Oleh : Siti Zulaiha )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua sudah sangat dinantikan masyarakat. Selain mampu mempercepat pembangunan di Papua, PON XX menjadi momentum untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Sandiaga Salahudin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menilai perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dapat memberdayakan ekonomi dan wisata. Pada akhirnya, pesta olahraga akbar tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Hal tersebut disampaikan ketika Sandiaga Uno berkesempatan untuk meninjau kesiapan multievent akbar tersebut di Stadion Lukas Enembe, Papua.

Sandiaga berujar, ini merupakan momentum bagi Papua dan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan wisata olahraga. Pemerataan pembangunan Papua, serta titik balik kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua. Dalam PON XX, ia melanjutnya, sebanyak 25 ribu noken produk kreatif griya Papua sudah disiapkan untuk menjadi merchandise bagi atlet dan ofisial. Serta, ratusan pekerja ekonomi kreatif di bidang event. Hal ini dapat menggebrak produk kreatif asal Bumi Cenderawasih.

Ia menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin, agar PON Papua dapat dihadiri penonton terbatas 25%. Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan sudah mendapatkan vaksin Covid-19 lengkap.

KemenParekraf juga melakukan supervisi agar pembukaan dan penutupan PON sesuai dengan CHSE. Dengan begitu, pelaksanaan PON Papua dapat berjalan dengan aman, karantina atlet, sistem bubble, integrasi sistem PeduliLindungi, serta sinyal telekomunikasi yang baik.

Sandiaga mengatakan, ada empat cluster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Pihaknya mengharapkan agar acara opening dan closing PON XX Papua dapat berlangsung dengan lancar.

Diperkirakan akan ada lebih dari tiga ribu orang bakal terlihat dalam persiapan PON XX di stadion dan juga tersebar di berbagai lokasil. Seribu penari asli Papua, dengan artis lokal daerah dan koreografer Papua juga akan dilibatkan untuk memeriahkan ceremonial tersebut.

Sementara itu, penyelenggaraan cabang olahraga ekshibisi e-sports resmi dibuka di lapangan dalam ruangan hoki, arena hoki dan kriket di Doyo Baru Kabupaten Jayapura, Papua. Ajang tersebut tentu saja membawa pesan akan besarnya potensi industri ekosistem digital sebagai penguatan perekonomian nasional.

Sandiaga Uno dalam sambutannya sebagai pembina Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) mengatakan, dengan besarnya potensi nilai ekonomi yang ditawarkan, e-sports diharapkan akan terus berkembang. Hal ini bertujuan agar e-sports dapat semakin kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Perlu diketahui bahwa sumbangan industri e-sports pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam setahun saja, pendapatan industri e-sports mampu tumbuh sebesar 33 persen menjadi 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu potensi nilai ekonomi adalah memberikan panggung istimewa kepada potensi dan talenta lokal, hal yang dilakukan PB ESI dengan mempertandingkan gim buatan anak bangsa Lokapala.

Pertandingan persahabatan gim lokal Lokapala akan sangat positif dalam memacu gairah industri gim lokal baik di pentas nasional maupun internasional.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian PB ESI Komjen Pol Bambang Sunarwibowo. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di industri e-sports, baik dari prestasi maupun pengembangan ekosistem dan industrinya. Melalui ekshibisi e-sports PON XX Papua 2021 yang digelar hingga 26 September nanti, PBESI ingin menyampaikan pesan kepada dunia tentang potensi besar industri e-sports di Indonesia.

Dia berujar, kesiapan Indonesia menjadi penyelenggara e-sports-tourism berskala internasional dan optimisme akan terwujudnya visi Indonesia Emas sebagai kekuatan ekonomi digital dunia pada 2045.

Ia juga mengungkapkan, masuknya e-sports sebagai cabang olahraga akan memberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan atlet secara berjenjang. Lebih dari itu, dipertandingkannya e-sports dalam PON Papua kali ini juga menjadi bukti bahwa e-sports tidak lagi ekslusif dimiliki oleh mereka yang bertempat tinggal di kota besar, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

PON XX Papua merupakan perhelatan PON yang pertama kali menyelenggarakan pertandingan e-sports, hal ini tentu saja menjadi sejarah baru bagi Indonesia dalam kancah olahraga digital.

Multieven PON tentu tidak hanya bertujuan untuk mempersatukan wilayah melalui olahraga, tetapi dari sisi ekonomi, even tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di banyak sektor seperti wisata, kerajinan tangan, kuliner dan masih banyak yang lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Rahman )*

BEM SI berencana berunjuk rasa di Jakarta tanggal 27 september 2021. Semua pihak pun diharapkan dapat mewaspadai aksi tersebut karena rentan memicu kluster baru Covid-19 dan mengganggu tren positif pengendalian virus Corona di Indonesia.

Polemik tentang hasil tes wawasan kebangsaan yang berujung pada dirumahkannya 56 pegawai KPK, yang tidak lolos ujian, masih saja terjadi. Padahal peristiwa ini sudah berbulan-bulan lalu dan pegawai KPK lain sudah diangkat menjadi ASN secara resmi. Ada beberapa pihak yang masih saja mempermasalahkannya, termasuk para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI.

Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar menyatakan bahwa mereka akan berdemo untuk memprotes kebijakan KPK ini, tanggal 27 september 2021, di Jakarta. Tuntutan utamanya adalah menyuruh presiden bertanggungjawab dengan mengangkat para pegawai itu menjadi abdi negara. BEM SI juga menuntut agar Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya.

Jika tidak ada respon selama 3×24 jam dari Presiden Jokowi (terhitung sejak tanggal 23 september), maka mereka akan bereaksi. Dalam artian, nanti tanggal 27 september bisa jadi ada 3 aksi besar-besaran, salah satunya akan diadakan di depan gedung KPK. Ancaman dari BEM SI wajib diwaspadai karena berpotensi menimbulkan kemacetan yang merugikan banyak orang.

Demo ini jelas ditolak oleh masyarakat karena masih masa pandemi, dan unjuk rasa sekecil apapun, tidak akan mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Walau misalnya BEM SI menjamin bahwa acaranya sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi mustahil terjadi. Penyebabnya karena pasti ada saja yang melepas masker saat kegerahan. Padahal ini bisa menyebabkan tersebarnya droplet yang mengandung virus covid-19.

Apalagi saat para mahasiswa beristirahat lalu makan bersama, akan ada potensi penyebaran corona, karena masker pasti dilepas. Demo juga akan sangat sulit untuk menjaga jarak karena rata-rata peserta merapatkan barisan sebagai bentuk solidaritas. Jika sudah begini, apa mereka tidak takut tertular corona dan membentuk klaster baru? Korbannya tidak hanya pendemo tetapi juga keluarganya di rumah.

Selain berpotensi membentuk klaster corona baru, unjuk rasa dilarang keras karena para mahasiswa memprotes sesuatu yang sudah fix alias tidak bisa diganggu-gugat. Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara juga wajib mematuhi UU, dan menghormati keputusan MA dan MK. Jadi mereka tidak bisa mengadu lalu mengancam akan melakukan aksi besar di kemudian hari.

Keputusan MK dan MK yang menyatakan bahwa 56 pegawai KPK tetap dirumahkan, sudah mengikat dan sah secara hukum. Jadi tidak bisa dianulir begitu saja, apalagi hanya karena demo mahasiswa lalu para hakim merevisi keputusannya. Bukan begini sistem hukum di Indonesia, dan sebagai mahasiswa seharusnya mereka paham dan mengerti sedikit-sedikit tentang peraturan perundang-undangan.

Para mahasiswa tidak usah melanjutkan demo karena pasti akan dihalau jauh-jauh. Hal ini bukanlah suatu pengambilan hak asasi, melainkan cara aparat untuk membubarkan kerumunan. Justru pembubaran adalah usaha untuk menyelamatkan mereka dari bahaya corona, jadi jangan marah ketika berhadapan dengan para petugas. Mereka hanya bekerja untuk menyelamatkan dan membela rakyat.

Demo BEM SI sebaiknya dibatalkan saja karena akan percuma, karena keputusan MA dan MK sebagai lembaga hukum yang kuat, sudah valid. Keputusan ini tidak bisa diganti begitu saja, karena sudah mengikat secara hukum. Para mahasiswa juga seharusnya menyadari bahwa saat ini masih masa pandemi, sehingga tidak boleh melakukan unjuk rasa.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Reza Pahlevi )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan asesmen yang wajib diikuti oleh pegawai KPK. Pelaksanaan tes tersebut telah melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan secara terbuka.

Soal kontroversi soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara. BKN mengklaim soal-soal TWK ASN KPK berbeda dengan soal untuk calon ASN kementerian lembaga lainnya.

Pelaksana tugas (plt) Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Paryono menjelaskan, perbedaan itu karena pegawai KPK yang hendak beralih menjadi ASN itu sudah menduduki jabatan senior seperti Penyidik Utama, Kepala Bagian, Deputi/Kepala Biro.

Untuk menjaga independensi pelaksanaan asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menggunakan metode Assesment Center yang dikenal sebagai multi metode dan multi asesor.

Multi metode, yakni tes yang menggunakan lebih dari satu alat ukur. Dalam assesment tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yakni tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling dan wawancara.

Sedangkan multi-asesor itu melibatkan banyak pihak terkait di luar BKN. Mereka yang dilibatkan tentu sudah memiliki pengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Intelijen TNI AD.

Paryono mengatakan, dalam setiap tahapan proses asesmen tersebut juga dilakukan observasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN, akan tetapi juga berasal dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assesor Meeting.

Metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang dapat menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan TWK juga dilakukan perekaman secara audio dan video, untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara terbuka, objektif dan akuntabel.

Pada kesempatan berbeda, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk menyebutkan bahwa penilaian TWK bersama BKN dan Kemenpan-RB valid dan reliable karena sudah menguji belasan ribu sampel dan dipakai di banyak institusi pemerintah dan BUMN.

Hamdi juga menuturkan, metodologi yang dipakai juga sangatlah saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas atau IMB-68 dari Dinas Psikologi TNI AD. Menurut Kepala Lab Psikologi Politik UI ini, alat tersebut sudah dikembangkan dengan Dinas Psikologi TNI AD pada 2019.

BKN menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.
Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam indikator tersebut, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

Indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.
Pada kesempatan berbeda, Komunikolog Emrus Sihombing menyebutkan bahwa aturan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang. Jika ada yang tidak setuju artinya menentang undang-undang. Apalagi para pegawai yang seharusnya menjalankan perintah undang-undang. Emrus pun tidak setuju jika pandangan tes wawasan kebangsaan pegawai untuk melemahkan KPK. Sebab pegawai KPK adalah pelaksana undang-undang.

Jika ada yang menganggap bahwa TWK merupakan mekanisme pelemahan KPK,tentu saja hal tersebut merupakan penghinaan secara langsung kepada 1.274 karyawan KPK yang lulus menjadi ASN.

Tentu saja kita berharap agar polemik dan perdebatan terkait TWK dan KPK tidak terus berlarut jika masyarakat memahami urgensinya. Jika polemik ini dilanjutnya tentu saja akan menghasilkan sesuati yang kontraproduktif di tengah penanganan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua dipercepat dan diperbanyak. Aneka infrastruktur mulai dari jembatan, jalan raya, hingga bandara, dibuat demi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum ini akan mempermudah mobilitas warga di Bumi Cendrawasih.

Dahulu Papua identik dengan wilayah yang kurang disentuh oleh modernitas dan mendapat streotype negatif. Namun sekarang keadaan di sana sebaliknya. Bumi Cendrawasih menjadi salah satu tujuan wisata favorit turis lokal maupun asing dan berubah menjadi wilayah yang modern dan maju pesat.

Kemajuan di Papua adalah buah dari keseriusan pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur. Pertama, ada Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 4.000 KM. Jalan ini akan membuat waktu tempuh saat perjalanan jadi dipersingkat. Jika dulu ingin ke kampung lain bisa sehari semalam karena hanya ada jalan setapak, sekarang hanya butuh beberapa jam saja.

Jalan Trans Papua yang panjang dan mulus akan bemanfaat bagi masyarakat Papua yang profesinya sebagai pedagang. Mereka bisa mengirim barang yang akan dijual lebih cepat, sehingga dipercaya oleh customer. Sehingga bisnisnya makin lancar dan mendapatkan keuntungan lebih maksimal.

Dengan adanya Jalan Trans Papua, maka biaya pengiriman barang juga makin irit. Karena sebelumnya harus via udara, saat ini bisa melalui Jalan Tans Papua. Sehingga tak perlu membeli avtur yang mahal, tetapi cukup bensin biasa. Saat biaya kirim ditekan, maka otomatis harga barang juga menurun, sehingga rakyatlah yang diuntungkan.

Selain itu, akses jalan yang bagus dan mulus akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan. Saat sakit, mereka bisa melarikan sepeda motor via Jalan Tans Papua ke klinik atau puskesmas. Atau ketika keadaan genting, mobil ambulans dan kendaraan lain yang membawa dokter atau bidan bisa melewati jalan itu dan menyelamatkan pasien lebih cepat.

Elisa Nian, Kepala Kampung Bring Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa infrastruktur jalan sangat bermanfaat untuk membangun kampung. Ini adalah bukti perhatian dari pemerintah Indonesia. Dalam artian, warga sipil juga merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini.

Infrastruktur lain yang membuat wajah Papua tampak berbeda adalah Bandara Internasional Sentani. Bandara ini tampak sangat modern dengan desain eksterior yang elegan. Dengan bandara yang sudah berstandar internasional, maka akan menarik turis asing untuk berwisata ke Papua pasca pandemi.

Dengan begitu, maka pemerintah daerah Papua akan mendapat keuntungan dari banyaknya wisatawan asing yang tertarik dengan eksotisme Raja Ampat dan Gunung Jayawijaya. Selain itu, masyarakat juga diuntungkan karena mereka bisa berjualan suvenir khas Papua dan makanan serta minuman bagi wisatawan tersebut.

Selain bandara nternasional Sentani dan jalan raya Trans Papua, infrastruktur lain yang dibangun di Papua adalah Jembatan Youtefa. Setelah ada jembatan ini, maka antara Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini) dan Jayapura bisa terhubung langsung dan jarak tempuhnya hanya 60 menit. Sehingga akan menguntungkan dari segi transportasi.

Dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun maka masyarakat memperoleh banyak sekali manfaat, mulai dari kemudahan akses transportasi, kecepatan mobilitas, hingga prediksi harga barang yang diturunkan. Warga sipil akan bahagia karena mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah dan hidupnya jadi lebih baik, karena wilayah Papua makin modern.

Pembangunan infrastruktur di Papua bukanlah sebuah ajang pamer dari pemerintah pusat maupun pemda, tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat bisa lebih cepat pergi ke fasilitas kesehatan. Mereka juga bisa memulai berdagang makanan, minuman, dan suvenir untuk wisatawan asing, yang tertarik datang ke Papua karena infrastrukrutnya sangat mulus.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Pada Sabtu (25/9/2021) dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menahan Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar, Azis Syamsuddin.

Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

“Tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri

Menyikapinhal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR. David Chaniago, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi tindakan penahan tersebut serta mendukung KPK untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana korupsi di negeri ini.

“Penindakan tersebut patut diberikan apresiasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa KPK masih terus melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakkan terhadap tindak pidana korupsi”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pada saat ini KPK juga tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada para pejabat publik agar tetap melaksanakan amanahnya dengan baik dan menghindari godaan korupsi. Ia juga melihat literasi yang diberikan kepada masyarakat agar selalu memantau dan mendukung kerja KPK dalam pemberantasan tipikor sudah tepat, sebab hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta didalam memberantas dan mencegah tipikor.

“literasi yang diberikan KPK kepada masyarakat agar selalu memantau dan mendukung tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tipikor sudah tepat”, tambahnya.

Oleh : Sri Muryono, pengamat pendidikan dan sosial

Diakui atau tidak, belakangan masih muncul keraguan dan kekhawatiran sebagian orang tua murid terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi yang belum berakhir.

Keraguan dan kekhawatiran itu muncul karena PTM berlangsung saat wabah virus corona masih menjadi momok sehingga sebagian orang tua murid masih memilih metode pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Kebetulan PTM masih bersifat uji coba. Itu pun masih terbatas sehingga antara PTM dan PJJ masih merupakan pilihan (opsi).

Selain itu, sebagian orang murid menyambut antusias PTM karena yakin telah disertai prosedur penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Terkait hal itu, PTM pun bisa berlangsung secara baik, kendati ada sejumlah temuan dan kasus positif terinfeksi virus corona (COVID-19).

Namun, ada juga temuan terkait dengan pelanggaran prokes.

Seluruh kasus dan temuan itu telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, antara lain dengan penutupan dan penghentian sementara PTM selama tiga hari guna penyemprotan disinfektan di ruang-ruang belajar.

Secara nasional temuan kasus positif COVID-19 maupun pelanggaran prokes terbilang kecil. Artinya, ada kasus, tetapi bukan klaster.

Hal itu bisa dicermati dari penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Jumeri.

Sebanyak 97,2 % sekolah tidak memiliki kasus COVID-19 di satuan pendidikan yang menyelenggarakan uji coba PTM.

Angka 2,8 % satuan pendidikan itu bukanlah data klaster COVID-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19.

“Jadi, 97,2 % sekolah tidak memiliki warga sekolah yang terinfeksi COVID-19,” ujar Jumeri di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Bukan akumulasi

Artinya, belum tentu juga penularan COVID-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbud-Ristek.

Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM terbatas dan ada juga yang belum.

Karena itu, angka 2,8 % satuan pendidikan yang diberitakan terjadi kasus COVID-19 itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak Juli 2020.

Selanjutnya, isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif COVID-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi.

Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif COVID-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut.

Ke depan, Kemendikbud-Ristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data karena keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan.

Kemendikbud-Ristek juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dinamika sekolah yang melaksanakan PTM terbatas.

Peserta didik juga bisa tetap belajar dari rumah jika orang tua belum yakin dan belum memberikan izin untuk mengikuti PTM terbatas.

Hingga saat ini, tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang belajar dari rumah.

Berlanjut

Meski ada temuan kasus dan pelanggaran prokes, Kemendikbud-Ristek bertekad melanjutkan pelaksanaan PTM terbatas.

Jika muncul kasus COVID-19 di sekolah, menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek, Suharti, tidak lantas menutup kembali seluruh sekolah.

Pemerintah daerah sudah memiliki prosedur dalam menangani kluster COVID-19.

Pemda sudah memiliki kebijakan khusus dalam menangani kluster COVID-19 di daerahnya.

Misalnya saja di DKI Jakarta, jika ditemukan kasus COVID-19 di sekolah itu, maka sekolah itu ditutup beberapa hari sekaligus melakukan penelusuran kasus di sekolah itu.

Karena itu, meski klaster sekolah bermunculan tidak lantas menutup kembali sekolah di Tanah Air.

Apalagi kebijakan membuka kembali sekolah bukan dilakukan dengan serta-merta, melainkan melalui banyak pertimbangan.

Sekolah juga harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat yakni mulai dari dukungan sarana-prasarana, vaksinasi COVID-19 bagi para pendidik, siswa dan juga warga sekolah lainnya.

Selain itu, ada daftar periksa yang harus diisi sekolah. Kalau daftar belum terpenuhi maka sekolah tidak bisa melaksanakan PTM terbatas.

Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat PTM terbatas, akan dengan sendirinya tidak bisa memulai pembelajaran tatap muka dan sebaliknya, jika sekolah memang memenuhi daftar periksa, maka sekolah juga diizinkan menggelar PTM terbatas.

Daftar periksa tersebut disusun oleh banyak pihak, yakni Kemendikbud-Ritsek, Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan.

Parameter yang harus dipenuhi sudah memenuhi standar keamanan untuk menghindari penularan COVID-19 di sekolah.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat target vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan.

Kemenkes juga sudah menerbitkan surat edaran agar pemda memprioritaskan vaksinasi pada guru dan pendidik.

Sebanyak 490.217 sekolah telah melakukan PTM terbatas. Sekolah-sekolah itu ada di wilayah PPKM level satu hingga tiga, tetapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi.

Saat ini Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen.

Secara nasional, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen dari jumlah sekolah yang sudah diizinkan melakukan PTM terbatas.

Permanen
Kini sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik dan orang tua, sudah punya tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka.

Pemerintah dan ekosistem pendidikan tampaknya sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah.

Hal itu untuk merelaksasi dan menolong anak-anak sekolah dari kejenuhan PJJ.

Soal beda waktu membuka sekolah ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah. Semua sepakat bahwa pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun.

Hal itu seiring dengan keinginan Mendikbud-Ristek Nadiem Makari bahwa gerak cepat PTM terbatas untuk mengantisipasi dampak negatif permanen yang bisa menyerang anak-anak.

Dampaknya kalau tidak bergerak cepat PTM maka pertama, pelajar akan kehilangan kesempatan belajar (loss of learning) yang bisa permanen. Kedua, adalah kesehatan mental dan psikis yang juga bisa permanen di anak-anak.

PJJ yang terlalu lama juga bisa berdampak pada kurangnya interaksi anak-anak terhadap lingkungan sekitar.

Anak-anak akan merasa kesepian dan mengalami berbagai konflik di dalam rumah. Anak-anak bisa menjadi asosial.

Berbagai permasalahan itu dampaknya bisa permanen. Apalagi bagi anak yang sedang berkembang.

Risiko tersebut harus ditanggapi oleh seluruh pihak, sama pentingnya dengan risiko kesehatan.

Tidak banyak orang melihat risiko generasi berikutnya seperti apa?

“Itu yang harus kami perjuangkan, hak-hak anak kita untuk melanjutkan sekolahnya yang sudah jelas tidak optimal melalui PJJ,” katanya.

Karena itu, dia sangat mendukung pemerintah daerah terutama yang sudah berstatus PPKM level satu hingga tiga yang mendorong adanya PTM terbatas. Namun dengan protokol kesehatan yang dikelola dengan baik.

Minim

Mengenai risiko klaster dari satuan pendidikan, sejauh ini laporan yang masuk ke kementerian sangat minim. Apalagi sekarang angka COVID-19 per kabupaten banyak mengalami penurunan.

Banyak yang sebelumnya PPKM level empat sudah turun ke level tiga. Ini menjadi standar untuk bisa melakukan mobilitas lagi.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor esensial. Karena itu, jika ruang publik lain seperti mal atau restoran sudah buka maka tidak ada alasan sekolah tidak segera dibuka.

Harapannya semua was-was dengan prokes karena itulah yang memenangkan hak untuk terus PTM.

Kalau ingin melanjutkan PTM terbatas dan ingin normal lagi ke depannya, maka kuatkan dan jaga prokes selama PTM.

Orang tua harus menjalankan fungsi pemantauan di setiap sekolah.

Karena itu, selama uji coba PTM terbatas, peran orang tua dan komite sekolah sangatlah penting. (**)

Oleh : Siti Istiqamah )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi dianggap sukses menurunkan Kasus Corona. Kendati terdapat penurunan kasus aktif Covid-19 akibat PPKM dan Vaksinasi, masyarakat pun diimbau untuk selalu menaati Prokes karena pandemi virus Corona masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan akhirnya memutuskan agar PPKM kembali diperpanjang. Publik sudah menduga bahwa program ini masih diteruskan hingga tanggal 20 September 2021. Seperti pada periode yang sebelumnya (sejak bulan Juli), PPKM memang terus diperpanjang.

Mengapa PPKM terus-menerus diperpanjang dan belum tahu kapan selesainya? Penyebabnya karena pemerintah ingin agar ada pengendalian pandemi yang dilakukan dengan ketat dan menekan jumlah pasien Corona. Evaluasi dilakukan per minggu dan jika hasilnya belum dianggap memuaskan, maka PPKM diputuskan untuk diperpanjang.

Memang PPKM adalah program istimewa yang berjalan sejak bulan Juli 2021, dan hingga 2 bulan kemudian masih diberlakukan. Namun kita tidak boleh mengeluh akan perpanjangannya, karena ada banyak hasil yang positif dari program ini. Pertama, jumlah daerah yang terkena PPKM level 4 turun drastis menjadi 3 saja, yakni di Brebes, Cirebon, dan Purwakarta.

Pada minggu sebelumnya ada 11 daerah di Jawa-Bali yang masuk dalam PPKM level 4. Bahkan pada awal PPKM bulan juli 2021, hampir semua daerah di Jawa-Bali masuk dalam kategori merah alias jumlah pasien Covid membludak. Perkembangan ini tentu sangat positif karena menunjukkan keampuhan PPKM yang bisa mengendalikan Corona di Indonesia.

Kedua, jumlah pasien Corona di Indonesia juga turun drastis. Menurut data dari tim satgas penanganan Covid, pada tanggal 14 Juli 2021 jumlah pasien Covid di seluruh negeri ini mencapai lebih dari 54.000 orang. Namun pada tanggal 14 September 2021, jumlahnya menurun drastis menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien alias tinggal kurang dari 10% dari jumlah awal.

Menurunnya jumlah pasien Corona tentu melegakan karena ada harapan untuk keluar dari fase pandemi secepatnya. Penyebabnya karena jika banyak yang sehat maka kita bisa memperbaiki perekonomian negara agar tidak oleng dan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Semoga jumlah pasien Covid bisa ditekan hingga 0%.

Selain PPKM, pemerintah juga mengencarkan vaksinasi untuk mengendalikan Corona di Indonesia. Program ini sudah digratiskan dan vaksin memiliki status halal MUI serta lolos uji BPOM, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Dengan diinjeksi vaksin maka kita memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga aman dari virus Covid-19.

Target vaksinasi nasional adalah selesai dalam 12 bulan dan ada 3 juta injeksi per hari (di seluruh Indonesia). Untuk mempercepat selesainya vaksinasi maka dilakukan suntikan secara massal sehingga makin banyak masyarakat yang sudah diinjeksi. Program ini biasanya bekerja sama dengan aparat sehingga berlangsung dengan lebih disiplin karena peraturannya lebih ketat.

Makin banyak yang sudah divaksin maka makin cepat pula kita mendapatkan kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi memang dipercepat oleh pemerintah. Targetnya pada tahun 2022 mendatang 100% WNI sudah mendapatkan injeksi vaksin sehingga Indonesia bisa bebas Corona. Masyarakat juga mau divaksin karena kartu vaksin saat ini menjadi syarat di mana-mana, sebelum naik transportasi massal, sebelum masuk ke Mall, dll.

PPKM memang terus diperpanjang untuk mengendalikan pandemi Corona dan menekan angka pasien, kalau bisa hingga 0%. Penyebabnya karena saat mobilitas masyarakat dibatasi saat program ini diberlakukan maka virus tidak akan menyebar ke mana-mana. Program vaksinasi nasional juga digenjot agar cepat selesai dan membentuk herd community.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Abner Wanggai*

Event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tinggal menghitung hari, Badan Nasional Penanggulangan Terosisme (BNPT) meminta kepada seluruh pihak untuk waspada akan adanya aksi terorisme pada PON ke 20 tersebut.

Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT menjelaskan, pihaknya telah memberi masukan kepada pihak penyelenggara serta pimpinan lembaga di daerah pelaksanaan PON XX Papua terkait potensi ancaman terorisme.

Boy menilai, aksi teror bisa dilakukan kelompok ISIS maupun kelompok kriminal bersenjata (KKB). Apalagi Papua sendiri merupakan daerah yang pertama berkaitan dengan ISIS, pernah dilakukan penangkapan 11 warga masyarakat di Merauke pada bulan Mei yang lalu.

Lebih lanjut Boy mengingatkan, ancaman serangan teror di tengah acara PON XX Papua menjadi sebuah keniscayaan.

Selain adanya kelompok ISIS di Papua, kelompok kriminal bersenjata juga patut menjadi perhatian. Dalam catatannya, KKB belakangan mulai turun gunung dan melakukan serangan teror di pemukiman atau tempat umum. Seperti penembakan warga negara asing yang terjadi di kawasan PT Freeport Indonesia.

Termasuk juga aksi teror di daerah Kuala Kencana yang menjadi salah satu pusat administrasi dan pemukiman pekerja PT Freeport Indonesia.

Ini tentu menjadi sebuah catatan yang perlu diperhatikan, dan pihaknya (red:BNPT) juga akan memberikan masukan kepada petugas yang bertanggung jawab di bidang keamanan. Masalah ini-pun kemudian akan dibahas bersama Menko Polhukam.

Pada kesempatan berbeda, Markas Beesar Polri telah menyiapkan langkah antisipasi pengaman PON Papua untuk mencegah gangguan dari kelompok bersenjata.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, kelompok bersenjata telah masuk ke dalam daftar kemungkinan gangguan terorisme yang akan terjadi.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan dengan matang, baik pengamanan orang, barang, lokasi, maupun kegiatan. Tentunya pihaknya berharap agar pergelaran PON di Papua dapat berjalan dengan aman dan damai.

Untuk memberikan dukungan di sektor pengamanan, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mengirimkan 101 anggota Brimob untuk membantu pengamanan perhelatan multicabang PON XX Papua.

Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, mengatakan bahwa Brimob Polda Gorontalo berada di bawah kendalo operasi (BKO) pengamanan PON XX mulai 2 hingga 15 Oktober.

Personel tersebut nantinya akan ikut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengamanan dengan Brimob Nusantara. Kapolda menuturkan, bahwa mereka telah melalui pelatihan cara pengamanan sesuai dengan objek yang ditentukan.

Irjen Pol. Akhmat Wiyagus berpesan kepada para personel agar tetap menjunjung tinggi kearifan lokal di Papua saat pengamanan nanti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan arahan kepada aparat keamanan untuk mempertegas pengamanan PON XX dan Peparnas XVI.

Ia menegaskan ulang, hal-hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum PON dibuka dan pada saat pertandingan berlangsung.

Mahfud MD meminta kepada aparat agar hari-hari yang tersisa sebelum PON dibuka untuk terus mematangkan rencana pengamanan, termasuk deteksi, kontijensi dan terus melakukan simulasi-simulasi pengamanan.

Termasuk bila ada peralatan pendukung yang dibutuhkan supaya segera dilaporkan, agar pengamanan PON di Papua di empat klaster yakni di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika dipastikan baik.

Hal lain, menurut Mahdfud yang perlu dimatangkan adalah pengamanan para atlet dan kontingan, baik di venue atau lokasi-lokasi pertandingan, di penginapan termasuk saat para kontingan berinteraksi dengan warga masyarkat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir dalam kesempatan tersebut, juga meminta persiapan teknis supaya disempurnakan. Dalam mempersiapkan waktu yang tersisa, Mendagri meminta agar mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, karena tidak hanya persoalan keselamatan, tapi juga aspek hukum yang bisa muncul di kemudian hari bila melenceng dari rencana semula.

Keamanan di Papua merupakan salah satu isu krusial yang harus mendapatkan perhatian aparat, ancaman kelompok kriminal tidak bisa diabaikan. Apalagi mereka tidak senang jika Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah yang tengah membangun Papua. TNI-Polri perlu bersinergi untuk menjamin keamanan atlet, ofisial serta panitia besar yang terlibat selama kegiatan PON berlangsung.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK untuk menjadi ASN, rupanya menjadi wacana yang ramai diberitakan, apalagi ada beberpapa pihak yang mempolitisasi polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut.
Boni Hargens selaku Analis Politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia menilai, isu TWK telah dipolitisasi secara berlebihan sehingga masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Boni, masyarakat juga perlu memahami konteks besar dari TWK agar tidak terjebak dalam politisasi yang berlebihan.

Menurut Boni, KPK perlu mendapatkan dukungan penuh dalam kerja-kerjanya untuk memberantas korupsi karena memang kesejahteraan rakyat tidak bisa diwujudkan jika praktik korupsi masih merajalela. Namun, dirinya mengingatkan agar KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.

Dirinya juga menyayangkan karena isu TWK ini justru menjadi bola liar dan kental akan unsur politis. Apalagi Komnas HAM juga ikut terlibat dalam isu TWK ini. Menurut Boni, Komnas HAM sudah memasuki ranah abu-abu.

Boni juga mengaku heran dengan motivasi Komnas HAM dalam isu yang sumir ini. Dirinya juga mempertanyakan juga Komnas HAM yang tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di tanah air, tetapi dalam isu KPK ini reaksinya begitu cepat. Ia juga menerangkan, bahwa politisasi terhadap isu TWK sangat rentan memunculkan kegaduhan yang berdampak pada kepentingan umum.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah on the right track. Dari aspek regulasi, dirinya menyatakan, proses TWK telah sesuai dengan amanat undang-undang.

Kita tentu perlu menengok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, serta peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dirinya menerangkan, secara prinsip dan substansi proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi ASN, sudah On the right track.
Dr. Johanes Tuban Helan, SH MHum selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uamg tidak lolos TWK tidak perlu dipersoalkan.

Di Hadapan hukum, semua warga negara sama, jadi terima saja jika sudah ditetapkan dan tidak perlu dipersoalkan, tutur Johanes. Johanes menilai, posisi pegawai KPK hari ini sama seperti honorer yang ada di instansi pemerintahan yang memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes.

Ia juga mengemukakan tanda tanya besar, hampir setiap tahun ada penerimaan ASN, banyak honorer yang ikut mengadu nasib mengikuti tes dan tidak semuanya lolos, tetapi hal tersebut tidak pernah dipersoalkan. Lantas mengapa pegawai KPK yang tidak lolos justru dipersoalkan. Apalagi tidak semua pegawai KPK yang ikut dalam tes dinyatakan tidak lolos.

Ia menuturkan, bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk pegawai KPK, memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk diterima atau tidak sebagai ASN. Karena itu, tidak perlu membuang energi untuk mempersoalkan nasib 51 orang yang tidak lolos TWK, apalagi di Indonesia masih ada jutaan penduduk di negeri ini yang sedang bergulat dengan masalah Covid-19.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Sementara itu, TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap pegawai yang sudah menduduki jabatan senior seperti deputi, direktur/kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain. Dengan begitu, diperlukan jenis tes yang berbeda untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan TWK tentunya sudah sesuai dengan konstitusi, sehingga keputusan terkait Pelaksanaan TWK juga harus dihargai.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sukabumi

Oleh: Kurnia Sandi*

Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes) mengatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta enam perusahaan farmasi terkait keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pembuatan vaksin dunia.

Budi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Indonesia akan memulai inisiatif tersebut dengan memprioritaskan pembelian Vaksin Covid-19 dari perusahaan yang mau membagikan teknologi yang digunakannya dalam pembuatan vaksin dan mendirikan fasilitas di tanah air.

Ia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan WHO untuk menjadi salah satu pusat manufaktur global untuk Mrna. Budi juga menambahkan bahwa dirinya telah melobi langsung Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam perjalanan awal bulan ini ke Eropa.

WHO telah menunjuk Afrika Selatan sebagai lokasi pertama dan Budi mengatakan bahwa secara logis Indonesia harus menjadi yang kedua.

Pusat transfer teknologi yang baru merupakan bagian dari strategi WHO dalam mendistribusikan produksi vaksin secara lebih luas secara global. Selain itu, hal ini merupakan bagian dari strategi badan PBB tersebut untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang agar dapat membuat vaksin generasi baru, seperti vaksin moderna dan pfizer yang berbasis asam nukleat Mrna, yang dianggap dapat dengan cepat beradaptasi dalam menangani varian virus baru.

Seorang pejabat senior WHO kepada Reuters mengatakan upaya untuk mengembangkan basis produksi vaksin Covid-19 di Afrika Selatan akan fokus pada upaya untuk meniru vaksin Moderna. Namun realisasi proyek tersbeut masih terhambat karena proses negosiasi yang terjadi dengan perusahaan di AS masih mengalami kebuntuan.

Budi mengatakan, Indonesia tertarik untuk membangun keahlian dalam menciptakan vaksin Mrna, serta mengembangkan jenis viral vector shot seperti yang diproduksi oleh AstraZeneca.

Salah seorang Juru Bicara WHO mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dari 25 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah pusat vaksin. Namun dirinya menolak untuk mengatakan apakah Indonesia menjadi kandidat utama terkait hal tersebut.

Budi mengatakan, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mengekspor vaksin ke seluruh dunia, terutama karena Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan dapat menjamin vaksin halal.

Indonesia telah bergulat dengan salah satu wabah Covid-19 terparah di Asia dan telah mencatat lebih dari 4,1 juta infeksi dan 139.000 kematian. Para ahli kesehatan masyarakat mengatakan angka sebenarnya kemungkinan beberapa kali lebih tinggi.

Tingkat infeksi dan kematian di Tanah Air telah menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir. Namun, jumlah penerima vaksin 2 dosis saat ini baru mencapai 25% dari target populasi 208 juta orang.

Akibatnya pemerintah masih harus melakukan upaya untuk menggalakkan program vaksinasi di masa mendatang, terutama karena kemungkinan harus memberikan suntikan booster.

Budi mengatakan perusahaan farmasi nasional sedang berdiskusi dengan produsen dan pengembang vaksin Anhui, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics dan Novavax. Pembicaraan menurutnya berkiasar dari isi dan penyelesaian, dasar hingga produksi hulu dan penalitian dan pengembangan. Pihaknya juga membuka peluang yang sama juga kepada AstraZeneca dan juga Pfizer.

Sementara itu, Bambang Heriyanto selaku Sekretaris Perusahaan BUMN Farmasi Bio Farma, membenarkan pembicaraan tersebut tengah berlangsung. Menurutnya, langkah pertama adalah berkolaborasi dalam transfer teknologi. Ia menjelaskan dibutuhkan dua atau tiga tahun untuk membangun fasilitas produksi yang beroperasi secara penuh.

Budi mengatakan Indonesia akan menggunakan influence-nya sebagai bagian dari negara-negara kelompok G-20 mulai Desember nanti untuk mempromosikan keamanan kesehatan global dan mempersiapkan pandemi berikutnya setelah virus corona, juga dikenal sebagai SARS-Cov-2.

Tentu saja Indonesia akan mendapatkan banyak mnfaat dengan menjadi pusat vaksin global, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi dari produsen vaksin besar.

Transfer teknologi dari perusahaan pengembang vaksin tentu akan menjadikan Indonesia dapat bertumbuh menjadi negara produsen vaksin. Sehingga dapat mendorong Indonesia untuk mandiri dalam mewujudkan kemandirian vaksin.

Upaya tersebut patut kita dukung demi pemerataan vaksin secara global dan juga transfer pengetahuan dan teknologi yang akan kita dapatkan. Apalagi dunia Internasional telah menganggap bahwa Indonesia telah sukses dalam menangani gelombang kedua Covid-19 yang disebabkan oleh keganasan varian delta.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara