Jakarta – Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual pada Jumat, 16 Juli 2021 yang lalu.

Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar. Kesenjangan ini dicontohkan oleh Presiden dengan data bahwa penyuntikkan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi. Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi.

“Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pertimbangan epidemiologis harus selalu menjadi dasar utama dan bukan pertimbangan pengaruh politik, termasuk dalam isu vaksin ini. Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya bahwa APEC harus mendorong peningkatan produksi vaksin global.

“Terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang, eliminasi hambatan perdagangan terkait bahan baku vaksin, kemudian dukungan terhadap TRIPS waiver untuk mengatasi pandemi, dan alih teknologi vaksin terkini,” beber Menlu.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Untuk itu, pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan Covid-19 bisa segera dimenangkan.

Dalam konteks nasional, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini, antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Jawa dan Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan upaya penguatan layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional.

“Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi,” ungkap Menlu.

Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan bahwa tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama. “Hanya dengan solidaritas dan kerja sama dunia akan mampu keluar dari pandemi dan mampu bangkit bersama,” ungkap Menlu mengakhiri pernyataanya. (*)

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab banjirnya kritik dari berbagai lapisan masyarakat yang keberatan diberlakukannya tes PCR bagi moda transportasi udara. Ia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah pada aktivitas masyarakat khususnya di sektor pariwisata.

Luhut menjelaskan, meskipun kasus COVID-19 di Tanah Air sudah menurun, pemerintah akan terus memperkuat strategi pengendalian pandemi seperti penguatan 3T dan penegakan protokol kesehatan 3M agar kasus tidak kembali naik terutama dalam menghadapi periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tidak hanya untuk pesawat terbang, penggunaan tes PCR tersebut juga akan diberlakukan secara bertahap pada moda-moda transportasi lainnya.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran semakin meningkat, karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir,” ujar Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (25/10).

“Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan prokes kemudian kasusnya meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia,” tambahnya.

Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Inggris, Italia dan Belanda, yang mengalami lonjakan signifikan. Maka dari itu, tegasnya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, semata-mata untuk mencegah terjadinya ledakan kasus seperti yang terjadi pada periode Juni-Juli 2021 lalu akibat menyebarnya varian Delta.

“Jadi saya mohon jangan kita melihat enaknya, karena enak ini kita rileks yang berlebihan nanti kalau sudah ramai jangan juga nanti ribut. Jadi saya mohon, kita sudah cukup pengalaman, menghadapi ini, jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan ini,” tuturnya. (*)

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh, untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kata Bamsoet, tak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, serta mengakibatkan korban jiwa. “Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa.”

“Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian.” “Kalau perlu turunkan kekuatan 4 matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri, Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka.” “Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet lewat keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Warga Kehormatan BIN ini menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan, sudah sangat meresahkan. Pada 8 April 2021, KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak. Pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB, pada 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

“Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu, dengan kekuatan penuh yang kita miliki.” “Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” ucap Bamsoet. Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua, selain mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua. (*)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2021, bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dokumen tersebut akan menjadi panduan dan amanat bagi para Eselon 1 dan Eselon 2 dalam implementasi kinerja pemberantasan korupsi yang akuntabel dan profesional.

Dalam prosesi yang turut dihadiri Pimpinan KPK, Dewan Pengawas tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menekankan nilai penting dari tiga aspek yang tergambar dalam kontrak kinerja yang ditandatangani pada hari Selasa (2/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketiga aspek tersebut adalah aspek terkait pemangku kepentingan, proses internal, dan membangun integritas dengan didukung core business KPK yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

“Dokumen kontrak kinerja ini hanya akan jadi sekedar dokumen jika tidak kita implementasikan. Keseluruh aspek tersebut perlu didukung unit kerja sebagai supporting unit, dalam segi pengawasan internal yang menjalankan fungsi insight, outsight, dan oversight,” pesan Firli.

Firli juga mengingatkan bahwa dari aspek kelembagaan, saat ini KPK tengah melaksanakan ketentuan sesuai dengan PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), yang dirumuskan menjadi Peraturan Komisi nomor 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Tak hanya kompetensi, pegawai KPK juga harus memenuhi persyaratan lain yang tak kalah krusial.

“Kompetensi kita sudah mencukupi, tetapi dalam PP 41/2020 dan Perkom 1/2021 dimandatkan bahwa salah satu syarat kita adalah untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah yang sah,” tegas Firli.

Secara keseluruhan, kontrak kinerja tahun 2021 ditandatangani oleh 32 Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dengan anggaran total Rp1,159 triliun, para pejabat Eselon I dan II ini akan menahkodai 5 Kedeputian, 1 Inspektorat dan 1 Sekretariat Jenderal, dengan didukung 1.550 orang pegawai di tahun 2021. (*)

Jakarta – Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan setidaknya ada lima hal positif penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam jangka panjang. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah dan memerlukan kerja sama seluruh lapisan masyarakat.

“Menurut Dokter Kartini Sjahrir, Antropolog dan Penasihat untuk Asean Institute for Peace and reconcilliation Kementerian Luar Negeri, beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal mudah dan tentu butuh waktu. Namun, ada lima hal positif yg bisa dirasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol kesehatan jadi perilaku sehari-hari,” kata Reisa beberapa waktu yang lalu.

Reisa yang juga merupakan Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Covid-19 ini mengungkapkan bahwa kelima manfaat jangka panjang itu antara lain adalah pertama, disiplin protokol kesehatan akan membuat perilaku hidup bersih dan higienis menjadi budaya bangsa. Hal ini akan mengurangi beban penyakit, bukan hanya Covid-19, di lingkungan masyarakat.

Kedua, konektivitas masyarakat akan semakin tinggi karena mengoptimalkan dunia digital. Negara dengan lebih kurang 13.000 pulau ini akan sangat diuntungkan dengan komunikasi melalui media digital. “Pada saat PSBB dilakukan kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya sudah semakin membudaya,” kata Reisa.

Seluruh hal tersebut akan membuat pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang sehat dan konektivitas tinggi merupakan cerminan kota masa depan. Terakhir, mengasah jiwa solidaritas dan gotong royong. Hal ini terlihat dari ratusan miliar rupiah donasi, puluhan ribu relawan, dan juga partisipasi masyarakat dalam beragam bentuk untuk saling membantu mengurangi dampak Covid-19. (*)

Oleh : Abdul Rozak )*

Pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan efisiensi logistik. Dengan adanya penghematan tersebut maka diharapkan mampu memperbaiki akses masyarakat terhadap berbagai barang kebutuhan dasar.

Logistik merupakan hal yang vital untuk sebuah negara, transportasi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya terbukti menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar.

Sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia membutuhkan konektivitas yang baik untuk melancarkan pergerakan manusia maupun distribusi logistik ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP). Sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi demi efisiensi logistik.

Kebijakan Joko Widodo terkait dengan Efisiensi Logistik, mendapatkan apresiasi dari Supply Chain Indonesia (SCI) yang memasuki usia 7 tahun pada 20 Oktober 2021.  Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, selama masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur transportasi terbilang masif di berbagai wilayah. Sehingga, pembangunan infrastruktur transportasi yang masif itu dapat meningkatkan konektivitas yang berpotensi meningkatkan efisiensi logistik.

            Infrastruktur tersebut terutama mencakup pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan, jalan tol dan rel kereta api di sejumlah wilayah. Bukan hanya itu saja, Setijadi juga menilai sejumlah program di beberapa kementerian juga berdampak positif terhadap sektor logistik. Salah satunya adalah program tol laut yang terus berkembang dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 26 trayek pada tahun 2021.

            Setijadi menuturkan, demi meningkatkan konektivitas tersebut, SCI mendorong pengembangan secara intensif sistem transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone. Lebih lanjut dirinya berharap, kehadiran sistem transportasi multimoda itu akan meningkatkan keseimbangan penggunaan moda transportasi yang pada saat ini didominasi transportasi jalan dan berdampak terhadap biaya transportasi yang tinggi.

            Sekadar informasi, berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan, transportasi barang (logistik) di Indonesia masih didominasi oleh angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kerusakan jalan.

            Selain itu, terlalu banyaknya angkutan barang melalui transportasi jalan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan dapat meningkatkan emisi gas buang.

            Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa angkutan barang merupakan hal yang penting dalam sektor transportasi. Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah.

            Budi mengungkapkan, saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari data Ditjen Hubdat Kemenhub tercatat peran angkutan logistik melalui jalan raya mencapai 80-90 persen, sisanya menggunakan moda transportasi lain.

            Sementara itu, baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa biaya logistik di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Menurutnya, ongkos logistik negara-negara lain sudah 12 persen. Tercatat biaya logistik Indonesia dibandaing negara tetangga masih jauh, mereka biaya logistiknya 12 persen kurang lebih, kita masih di angka 23 persen.

            Menurut Joko Widodo, inefisiensi tersebut bisa dikurangi dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur baik itu jalan, pelabuhan dan bandara.

            Dengan adanya infrastruktur tersebut, Jokowi ingin agar produk-produk dan barang-barang dari Indonesia dapat bersaing bila diadu kompetisi dengan produk negara lain. Sehingga daya saing kita akan menjadi lebih baik.  Harus kita akui bahwa infrastruktur transportasi merupakan bekal masa depan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pergerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

            Bayangkan jika koneksi atau interkoneksi antar wilayah tersendat, boleh jadi wilayah lain akan mengalami kekurangan bahan pangan, jika bahan pangan terjadi kelangkaan maka dampaknya adalah kenaikan harga yang tidak dapat terkontrol. Budi Karya Sumadi selaku Kementerian Perhubungan mengatakan, Transportasi logistik merupakan darah dari semua kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif serta penopang sektor lainnya untuk terus bergerak.

            Dirinya juga mengungkapkan, di masa pandemi, aktivitas sektor logistik tetap berjalan relatif stabil dan aktivitas belanja daring juga semakin meningkat. Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh jaringan transportasi yang memadai agar dapat berjalan lebih baik lagi.

            Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah era Jokowi memang telah terbukti nyata manfaatnya, salah satunya adalah tarif bbm satu harga dari Sabang sampai Merauke yang belum pernah dicapai oleh presiden sebelumnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Zaskia Nur )*

Pemerintah dan masyarakat diminta untuk terus bersinergi untuk mencegah gelombang ketiga Covid-19. Dengan adanya kerja sama yang baik, maka diharapkan ancaman tersebut dapat teratasi secara dini.

Kasus Covid-19 di Indonesia pada bulan September 2021 lalu telah menunjukkan pelandaian angka terkonfirmasi positif Covid secara signifikan. Namun demikian, negara di Asia seperti Singapura, China tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga.

Dicky Budiman selaku Ahli Epidemiologi dari Griffith University memprediksi, bahwa tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Dirinya mengatakan, meskipun di level nasional Indonesia telah mengalami tren kasus Covid-19 yang membaik, namun secara level kabupaten/kota masih sangat memprihatinkan. Meski angka absolut juga mengalami perbaikan namun fondasi angka untuk mendukung angka itu di banyak daerah masih lemah terutama kapasitas 3T (treatment, tracing dan testing) dalam merespon eskalasi pandemi.

            Ditambah lagi, berbicara mengenai adanya kapasitas dan cakupan vaksinasi Covid-19 di luar pulau Jawa di mana masih belum memadai. Sehingga saat ini secara level global pun tengah menghadapi adanya gelombang ketiga. Dicky menuturkan, dari level global pun di mana dunia mengalami gelombang ketiga tentunya akan berdampak pada Indonesia apabila kita tidak melakukan mitigasi kuat. Sehingga dirinya juga memprediksi akan adanya kecenderungan terjadi gelombang ketiga pun akan sulit dihindari. Sebab penduduk Indonesia juga masih belum memiliki imunitas yang kuat meskipun sudah divaksinasi.

            Ia mengungkapkan, 60% penduduk Indonesia akan sangat rawan terpapar virus baru. Penduduk rawan ini yang rawan sekali membuat besar kemungkinan adanyaa gelombang ketiga ditambah lagi mobilitas masyarakat yang meningkat dan orang yang memiliki mobilitas tinggi namun belum vaksin, jika melakukan kontak dengan orang lain tentu akan menjadi kombinasi yang berbahaya. Oleh sebab itu, apabila Indonesia tidak cepat menanggapi dan memitigasi adanya virus varian baru, dirinya memprediksi gelombang ketiga akan terjadi di akhir tahun 2017 atau di awal tahun 2022.

            Ia mengungkapkan, yang harus dipahami, ancamannya moderat, artinya tidak akan sebesar gelombang kedua, sehingga potensi kasus akan lebih kecil namun kasus kematiaan bisa mendekati setengah dari kasus kematian gelombang kedua.

            Dicky-pun memprediksi gelombang ketiga akan lebih banyak menimpa daerah luar Jawa. Hal tersebut lantaran secara infrastruktur kesehatan, sosial ekonomi dan respons serta kesadaran individu masih relatif lebih lemah. Itulah yang membuat lebih berbahaya sehingga jika adanya keterlambatan dalam menemukan kasus baru, tentu akan membuat angka kematian menjadi tinggi.

            Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan cara pemerintah agar Indonesia tidak hadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Mulai dari memperkuat protokol kesehatan, deteksi 3T, mempercepat vaksinasi dan pelayanan di rumah sakit. Untuk protokol kesehatan, deteksi 3T dan vaksinasi diarahkan untuk sisi hulu. Sementara untuk perawatan diperuntukkan bagi masyarakat yang sakit.

            Pada protokol kesehatan, Budi menjelaskan salah satu yang dipersiapkan adalah platform PeduliLindungi. Budi menuturkan bahwa aplikasi tersebut telah diakses sebanyak 40 juta kali. Ia juga mengatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi bisa terhubung dengan aplikasi serupa di luar negeri.

            Sementara itu untuk deteksi 3T pada pelacakan rata-rata sudah 10 kontak erat per kasus konfirmasi. Namun masih ada pekerjaan rumah untuk orang yang dilacak dapat dites, sejauh ini baru 50% yang dites.Untuk memperkuat testing, pihaknya akan cepat merespons apabila terdapat kasus positif. Meskipun dirinya mengakui banyak masyarakat yang khawatir dites karena ketahuan sakit.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, Budi berharap sistem pelacakan akan semakin baik. Hal ini tentu saja akan membantu menentukan daerah mana saja yang perlu segera melakukan karantina wilayah atau lockdown, sehingga tidak sampai melakukan lockdown skala nasional. Perlu kita ketahui bahwa gelombang kedua pada tanggal 15 Juli 2021 lalu ternyata menjadi hari di mana Indonesia mengalami kasus harian tertinggi dengan 56.757 kasus.

Meski angka harian Covid telah jauh melandai, kewaspadaan dan protokol kesehatan harus tetap kita indahkan selama masa pandemi. Sehingga kita bisa mengantisipasi potensi pandemi gelombang ketiga agar tidak mengalami kasus serupa pada Juli 2021 lalu.  

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Ridwan Alamsyah )*

Pemerintahan Presiden Jokowi kembali akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) di akhir tahun 2021. Penyaluran Bansos ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

Masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tentu masih membutuhkan suntikan bantuan, untuk itu Pemerintah berencana untuk kembali mencairkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 300.000 di akhir tahun 2021. Dana Bansos tersebut berasal dari optimalisasi anggaran di Kementerian Sosial.    

Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian mengatakan, penyaluran Bansos dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang sudah menjadi prioritas pemerintah.

            Dirinya berharap, program tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Adapun ketujuh provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua.

            Perlu diketahui, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menurun secara bertahap dan mencapai 0% di tahun 2024.      Tahun depan, pemerintah akan memperluas program ke 215 kabupaten/kota. Kemudaian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten/kota.

            Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan, penerima Bansos Rp 300.000 itu akan diambil dari data kartu sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dioptimalisasi. Data yang akurat dibutuhkan untuk memperkecil penerima yang tidak berhak. Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dari semula hanya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

            Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan sederet Bansos yang akan dicairkan hingga bulan Desember 2021. Bansos tersebut diantaranya kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), Subsidi kuota internet, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan UKT Kemendikbud, diskon listrik dan kartu prakerja.

            Bansos yang masih cair pada Oktober 2021 adalah bantuan subsidi upah (BSU). Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji (BSU) Rp 1 juta kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta.

            Apabila pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah.Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan pemerintah agar pekerja layak mendapatkan BSU. Salah satu kriterianya adalah memiliki nomor rekening aktif yang tercantum atau terdaftar dalam data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

            Pemerintah juga telah memutuskan untuk memperluas penerima bantuan subsidi upah/gaji (BSU) senilai Rp 1 juta kepada 1,6 juta penerima. Perlu diketahui bahwa Kemensos telah menyiapkan dana untuk penyaluran bantuan sosial. Tidak hanya tahun 2021, bahkan pemerintah juga berencana akan menyalurkan beragam Bansos untuk masyarakat pada tahun mendatang. Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga mendorong Himbara agar dapat mengakselerasikan penyaluran Bansos melalui kartu elektronik. Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian dari upaya Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran bantuan sosial agar selaras dengan arahan Presiden Jokowi.

            Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tetap sasaran. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini.

            Selain itu bantuan akhir tahun yang akan cair adalah UKT Kuliah, bantuan tersebut diberikan kepada para mahasiswa aktif semester III, semester V dan semester VII yang membutuhkan. Bantuan juga akan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan dan bukan penerima bantuan lainnya, seperti KIP Kuliah maupun Bidikmisi.

            Selain itu bantuan kartu prakerja juga akan turun, di mana pemerintah akan membuka pendaftaran gelombang selanjutnya, yakni gelombang ke-22 Kartu Prakerja. Hingga September 2021, pendaftaran baru sampai gelombang ke-21.

            Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan ini akan cair pada bulan Oktober 2021. PKH ini merupakan bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil hingga anak sekolah. Ada juga bantuan diskon listrik yang cair pada Oktober 2021, hal tersebut mengingat insentif diperpanjang sampai bulan Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada bulan September 2021.

            Bantuan tersebut merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pandemi, tentu saja kita berharap agar situasi pandemi lekas membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Jensen Warobay )*

Masyarakat Papua Selatan Mengapresiasi dan mendukung Pemekaran wilayah Papua. Upaya pemekaran wilayah tersebut diharapkan mampu memangkas rentang birokrasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Rencana Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) mendapat sambutan baik dari masyarakat di Asmat. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ari Ruhyanto.

Dirinya mengungkapkan sempat melakukan dialog penyusunan naskah akademis pembentukan calon provinsi Papua Selatan dengan masyarakat Asmat selama dua hari.

            Dukungan pemekaran wilayah tersebut disampaikan oleh para tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah setempat yang bermukim di Asmat. Data tersebut merupakan data yang akan dikonsolidasikan bersama tim kajian UGM dari Kabupaten Merauke.

            Setelah dikonsolidasikan, materi akan dibahas bersama dengan Tim Badan Keahlian DPR RI di akhir 2021. Harapannya tahun depan sudah bisa dijadikan naskah akademis oleh DPR RI dalam perancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua Selatan.

            Perlu kita tahu bahwa pemekaran wilayah Papua juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan serta membatasi ruang gerak dari Kelompok Separatis Teroris (KST).Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Apalagi di wilayah paling timur Indonesia tersebut masih banyak wilayah  yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal.

            Dalam rencana pemekaran di Papua, Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua, pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

            Pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua dan tidak serta merta menimbulkan wacana disitegrasi. Namun pemekaran Papua juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat agar mereka bisa merasakan kesejahteraan pasca pemekaran Papua dilakukan.

            Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma saat berbicara dalam webinar series pusat studi kemanusiaan dan pembangunan (PSKP) bertema “potensi positif pemekaran bagi Papua”. Filep Berujar, jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru jika menilai  pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI. Apabila roh utama dari Otonomi Khusus (otsus) yang ada di Papua ini sudah ada ketakutan dan mengandung upaya mencegah disintegrasi maka itu harusnya dipahami oleh pemerintah.

            Pemekaran di wilayah Papua telah mendapatkan dukungan dari masyarakat asli Papua dan juga kepala suku yang ada di Papua, tentu saja pemekaran ini patut diperjuangkan dan tidak sekadar wacana agar pembangunan di Indonesia menjadi semakin merata.

            Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Provinsi Papua bakal menjadi enam provinsi yakni, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Tabi Saireri. Ia menyatakan pemekaran wilayah di Papua penting mengingat kondisi geografisnya yang sangat luas telah berdampak pada percepatan pembangunan yang berbiaya mahal, akses yang sulit, serta birokrasi yang sangat panjang.

            Tito pun mencontohkan dengan hasil positif dari pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Barat meski awalnya menimbulkan pro dan kontra.     Berdasarkan paparan Tito, seluruh kabupaten atau kota di Papua pun sudah dibagi menjadi bagian dari enam provinsi tersebut.

            Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua.  Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

            Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua.  Yanto berpendapat, tujuan daripada pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga untuk pendidikan  dan kemajuan di segala aspek dan itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan.

            Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukugn realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.       Dirinya mengajak kepada masyarakat Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran di Papua, Karena pemekaran ini bertujuan sangat baik.

            Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, akan berorientasi tentang wilayah adat dan ini tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Medan 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya konsentrasi pada masalah kesehatan di tengah pandemi. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendorong pemerataan ekonomi yang masih sangat timpang.

“Pengembangan SDM berkualias tetap jadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang murahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan,” katanya pada pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021) yang lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga tetap menjadi agenda utama. Sementara masalah kesehatan, kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan di tengah pandemi.

Akan tetapi ada hikmah di situ. Presiden menambahkan bahwa pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri. Termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan oksigen untuk kesehatan.

“Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” jelasnya. Di saat yang sama, pemerintah, tambah Jokowi bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.

Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, menurutnya perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. “Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ucapnya. (*)