsung dicemplungkan ke dalam neraka jahanam.

Contoh dari tokoh agama moderat di Indonesia adalah almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan presiden RI. Selain itu ada KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang terkenal akan ceramahnya yang menyejukkan hati dan tidak menghakimi suatu kaum. Juga ada Buya Syafii yang pernah jadi Ketua PP Muhammadiyah dan Quraish Shihab yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama.

Para tokoh agama moderat wajib didukung karena berkat mereka dakwah menjadi terasa indah, tanpa ada provokasi dan hate speech. Moderat diartikan sebagai suatu sikap untuk melihat sesuatu dari perspektif yang positif. Tokoh agama moderat yakin bahwa ajaran yang toleran dan penuh kasih sayang akan lebih masuk ke dalam hati umat.

Indonesia adalah negara yang mengakui 6 agama, dan para tokoh agama moderat menyadari keberagaman ini. Bahkan dulu alm Gus Dur yang menambah 1 lagi agama yang diakui, sehingga mendapatkan simpati dari umat dengan keyakinan tersebut. Kebaikan dari para tokoh agama moderat patut dicontoh, karena menunjukkan bhinneka tunggal ika yang sebenarnya.

Begitu juga dengan kegiatan di pesantren, sebaiknya mereka juga membuat aktivitas yang positif. Dalam artian tidak larut dalam negativisme politik. Jika politik sudah masuk ke pesantren maka akan kacau balau karena ada pemaksaan secara halus untuk memilih calon pemimpin tertentu. Padahal seharusnya tidak boleh karena harus ada azas demokrasi, bahkan di pesantren sekalipun.

Kiai dan para ustad di pesantren hendaknya mengikuti langkah para tokoh moderat agar tercipta situasi yang selalu kondusif. Jika ada moderatisme di lingkungan pesantren maka akan menghapus fanatisme. Perbedaan antara 2 santri bisa terhapus, karena masing-masing bisa dibenarkan statement-nya, karena memiliki dasar hadis yang kuat.

Jangan malah mendukung adanya pertikaian di pesantren, karena hal ini bisa merusaknya dari dalam. Jika ada santri yang salah maka bisa dibenarkan tanpa harus dibully atau bahkan digunduli. Metode pendidikan di pesantren sebaiknya diubah agar lebih modern, tanpa mengasampingkan kewajiban belajar fikih, hadis, tasawuf, dll.

Pengajaran yang moderat di pesantren dibutuhkan agar tercipta wajah agama yang toleran dan umatnya yang rendah hati. Jangan sampai para santri merasa benar sendiri lalu bersikap sombong saat ditegur, padahal mereka adalah calon kiai. Ingatlah pepatah makin berisi makin merunduk agar tidak menjadi sombong, menrang-mentang tahu lebih banyak ilmu agama.

Tokoh agama yang moderat juga dibutuhkan untuk memberantas radikalisme di kalangan pesantren. Jangan sampai ada pondok yang teracuni paham itu, karena akan menjadi kacau-balau. Para santri akan berteriak-teriak dan ingin jihad, serta melakukan banyak tindakan ekstrim yang merugikan sekitar.
Padahal makna jihad yang sebenarnya adalah berjuang dan mencari nafkah juga dianggap sebagai jihad.
Sudah banyak tokoh agama yang moderat di Indonesia dan mereka jadi panutan karena kesalehan dan kerendahan hatinya. Keberadaan para tokoh ini diperlukan untuk menghapus intoleransi di Indonesia. Mereka juga bisa jadi panutan bagi kalangan pesantren, agar beragama dengan moderat dan tidak ekstrim.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus optimal dalam membangun dan memajukan Papua. Hal ini diupayakan agar rakyat Papua dapat sejahtera dan aman dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Ada 2 permasalahan Papua yang menjadi fokus pemerintah, yakni pembangunan dan keamanan dari ancaman kelompok separatis yang juga kerap menyebarkan provokasi.

Sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Sebelumnya tidak ada presiden yang mengunjungi pulau paling timur Indonesia tersebut sesering presiden Jokowi.

Untuk pembangunan infrastruktur fisik, misalnya pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional. Bahkan sebuah jembatan youtefa yang indah menawan juga mampu meningkatkan produktifitas masyarakat di Jayapura, serta infrastruktur lainnya menjadi fokus pemenuhan hak masyarakat Papua di era Jokowi.

Pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan jaringan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur. Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. Angka indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua Provinsi tersebut dapat membaik, dan juga angka pengangguran dapat menurun.

Dalam strategi pembangunan nasional, Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2020 dan Kepres no. 20 tahun 2020 untuk mendorong percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di dalam negara Republik Indonesia.

Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Meski demikian situasi dunia yang berada dalam krisis pandemi global ini disebut sebagai trigger factor terbesar yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, tetapi pandangan ini sering diperdebatkan.

Nyatanya, penambahan jumlah penduduk miskin di tanah Papua tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 semata. Ada berbagai faktor lain di belakangnya yang turut menyumbang angka kemiskinan di Papua.

Seperti tingginya tingkat kelahiran dimana tingkat fertilitas yang melebihi tingkat mortalitas dan migrasi tentu akan membentuk piramida penduduk menjadi sebuah piramida, dikarenakan jumlah penduduk usia bai hingga balita akan semakin banyak dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur andal di Papua dan Papua Barat untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pembangunan di Papua juga bukan tanpa hambatan, Aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok separatis seperti OPM juga meresahkan masyarakat. Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto mengatakan bahwa, para pelaku aksi kekerasan terhadap masyarakat Papua dan anggota TNI-Polri harus mendapatkan proses hukum.

Kelompok Separatis Teroris (KST) tak bosan-bosannya menebar teror dan merusak perdamaian Papua. Selain membubuh warga sipil, mereka juga membunuh seorang pelajar di Papua. Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.

Kelompok ini memang berbahaya, KST tidak hanya menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dan progaganda, terkadang mereka juga melancarkan timah panas kepada warga sipil. KST sebelumnya juga melakukan pembakaran alat berat milik PT Wijaya Karya (WIKA) yang sedang melakukan pembangunan jalan dari Oksibil ke Towe Hitam. Aksi yang dilakukan oleh KST tersebut terkait dengan ditangkapnya dua orang yang membawa lima pucuk senjata dari Papua Nugini.

Selain itu, Dandim 1715/Yakuhimo Letkol Inf Christian Irreuw menyebut, KST juga sempat baku tembak dengan aparat. Salah satu prajurit dari Yonif 403/WP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan terluka akibat rekoset peluru yang ditembakkan di lengan sebelah kanan. Namun kondisi prajurit masih stabil.

Permasalahan Papua baik dari segi pembangunan dan keamanan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap fokus membangun sedangkan aparat keamanan tetap siaga menjaga Papua hingga wilayah perbatasan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan proses alih status pegawai menggunakan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diskriminatif dan sesuai dengan konstitusi.

Itu artinya, tudingan dari kelompok yang menyebut bahwa tes TWK diskriminatif dan tidak konstitusional tidak terbukti.

Seperti diketahui dalam sidang putusan perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK sehingga tidak bersifat diskriminasi.

Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.

MK menilai fakta bahwa untuk pekerjaan tertentu diberikan syarat khusus yang tertentu pula, tidaklah ditafsirkan sebagai upaya untuk menghilangkan hak seseorang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan putusan MK yang menyatakan proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa KPK taat pada aturan.

Oleh : Doni Indrayana )*

Percepatan vaksinasi dan Prokes 5M merupakan upaya efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk selalu mematuhi hal tersebut guna menjaga tren positif pengendalian pandemi virus Corona sekaligus mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selama dua tahun ini, Corona menjadi penyakit yang paling ditakuti, karena semua orang tidak mau jadi pasiennya lalu memiliki kemungkinan terburuk alias meninggal dunia. Semua orang sibuk menjaga kesehatan, mulai dari minum rebusan herbal, madu, susu, hingga makan sayur dan buah. Cara-cara ini juga diiringi dengan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, agar tubuh kuat dan tidak mudah tertular virus covid-19.

Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk terhindar dari Corona. Setelah disuntik vaksin maka tubuh akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih bagus, dan ketika banyak yang diinjeksi maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Herd immunity ini yang diinginkan oleh pemerintah, karena bisa melawan ganasnya Corona.

Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi agar kekebalan komunal lekas terbentuk. Dari target 1 juta suntikan, dinaikkan jadi 3 juta suntikan tiap hari, dan Kemenkes berusaha keras untuk memenuhinya. Banyak pihak yang membantu pemecepatan vaksinasi seperti BIN yang melaksanakan vaksinasi massal dan vaksinasi door to door, sehingga target bisa tercapai hanya dalam waktu 12 bulan. Diharap awal tahun 2022 kita sudah punya kekebalan kelompok.

Ganip Warsito, Ketua Tim Satgas Penanganan Covid menyatakan bahwa vaksin dan masker bagaikan payung di kala hujan. Payung tak bisa menghentikan lajunya air tetapi bisa melindungi agar tetap kering. Hal itu serupa dengan vaksinasi dan penggunaan masker saat pandemi. Corona tak akan hilang, tetapi jika kit disiplin pakai masker dan telah melakukan vaksinasi, akan lebih terproteksi.

Ganip menambahkan, vaksinasi akan mencegah pemburukan jika terpapar Corona alias hanya gejala ringan, lalu lekas sembuh. Dalam artian, vaksinasi meman tidak mencegah 100% virus covid-19, apalagi penyakit ini terus bermutasi. Namun kita tetap wajib vaksin untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terburuk. Lagipula vaksinnya gratis, sudah halal MUI, dan memiliki nomor BPOM, jadi legal dan aman.

Selain itu, masyarakat yang sudah divaksin juga masih harus pakai masker untuk mencegah penularan Corona melalui droplet. Jangan lengah sedikitpun karena harus menegakkan kedisiplinan untuk menangani Corona. Lagipula masker harganya terjangkau dan bisa dibeli di minimarket maupun online shop.

Prokes 5M tetap harus dijaga agar tidak kena Corona dari sisi mana saja. Selain memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer juga wajib dilakukan. Baik saat baru datang ke suatu tempat maupun pulang ke rumah. Jika perlu langsugn cuci tangan lalu sekalian mandi dan keramas serta berganti baju, setibanya di rumah, agar benar-benar higienis.

Hindari juga kerumunan seperti di pasar dan caranya dengan belanja setelah subuh, jadi masih relatif sepi. Alternatif lain adalah dengan belanja via online shop atau aplikasi tukang sayur, sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli bahan mentah. Praktis, aman, dan hemat bahan bakar, dan Anda bisa menyetok untuk beberapa hari sehingga tidak usah pergi lagi untuk belanja di luar.

Untuk mencegah Corona maka pemerintah menggencarkan vaksinasi nasional dan diadakan vaksinasi door to door agar mencapai target yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Selain vaksinasi, maka ikhtiar lain untuk mencegah tersebarnya virus covid-19 adalah dengan protokol kesehatan 5M. Selalu taati prokes, jaga imunitas dan higienitas lingkungan, agar benar-benar bebas dari Corona.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Publik Banten

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat postingan (curhat) di Instagram pribadinya, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa, (21/9/2021).

Dalam curhatnya Anies mengatakan, senang bisa membantu tugas KPK memberikan keterangan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi terkait dengan sangkaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam kalimat penutupnya Anies menyatakan semoga keterangan dan penjelasan yang disampaikan bermanfaat membantu menuntaskan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul pada Selasa, (21/9/2021).

KPK memanggil Anies Baswedan untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.
Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Pada hari yang sama, tidak hanya Anies yang menjalani pemeriksaan di KPK terkait Tanah di Munjul Jakarta Timur, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi juga diperiksa.
Pria yang akrab disapa Pras itu mengaku tanggung jawabnya hanya mengesahkan anggaran, sedangkan pelaksanaannya ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan dugaan korupsi ini tidak mengarah ke DPRD DKI Jakarta. Pras menegaskan dugaan permainan culas ini murni dilakukan oleh para tersangka.

“Itu eksekutif harus bertanggung jawab,” tegas Pras di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Dugaan korupsi yang “menyeret” Anies terkait transparansi anggaran tidak hanya pada saat ini saja.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Wiliam Aditya Sarana pernah menyebutkan bahwa selama tiga tahun memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dinilai belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran.

“Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami,” kata Wiliam dalam diskusi virtual, pada (15/10/2020) tahun yang lalu.

William pada tahun 2019 juga pernah mempertanyakan anggaran fantastis di Dinas Pendidikan DKI untuk pembelian lem aibon Rp82 miliar pada rencana plafon anggaran 2020.

Walliam menjelaskan, anggaran adalah tulang punggung kebijakan pemerintah sehingga harus diinformasikan ke publik sejak awal pembahasan. Sayangnya, kata dia, Anies tidak memberi keterbukaan anggaran yang dibahas sejak awal pembahasan.

William lalu membandingkan Anies dengan gubernur sebelumnya. Pada era kepemimpinan Ahok, pembahasan anggaran DKI dibuka sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Saat ini, pemerintah DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS ditetapkan dalam e-budgeting.

“Seharusnya rancangan anggaran dipublikasi di tahapan proses, apalagi KUA-PPAS yang menentukan pagu anggaran,” kata dia.

Sulit Menyisir

Sikap tidak transparan Anies ini menyulitkan DPRD DKI dalam mengawasi anggaran Pemprov DKI. Selain itu, DPRD DKI juga kesulitan menyisir anggaran satu per satu karena tak dipublikasi di e-budgeting. Ekskutif hanya memberikan dalam bentuk fisik salinan cetak atau PDF.

Kesulitan lainnya, kata William, dokumen itu diberikan dalam waktu yang mepet sehingga legislator tak maksimal dalam menelitinya.

“Dokumen diberi dua hari sebelumnya, bahkan 15 menit sebelum rapat dimulai. Kita sisir saat itu juga,” terang dia.

Tidak cuma para legislator, masyarakat pun sulit terlibat dalam mengawasi anggaran. DPRD dan masyarakat, kata William, seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.

“Padahal penting untuk dipublikasi semua tahapan. Ini uang masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan dengan publikasi,” ucap William.

Ketertutupan Anies soal anggaran ini dinilai berimbas pada semua program yang telah dicanangkan. Sebab, jika anggaran itu tidak jelas peruntukannya maka program yang telah dicanangkan bakal berantakan.

“Jika anggarannya tidak jelas, peruntukannya tidak jelas, boros, maka apapun kebijakannya, sebaik apapun perencanaanya, semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan,” imbuh William.

Sebagaimana pemberitaan saat ini, di masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tinggal satu tahun, hingga Oktober 2022 Anies terkesan lebih memprioritas penanganan Covid-19.

Anies beralasan penanganan Covid saat ini, menjadi masalah mendasar di Jakarta. Menurutnya, jika Covid terkendali maka perekonomian bisa bergerak kembali,” ucap Anies beberapa waktu lalu.

Padahal penanganan covid-19 tidak hanya oleh Anies sendiri saja, tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebaiknya Anies fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan baik. Bukan membanggakan hal-hal yang bukan usahanya sendiri, seperti penanganan masalah Covid-19 ini. (**)

JAKARTA – Disiplin menerapkan protokol kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasidi berbagai wilayah menjadi senjata ampuh untuk menurunkan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Masyarakat pun diminta untuk tidak kendur dalam menerapkan Prokes dan senantiasa mengikuti berbagai kebijakan Pemerintah dalam memutus rantai penularan virus Corona.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi adalah 2 hal yang saat ini menjadi instrumen pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Ketua Cendikiawan Perempuan Papua, dr. Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan butuh usaha kolektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19, tidak hanya tugas Pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam pencegahan mulai dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.

Dikatakan Rosaline, sejumlah kebijakan pemerintah tersebut tentu saja dinilai bagus namun demikian terdapat hal yang lebih penting yakni bagaimana memberikan edukasi dan literasi terutama hoaks – hoaks yang ada di masyarakat.

“Komunikasi yang dibutuhkan adalah simpel singkat, kalau protokol kesehatan masyarakat sudah sadar walaupun agak kendor juga, tapi bagaimana memberikan edukasi soal vaksinasi terutama yang masih tidak percaya dengan Covid-19, “ kata Rosaline dalam Podcast ICF dengan tema
Protokol Kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi Efektif Turunkan Penyebaran Covid-19, Rabu, 22 September 2021.

Oleh sebab itu, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, butuh usaha ekstra keras untuk memberikan informasi terkait vaksinasi kepada mereka tersebut. Dengan menggandeng tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat.

“Konsistensi lima dan enam M sebagai pelindung, 3 T dikerjakan oleh Pemerintah Daerah, kemudian program vaksinasi yang sudah mencapai angka lebih dari 100 juta lebih agar terus digenjot sehingga rakyat bisa mendapatkan vaksinasi tersebut secara merata. Dan tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan,” ungkapnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Saiful alias Bedjo menambahkan pandemi Covid-19 yang berstatus bencana non alam seiring waktu melandai dan bisa di katakan terkendali di NKRI sejak di terapkannya Prokes, PPKM, Vaksinasi.

Hal ini kata Bedjo terbukti di mulai dari kasus aktif kasus harian hingga angka kematian mengalami penurunan .

“Tentunya manfaat vaksin dan PPKM serta prokes sangat luar biasa yang mana vaksin itu sendiri bermanfaat memberikan perlindungan atau anti bodi supaya tidak tertular sakit berat akibat Covid-19. Dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh,” kata Bedjo.

Menurut Bedjo, Indonesia dinilai sukses dalam melaksanakan percepatan vaksinasi berdasarkan data sampai saat ini sudah tercatat kurang lebih 100 juta dosis vaksin hal ini menuai pujian dari dunia International dan Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dalam keberhasilan nya mengatasi pandemi covid-19.

“Dengan berbagai keberhasilan tersebut tentu saja kita tetap harus menjaga Prokes, semoga gelombang tiga tidak terjadi kenaikan kasus covid-19. Yang mana fase gelombang 3 ini diprediksikan tiga bulan ke depan,” tandasnya. []