Oleh : Savira Ayu )*

Angka pasien corona di Indonesia sudah turun drastis. Namun kita semua wajib waspada akan datangnya corona gelombang ketiga yang berpotensi kembali terjadi jika masyarakat abai Prokes.

Kita semua bernafas lega karena akhirnya jumlah pasien Covid menurun drastis. Jika 2 bulan lalu mencapai 50.000-an orang per hari, maka sejak agustus 2021 menjadi ‘hanya’ 4.000-an pasien per harinya, alias tidak sampai 10%. Menurunnya angka pasien corona karena kebijakan PPKM yang diberlakukan dengan ketat, sehingga mobilitas jauh berkurang dan penularan virus Covid-19 juga berkurang.

Akan tetapi jangan santai dulu ketika angka pasien corona menurun, karena ada potensi mengalami kenaikan. Para ahli epidemiologi emmprediksi di akhir tahun 2021 bisa terjadi corona gelombang ketiga, karena melihat kurva pasien pada 2 tahun ke belakang. Sehingga bisa diperkirakan, akan ada kenaikan jumlah pasien setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Prediksi epidemiologi memang belum terbukti, tetapi tidak ada salahnya berjaga-jaga. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Lebih baik memperketat prokes dan meningkatkan imunitas tubuh. Daripada sudah terlanjur kena corona lalu menahan sesak di dada selama 2 minggu, lalu mersakan efek after Covid yang membuat badan lemas.

Masa tenang harus membuat kita waspada, karena jika di masa tenang malah berbahaya karena orang merasa corona sudah minggat, padahal pandemi masih belum dinyatakan selesai oleh WHO. Ketika makin sedikit pasien Covid-19 di Rumah Sakit, maka jangan sampai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat.

Warga sipil jangan lengah dan melepas masker begitu saja karena makin sedikit yang kena corona. Penyebabnya karena masker adalah proteksi paling penting dari droplet yang membawa virus Covid-19. Bahkan kita masih harus mengenakan masker ganda, sesuai anjuran WHO, dengan posisi masker kain di luar dan masker medis di dalam. Tujuannya agar menaikkan tingat filtrasi droplet menjadi lebih dari 90%.

Selain itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik ketika sampai di suatu tempat maupun sampai rumah. Saat bepergian jangan lupa pula bawa hand sanitizer untuk berjaga-jaga apabila kesulitan menemukan keran atau wastafel saat akan cuci tangan. Lagipula hand sanitizer harganya tidak terlalu mahal dan bisa dengan mudah didapatkan di minimarket.

Prokes lain yang wajib untuk ditaati adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan datang ke pesta atau acara yang berpotensi mengundang keramaian, karena mereka jelas melanggar prokes. Sanksi dari tim satgas penanganan Covid sudah menanti. Lagipula acara seperti itu jelas berbahaya karena bisa menyebabkan klaster corona baru.

Jangan pula datang ke tempat yang ramai seperti pasar, karena kita tidak tahu berapa persen orang di dalamnya yang memakai masker. Lebih aman untuk belanja via marketplace atau aplikasi tukang sayur. Jika terpaksa harus ke pasar, maka datanglah pagi atau habis subuh, karena relatif masih sepi dan belumterbentuk kerumunan.

Semua tindakan ini dijalankan agar kita semua selamat dari corona, karena jangan sampai masa tenang malah menghanyutkan banyak orang. Saat pasien Covid hanya sedikit maka jangan sampai bersantai dan malas menaati prokes, karena corona masih bisa mengintai diam-diam.

Kita semua wajib waspada akan potensi serangan corona gelombang ketiga yang diprediksi oleh ahli epidemiologi. Jangan sampai gara-gara malas pakai masker dan tidak menaati prokes lain, maka tertular virus Covid-19 dan jadi menderita selama 2 minggu. Tetaplah waspada karena pandemi belum dinyatakan selesai oleh WHO.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Erisma Putri)*

Pemberhentian 57 pegawai KPK Per 1 oktober 2021 dinilai sudah tepat dan sah secara konstitusi. Pihak luar tidak bisa menginterverensi, karena MA dan MK juga sudah memutuskan bahwa keputusan ini valid. Para pegawai itu diharap legowo dan berpindah kerja ke perusahaan lain.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu pengalihan pegawainya menjadi abdi negara bukanlah sebuah keanehan. Jangan berpikir bahwa TWK yang menjadi seleksi bagi mereka adalah sebuah permainan, karena tes ini dibuat oleh pihak luar dan asesornya juga bekerja dengan profesional. Tidak mungkin ada kongkalingkong di dalamnya.

Ketika ada pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bela negara, karena skornya buruk, maka mau tak mau mereka diberhentikan dengan hormat. KPK masih memberi kesempatan hingga akhir september 2021. Setelah itu mereka dipersilakan pindah ke perusahaan lain atau menjadi pebisnis.

Pemecatan 57 pegawai KPK dinilai sudah tepat, karena sesuai dengan keputusan MA. Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyatakan bahwa pimpinan KPK (Firli Bahuri) sudah membuat kebijakan yang tepat untuk memecat 57 pegawainya. KPK sebagai lembaga negara sudah merujuk pada UU ASN (UU nomor 5 tahun 2014).

KPK memang merujuk ke UU yang sah, dan perubahan status pegawainya sendiri juga sudah diatur oleh UU. Jangan ada kesalahpahaman dan pemikiran bahwa perubahan ini untuk melindungi pihak tertentu. Penyebabnya karena KPK adalah lembaga anti korupsi yang lurus dan tidak akan berbuat macam-macam.

Petrus melanjutkan, jika ada yang memprotes maka silakan datang ke PTUN untuk memperkarakannya. Dalam artian, mereka bukan mengadu ke MA atau MK karena kedua lembaga itu sudah memberi keputusan yang kompak dan menolak protesnya. Apalagi mengadu ke Presiden Jokowi, tidak usah dilakukan sama sekali.

Presiden sendiri tidak bisa menginterverensi keputusan petinggi KPK untuk memecat 57 orang pegawainya. Penyebabnya karena lembaga antirasuah ini merujuk pada UU ASN. Sehingga wajib ditaati dan tidak bisa diubah keputusannya.

Masyarakat juga menilai bahwa keputusan KPK sudah tepat. Seleksi TWK adalah saringan yang membuktikan apakah para pegawainya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atau tidak. Namun ketika tidak lolos, apa boleh buat. Berarti mereka kurang mencintai negaranya dan memiliki indikasi negatif.

Jangan sampai para pegawai lain teracuni oleh sebagian pegawai yang kurang memiliki rasa nasionalisme. Sebagai ASN baru, mereka tentu harus setia mengabdi pada negara. Oleh karena itu, pihak yang berpotensi tidak taat pada aturan negara dan tidak mencintai Indonesia, akan dibebastugaskan dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat dilakukan karena mereka telah bekerja selama bertahun-tahun. Jika dipecat dengan hormat maka track record karir mereka tidak buruk, sehingga bisa berpotensi untuk direkrut di perusahaan swasta terkemuka. Terlebih sebenarnya ada wacana untuk memindahkan mereka ke perusahaan BUMN, dan tentu harus melalui sistem seleksi terlebih dahulu.

KPK tidak asal pecat ke 57 pegawainya, karena mereka masih diberi kesempatan untuk menuntaskan kerjanya sampai akhir september 2021, meski teman-temannya yang lain sudah resmi diangkat jadi ASN. Periode tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hunting pekerjaan di tempat lain atau mempersiapkan bisnis sendiri. Sehingga tidak otomatis jadi pengangguran.

Pemberhentian 57 pegawai KPK dengan hormat, yang tidak lolos TWK, diapresiasi oleh warga sipil. Penyebabnya karena mereka memang tidak lulus tes sehingga harus mengambil akibat terburuknya. Tidak bekerja di KPK bukanlah sebuah kiamat, karena sebenarnya mereka bisa pindah untuk berkarya di perusahaan lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

JAKARTA – Sejumlah sekolah yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 telah memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, termasuk di DKI Jakarta. Tentunya sekolah-sekolah tersebut wajib menerapkan prosedur protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah.

“Meskipun telah menjalani peraturan protokol kesehatan, kami sadar atas kemungkinan terjadinya penyebaran covid-19 di lingkungan Sekolah. Kita harus beradaptasi untuk hidup bersama dengan kondisi new normal saat ini. Kita membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh anggota komunitas sekolah,” ujar Superintendent Global Sevilla School, Michael Thia.

Dikatakan, pihaknya benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas. Mulai dari mengatur kapasitas siswa yang hanya 50% dari total kapasitas, kemudian penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap kelas. Kemudian pengaturan jarak minimal 1,5 meter, melakukan pengecekkan suhu tubuh, hingga memastikan memakai masker dengan benar.

Sebenarnya, lanjut dia, pihaknya sejak awal telah menerapkan kesiapan Blended Learning. Di mana siap menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring ataupun secara tatap muka. “Disini kami berkomitmen dan memastikan kedua metode tersebut mendapatkan Kualitas yang sama tanpa membedakan satu metode dengan metode lainnya,” ujarnya.

Menurut Michael, antusiasme peserta didik dan orang tua siswa terhadap PTM terbatas ini sangat tinggi, dikarenakan mempermudah anak berinteraksi dengan guru. Interaksi sosial di sekolah juga dipandang sangat penting bagi kesehatan mental dan kesejahteraan mental para siswa di sekolah kami.

Sementara untuk tenaga pengajar, pihaknya juga memastikan mereka sudah lulus dalam menjalani pelatihan Pembelajaran Tatap Muka. Dan semua sudah dalam keadaan tervaksinasi dengan standard yang ditetapkan pemerintah. Bahkan pihaknya juga telah melakukan vaksinasi untuk para pelajar di sekolahnya. “Anak-anak sudah di vaksin semuanya. Kita sudah dua kali menjadi tempat sentra vaksin untuk anak-anak murid kami yang di atas usia 12 tahun, yang terpenting adanya izin dari orang tua,” ujar Michael.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan proses pengawasan dan verifikasi persiapan matang dalam PTM terbatas tahap 1 dari pemerintah. “Kami memberikan kebebasan bagi orang tua untuk menentukan atau mengijinkan apakah anaknya diperbolehkan untuk mejalani PTM atau tetap mau melakukan pembelajaran secara daring. Disini kami siap untuk memberikan pelayanan dengan kualitas sama apapun yang menjadi keputusan dari orang tua,” jelasnya. (*)