Oleh : Rebecca Marian )*

Masyarakat mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Papua, maka kesejahteraan rakyat akan semakin mudah diwujudkan.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat tentu bukan tanpa tujuan, pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, untuk mendukung hal tersebut pihaknya akan mengambil langkah-langkah pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6.19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.

Sementara itu, Kementerian PUPR juga memiliki proyek untuk merampungkan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, di mana telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km. Pada tahun 2021 pemerintah melalui kementerian PUPR tengah mengerjakan jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.

Di daerah perbatasan, Kementerian PUPM membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai pada April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada tahun 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp. 138,6 miliar. Tak hanya skala besar seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/Cash for Work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Basuki mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.

Program PKT di Provinsi Papua salah satunya disalurkan melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada umumnya membangun jalan produksi dan tambahan perahu untuk memudahkan nelayan maupun petani dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Sesuai data e-monitoring pada 6 Agustus 2021, pukul 11.07 WIB, Program PISEW di Papua pada 2021 dilaksanakan di 20 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 346 orang. Beberapa program PISEW provinsi Papua yang telah selesai pengerjaannya dan memberi manfaat bagi masyarakat diantasanya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan dasar kayu.

Wilayah Distrik Agats yang didominasi dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di Distrik Agats untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan. Akses Warga satu-satunya adalah menggunakan canoe atau speed boat dengan biaya sewa yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Tentu saja pembangunan jalan desa dana tambatan perahu akan berdampak positif bagi warga Papua dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang mayoritas merupakan Nelayan dan Petani.

Kemudahan akses transportasi di Papua adalah permasalahan yang harus mendapatkan perhatian, kemudahan akses inilah yang akan membuat masyarakat Papua dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Sabby Kosay )*

Papua akan dimekarkan lagi menjadi 6 provinsi. Masyarakat pun berusaha untuk menyukseskan program tersebut agar ada lagi kemajuan yang signifikan di wilayah Papua.

Saat ini ada 2 provinsi di Papua yakni Papua dan Papua Barat. Pada awal berdirinya (di masa orde lama) hanya ada 1 provinsi, dan saat itu Papua masih bernama Irian Jaya. Pemekaran wilayah adalah hal yang lazim, karena banyak manfaatnya. Buktinya saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, dari yang sebelumnya hanya ada 27 provinsi.

Rencananya Papua akan dimekarkan lagi jadi total 6 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran ini masih dalam tahap persiapan (karena pandemi) tetapi sudah makin dimatangkan. Nanti ketika benar-benar dilaksanakan, maka pemda Papua dan Papua Barat sudah memiliki persiapan yang cukup.

Pemekaran wilayah adalah sesuatu yang relatif baru di Indonesia, karena saat orde lama dan orde baru nyaris tidak pernah ada. Namun ketika ada reformasi, maka ada gejolak di wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Mereka senang akan adanya desentralisasi dan meminta penambahan provinsi, untuk memajukan wilayahnya sendiri.

Begitu juga dengan di Papua. Ketika akan ada penambahan provinsi, maka semua pihak menyetujuinya. Kepala Suku Mee Pago Hans Mote menyatakan dukungannya atas program pemekaran wilayah di Papua. Dengan adanya pemekaran wilayah dan otonomi baru maka akan ada pemerataan kemajuan di wilayah Bumi Cendrawasih, sehingga tidak akan ada ketimpangan.

Selama ini, wilayah yang terlihat modern memang baru beberapa, seperti Jayapura, Merauke, dan beberapa kota lain. Akan tetapi untuk wilayah di pegunungan seperti Yakuhimo masih nampak tradisional. Padahal kemajuan dibutuhkan agar rakyat makin makmur dan pendapatannya bisa bertambah jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Untuk membangun infrastruktur maka butuh dana besar. Lantas ketika ada provinsi baru dari hasil pemekaran, maka dana otsus yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga makin besar. Logikanya, makin banyak provinsi maka makin besar pula dana APBD. Uang itulah yang digunakan untuk membuat wajah Papua makin maju dan lepas dari image sebagai wilayah yang masih jauh dari teknologi.

Jika makin banyak provinsi di Papua maka makin banyak pula sekolah negeri yang dibangun. Para putra Papua bisa melanjutkan studi ke SMP dan SMA di dekat rumahnya, tanpa harus berjalan kaki yang jaraknya jauh, karena hanya ada gedung sekolah di kota atau kabupaten lain. Jika makin banyak SMP dan SMA maka akan meminimalisir jumlah anak yang putus sekolah.

Para putra Papua juga bisa melanjutkan studi dengan beasiswa otsus sehingga tidak khawatir akan biayanya. Setelah lulus SMA, mereka juga bisa melanjutkan lagi untuk pengajuan beasiswa kuliah, baik untuk di perguruan tinggi di Papua, Jawa, maupun di luar negeri.

Selain itu, keuntungan lain dari pemekaran wilayah adalah makin mudah untuk mengurus administrasi. Wilayah Papua memang luas (lebih dari 4.000 KM2) dan jika hanya ada 2 provinsi, akan kesusahan untuk pergi ke kantor gubernur, bagaikan dari ujung ke ujung. Namun jika nanti ada 6 provinsi maka waga bisa mengurus perizinan dan administrasi lain dengan jarak yang lebih dekat.

Pemekaran wilayah adalah upaya untuk memajukan warga Papua, karena akan makin banyak APBD yang didapat. Rakyat juga untung karena makin banyak sekolah negeri yang dibangun. Pengurusan administrasi juga makin mudah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Agung Priyatna )*

Displin Prokes dan vaksinasi mampu menyukseskan fase adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Ketaatan terhadap imbauan tersebut diharapkan mampu menjaga warga tetap produktif namun aman dari penularan virus Corona.

Apakah Anda sudah lelah dengan pandemi? Memang selama 2 tahun ini, kita tidak hanya harus menjaga fisik dari serangan corona, tetapi juga mental. Penyebabnya karena makin takut untuk kena virus Covid-19 maka tingkat stress juga makin tinggi. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan ini sangat buruk karena malah bisa tertular, ketika seseorang tidak menaati prokes.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa masa pandemi belum tahu kapan berakhirnya, karena virus Covid-19 tidak bisa benar-benar pergi dari seluruh dunia. Oleh karena itu di masa adaptasi kebiasaan baru, semua orang mulai dari dewasa, anak-anak, ibu hamil, dll harus menaati protokol kesehatan dan mendapatkan vaksinasi. Dalam artian, vaksinasi adalah proteksi sehingga kita tidak mudah tertular corona.

Apalagi vaksinasi sudah digratiskan dan berstatus halal MUI, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Saat akan naik kendaraan seperti pesawat terbang syaratnya harus menunjukkan kartu vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Bukan tak mungkin hal ini juga berlaku saat akan naik bus, angkot, kereta malam, dll. Jadi vaksin adalah kewajiban.

Presiden Jokowi melanjutkan, meski sudah divaksin, masyarakat harus menaati prokes dengan ketat. Dalam kehidupan sehari-hari, prokes ketat menjadi kebiasaan baru. Dalam artian, kita semua sudah terbiasa menjalankan prokes tetapi ada saja yang melanggarnya. Jadi semua orang tertib dan tidak melepaskan masker, agar aman dari serangan virus Covid-19.

Walau sudah divaksin masih harus memakai masker dan menjalani prokes ketat, karena masih ada sedikit kemungkinan untuk tertular, saat kondisi badan tidak fit. Apalagi herd community belum terbentuk karena baru 30% WNI yang divaksin, sementara untuk mendapatkan kekebalan kelompok yang bisa menghalau corona, syaratnya adalah minimal 75%.

Prokes yang dijalankan adalah yang 10M, bukan 3M atau 5M. Jadi selain memakai masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, menjaga higienitas lingkungan dan imunitas tubuh, mengganti baju, dll. Semua dilakukan agar benar-benar bersih dan bebas corona. Gaya hidup sehat juga dilakukan, seperti lebih sering makan sayur dan buah serta berolahraga.

Menaati prokes ketat juga menjadi kunci suskes PTM (pembelajaran tatap muka). Pemerintah memutuskan untuk memberbolehkan PTM karena para guru sudah divaksin dan berbagai daerah sudah masuk PPKM level 1-3 alias keadaan sudah membaik. Sehingga para murid boleh sekolah seperti biasa dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Namun PTM tentu dengan banyak syarat.Saat anak-anak sudah mulai masuk sekolah maka wajib pakai masker dan membawa hand sanitizer. Mereka juga tidak boleh bergerombol dan bermain seperti biasa. Pembelajaran juga tidak diadakan full, tetapi gantian alias hanya 50% murid yang masuk kelas. Sementara sisanya bergiliran untuk sekolah online.

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, PTM juga tidak memperbolehkan kantin dibuka karena takut ada kerumunan siswa, pun penjual makanan di depan sekolah juga harus menjaga jarak. Hal ini dimaksudkan agar semuanya aman dan tidak muncul klaster sekolah.
Vaksinasi adalah cara untuk terhindar dari corona. Ditambah dengan ketaatan mematuhi prokes, maka kita bisa aman dari serangan penyakit mematikan ini. Semua orang wajib meningkatkan kewaspadaan di masa adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, PTM sudah diperbolehkan tetapi dengan prokes yang ketat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Menurut data di semester I 2021 ini, KPK sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar.“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.

“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya.

KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik atas kinerjanya dengan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Dan kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

Pemerintah terus mengejar kekebalan kelompok (herd immunity) sejak ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia pada Maret 2020 lalu. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya menekan laju penularan covid-19 dengan melakukan vaksinasi secara nasional, penerapan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan sosial, hingga rapid test massal.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, Indonesia akan menyelesaikan vaksinasi covid-19 pada Januari 2022. Diharapkan vaksinasi tersebut menjangkau 70 persen populasi saat ini dengan 208 juta sasaran vaksin untuk membentuk herd immunity.

Sementara itu, Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam hal menangani pandemi COVID-19 karena dinilai berhasil.

“Kunci kesuksesan penanganan COVID-19 adalah koordinasi dan komunikasi intens antara pusat dan daerah,” kata Pandu di Jakarta, Minggu (26/9/2021).

Pandu menilai turunnya angka penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali tidak lepas dari vaksinasi yang gencar dilakukan dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel.

“Secara bertahap saran-saran dilakukan dan PPKM diganti levelnya supaya memberikan efek psikologis. Level 1 itu seperti penggunaan aplikasi PeduliLindungi di setiap kegiatan, dan semua harus sudah vaksin,” ujarnya.

Pandu sendiri mengaku terkejut dengan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa turun dengan cepat. Oleh karena itu, tidak heran jika negara-negara lain juga mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19.

Kendati demikian, Pandu mengingatkan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Sebab, masa seperti saat ini harus dimanfaatkan untuk terus berbenah guna meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat.

“Jangan lengah. Kita alami lonjakan kedua karena masuknya varian Delta di bulan Juli. Karena itu, masyarakat harus tetap waspada supaya tidak terjadi lonjakan ketiga,” kata dia.

Disi lain, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dinilai berhasil memulihkan ekonomi Indonesia dengan baik bersamaan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Terkait pemulihan ekonomi, Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo menyatakan percepatan vaksinasi dan pengujian untuk mengendalikan COVID-19 dapat membangkitkan kegiatan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan mampu melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 60 persen penduduk pada awal pertengahan tahun 2022.
Jika vaksinasi sudah mencapai 60 persen jumlah penduduk maka kegiatan ekonomi dapat dipulihkan kembali bahkan melipatgandakan angka pertumbuhan pada tahun berikutnya.

“Vaksinasi tidak menghilangkan infeksi. Namun mengurangi angka kematian secara signifikan sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan lagi,” kata Aaditya Mattoo dalam World Bank East Asia and Pacific Economic Update Briefing di Jakarta, Selasa (28/9).

Aadiyta mengatakan, Kawasan Asia Timur dan Pasifik perlu melakukan upaya serius dalam empat bidang untuk menangani COVID-19 yang berkepanjangan yakni mengatasi keraguan tentang vaksin dan keterbatasan kapasitas distribusi.

Selain itu meningkatkan pengujian, pelacakan dan isolasi untuk mengendalikan infeksi serta meningkatkan produksi vaksin regional untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.

“Terakhir yaitu memperkuat sistem kesehatan untuk mengatasi berkepanjangannya penyakit ini,” ujarnya.

Aadiyta juga mengatakan kenaikan kasus COVID-19 menyebabkan perusahaan-perusahaan kehilangan aset dan menunda investasi yang produktif dengan dampak terparah dialami oleh perusahaan kecil. (**)

JAKARTA – Jelang Pilkada Serentak 2024, akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat sementara. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Plt. kepala daerah untuk bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan untuk dijadikan dasar melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan secara serentak yaitu pada tahun 2024.

“Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya,” kata Guspardi kepada Parlementaria, Selasa (14/9/2021).

Dikatakan Guspardi, dengan keserentakan Pilkada yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, maka menjelang pilkada serentak 2024 akan membuat 272 daerah yang kepala daerahnya akan dijabat oleh pelaksana tugas dimana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. “Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang di mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN,” ujar Politisi PAN ini

Legislator asal Sumatera Barat ini berharap agar Mendagri dalam menunjuk para Plt. kepala daerah bisa menempatkan mereka yang mempunyai kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas yang teruji. Sebagaimana lazimnya, pengangkatan Plt. Gubernur, prosesnya Kemendagri akan mengajukan ke Presiden. Kemudian Presiden yang menentukan. Sementara Plt Bupati/Walikota biasanya ditunjuk dari pejabat pimpinan pratama di lingkungan provinsi. Prosesnya, Kemendagri menerima usulan gubernur, kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

“Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang di tunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun,” tegasnya.

Guspardi menyampaikan, ASN yang ditunjuk sebagai Plt yang menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023 ini tentu akan dinilai oleh masyarakat. Para Plt yang ditunjuk mesti mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat pun akan mengapresiasi kinerja dan mengenang ASN yang menjabat sebagai Plt meninggalkan legacy bagi daerah yang dipimpin.

“Kita harapkan integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas perlu dipertahankan walaupun godaan-godaan dari kepentingan politik ataupun kepentingan golongan itu pasti ada, itu yang harus dihindari”, sambung pria yang akrab disapa pak GG ini

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa pelaksana tugas (plt) kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan lebih profesional dibandingkan dengan kepala daerah yang terpilih. “Plt ini sebenarnya bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas karena tidak berhutang politik pada partai apapun,” kata Emrus, Sabtu (25/9).

Ia berpandangan, kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum akan memiliki hutang politik kepada berbagai partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut.Hutang politik, tutur Emrus melanjutkan, menimbulkan kecenderungan pemberian kompensasi kepada partai politik pengusung berupa jabatan-jabatan politis atau kebijakan-kebijakan yang mengandung kepentingan partai. “Profesionalitas ini adalah kesempatan baik. Plt bisa membongkar permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh kepala daerah yang ia gantikan, dalam artian positif maupun negatif,” kata dia melanjutkan.

Menurut Emrus, plt kepala daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan capaian-capaian apa saja yang telah terealisasikan pada masa kepala daerah yang sebelumnya. Selain itu, plt kepala daerah juga dapat menunjukkan kekurangan di pemerintahan sebelumnya yang berupa kendala-kendala dalam kebijakan pembangunan, penggunaan dana APBD, dan lain sebagainya. “Supaya publik tahu apa yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya,” tutur Emrus.

Di sisi lain, penunjukan plt juga akan meningkatkan kelancaran komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penunjukan plt kepala daerah oleh pemerintah pusat, menurut Emrus, merupakan faktor pendukung kelancaran komunikasi tersebut. “Mereka (plt kepala daerah) bisa berkomunikasi lebih lancar dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat tidak membutuhkan upaya-upaya ekstra untuk mendekati partai-partai politik pengusung,” ucap dia.

Meskipun demikian, plt memiliki kekurangan, yakni tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Plt kepala daerah hanya dapat menjalankan program yang sudah dibuat oleh DPR bersama kepala daerah yang menjabat sebelumnya. Pendapat ini Emrus kemukakan ketika menanggapi isu mengenai pemerintah pusat yang akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah yang akan dimulai pada tahun 2022. Penunjukan tersebut merupakan dampak dari Pilkada serentak tahun 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 Provinsi dan 247 kabupaten/kota. (*)

Selasa, 28 September 2021 14:57 WIB

Palangka Raya (ANTARA) – Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi 1.500 dosis vaksin COVID-19 pertama, kepada para pelajar yang berada di Kota Palangka Raya.

Kepala Binda Kalteng Brigjen TNI Sinyo di Palangka Raya, Selasa, mengatakan, vaksinasi massal yang dilaksanakan di SMPN-3 kota setempat, tentunya berkat kerja sama sejumlah organisasi masyarakat dan pemerintah daerah agar pelajar di daerah itu sudah tervaksin semua.

“Kegiatan ini bentuk nyata dari BIN dalam mendukung percepatan capaian target vaksinasi nasional 70 persen, khususnya di Kalteng yang ditargetkan tercapai akhir 2021,” kata Sinyo saat mengecek kegiatan tersebut di SMPN-3 Palangka Raya.

Dia menuturkan, target pelaksanaan vaksinasi yang saat itu dilaksanakan sebanyak 1.500 orang. Dari jumlah tersebut tidak hanya pelajar SMPN-3 saja melainkan sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta juga mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut.

Selain itu pula, penghuni panti sosial yang selama ini belum tersentuh program vaksin yang gencar dilaksanakan pemerintah daerah, kini juga didaftarkan dalam vaksinasi tersebut.

“Kegiatan vaksinasi tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, pada tanggal 30 September 2021 Binda  KAlteng juga melaksanakan kegiatan serupa di SMPN-8 Kota Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung dan Hasanka Boarding School pada 2 Oktober 2021,” katanya.

Sinyo menambahkan, untuk jumlah dua lokasi yang melaksanakan kegiatan serupa juga dijatah vaksin sebanyak 1.500 dosis. Hal tersebut dilaksanakan di sejumlah tempat agar para pelajar yang berumur 12 tahun dapat divaksin semua.

Dia mengatakan nantinya proses belajar mengajar tatap muka terbatas, di lima kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya dapat terlaksana sesuai harapan, kendati masih di tengah pandemi COVID-19.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membentuk herd immunity (komunitas komunal), khususnya pelajar dan remaja. Sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) kedepannya,” beber Sinyo.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi vaksinasi, antusias ribuan pelajar dari berbagai sekolah baik SMP, SMK/SMA sederajat mengikuti program vaksinasi sangatlah tinggi.

Pelajar yang masih duduk di bangku SMP ada yang sengaja diantar orang tuanya dan ada juga yang datang sendiri. Mereka ikut mensukseskan program vaksinasi bertujuan agar salah pembelajaran tatap muka di sekolahnya masing-masing bisa segera dilaksanakan.

Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pelajar yang diselenggarakan oleh Binda Kalteng, pada tanggal 28 September 2021,
Vaksin 1.500 dosis jenis Coronavac. Vaksinator: 6 Tim (69 orang) dari Dinkes Kota Palangka Raya.
c.Sasaran vaksin sebanyak 1.500 siswa, terdiri dari:
-SMPN 3:  316 orang
-SMK Al Islah: 113 orang 
-SMKN 8: 84 orang
-SMK Borneo: 8 orang
-SMK YPSEI: 8 orang
-SMK Karsa Mulya: 342 orang
-SMAN 4: 232 orang
-SMAN 2: 45 orang
-SMKS Isen Mulang: 21 orang
-SMK Kes Muhammadiyah: 69 orang
-SMAN 1: 60 orang
-SMKN 2: 165 orang
-Panti Sosial Remaja: 32 orang
-Lain-lain:  5 orang

Vaksinasi Massal Pelajar selanjutnya akan dilaksanakan juga pada 30 September 2021, di SMP Negeri Palangka Raya, jumlah sasaran 1.500 pelajar, dan 2 Oktober 2021, di SMA Hasanka Boarding School Palangka Raya, jumlah sasaran 1.500 orang. Sehingga target sasaran bulan September ini sejumlah 4500 pelajar.