Oleh : Fadel Tambuaya )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Perlu untuk terus dilanjutkan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan secara ketat. Hal ini disebabkan PTM menjadi salah satu solusi untuk mencegah learning Loss dan menekan angka siswa putus sekolah.

Menurunnya angka terkonfirmasi covid-19 menjadikan beberapa wikayah di Indonesia untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan PTM meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.

Sebelumnya, Komisi X mengatakan bahwa PTM harus terus jalan. Terjadinya cluster baru di sekolah secara objektif harus dinilai bahwa itu angka persentase yang sangatlah kecil.Komisi X juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan mitigasi dibantu oleh berbagai stakeholder.

Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa dengan adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses keguatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.

Menurut Dudung, jika terjadi cluster baru di sekolah, maka segera diselesaikan, antisipasi dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM. Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) sangatlah penting sekali agar tidak lagi tercipta cluster-cluster baru di sekolah maupun di masyarakat.

Ia mengungkapkan, tracking dan pengecekan bisa dilakukan agar tahu dari mana, kalaupun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah. Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.

Dirinya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi cluster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah, bagaimana meminimalisasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.

Kemudian, langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya untuk terus mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama PTM terbatas dilaksanakan.

Dudung meyakini, jika hal tersebut terus dijalankan, setidaknya akan terjadi minimal klaster baru di sekolah. Ia juga mengusulkan, jika hal tersebut terjadi, haruslah segera dilokalisir persoalan tersebut di tingkat sekolah masing-masing.

PGRI menginginkan dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi dan terhindar dari adanya learning loss, apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil. Bermutu dan membaik.

Ini semua merupakan langkah persiapan untuk pelaksanaan PTM pasca pandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring. Usulan tersebut rupanya senada dengan penuturan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa PTM di sekolah tidak akan di-stop.

Sebelumnya, situs Kemendikbudristek membeberkan data soal cluster corona saat pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta. Ada 25 cluster corona yang disebut terjadi di Jakarta selama belajar tatap muka digelar. Terkait dengan kasus positif Covid-19 saat PTM di Jakarta itu tertera dalam situs kemendikbudsekolah.data.kemdikbud.go.id. Di laman tersebut ada juga indeks PTM dan indeks siap PTM. Ada juga infografis PTM, infografis kendala dan infografis klaster.

Data kasus corona saat PTM terdapat pada bagian infografis klaster. Sumber data tersebut diambil dari aplikasi Survey Sekolah yang diambil per 22 September 2021. Masih dari laman itu, terlihat data yang menyebutkan 25 klaster sekolah di Jakarta dari total 900 responden sekolah. Perinciannya, sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan 241 peserta didik (PD) positif Covid-19.

Kebijakan ini tentu diambil setelah melalui beragam pertimbangan, memang ada beberapa wilayah yang tidak menggelar PTM di sekolah karena ada banyak faktor. Meski demikian PTM harus tetap dilanjutkan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan secara ketat, agar anak-anak terhindar dari rasa jenuh dalam menjalani pendidikan secara daring.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Masyarakat wajib taat Prokes selama menonton PON XX Papua. Hal ini perlu terus dijaga guna mencegah potensi penularan Covid-19 dan mencegah munculnya kluster baru Covid-19.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Protokol Kesehatan PON XX Papua, Prasinta Dewi, meminta kepada masyarakat yang berada di Mimika khususnya yang menonton pertandingan di setiap cabang olahraga (Cabor) di semua venue untuk mematuhi protokol kesehatan yakni penggunaan masker. Hal tersebut menjadi wajib karena pelaksanaan PON kali ini masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gelaran olahraga empat tahunan terbesar di Indonesia, PON XX Papua akan melibatkan puluhan ribu orang, mulai dari atlet, ofisial, panitia, pendukung kegiatan, relawan, jurnalis dan penonton. Untuk itu pemerintah menegaskan bahwa meski digelar di tengah pandemi PON XX Papua akan tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari risiko penularan Covid-19 dalam skala besar.

Melalui laman resmi PON, dirinya mengatakan Nonton cabor di PON keren kalau pakai masker. Tidak keren jika masker tidak dipakai. Apalagi saat ini masih di masa pandemi Covid-19. Prasinta yang juga menjabat Deputi Bidang Pencegahan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia ini mengatakan bahwa gelaran PON Papua harus terlaksana.

Dirinya khawatir jika nantinya ada cluster PON. Untuk itu Prasinta mengingatkan agar para penonton untuk bisa menjaga diri, saling mengingatkan dan mengajak kepada semua masyarakat untuk wajib memakai masker. Prasinta mengungkap, kadang ketika kita sedang euforia, kita kerap lupa atau masker yang dikenakan diturunkan sampai ke dagu, tentu saja hal seperti ini tidak kita harapkan.

Perlu diketahui bahwa gelaran PON di beberapa Cabor telah membolehkan penonton hadir ke venue dengan maksimal kuota penonton 20%. Terlihat pada beberapa cabor seperti futsal yang berlangsung di GOR Futsal SP 2 Kabupaten Mimika telah dihadiri oleh penonton yang ingin menyaksikan pertandingan antara Papua melawan Nusa Tenggara Barat.

Sebagai upaya mengurangi risiko penularan virus corona. Pihak BNPB telah membagikan sebanyak 1,4 juta masker untuk empat klaster penyelenggara PON. Sementara itu, masyarakat juga perlu mengetahui protokol kesehatan untuk penonton Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 yang siap dihelat pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang.

Sonny Harry B Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa syarat utama untuk menjadi penonton PON XX Papua 2021 adalah, sudah mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19 lengkap alias 2 dosis. Sehingga penonton akan diminta menunjukkan sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin ini bisa dilihat dan diakses melalui aplikasi Pedulilindungi, baik untuk masuk ke lokasi pertandingan ataupun status kesehatan penonton.

Selain itu, penonton wajib melakukan tes swab antigen, di mana pembiayaan tes tersebut ditanggung oleh pemerintah. Sehingga penonton tidak dibebani biaya swab antigen. Tidak hanya itu, penonton PON juga diwajibkan untuk menggunakan masker yang telah disetujui oleh panitia, yakni masker medis dan masker dua lapis.

Hal yang perlu dicatat adalah, penontonhanya bisa duduk di tribun zona dua dan zona tiga, yakni area luar stadion. Selebihnya tribun zona satu hanya bisa diakses oleh atlet, wasit dan tim PON XX Papua 2021. Sebelum memasuki arena, para penonton diwajibkan untuk memindai QR-Code pada aplikasi PeduliLindungi. Hanya penonton dengan hasil pindai warna hijau dan kuning yang diizinkan masuk lokasi kegiatan.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Kesehatan dan Doping PB PON XX Papua, Ellianus Tabuni menjelaskan penyelenggaraan PON di tengah pandemi sangat membutuhkan sistem yang baik guna mengoptimalkan pengendalian Covid-19. Oleh karena itu, PB PON bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintegrasikan aplikasi PeduliLindung dengan aplikasi dari PB PON. Hal ini diharapkan dapat membuat data riwayat perjalanan, hasil tes Covid-19, hingga status vaksinasi dari orang-orang yang terlibat dalam PON XX dapat dipantau secara optimal.

Protokol kesehatan merupakan harga mati untuk setiap perhelatan yang melibatkan banyak orang, apalagi status pandemi belum berakhir. Meski angka penularan dan jumlah pasien di rumah sakit telah menurun, tetapi belajar dari masa lalu, jika terdapat keramaian, maka kasus covid-19 akan mengalami lonjakan. Sehingga tak ada pilihan lain selain tetap menjaga prokes selama menonton PON XX Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Hasan Basri )*

PPKM di Jawa dan Bali diperpanjang hingga tanggal 4 Oktober 2021. Program ini selalu diteruskan karena terbukti memberi dampak positif diantaranya penurunan level PPKM di berbagai wilayah dan berkurangnya pasien baru Covid-19.

Masyarakat selalu antusias menunggu pidato pemerintah di akhir periode PPKM, karena mereka penasaran, apakah program ini diperpanjang atau tidak. Kali ini PPKM masih terus dilanjutkan, bahkan hingga 2 minggu lamanya, sampai 4 oktober 2021. Masyarakat sepertinya sudah menduga karena ini bukan pertama kalinya program ini diperpanjang durasinya.

Perpanjangan PPKM dilakukan karena ada banyak dampak positif yang dihasilkan oleh program ini. Pertama, tidak ada daerah yang berstatus PPKM level 4 (menurut data dari tim satgas penanganan Covid). Sehingga bisa diartikan bahwa jumlah pasien Covid di Indonesia makin sedikit karena penularannya makin minim. Angka kejadian rawat inap juga menurun seiring dengan menurunnya BOR (tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit).

Jumlah pasien Corona menurun drastis, di pertengahan September 2021 bahkan ‘hanya’ 2.400-an kasus Covid per harinya. Bandingkan dengan situasi di bulan Juli 2021, di mana pada puncak gelombang Corona, pasien bisa lebih dari 50.000 orang per harinya. Berarti saat ini hanya 5% dari jumlah pasien Corona 2 bulan lalu, dan penyebaran virus ini juga jauh berkurang.

Turunnya jumlah pasien Corona, terutama di Jawa dan Bali, amat patut disyukuri karena menunjukkan keampuhan PPKM. Saat awal diberlakukan memang kita agak kaget karena mobilitas benar-benar dibatasi, bahkan tidak boleh dine in di rumah makan. Namun kita patut memahaminya, karena jika ada pergerakan massal maka otomatis virus Covid-19 menyebar dengan cepat.

Meski aturan PPKM pada periode awal sangat ketat, terutama di wilayah dengan level 4, tetapi lama-lama dilonggarkan. Mobilitas sudah diperbolehkan dan tidak ada penyekatan, hanya diganti dengan aturan ganji-genap. Sekolah sudah boleh dibuka lagi meski harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Para pegawai juga bekerja di kantor lagi seperti biasanya.

Dampak positif lain dari PPKM adalah: per tanggal 19 september 2021 tidak ada wilayah di Indonesia yang berstatus zona merah. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan karena berarti tinggal zona hijau, oranye, dan kuning. Ketiadaan zona merah karena sedikitnya pasien Corona, dan tidak ada lagi cerita kegentingan di Rumah Sakit atau rebutan tabung oksigen dan ventilator.

Selain itu, PPKM juga terbukti ampuh dalam menurunkan kasus kematian akibat Covid. Persentase meninggalnya pasien Corona tidak sampai 3% dan rata-rata mereka sudah berusia lanjut , serta punya penyakit bawaan. Mereka juga belum berkesempatan untuk mendapatkan vaksin, sehingga imunitasnya rendah dan akhirnya menyerah dengan serangan Corona.

Berbagai dampak positif dirasakan berkat keampuhan PPKM, yang meski berat pada awalnya tetapi indah pada akhirnya. PPKM bagaikan obat yang pahit tetapi bermanfaat sekali dan memberi banyak hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita semua selamat dari serangan Corona dan makin waspada karena jangan sampai ada lagi yang berstatus PPKM level 4 dan zona merah.

Ketika PPKM diperpanjang di Jawa dan Bali, bahkan sampai 2 minggu, jangan marah, mengeluh, lalu menyalahkan pemerintah. PPKM bukanlah sebuah penjara atau aturan yang dibuat-buat, melainkan sebuah program untuk menghalau Corona dan menyehatkan masyarakat. Semoga setelah 2 minggu ada lagi perkembangan positif dan jumlah pasien Covid menurun lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Otsus jilid 2 yang diperpanjang tahun 2021 ini amat disetujui oleh segenap warga Papua. Mereka mendukung keberlanjutan program tersebut karena sudah merasakan manfaatnya.

Papua adalah wilayah yang jauh sekali dari Jakarta, tetapi bukan berarti menjadi tempat yang terpencil dan terkucil. Image Papua sebagai tempat yang hanya berupa hutan belantara sudah terhapus karena ada modernisasi di sana. Bahkan Jayapura dianggap setara majunya dengan Los Angeles atau kota besar lain di Amerika, karena suasananya agak mirip.

Salah satu hal yang mendorong kemajuan Papua adalah otonomi khusus. Program yang dimulai sejak tahun 2001 ini ditujukan khusus untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih, dan pemda Papua (dan Papua Barat) mendapatkan kucuran dana untuk membangun wilayahnya. Tak heran tahun 2021 ini, saat diperpanjang, masyarakat mendukung otsus karena memang bermanfaat bagi mereka.

Ondofolo (Kepala Suku) Yanto Ohee menyatakan dukungannya terhadap otsus jilid 2 dan berharap tidak ada demo yang menentangnya. Beliau memberi pernyataan tersebut bersama tokoh-tokoh Papua lain, seperti Pdt Coto Mauri S.Th sebagai tokoh agama dan Sam Kogoya sebagai tokoh masyarakat di Pegunungan Papua Tengah.
Para tokoh masyarakat mendukung perpanjangan otsus karena masyarakat Papua sangat membutuhkan dana, baik untuk men-spuport bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sektor masyarakat. Selain itu, para tokoh juga berpesan agar dana otsus benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat, dan jangan sampai dikorupsi oleh oknum pejabat.

Yanto Ohee dan tokoh masyarakat Papua lain juga berharap agar situasi di Bumi Cendrawasih selalu damai. Janganlah ada demo yang menentang otsus jilid 2, karena program ini sangat bermanfaat. Dalam artian, bisa saja para pengunjuk rasa hanya terprovokasi oleh oknum lalu berdemo menentang otsus padahal tidak tahu apa manfaatnya.

Otsus jilid 2 memang digadang-gadang akan lebih sukses daripada jilid 1, pasalnya dana yang digelontorkan jauh lebih banyak. Jika pada 20 tahun lalu uangnya ‘hanya’ milyaran rupiah, maka tahun 2021 ini dana otsus mencapai triliunan rupiah. Sehingga juga sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memajukan Papua, dengan memberi banyak uang sebagai modal pembangunan.

Dengan uang sebesar itu maka akan bisa dibangun lebih banyak lagi infrastruktur, seperti sekolah yang representatif, lengkap dengan perpustakaan, fasilitas wifi, dan guru-guru yang berkompeten. Dana tersebut juga bisa disalurkan untuk pendidikan non formal dan akan dibuat kelas-kelas keterampilan dan wirausaha. Sehingga para pemuda Papua bisa menambah skill dan menjadi pengusaha sukses.

Masyarakat mendukung otsus jilid 2 karena penyalurannya tak hanya untuk bidang pendidikan, tetapi juga kesehatan. Dengan dana otsus maka bisa dibangun Puskesmas dan RS yang peralatannya mencukupi, sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Merauke saat akan berobat. Anggaran otsus juga digunakan untuk pemberantasan penyakit malaria dan TBC yang menjadi endemi di Papua.

Jika otsus jilid 2 didukung oleh masyarakat maka akan lancar saat pembangunan infrastrukturnya maupun pembuatan fasilitas umumnya. Warga sipil tidak akan mengganggu proyek, malah membantu dengan sukarela. Penyebabnya karena mereka sadar bahwa program ini sangat baik bagi kemajuan Papua.

Otsus jilid 2 di Papua adalah program yang sangat baik untuk modernitas di Bumi Cendrawasih. Sehingga masyarakatnya makin maju, sehat, dan cerdas. Penyebabnya karena dana otsus tak hanya dibuat untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lain, tetapi juga untuk bidang kesehatan dan edukasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal du Semarang

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas urgent untuk segera diimplementasikan, tak terkecuali bagi jenjang pendidikan tinggi. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meresmikan lanjutan bantuan UKT untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas.

Menyikapi hal tersebut, Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional menyelenggarakan webinar bertajuk “Efektivitas Pendidikan Tinggi dengan PTM Terbatas dan Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).”

“Berhasil tidaknya pelaksanaan PTM terbatas sangat bergantung pada komitmen adik-adik mahasiswa untuk saling menjaga dan melindungi melalui kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Kami mendorong kampus-kampus yang berada di wilayah PPKM level satu sampai tiga untuk segera memberikan opsi pertemuan tatap muka terbatas kepada mahasiswa. Sementara untuk daerah di level empat, masih harus belajar dari jarak jauh,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim

Ditempat terpisah, peneliti pendidikan dari Lentera Research Institute (LRI), Dwi As’ad, S.Pd., M.Pd, mengataan bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sangat dibutuhkan agar siswa mendapatkan pendidikan maksimal dengan prokes ketat.

“Kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sejumlah sekolah memang sangat diperlukan agar siswa bisa terus mendapatkan pendidikan dengan maksimal dengan menerapkan protokol (prokes) yang ketat” ujar Dwi As’ad.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa diperlukan kontra narasi terhadap kebijakan PTM sekolah yang dinilai menciptakan cluster baru di sekolah-sekolah.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan cluster baru covid-19 yang ada disekolah-sekolah yang masih terhitung kecil. Hal ini sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek”, tambahnya.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Sub Bidang Mitigasi, dr. Falla Adinda mengatakan penerapan protokol kesehatan (prokes) sangat penting dan harus konsisten dilakukan untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19.

“Gelombang ketiga ini bukan hal yang tidak mungkin bahkan besar kemungkinan bisa terjadi apabila masyarakat tidak taat prokes,” kata Falla dalam dialog virtual Ayo Pakai Masker, Ayo Cepat Vaksin di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Falla menuturkan pelaksanaan protokol kesehatan tersebut harus terus menerus disuarakan kepada masyarakat dan berharap semua pihak bersinergi mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan.

“Ayo dipakai maskernya, dijaga jaraknya, dijaga kebersihannya, juga hindari mobilitas yang tidak perlu dan jauhi keramaian. Jika itu semua bisa konsisten dilakukan oleh semua lapisan masyarakat maka mudah-mudahan gelombang ketiga tidak terjadi,” ujarnya.

Falla mengatakan penurunan kasus COVID-19 saat ini adalah keberhasilan bersama sehingga semua pihak harus tetap berkolaborasi dan bersinergi serta saling bahu membahu untuk mencegah kenaikan kasus.

“Jadi diingatkan lagi orang sekitarnya, selalu berikan informasi yang benar mengenai vaksinasi mengenai taat protokol kesehatan sehingga pandemi ini bisa terkendali jumlah kasusnya bisa terkendali sehingga kita bisa tetap produktif di tengah COVID-19 ini,” ujarnya.

Falla menuturkan memang pada saat sekarang masyarakat sudah mulai menyadari bahwa salah satu cara untuk menanggulangi pandemi adalah dengan cara menegakkan protokol kesehatan.

Namun, selain menyadari pentingnya melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi, masyarakat juga harus selalu aktif menjaga sikap kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

“Saya rasa pekerjaan rumah kita masih banyak ke depannya sampai mana masyarakat ini benar-benar patuh untuk bisa menjauh dari virus corona ini,” tuturnya.

Falla juga mengatakan walaupun angka COVID-19 saat ini sedang turun, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kenaikan di masa mendatang jika masyarakat lengah dan lalai melakukan protokol kesehatan.

“Jadi yang dibutuhkan kerja sama beragam pihak mungkin dari media, tim kesehatan, Satgas, pemerintah dan juga dari Gerakan Pakai Masker dan mungkin semua lapisan masyarakat untuk terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman untuk mencegah potensi lonjakan ketiga di Indonesia.

“Indonesia saat ini telah mengalami dua kali lonjakan yang terjadi pada Januari dan Juli 2021,” kata Wiku Adisasmito, Rabu (22/9/2021).

Wiku mengatakan saat ini dunia tengah mengalami lonjakan ketiga sehingga perlu diwaspadai Indonesia dengan mempelajari pola kenaikan kasus di dalam negeri yang cenderung lebih lambat dari kenaikan kasus dunia.

“Pada pola gelombang kedua di mana terdapat jeda tiga bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam tiga bulan ke depan ini kita akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022,” katanya.

Wiku juga mengatakan lonjakan kasus di Indonesia pada Juli 2021 lebih disebabkan faktor internal dan bukan karena naiknya kasus global ataupun datang dari negara-negara lain.

Beberapa faktor internal penyebab kenaikan kasus dan penyebaran virus adalah meningkatnya mobilitas dalam negeri, dan aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan periode mudik Idul Fitri dan sikap abai masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Wiku menjelaskan lonjakan pertama di Indonesia terjadi pada Januari 2021 yang merupakan dampak libur Natal dan Tahun Baru 2021 yang bersamaan dengan lonjakan pertama dunia. “Namun pada lonjakan kedua, dunia mengalaminya lebih cepat yaitu pada April 2021,” kata Wiku menambahkan.

Pada saat terjadi lonjakan kedua kasus di dunia, kata Wiku, Indonesia sedang di titik terendah kasus mingguan. Sebaliknya, saat Indonesia kasusnya meningkat pada Juli, dunia kasusnya menurun dan meningkat lagi hingga mencapai lonjakan ketiga.

Dari perbandingan pola lonjakan, kata Wiku, dapat diambil pelajaran bahwa lonjakan Indonesia pada Juli lalu nyatanya tidak berkontribusi signifikan terhadap kasus dunia. Mengingat pada waktu yang sama, dunia sedang mengalami penurunan, pun sebaliknya lonjakan kasus di tingkat global dan beberapa negara tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kasus di Indonesia.

“Hal ini dapat terjadi melalui upaya ketat dalam penjagaan batas negara. Sehingga importasi kasus dari negara-negara yang sedang mengalami lonjakan dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Wiku.

Wiku berpesan agar masyarakat Indonesia harus semakin tangguh dalam menghadapi COVID-19.
“Perlu dipahami bahwa mobilitas penduduk dan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, menjadi penyumbang terbesar terjadinya lonjakan kasus,” katanya. (**)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separtis dan Teroris (KST) adalah ancaman bagi warga Papua. Namun mereka tidak usah takut karena pemerintah menjamin keamanan dan berusaha agar KST diberantas hingga ke akarnya. Keselamatan warga sipil diutamakan, dan Satgas Nemangkawi berusaha keras untuk meminimalisir gangguan, baik dari KST maupun OPM.

Kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi kadang terusik karena serangan dari KST. Sejak mereka dilabeli sebagai kelompok teroris (sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Alasan yang selalu digunakan adalah korban bukanlah masyarakat umum, melainkan intel yang menyamar, padahal ia benar-benar sipil.

Untuk mengamankan warga sipil Papua sekaligus memberangus KST, maka pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Sepanjang tahun 2020, Satgas Nemangkawi sudah menangkap 105 anggota KST dan mengamankan 48 pucuk senjata api. Prestasi ini patut diapresiasi, karena makin sering ada operasi, makin banyak pula anggota KST yang tertangkap. Mereka langsung diinterograsi agar memberi informasi di mana markasnya, karena kebanyakan lokasinya masih tersembunyi.

Prestasi Satgas Nemangkawi membuat mereka diperpanjang lagi masa tugasnya selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 1 juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto. Dalam artian, diharap akan lebih banyak lagi operasi yang berhasil, sehingga keamanan benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.

Diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam (biasanya pada tengah malam sampai pagi buta) lalu akan ada teror berkepanjangan. Kita tentu tidak mau terjebak dalam kondisi buruk ini, bukan?

Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Tidak ada keinginan dari aparat untuk membuat wilayah Papua menjadi daerah milik militer, karena mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

TNI dan Polri adalah penjaga wilayah Indonesia, jadi amat wajar jika mereka turut bertanggungjawab atas keselamatan rakyat Papua. Sebagai prajurit, mereka rela berkorban demi melindungi banyak orang, dan rela untuk luka-luka bahkan sampai gugur dalam tugasnya.

Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh warga di Bumi Cendrawasih aman dari ancaman KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Made RAditya )*

Masyarakat di Papua amat antusias dalam menyambut Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX. Pasalnya, PON menjadi sebuah event berlevel nasional yang pertama kali diadakan di Bumi Cendrawasih. PON XX juga jadi ajang pembuktian bahwa pemuda Papua cakap dalam meng-handle sebuah perhelatan besar.

Apakah Anda suka menonton pertandingan sepakbola? Sepakbola memang sebuah olahraga yang disukai banyak orang. Lantas di PON XX, tak hanya ada pertandingan sepakbola, tetapi juga ada bola voli, renang, karate, dan berbagai cabang olahraga lain yang dipertandingkan. Anda jadi puas untuk menyaksikannya lewat layar televisi dan banyak penonton lain yang mendukung atlet dari provinsinya lain-lain.

Sebagai tuan rumah, masyarakat Papua amat antusias dalam menanti pembukaan PON XX, nanti tanggal 2 Oktober. Saat pra-PON sudah ada acara untuk menyambutnya, dan meski diadakan secara virtual, berhasil menarik hati banyak orang. Pasti nanti saat PON dibuka, akan lebih dahsyat lagi pertunjukannya, karena akan diisi oleh 2 artis nasional yang didukung oleh 35 artis lokal.

Para tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan akademisi di Papua menyuarakan kebanggaan rakyat di Bumi Cendrawasih akan penyelenggaraan PON XX. Suksesnya PON adalah harga diri bagi rakyat Papua sekaligus kepercayaan Tuhan melalui pemerintah kepada rakyat Papua, yang harus dijaga dengan baik.

Pendeta MPA Maury sebagai tokoh agama di Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan berharap PON berlangsung aman dan sukses. Semoga rakyat aman-aman saja dan acara ini adalah harga diri bagi seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih. Hal ini ia sampaikan saat menjalankan pertemuan secara virtual dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua MUI Papua KH Saiful Islam Al Payagedari menyatakan bahwa ada harapan PON XX menjadi lokomotif kemajuan Papua. Tujuannya agar maju dan berkembang dengan daerah-daerah lain. ia juga berpesan untuk tidak gamang dengan kejadian di tempat lain (maksudnya yang pernah ada gesekan dengan oknum).

Dalam artian, keberadan PON XX memang menjadi suatu hal yang menarik modernitas Papua. Penyebabnya karena saat ada lomba olahraga, tak hanya GOR dan arena pertandingan yang dibangun, tetapi juga infrastruktur pendukung. Sehingga rakyatlah yang diuntungkan karena mereka jadi bisa melintas di jalan raya beraspal dan mulus, dan mobilitasnya jadi lancar.

Selain itu, pasca PON mereka bisa memanfaatkan GOR dan arena pertandingan untuk tempat berolahraga. Penyebabnya karena fasilitas itu bukan hanya bermanfaat saat lomba saja, tetapi memang bisa digunakan untuk rakyat. Nantinya tim kebanggaan mereka, Persipura Jayapura, bisa bermarkas di Stadion Lukas Enembe yang megah dan memiliki kapasitas penonton lebih banyak (daripada stadion Mandala).

Masyarakat di Bumi Cendrawasih memang sangat antusias dalam menyambut PON, terutama di media sosial. Mereka menyuarakan rasa bahagianya dengan meng-upload foto dan status tentang PON XX, atau gambar maskotnya (Kangpho dan Drawa). PON adalah peristiwa yang baru pertama kali ada di Papua, sehingga wajar jika masyarakat jadi takjub dan gembira.

Mereka juga ada yang mendaftar jadi relawan karena ingin menjadi bagian dari PON XX. Menjadi relawan adalah sebuah kehormatan karena belum tentu orang lain diterima, dan tugas relawan tidak bisa dipandang remeh. Mereka membantu untuk menjaga keamanan di arena PON XX sekaligus mensukseskannya.

Antusiasme masyarakat amat disyukuri karena mereka juga membantu kesuksesan PON XX. Saat acara olahraga ini terselenggara maka dukungan dari warga sipil bagaikan bahan bakar yang membuatnya terus melaju. Kesuksesan PON XX adalah kesuksesan masyarakat Papua, sehingga wajar jika mereka men-support-nya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terindikasi terus memprovokasi warga dengan membawa isu Hak Asasi Manusia (HAM) di beberapa forum dunia. Kita wajib mewaspadai manuver tersebut karena kenyataannya gerombolan tersebut yang selalu melanggar HAM.

Di Papua ada berbagai permasalahan yang masih cukup mengganjal, salah satunya adalah keberadaan organisasi Papua Merdeka dan Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menolak hasil Pepera, padahal peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu (pada masa orde baru). KST menggunakan cara-cara licik agar keinginannya bisa terpenuhi.

Salah satu cara licik KST adalah dengan memprovokasi negara lain agar mendapat dukungan. Akhirnya Vanuatu, sebuah negara kecil di Kepulauan Pasifik, terang-terangan mendukung papua merdeka dan memprotesnya di depan audience di Sidang Majelis Umum PBB. PM Vaanuatu Bob Weigur menyerang tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Sindy Nur Fitri, Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap Republi Indonesia menangkis serangan Vanuatu dan menyatakan bahwa ia terkejut karena Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia.

Sindy menambahkan, tidak ada pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Papua. Malah yang ada KST yang melakukan pelanggaran hak asasi besar dengan membunuh para guru dan tenaga kesehatan, serta membakar gedung sekolah. Di mana Vanuatu ketika ada pekerja yang dibunuh oleh KST secara sadis? Mereka hanya bisa mengomel tanpa membuktikan langsung ke tanah Papua.

Sanggahan delegasi Indonesia cukup telak dan membuat pihak Vanuatu tidak berkutik. Walau belum ada permintaan maaf secara resmi tetapi bisa membuktikan bahwa perwakilan kita mampu membalas dengan kalimat yang menohok, dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Bisa saja perwakilan negara lain tidak tahu bahwa sebenarnya KST yang sering berbuat kejam pada rakyat Papua.

Kedaulatan negara wajib dibela dan negara lain tidak bisa mencampurinya, apalagi menyangkut urusan integritas. Jangan sampai negara lain seperti Vanuatu selalu merecoki dan menjelek-jelekkan Indonesia di mata dunia.

Sebenarnya bukan kali ini saja Vanuatu menyerang perwakilan Indonesia, karena tahun lalu mereka juga melakukan hal yang sama, tetapi langsung dibantah seketika. Anehnya kasus yang sama diungkapkan lagi di forum internasional, seolah-olah pemerintah kita yang bersalah. Padahal tidak terbukti ada pelanggaran HAM di Papua dan ungkapan Vanuatu tidak benar.

Masalah pelanggaran HAM adalah lagu lama yang selalu diprovokasi oleh KST, dan kita belum tahu mengapa Vanuatu selalu mendukung kelompok teroris tersebut. Padahal apa untungnya bagi mereka? Jika KST jaya belum tentu akan kecipratan rezeki atau mendapatkan benefit lain. Malah bisa-bisa hanya diperalat sebagai tameng di forum internasional lainnya.

KST juga ditengarai pernah meminta dukungan kepada para tokoh yang berpengaruh di Amerika, dan membuat demo Papua merdeka. Walau demo ini tidak berhasil tetapi tentu menyebalkan. Indonesia tidak pernah menjajah Papua dan kita berusaha menghapus kesan bahwa ada pelanggaran HAM. Jika ada banyak tentara dan polisi di Papua, maka bukan untuk mengurung rakyat, tetapi malah mengamankan mereka dari KST.

Serangan Vanuatu di forum internasional sangat mengesalkan karena mendukung KST dan menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya dan KST-lah yang dengan kejam membunuh perawat dan guru di Bumi Cendrawasih. Kita patut bangga pada delegasi Indonesia yang berhasil membela negara di forum internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Kurnia Sandi )*

Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengoptimalkan vaksinasi door to door untuk menjangkau masyarakat. Vaksinasi model ini adalah bentuk pelayanan terhadap rakyat agar mereka mendapatkan perlindungan dari Covid-19 secara cepat.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini banyak sekali yang menyelenggarakan vaksinasi. Jika dulu hanya ada di Puskesmas dan Rumah Sakit, maka sekarang ada juga di aula universitas, lapangan, dll. Vaksinasi massal memang digalakkan karena berpacu dengan waktu. Makin cepat vaksinasi dilakukan maka makin banyak yang terproteksi dari corona, dan kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

Salah satu upaya untuk mendukung program vaksinasi nasional adalah dengan vaksinasi door to door. Vaksinasi yang digagas oleh BIN ini dilakukan langsung ke tengah masyarakat, dan nakes yang akan mendatangi mereka. Vaksinasi door to door sudah dilaksanakan di banyak provinsi di Indonesia dan diusahakan agar lebih luas lagi cakupannya, sehingga semua WNI, walau yang ada di pelosok sekalipun, sudah divaksin.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa vaksinasi dor to door yang dilaksanakan secara jemput bola, mendatangi masyarakat, mendatangi rakyat, petugas datang dari rumah ke rumah, adalah bentu peyananan negara terhadap rakyat. Beliau juga memastikan vaksinasi door to door dilaksanakan dengan baik, dan semoga pemberian vaksin dilakukan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Vaksinasi door to door adalah metode baru dalam penyampaian vaksinasi, dan diinisiasi oleh BIN. Vaksinasi model ini amat dipuji karena bisa melayani masyarakat, karena mereka tinggal duduk manis di rumahnya dan mengantri untuk mendapatkan injeksi. Model vaksinasi ini sangat menolong karena tidak usah mengantri lama, seperti saat ada vaksinasi massal yang dilakukan di tanah lapang.

Selain itu, vaksinasi door to door adalah bentuk pelayanan pada masyarakat karena mereka tidak usah keluar biaya transportasi. Mereka hanya perlu berjalan kaki untuk menemui nakes dan diinjeksi vaksin. Hal ini amat menolong masyarakat golongan menengah ke bawah atau yang lokasi rumahnya ada di pelosok, sehingga tidak usah mengeluarkan uang bensin saat akan vaksinasi.

Vaksinasi door to door juga diberikan kepada ibu hamil, karena vaksin corona terbukti aman bagi mereka. Para ibu hamil yang agak kesulitan untuk menuju aula vaksinasi sangat diuntungkan, karena mereka tinggal menunggu kedatangan nakes ke kampungnya. Bahkan di Polres Pekalongan para ibu hamil dijemput oleh petugas lalu diinjesi vaksin, dan mereka mendapatkan haknya untuk sehat.

Selain kepada ibu hamil, vaksinasi door to door juga diberikan kepada para pelajar. Mereka yang berusia 12 tahun ke atas juga berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi door to door yang diadakan di sekolah sangat menguntungkan, karena rata-rata vaksinasi massal hanya untuk yang memiliki KTP. Padahal sebagian besar pelajar belum punya KTP karena masih di bawah umur.

Keberadaan petugas yang membantu dalam vaksinasi door to door amat diapresiasi karena mereka rela untuk blusukan sampai ke tengah kampung dan daerah yang terpencil. Meski harus berlama-lama di jalan dan kepanasan, tetapi melihat senyum masyarakat amat melegakan. Mereka adalah pahlawan vaksinasi karena bisa menjauhkan banyak orang dari bahaya corona.

Vaksinasi door to door wajib dilakukan agar masyarakat memperoleh manfaatnya dan bisa bebas corona secepatnya. Program ini tidak hanya dilakukan untuk warga biasa, tetapi juga untuk penyandang disabilitas dan ibu hamil, karena rata-rata mereka agak kesulitan untuk melakukan mobilitas. Cakupan vaksinasi juga akan diperluas agar makin banyak yang diinjeksi oleh petugas.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Banyumas