Penunjukan Plt Kepala Daerah Didasarkan Pada Kompetensi dan Profesionalisme

JAKARTA – Jelang Pilkada Serentak 2024, akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat sementara. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Plt. kepala daerah untuk bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan untuk dijadikan dasar melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan secara serentak yaitu pada tahun 2024.

“Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya,” kata Guspardi kepada Parlementaria, Selasa (14/9/2021).

Dikatakan Guspardi, dengan keserentakan Pilkada yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, maka menjelang pilkada serentak 2024 akan membuat 272 daerah yang kepala daerahnya akan dijabat oleh pelaksana tugas dimana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. “Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang di mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN,” ujar Politisi PAN ini

Legislator asal Sumatera Barat ini berharap agar Mendagri dalam menunjuk para Plt. kepala daerah bisa menempatkan mereka yang mempunyai kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas yang teruji. Sebagaimana lazimnya, pengangkatan Plt. Gubernur, prosesnya Kemendagri akan mengajukan ke Presiden. Kemudian Presiden yang menentukan. Sementara Plt Bupati/Walikota biasanya ditunjuk dari pejabat pimpinan pratama di lingkungan provinsi. Prosesnya, Kemendagri menerima usulan gubernur, kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

“Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang di tunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun,” tegasnya.

Guspardi menyampaikan, ASN yang ditunjuk sebagai Plt yang menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023 ini tentu akan dinilai oleh masyarakat. Para Plt yang ditunjuk mesti mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat pun akan mengapresiasi kinerja dan mengenang ASN yang menjabat sebagai Plt meninggalkan legacy bagi daerah yang dipimpin.

“Kita harapkan integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas perlu dipertahankan walaupun godaan-godaan dari kepentingan politik ataupun kepentingan golongan itu pasti ada, itu yang harus dihindari”, sambung pria yang akrab disapa pak GG ini

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa pelaksana tugas (plt) kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan lebih profesional dibandingkan dengan kepala daerah yang terpilih. “Plt ini sebenarnya bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas karena tidak berhutang politik pada partai apapun,” kata Emrus, Sabtu (25/9).

Ia berpandangan, kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum akan memiliki hutang politik kepada berbagai partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut.Hutang politik, tutur Emrus melanjutkan, menimbulkan kecenderungan pemberian kompensasi kepada partai politik pengusung berupa jabatan-jabatan politis atau kebijakan-kebijakan yang mengandung kepentingan partai. “Profesionalitas ini adalah kesempatan baik. Plt bisa membongkar permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh kepala daerah yang ia gantikan, dalam artian positif maupun negatif,” kata dia melanjutkan.

Menurut Emrus, plt kepala daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan capaian-capaian apa saja yang telah terealisasikan pada masa kepala daerah yang sebelumnya. Selain itu, plt kepala daerah juga dapat menunjukkan kekurangan di pemerintahan sebelumnya yang berupa kendala-kendala dalam kebijakan pembangunan, penggunaan dana APBD, dan lain sebagainya. “Supaya publik tahu apa yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya,” tutur Emrus.

Di sisi lain, penunjukan plt juga akan meningkatkan kelancaran komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penunjukan plt kepala daerah oleh pemerintah pusat, menurut Emrus, merupakan faktor pendukung kelancaran komunikasi tersebut. “Mereka (plt kepala daerah) bisa berkomunikasi lebih lancar dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat tidak membutuhkan upaya-upaya ekstra untuk mendekati partai-partai politik pengusung,” ucap dia.

Meskipun demikian, plt memiliki kekurangan, yakni tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Plt kepala daerah hanya dapat menjalankan program yang sudah dibuat oleh DPR bersama kepala daerah yang menjabat sebelumnya. Pendapat ini Emrus kemukakan ketika menanggapi isu mengenai pemerintah pusat yang akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah yang akan dimulai pada tahun 2022. Penunjukan tersebut merupakan dampak dari Pilkada serentak tahun 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 Provinsi dan 247 kabupaten/kota. (*)

Tinggalkan Balasan