Masa jabatan 272 kepala daerah akan berakhir pada 2022-2023. Nantinya, posisi tersebut akan diisi oleh penjabat sementara sampai jalannya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, memberikan catatan kepada pemerintah dalam menempatkan penjabat kepala daerah. “Kita berharap pemerintah bisa objektif, bisa juga transparan, harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders politik agar orang-orang yang ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang netral,” kata Doli

Senada, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa pemerintah pusat dapat menunjuk perwira tinggi TNI atau Polri untuk menjadi penjabat (pj) kepala daerah secara sah.

“Sepanjang penunjukan itu sesuai aturan, ya sah-sah saja untuk dilakukan,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, sebelumnya, pemerintah pusat sudah pernah menunjuk TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah. Salah satunya adalah penunjukan dan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018.

“Kalau dulu pernah dilakukan, kenapa sekarang tidak?” ucap dia.

Penunjukan tersebut, tutur Emrus, telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, apabila pemerintah pusat menerapkan hal serupa pada penunjukan penjabat kepala daerah yang akan dimulai pada tahun 2022, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti dwifungsi TNI/Polri.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menjelaskan, bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Gubernur mengaku, masa kecilnya memiliki kenanganan dengan ajaran Pancasila. Saat tengah berkelahi, ia dan temannya akan berhenti, bila ada yang menyebut Pancasila.

“Sewaktu anak-anak, kalau kami berkelahi dan menyebut Pancasila, kami berhenti untuk berkelahi, Pancasila merupakan alat pemersatu,” ujar Rusdy, saat menjadi pemateri pada sarasehan bertajuk “Perayaan Nilai ke-Indonesiaan dari Bumi Tadulako”, Senin (27/9/2021).

Lebih lanjut, Gubernur menuturkan, Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut, kemudian digali oleh Soekarno sebagai bagian dari pendiri bangsa. Kendati, kata Rusdy, Presiden Indonesia pertama itu tidak mengakui, bahwa dirinya sebagai penggagas Pancasila.

Gubernur menjelaskan, konsep bernegara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ditawar lagi. Termasuk realitas keberagaman yang merupakan hasil kesepatakan bersama. Hal ini sebagaimana isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, dan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang dijiwai dengan Piagam Jakarta.

Selain Rusdy, dalam kegiatan tersebut hadir pula mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno yang juga bertindak sebagai pemateri. Senada dengan Rusdy, Try mengatakan, Soekarno merupakan penggagas sekaligus perumus Pancasila dan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu, kata dia, didapat bukan berasal dari hadiah atau pemberian cuma-cuma. Namun ia lahir melalui pengorbanan para pejuang bangsa.

Try menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, Try meminta agar nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dan diamalkan. Dirinya juga berharap, agar sejarah terkait lahirnya Pancasila tidak dipahami secara terpotong-potong.

Terakhir, Try mengapresiasi masyarakat Kota Palu yang dinilai sangat menghargai perbedaan dan menjaga kebersamaan. “Saya sering datang ke Palu dan sangat terkesan dengan makanan khas Palu dan keramahan masyarakat Palu,” ucapnya.

Sementara itu terkait peristiwa 1965, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Sesditjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Nasar, mengatakan, tragedi 1965 memberi pelajaran pada semua bahwa Komunisme dan Pancasila tidak dapat dipersatukan. Sama seperti halnya agama yang mengajarkan percaya kepada Allah dan paham komunis sejatinya bertentangan secara diametral.

“Bagi bangsa Indonesia, agama dan kekuatan umat beragama yang solid adalah benteng Pancasila dalam menghadapi rongrongan ideologi komunis,” kata Fuad, Kamis (30/9/2021).
Ia mengatakan, pasca G.30.S/PKI atau Gestapu, pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus dibuktikan dalam tindakan dan kebijakan.

Menurutnya, lima sila yang membentuk susunan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia dan ideologi pemersatu bangsa haruslah diamalkan secara murni dan konsekuen sehingga menjadi karakter bernegara.

Terkait perdebatan peristiwa 1965 Fuad mengatakan perdebatan dan klaim kebenaran seputar peristiwa kelam tragedi 1965 tak pernah habisnya.

“Saya kira ada pesan yang lebih penting dan relevan untuk dimaknai bagi perjalanan bangsa dan negara kita ke depan, yaitu pidato bersejarah Jenderal TNI Dr. AH Nasution di Mabes AD pada 5 Oktober 1965 sewaktu melepas jenazah tujuh pahlawan revolusi yang ditemukan di Lubang Buaya,” jelasnya.

Fuad menyampaikan, waktu itu Jenderal Nasution menyatakan, “Menghadaplah sebagai pahlawan, sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah SWT, karena akhirnya panglima kita yang paling Tertinggi, Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Dan dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Tapi jangan kita dendam hati, iman kepada Allah SWT, iman kepada-Nya, mengukuhkan kita. Karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.” (**)

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia. Karena, masyarakat dengan vaksin dosis lengkap terbukti dapat mengurangi keparahan gejala risiko perawatan di rumah sakit dan risiko kematian.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin risiko tertular kembali menjadi lebih rendah, jumlah virus dalam tubuh lebih cepat turun dan peluang terbentuknya varian baru lebih kecil.

“Namun tentu saja vaksin tidak dapat menjadi satu-satunya tameng kita. Vaksinasi, terutama jika hanya dosis pertama dan tidak dibarengi kepatuhan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat menjamin lonjakan kasus untuk tidak terjadi lagi,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (23/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait hal ini, Wiku merujuk pada pengalaman negara-negara dengan cakupan tertinggi vaksinasi dosis pertama. Seperti Singapura 79%, Finlandia 73%, Inggris 71%, Jepang 66% dan Amerika Serikat 63%. Meski demikian, nyatanya lonjakan kasus masih dapat terjadi di negara-negara tersebut.

Seperti di Singapura, lonjakan terjadi karena kebijakan relaksasi dilakukan dengan berfokus pada penguatan 3T dan peningkatan cakupan vaksinasi. Namun, kurang berfokus pada upaya pencegahan yaitu protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti restoran dan tempat makan, di bandara, tempat karaoke, mal hingga terminal bus. Sehingga klaster-klaster baru mulai bermunculan.

Lalu, di Finlandia peningkatan terjadi karena Cluster tim sepak bola yang datang dari Rusia tanpa dilakukan tes skrining terlebih dahulu. Selain itu, masyarakat disana cenderung tidak merespon upaya tracing pemerintah. Sehingga menghambat pelacakan dan penanganan kasus sejak dini.

Sementara di Inggris dilakukan relaksasi aktivitas sosial-ekonomi dan utamanya pembukaan sekolah tatap muka. Relaksasi ini dilakukan secara kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat. Akibatnya, kasus COVID-19 meningkat.

Sama halnya, klaster di sekolah pun mulai bermunculan di Jepang. Terdapat juga kluster atau penambahan kasus COVID-19 yang berhubungan dengan kegiatan olimpiade Tokyo 2021.

“Meskipun pembatasan yang ketat dalam olympic games, namun hal tersebut masih berpengaruh signifikan terhadap pola kegiatan sosial masyarakat di Jepang. Masyarakatnya cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan bersama-sama di bar cafe maupun restoran,” lanjut Wiku.

Untuk di Amerika Serikat, cakupan vaksinasi yang tinggi tidak dibarengi dengan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Tidak wajibnya penggunaan masker di beberapa tempat umum saat aktivitas sosial-ekonomi sudah berjalan normal, menjadi salah satu penyebab.

Adanya lonjakan kasus di berbagai negara tersebut, mengajarkan Indonesia agar tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan vaksinasi saja untuk mencapai endemi COVID-19. Dan penting dipahami bahwa target vaksinasi saat pandemi untuk membentuk kekebalan komunitas.

Kekebalan komunitas baru dapat terbentuk dengan sempurna apabila seluruhnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Untuk itu jangan berpuas diri dan merasa aman hanya dengan vaksin, terutama jika vaksin dosis pertama.

Karena endemi dapat tercapai apabila peningkatan cakupan vaksinasi dibarengi dengan upaya kolektif lainnya. Yaitu pengawasan protokol kesehatan kepatuhan seluruh masyarakat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan tes COVID-19 serta pelacakan kontak erat.

“Dengan mobilitas yang mulai meningkat serta aktivitas sosial-ekonomi yang sudah mulai kembali berjalan saat ini, maka saya ingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan sehingga kita tidak harus kembali belajar melalui lonjakan kasus,” pungkas Wiku. (*)