Oleh : Jaka Trenggana )*

Angka penularan Covid-19 terus menurun pasca beberapa minggu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kendati demikian, masyarakat diharapkan tidak menyikapi berlebihan tren positif tersebut dan senantiasa menaati Prokes.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Indonesia telah membuahkan hasil yang baik dengan adanya penurunan kasus Covid-19 yang signifikan. Bahkan, rasio positif Covid-19 atau positivity rate nasional sudah di bawah standar WHO sebesar 5%.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan, saat ini angka positivity rate Indonesia berada di bawah 2%. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan penanganan pandemi sudah berjalan baik.

Penanganan Covid-19 yang terkendali itu, terlihat dari kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional yang sudah berada di bawah 2.000 kasus pada hari ini dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60 ribu. Selain itu, Luhut mengklaim, jumlah yang ditracing dari hari ke hari terus meningkat. Saat ini proporsi kabupaten/kota di Jawa dan Bali misalya, dengan tingkat tracing di bawah 5 hanya sebesar 36% dari jumlah total.

Luhut berujar, ke depannya, testing, tracing, dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus Covid-19. Meski demikian, kabar baik ini tentu saja jangan sampai membuat masyarakat terlesa, misalnya dengan sengaja menimbulkan keramaian atau kerumunan di suatu tempat. Luhut menambahkan, kelengahan sekecil apapun yang dilakukan masyarakat, ujungnya bisa menimbulkan peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa minggu ke depan.

Pemerintah juga terus memohon kepada masyarakat agar tidak ber-euforia yang pada akhirnya bisa mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan yang ada. Karena apa yang dicapai kita hari ini, tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan melakukan survei seroprevalensi secara berkala guna menyempurnakan deteksi kasus Covid-19 di masyarakat berdasarkan data riil. Seroprevalensi merupakan perhitungan jumlah individu dalam suatu populasi yang memperlihatkan hasil positif untuk suatu penyakit berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.

Budi mengatakan, survei tersebut akan dilakukan enam bulan sekali di 34 provinsi. Sehingga, hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai dasar membuat kebijakan ke depan. Tentu saja diharapkan dalam 2 bulan, survei yang bekerja sama antara WHO dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa perguruan tinggi ini bisa kita lakukan di 100 kabupaten/kota.

Budi mengatakan strategi deteksi atau 3T di Indonesia terus mengalami peningkatan berkat kerja sama seluruh pihak, termasuk personel TNI-Polri. Sementara itu, Budi juga mengatakan bahwa kasus Covid-19 di Tanah Air sudah menurun jauh. Dirinya mengatakan, dari sisi kasus konfirmasi, jumlahnya kini berada di kisaran 5.000 kasus per hari maupun rata-rata tujuh hari.

Dirinya menuturkan, angka kasus rawat inap harian juga sudah turun ke angka di bawah 20 ribu kasus, kendati rata-rata tujuh harinya masih lebih tinggi. Menurut Budi, angka ini sudah lebih rendah daripada angka rawat inap di rumah sakit sebelum lebaran lalu.

Ia juga mengatakan, bahwa angka kematian harian terakhir berada di angka 270 kasus, dengan rata-rata sekitar 460 kasus. Budi juga menyebut jumlah ini sudah jauh dibandingkan dengan angka kematian yang mencapai 2.000 orang saat puncak kasus Covid-19.

Budi menuturkan, hampir semua provinsi sudah masuk kategori normal atau level 1 dalam hal kasus konfirmasi. Namun beberapa provinsi masih berada di level 3 atau relatif tinggi kasus konfirmasinya, yakni Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sedangkan tren rawat inap, juga sudah banyak yang turun ke level 1. Beberapa provinsi yang masih relatif tinggi ialah, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Penurunan ini tentu saja menunjukkan bahwa kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak positif. Tentu saja kebijakan terkait perpanjangan PPKM diambil dengan beragam pertimbangan.

Menurunnya angka penularan virus corona tentunya menjadi kabar baik khususnya bagi masyarakat yang usahanya terdampak pandemi. Berita ini sekaligus harus disambut dengan persiapan untuk membangkitkan beragam sektor perekonomian. Namun, protokol kesehatan harus tetap digalakkan untuk menghindari potensi terjadinya lonjakan pandemi gelombang ketiga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rahmat Soleh )*

PON XX akan diselenggarakan bulan Oktober 2021 dan panitia berusaha keras agar penyelenggaraannya aman dan memenuhi protokol kesehatan. Masyarakat pun diminta untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PON XX di Papua dengan aktif mengikuti program vaksinasi maupun menjaga situasi kondusif di masyarakat.

Apakah Anda menunggu pembukaan PON XX Papua pada tanggal 2 Oktober 2021? Di tengah pandemi, menonton acara olahraga menjadi hiburan yang nikmat, agar pikiran tidak stress gara-gara Corona. Sudah lama juga kita tidak menyaksikan tayangan lomba olahraga, terakhir di ASEAN Games 2018 lalu. Sehingga PON XX ditunggu masyarakat dengan sangat antusias.

Panitia PON XX juga berusaha agar acara ini terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan karena saat ini masih pandemi. Semua atlet, offisial, dan panitia sudah divaksin sebelum mendarat di Papua. Vaksin menjadi syarat agar tidak terbentuk klaster Corona baru. Bahkan penduduk di sekitar arena PON XX juga divaksin agar menciptakan kekebalan kelompok.

Selain vaksinasi, untuk menjaga agar semua pihak yang terlibat di PON XX agar tetap sehat adalah dengan pemberlakuan prokes yang ketat. Para atlet hanya boleh melakukan mobilitas dari Wisma Atlet ke arena pertandingan. Di GOR atau lapangan, ia hanya boleh bergerak dari tempat istirahat ke tempat berlaga, dan sebaliknya. Ia dilarang keras untuk keluyuran keluar GOR apalagi mengadakan acara jumpa fans.

Presiden Jokowi akhirnya memberi restu untuk menyelenggarakan PON XX dengan penonton. Syaratnya, masyarakat yang menjadi supporter harus sudah divaksin (2 kali injeksi). Jumlah penonton juga dibatasi agar tidak terjadi kerumunan. Mereka yang boleh menonton juga merupakan tamu undangan dari Pemda Papua, sehingga bukan orang sembarangan.

Selain menjaga agar tidak terjadi klaster Corona baru, maka panitia juga berusaha agar PON XX berlangsung dengan aman, dengan bantuan dari aparat. Setidaknya 9.000 orang polisi diterjunkan untuk mengamankan PON XX, tidak hanya di arena pertandingan, tetapi juga di sekitar Wisma Atlet. Panitia juga menjamin keamanan kontingen dari provinsi lain dan mereka tidak usah khawatir.

Polisi juga rajin melakukan razia terutama untuk menangkap pesepeda motor yang membawa senjata tajam. Razia makin ketat dilakukan, khususnya di Kota Jayapura dan 3 klaster PON lainnya. Masyarakat juga tidak kaget akan adanya razia, karena mereka sadar bahwa ini cara polisi untuk mengamankan Papua, khususnya di dekat arena PON XX.

Razia dilakukan dengan ketat karena jangan sampai ada anggota KST atau oknum yang berhasil mengacaukan PON, karena acara ini harus berhasil. KST memang sempat meneror di daerah Maybrat dengan tujuan mengacaukan pengamanan pra PON. Sehingga aparat makin ketat dalam menjaganya.

Salah satu upaya untuk mencegah masuknya KST adalah dengan mengirimkan intelijen. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata. Deteksi dini diperlukan agar nantinya PON berjalan lancar. Dalam artian, perlu upaya pencegahan sebelum terlanjur ada ancaman, baik dari KST, OPM, maupun oknum lain.

Pengamanan memang makin diperketat, apalagi PON XX diselenggarakan kurang lebih 2 minggu lagi. Jelang pembukaannya maka makin sering dilakukan razia. Tujuannya agar tidak ada oknum yang berusaha mengacaukan PON dengan cara apapun.

PON XX diselenggarakan dengan prokes ketat karena masih masa pandemi, dan vaksinasi menjadi salah satu syarat sebelum atlet diperbolehkan untuk masuk ke Papua. Penonton juga boleh masuk ke arena pertandingan tetapi benar-benar terbatas dan hal ini untuk mencegah kerumunan. Pengamanan pra PON juga makin diperketat oleh aparat.

)* Penulis adalah kontributor Forum Suluh Masyarakat Boyolali

Oleh : Muhammad Yasin)*

Pemerintah secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan melarang ideologi khilafah berkembang di Indonesia. Selain banyak ditolak di negara-negara mayoritas muslim, khilafah secara otomatis tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan bersama.

Mari sejenak kita bayangkan, apa yang terjadi jika Indonesia menganut sistem khilafah? Bisa jadi non muslim akan semakin merasa minoritas, pariwisata akan melemah, lalu budaya asli Indonesia akan sirna secara perlahan.

Adakah untungnya, tentu saja tidak karena justru kita bisa berkaca pada ISIS, mereka yang menjanjikan sistem yang sesuai syariat, rupanya hancur sendiri karena keegoisannya.

Cendekiawan muslim yang merupakan dosen di Monash University, Australia, Dr. H Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD, mengungkap sejumlah peristiwa pada era khilafah Islam.

Dalam laman situs pribadainya nadirhosen.net, Hosen menulis beberapa sisi kelam era sistem khilafah. Tulisan tersebut juga ia tuangkan dalam buku yang baru saja diluncurkan, yaitu Islam Yes, Khilafah No.
Pada masa khilafah zaman old terdapat sejumlah perang saudara sesama umat Islam. Daftarnya bisa sangat panjang.

Korbannya juga mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Umumnya perang saudara terjadi karena perebutan kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hosen menuliskan, saat itu terjadi perang saudara antara sayyidina Ali dengan Siti Aisyiyah (perang jamal). Saat perang Jamal di Bashrah, tidak kurang dari 18.000 sahabat gugur perang antara Istri Nabi dan menantu Nabi ini baru berakhir setelah kaki-kaki unta tersebut ditebas dengan pedang kemudian Siti Aisyah dipulangkan ke Madinah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mensinyalir bahwa masih ada kelompok Islam yang membela sistem khilafah. Padahal, menurut dia, para pendiri negeri ini, termasuk tokoh Muhammadiyah telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila.

Prof Haedar juga menegaskan, dalam konteks Indonesia sistem khilaafah itu sudah tertolak. Bukan karena konsep itu salah secara teori atau salah dalam konsep siyasah, tetapi karena salah dalam dua hal.

Pertama, salah kalau konsep tersebut dijustifikasi sebagai satu-satunya sistem dalam politik Islam. Kedua lebih salah lagi ketika sistem tersebut hendak diterapkan di Indonesia yang sudah memiliki sistem lain.

Menurutnya, hal inilah yang perlu dipahami oleh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Karena itulah, tokoh Muhammadiyah terdahulu akhirnya bersepakat untuk melahirkan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah yang telah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makasar.

Haedar berharap, agar para pimpinan Muhammadiyah termasuk guru besar, untuk tidak keliru dalam memahami hal tersebut.

Tidak hanya sistem khilafah, menurutnya Muhammadiyah juga telah sepakat untuk menolak ideologi lain yang datang dari luar, seperti ideologi komunis dan lain-lain.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menyebut, terjadi kekeliruan serius jika seorang muslim menganggap negara Islam adalah mutlak atau wajib didirikan.

Tak hanya itu, dirinya juga menuturkan para teroris menggunakan dalil agama sebagai landasan untuk mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah. Karena menganggap sebagai kewajiban, teroris menggunakan upaya apapun termasuk kekerasan untuk mendirikan negara Islam yang khilafah.

Robikin mengatakan, konsekuensi pemikiran seperti itu adalah, setiap yang tak sama pikirannya bakal dicap musuh dan status hukumnya adalah kafir. Sehingga para teroris hanya menetapkan atau membelah dunia dalam dua status hukum kewilaahan. Kedua wilayah tersebut adalan negara silam dan negara darul kuffar alias negara kafir.

Konsekuensinya, siapapun yang mengelola negara, aparat pemerintahan sipil akan dicap sebagai thagut. Robikin menyebutkan, jika khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yang sah, maka Arab Saudi termasuk sebagai negara kafir.

Sementara itu, Koordinator jaringan Gusdurian Alissa Wahid menegaskan, bahwa paham khilafah yang menyeragamkan sama saja berarti membatalkan dan membubarkan Indonesia karena hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan pendirian bangsa ini yang berlandaskan keberagaman.

Ia juga menuturkan bahwa di Indonesia sebenarnya sulit sekali untuk merealisasikan ide khilafah. Hal ini bisa dilihat dari sisi teologis khilafah islamiyah itu tidak ditemukan bagaimana bentuknya. Khilafah yang sebenarnya didengung-dengungkan oleh HTI adalah khilafah yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin setelah Nabi.

Tentu saja konsep khilafah di Indonesia akan tetap ditolak dan tertolak, karena konsep dari ideologi ini memang tidak bisa diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

Oleh : Siwi Prameswari )*

Pemerintah terus optimal dalam mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Salah satu cara tersebut diwujudkan melalui peningkatan vaksinasi bagi pelajar hingga penyediaan sarana dan prasaran di era adaptasi kebiasaan baru.

Pada akhir Agustus 2021 lalu, sekolah-sekolah di Jakarta telah mulai bersiap untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Salah satunya adalah SDN Cipinang Melayu 8 Pagi, Jakarta Timur misalnya, yang mengatakan telah siap untuk menggelar sekolah tatap muka pada lusa depan.

Sondang Ariyani selaku Kepala Sekolah SDN Cipinang Melayu 8 Pagi, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan belajar tatap muka. Ia menuturkan, ruangan kelas menerapkan protokol kesehatan agar anak-anak tidak berkerumun saat berada di dalam kelas. Para Guru juga sudah mendapatkan vaksinasi sehingga lebih aman dari potensi paparan virus Corona. Sedangkan jumlah murid, Sondang menyatakan akan diisi setengah dari jumlah siswa per kelas. Karena jumlah murid 1 kelas ada 32, maka satu ruangan ada 16 anak.

Sebagai persiapan sekolah tatap muka, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur melakukan penyemprotan disinfektan di dua sekolah yang ada di lingkungan tersebut.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, melakukan kunjungan kerja di sejumlah sekolah di Kota Solo, yakni di SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 1, pada Senin 13 September 2021. Dalam rangka meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka.

Dalam kunjungannya, Nadiem didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Nadiem menyatakan langkah Gibran dalam mendukung segera terselenggaranya PTM di tengah pandemi Covid-19 patut mendapat apresiasi. Mendikbudristek juga menyampaikan kunjungannya ke sejumlah sekolah tersebut untuk mengobservasi jalannya belajar tatap muka. Bukan hanya terkait teknis pelaksanaan, tetapi juga melihat motivasi para pelajar.

Nadiem juga melihat semangat para siswa dalam menyambut digelarnya PTM setelah lebih dari satu tahun dihentikan karena Pandemi Covid-19. Menurutnya, aktifitas tatap muka yang dihentikan lebih dari satu tahun membuat para siswa merasa jenuh.

Melihat antusiasme para siswa, Nadiem mengaku sangat senang. Dia juga berpesan kepada para guru dan orang tua siswa agar tetap menjaga protokol kesehatan, supaya pembelajaran tatap muka di sekolah bisa terus dilanjutkan.

Sementara itu, berkaitan dengan turunnya temuan kasus Covid-19 di Jawa Tengah, membuat sekolah dan perguruan tinggi mengusulkan untuk melakukan PTM. Hal tersebut rupanya ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai catatan. Gubernur Ganjar meminta agar pelaksanaan PTM, baik uji coba maupun terbatas, untuk melakukan laporan harian. Laporan tersebut sebagai akumulasi dalam pelaksanaan evaluasi mingguan.

Disinggung mengenai perguruan tinggi, Ganjar langsung memperbolehkan untuk melakukan uji coba. Namun, dengan catatan harus berkoordinasi dengan pihaknya. Ia mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan PTM di hari pertama. Pada PTM pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengusulkan adanya aplikasi skrining pribadi. Sehingga saat siswa berangkat, kondisi kesehatannya benar-benar bagus.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Suyanta mengatakan, pihaknya mengusulkan akan adanya aplikasi skrining pribadi bagi siswa. Harapannya, dengan aplikasi skrining akan diketahui kondisi kesehatan siswa saat sebelum berangkat sekolah.

Misal melalui aplikasi tersebut, akan ada tanda lampu menyala hijau dalam aplikasi bila siswa dalam kondisi sehat. Termasuk juga ada pertanyaan tentang kondisi kesehatan keluarga dan kondisi kesehatan lingkungan. Ia juga menuturkan, pada pantauan hari pertama PTM, Suyanta menilai bahwa secara keseluruhan, proses PTM berjalan dengan bagus dan lancar. Bahkan siswa dan guru telah menerapkan protokol kesehatan di dalam kelas.

Pelaksanaan PTM tentu saja diharapkan dapat dijalankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran secara daring yang telah dilakukan selama lebih dari satu tahun ini, rupanya telah menghadirkan kejenuhan dari benak para siswa maupun orang tua siswa. Apalagi belum seluruh wilayah di Indonesia memiliki koneksi internet yang mumpuni untuk melakukan pembelajaran secara daring.

PTM merupakan impian bagi seluruh siswa yang merasa jenuh belajar di rumah. Dengan melakukan PTM maka para siswa akan dapat menyerap pembelajaran secara lebih optimal.

Pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tengah mengupayakan agar PTM dapat segera dilaksanakan, tentunya dengan tetap melihat angka kejadian penularan Covid-19. Sehingga pelaksanaan PTM dapat berjalan secara efektif dan aman dari ancaman penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Anzarullah, dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Dalam kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, diamankan enam orang di antaranya Bupati Andi Merya Nur, Kepala BPBD dan para ajudan Bupati Kabupaten Kolaka Timur,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.

Menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, Direktur Eksekutif Cikini Strategic Initiative (CSI), Muhammad Malik, mengatakan bahwa meMberikan apresiasi terhadap OTT KPK dan melihat ASN KPK memiliki etika dan etos kerja yang profesional serta berintegritas didalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

“Dengan berbagai kasus yang ditangani oleh KPK, kami melihat ASN KPK memiliki etika dan etos kerja yang profesional serta berintegrasi”, ujar Irandito Malik.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa KPK tidak perlu diganggu dengan beragam polemik, agar bisa fokus mencegah dan mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

“KPK tidak perlu diganggu dengan beragam polemik, hal ini agar KPK fokus didalam mencegah dan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di negeri ini”, tambahnya.

Oleh : Aulia Hawa )*

Sejak awal tahun 2020 pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan disusul dengan berbagai kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semua aturan dibuat untuk mengendalikan penularan pandemi Covid-19.

Pandemi membuat  banyak orang sakit, tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Mereka merasa terteror karena takut kena corona dan ada pula yang khawatir karena stay at home lalu kena cabin fever alias penyakit psikologis karena terlalu lama di dalam ruangan. Lantas bagaimana cara mengakhiri pandemi agar tidak banyak yang tumbang?

Pemerintah berusaha keras agar Indonesia bebas dari status pandemi secepatnya dengan protokol kesehatan dan juga PPKM. Terbukti pasca PPKM diberlakukan (sejak awal Juli 2021 lalu), jumlah pasien corona turun drastis. Dalam 2 bulan, kasus Covid turun dari 50.000-an sehari menjadi ‘hanya’ 10.000-an per hari.

Turunnya kasus corona diiringi juga dengan turunnya tingkat kematian akibat Covid, menjadi kisaran 3% saja. Kemudian, BOR (bed occupancy ratio) alias rasio tingkat okupansi ranjang di Rumah Sakit juga menurun menjadi hanya 27%. Ini benar-benar kabar baik karena 2 bulan lalu BOR hampir 100%, bahkan para pasien ada yang ditempatkan di tenda, di halaman Rumah Sakit.

Penurunan ini patut kita syukuri karena menandakan keberhasilan PPKM dan ketertiban masyarakat dalam menjalani aturan-aturannya. Namun kita harus tetap waspada dan jangan lengah sedikitpun. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa masyarakat jangan terjebak dalam euforia meski kasus corona turun drastis. Jangan lengah dan tetap meningkatkan radar kewaspadaan.

Menteri Johnny menambahkan, kewaspadaan masih harus dijaga karena Covid itu dinamis dan fluktuatif. Dalam artian, jika banyak yang kena euforia lalu traveling seenaknya sendiri, tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan melanggar penyekatan PPKM, maka takut akan menaikkan lagi kasus corona di Indonesia. Penyebabnya karena mobilitas yang tinggi otomatis bisa menjadi ajang penularan virus Covid-19.

Tiap aturan dalam PPKM harus ditaati. Misalnya ketika dalam 1 restoran hanya boleh maksimal 50% pengunjung, maka owner harus membatasi customer yang ingin dine in. Penyebabnya karena jika restoran penuh maka tidak bisa menjaga jarak. Ia jangan takut kekurangan omzet karena bisa diatasi dengan promosi delivery order yang bekerja sama dengan perusahaan ojek online.

Selain itu, masyarakat juga wajib menaati aturan PPKM untuk tidak ke Mall saat sedang penuh. Jangan pula nekat mengajak anak-anak, karena mereka belum divaksin dan tidak boleh masuk ke dalamnya (untuk sementara). Daripada nanti kena corona dan fatal akibatnya, karena para bocah lebih mudah tertular.

Taati juga protokol kesehatan 10M dan kenakan masker ganda untuk meningkatkan filtrasi jadi 90%, karena corona varian delta lebih berbahaya. Jangan lupa pula bawa hand sanitizer saat bepergian dan kalau perlu ketika duduk di suatu tempat, semprot dulu dengan cairan disinfektan. Saat makan di warung pun lebih baik bawa alat makan sendiri.

Aturan paling saklek dalam protokol kesehatan adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan tetap sayangnya masih ada saja yang melanggarnya. Masyarakat jangan ragu untuk menghubungi tim satgas Covid ketika ada yang nekat untuk menggelar pesta dan melanggar prokes.

Kita semua ingin bebas dari cengkraman pandemi, oleh karena itu jangan langgar protokol kesehatan sedikitpun dan masih harus memakai masker, walau hanya pergi membeli gula ke warung tetangga. Taati pula semua aturan dalam PPKM level, dan Anda pasti sudah terbiasa melakukannya. Semua ini dijalani agar meminimalisir penularan corona, jadi jangan mengeluh dan menyalahkan pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Pembukaan Sekolah Tatap Muka harus dilaksanakan dengan Prokes Ketat. Upaya itu dilaksanakan  agar tidak ada klaster Corona baru di sekolah.

Tidak terasa hampir 2 tahun anak-anak belajar daring dan sudah banyak ibu yang mengeluh pusing dan lelah karena berperan ganda, jadi ibu rumah tangga sekaligus guru bagi anaknya. Namun mereka juga sadar bahwa penutupan sekolah (untuk sementara) sejak awal pandemi agar anak-anak bebas Corona. Sehingga memilih untuk lebih bersabar.

Jeritan hati para orang tua akhirnya didengarkan oleh pemerintah, ketika sekolah akan dibuka lagi pada bulan September 2021. Namun syaratnya, hanya di wilayah yang terkena PPKM level 1-3 sehingga istilahnya menjadi sekolah tatap muka terbatas. Pembukaan kembali sekolah dilakukan karena jumlah pasien Corona ‘hanya’ 4.000-an per hari dan sudah dianggap cukup terkendali.

Sri Wahyuningsih, Dirut SD Kemendikbudristek menyatakan bahwa jika sekolah tatap muka terbatas tidak segera dilaksanakan maka dampak learning loss akan semakin besar terhadap anak-anak. Learning loss adalah kondisi di mana proses pembelajaran tidak efektif karena hanya via daring sehingga para murid kurang mengerti maksud guru, karena tidak ada interaksi secara langsung.

Dalam artian, sekolah online berbuntut panjang dan tidak enak, karena pembelajaran kurang efektif dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Bahkan ada dampak terburuk, ketika ada murid yang memutuskan untuk drop out karena tidak termotivasi atau tidak mampu membeli gawai dan pulsanya, lalu memutuskan untuk nikah dini.

Sri menambahkan, Kemendikbudristek telah melakukan pendataan terhadap 50.000 sekolah di Indonesia dan dana BOS akan diturunkan lagi untuk sanitasi sekolah, sehingga benar-benar steril. Sekolah sudah siap menyambut para murid dan meminimalisir kuman dan udara kotor yang jadi ajang penularan Corona.

Namun Kemendikbudristek mensyaratkan beberapa hal sebelum sekolah dibuka lebar-lebar bagi para murid. Pertama, para guru harus divaksin terlebih dahulu dan mereka memang mendapatkan prioritas pada program vaksinasi nasional, sehingga pada awal tahun sudah diinjeksi oleh nakes. Kalau bisa semua orang yang di sekolah juga divaksin, seperti staff administrasi, petugas perpustakaan, dan satpam.

Syarat yang kedua adalah protokol kesehatan yang ketat, karena untuk menghindari terbentuknya klaster Corona baru. Para murid dan guru memakai masker ganda dan kalau bisa dilapisi lagi dengan face shield. Guru juga mengawasi agar jangan sampai ada murid yang melepas masker bahkan bertukar masker karena motifnya menarik (biasanya terjadi di SD atau TK).

Protokol kesehatan lain yang wajib dijalani adalah menjaga jarak, sehingga dalam sekelas dibagi 2 sesi. Sehingga para murid hanya masuk 2 hari sekali, karena bergantian dengan temannya yang lain. Hal ini amat wajar karena rata-rata murid di SDN bisa 30-40 orang per kelas.

Ketika sudah ada vaksinasi terhadap guru, pensterilan sekolah, dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, maka sudah meminimalisir terjadinya klaster Corona baru. Kita tidak perlu takut akan ada penularan virus Covid-19 karena tidak hanya guru yang paham bagaimana cara mencegahnya, tetapi para murid juga mengerti. Sehingga semuanya tertib dan mematuhi prokes tanpa dipaksa.

Sekolah tatap muka wajib dilakukan untuk mencegah learning loss dan para murid bisa semangat lagi untuk belajar, karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh membuka masker sembarangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini