Oleh : Fadel Tambuaya )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Perlu untuk terus dilanjutkan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan secara ketat. Hal ini disebabkan PTM menjadi salah satu solusi untuk mencegah learning Loss dan menekan angka siswa putus sekolah.

Menurunnya angka terkonfirmasi covid-19 menjadikan beberapa wikayah di Indonesia untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan PTM meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.

Sebelumnya, Komisi X mengatakan bahwa PTM harus terus jalan. Terjadinya cluster baru di sekolah secara objektif harus dinilai bahwa itu angka persentase yang sangatlah kecil.Komisi X juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan mitigasi dibantu oleh berbagai stakeholder.

Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa dengan adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses keguatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.

Menurut Dudung, jika terjadi cluster baru di sekolah, maka segera diselesaikan, antisipasi dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM. Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) sangatlah penting sekali agar tidak lagi tercipta cluster-cluster baru di sekolah maupun di masyarakat.

Ia mengungkapkan, tracking dan pengecekan bisa dilakukan agar tahu dari mana, kalaupun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah. Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.

Dirinya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi cluster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah, bagaimana meminimalisasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.

Kemudian, langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya untuk terus mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama PTM terbatas dilaksanakan.

Dudung meyakini, jika hal tersebut terus dijalankan, setidaknya akan terjadi minimal klaster baru di sekolah. Ia juga mengusulkan, jika hal tersebut terjadi, haruslah segera dilokalisir persoalan tersebut di tingkat sekolah masing-masing.

PGRI menginginkan dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi dan terhindar dari adanya learning loss, apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil. Bermutu dan membaik.

Ini semua merupakan langkah persiapan untuk pelaksanaan PTM pasca pandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring. Usulan tersebut rupanya senada dengan penuturan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa PTM di sekolah tidak akan di-stop.

Sebelumnya, situs Kemendikbudristek membeberkan data soal cluster corona saat pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta. Ada 25 cluster corona yang disebut terjadi di Jakarta selama belajar tatap muka digelar. Terkait dengan kasus positif Covid-19 saat PTM di Jakarta itu tertera dalam situs kemendikbudsekolah.data.kemdikbud.go.id. Di laman tersebut ada juga indeks PTM dan indeks siap PTM. Ada juga infografis PTM, infografis kendala dan infografis klaster.

Data kasus corona saat PTM terdapat pada bagian infografis klaster. Sumber data tersebut diambil dari aplikasi Survey Sekolah yang diambil per 22 September 2021. Masih dari laman itu, terlihat data yang menyebutkan 25 klaster sekolah di Jakarta dari total 900 responden sekolah. Perinciannya, sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan 241 peserta didik (PD) positif Covid-19.

Kebijakan ini tentu diambil setelah melalui beragam pertimbangan, memang ada beberapa wilayah yang tidak menggelar PTM di sekolah karena ada banyak faktor. Meski demikian PTM harus tetap dilanjutkan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan secara ketat, agar anak-anak terhindar dari rasa jenuh dalam menjalani pendidikan secara daring.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Masyarakat diharuskan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi ancaman gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Karenanya, perlu penegakan aturan pengendalian Covid-19 yang konsisten.

“Pulih tidak berarti tanpa strategi pemulihan dan antisipasi. Disiplin ketat pada protokol kesehatan adalah keharusan, jadikan sebagai norma baru dan langkah pertama antisipasi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat diskusi daring bertema Meramu Keseimbangan antara (Kewaspadaan Gelombang ke-3) Covid-19 dan Kenormalan Baru yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/9/2021).

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Anggiasari Puji Aryatie itu dihadiri Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryopratomo, Satgas Penanggulangan Covid-19, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Rifqoh Ihdayati dan Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Windhu Purnomo sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Communication for Development Specialist, UNICEF Indonesia, Rizky Ika Syafitri, dan Direktur Utama Lampung Pos, Anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar sebagai penanggap.

Dalam paparannya, Lestari mengungkapkan di beberapa tempat di Tanah Air masyarakat mulai terlihat lengah menjalankan kewajiban protokol kesehatan dan ada kecenderungan berbagai pelanggaran yang terlihat sepele, tetapi bisa berakibat fatal.
Lestari, berharap para pemangku kepentingan lebih tegas dalam penegakan aturan pada pengendalian Covid-19.

“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Singapura saat ini,” ujar Rerie.

Lestari juga mengungkapkan bahwa Indonesia pernah menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 pada pertengahan Juli 2021 lalu, meski sebelumnya para pakar telah mengingatkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat agar secara serius merumuskan langkah antisipasi.

“Bersyukur kita mampu melalui situasi kritis tersebut,” ujarnya.

Sementara Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryopratomo mengungkapkan, lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi karena diawal penyebaran Covid-19 varian delta, Singapura masih membuka pintu bagi warga negara dari negara dengan sebaran varian Delta yang tinggi karena Singapura membutuhkan tenaga kerja di bidang konstruksi dari negara tersebut.

Selain itu, menurut Suryopratomo, banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat yang mengakali sistem pemantauan pergerakan masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan.

“Tempat-tempat hiburan pun ramai dikunjungi orang tanpa penerapan protokol kesehatan. Padahal, penerapan kebijakan di Singapura terbilang ketat dan sistem pencegahan penyebaran Covid-19 sudah mengandalkan teknologi,” ujarnya.

Suryopratomo menjelaskan, penegakan sanksi terhadap para pelanggar aturan pembatasan kegiatan di masa pandemi Covid-19 di Singapura terbilang ketat, lengkap dengan sukarelawan yang mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Terkait cegah potensi lonjakan kasus positif Covid-19, pemerintah juga mengimbau selain disiplin protokol kesehatan, agar masyarakat melakukan vaksinasi untuk memperkuat antibodi tubuh dan tidak boleh lengah di masa PPKM bertingkat.

Varian baru Mu asih [erlu diwaspadai karena menurut riset awal World Health Organization (WHO), varian ini diduga kebal terhadap vaksin. Oleh sebab itu, WHO mengkategorikan varian ini sebagai varian yang diwaspadai atau variant of Interest (VoI) sehingga menjadi perhatian khusus.

Lalu, bagaimana cara mengatasi varian Mu ini?

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 varian Mu.

Dicky mengungkapkan disiplin protokol kesehatan, vaksinasi serta penerapan tracing, testing, dan treatment (3T) tetap menjadi solusi efektif untuk mencegah penularan COVID-19 varian baru ini.

Tak hanya itu, protokol kesehatan yang diterapkan benar-benar harus 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.

“Sebetulnya reaksi, respons, atau strateginya tetap sama, yaitu 3T, 5M, dan vaksinasi,” kata Dicky.

Varian Mu yang dikategorikan sebagai varian yang diwaspadai oleh WHO, menurutnya hal ini karena varian Mu lebih cepat menular. Pasalnya, dalam kurun waktu 9 bulan sejak ditemukan pertama kali pada Januari 2021lalu di Kolombia, sudah terdeteksi di 43 negara.
Kendati demikian, sampai saat ini penyebaran varian Mu di antara kasus COVID-19 di dunia masih berada di bawah angka 0,1 persen.

Terkait varian Mu yang diduga kebal terhadap vaksin, Dicky mengungkapkan varian Mu bisa menurunkan efikasi vaksin dan antibodi. Penyintas COVID-19 tetap berpotensi terinfeksi varian Mu sehingga masyarakat yang terinfeksi varian Delta atau terinfeksi Alpa tetap bisa terinfeksi dengan Mu.

Oleh sebab itu, ia mendukung langkah pemerintah yang memperketat pintu masuk negara. Menurutnya, bagi warga yang masuk ke Indonesia tidak cukup hanya menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, namun juga karantina.

“Karantina efektif selama tujuh hari bagi yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang efektif misal messenger RNA, kemudian tesnya negatif. Kalau yang belum vaksin lengkap karantina 14 hari, kemudian tesnya negatif,” ucapnya.

Meski varian Mu belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat harus tetap waspada. Pasalnya, virus Corona terus bermutasi dan memunculkan varian baru. Tetap perketat dan disiplin prokes 5M, ikuti vaksinasi agar pandemi COVID-19 segera berakhir. (**)

Keadaan sekarang ini Pemerintah tidak dapat menunda kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sebab jika ditunda maka di masa depan seiring dengan kenaikan harga maka, biaya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut akan semakin tinggi. Jadi Pemerintah tetap harus membayar biaya-biaya kebutuhan tersebut walau pendapatan kita terbatas. Utang menjadi alat untuk membayar kekurangan biaya-biaya tersebut. Jika nanti infrastruktur telah memadai dan SDM kita telah kompeten maka kita dapat bersaing dengan Negara tetanga bahkan dengan dunia.

Berutang adalah pilihan kebijakan yang rasional untuk menyelesaikan pembangunan yang tidak bisa ditunda. Utang adalah alat (tool) untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berutang bukan sekedar buat menutup biaya operasional seperti layaknya utang untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari lho. Utang tadi berguna agar kita punya sumber daya lebih banyak untuk pembangunan Indonesia, bukan soal konsumsi aja.

Kalau infrastruktur udah bagus, transportasi akan lebih mudah. Kalau transportasi mudah, biaya kirim barang jadi makin murah. Semakin murah biaya kirim barang, akan semakin murah harga jual barang. Yang senang kita-kita juga, ya kan? Kalau barang murah, masyarakat makin banyak yang bisa beli, perekonomian makin lancar, rakyat makin sejahtera, bukankah itu yang kita inginkan bersama?

Nah, makanya nih, pembangunan ngga bisa ditunda lagi. Semakin lama, biaya pembangunan infrastruktur bakal makin mahal. Sama kaya beli properti, harus bisa diusahakan secepatnya keburu harga naik terus. Selain itu, dari pembangunan infrastruktur tadi manfaat ekonomi dan sosialnya berlipat-lipat. Kita jadi punya nilai tawar dan daya saing yang lebih tinggi.

Menurut BPS, populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi kelompok umur produktif yakni antara 15-34 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030. Utang pemerintah saat ini juga ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin bonus demografi tadi benar-benar menjadi generasi penduduk yang berkualitas, cerdas dan sehat sehingga berguna bagi pembangunan Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini juga masih di atas 10% dari jumlah penduduk. Selain itu ada masalah tingkat kesenjangan yang masih tinggi yang perlu diselesaikan, dengan menaikkan taraf ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (bukan dengan menurunkan taraf ekonomi masyarakat menengah ke atas), makanya perlu program perlindungan sosial masyarakat antara lain melalui peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi pupuk, tunjangan BPJS dan lain-lain.

Jadi berutang saat ini adalah pilihan yang logis dan rasional untuk kemajuan Indonesia. Kita berutang untuk hal produktif yang bisa dinikmati sekarang dan masa mendatang. Kita punya kebutuhan penting, mendesak dan prioritas saat ini. Tinggal kita memilih mau dipenuhi dari sekarang atau menunggu nanti terkumpul uangnya. Jika ditunda ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar misal ketinggalan waktu dan kesempatan (momentum) dan kenaikan harga karena inflasi. Oleh karena kita perlu belanja ekspansif untuk belanja produktif, maka pembuatan anggaran kita menerapkan kebijakan defisit. (*)

Oleh : Ismail )*

Pemerintah berusaha keras agar tidak terjadi kluster Covid-19 baru saat pembelajaran tatap muka. Protokol kesehatan juga dijaga dengan ketat, sehingga diharapkan dapat menekan penularan potensi penularan virus Corona.

Sejak awal pandemi Covid-19, anak-anak sekolah online dan lebih dari setahun mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekolah daring menjadi pilihan karena maraknya kasus covid di Indonesia. Namun setelah angka pasien corona turun drastis, pemerintah akhirnya membolehkan para murid untuk sekolah offline lagi, meski dengan banyak persyaratan.

Para guru harus sudah divaksin corona sehingga meminimalisir penularan, dan mereka memang menjadi prioritas sejak awal program vaksinasi nasional dimulai di Indonesia. Guru-guru diutamakan karena mereka bekerja di sektor publik dan bertemu dengan banyak orang. Jika gurunya sehat maka otomatis muridnya juga akan sehat dan tidak akan terbentuk kluster baru.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa ada strategi mengoptimalkan pencegahan kluster corona di sekolah, dengan cara active case finding. Di tingkat kabupaten/kota dihitung berapa sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM), lalu diambil 10% untuk sampling, dan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan.

Alokasi berdasarkan kecamatan dilakukan karena menurut ahli epidemi, penularan corona berpotensi terjadi antar kecamatan. Oleh karena itu, wilayah epidemiologis di kecamatanharus dijaga dengan ketat. Kemudian pemerintah mengadakan tes PCR terhadap 30 menit dan 3 guru di 1 sekolah. Jika hasilnya di bawah 1% maka dinyatakan aman dan boleh menyelenggarakan PTM, kecuali yang di kelasnya ada pasien covid.

Menteri Budi menambahkan, jika hasilnya 1-5% maka diadakan tes ke seluruh siswa di sekolah tersebut dan yang positif covid harus kembali belajar di rumah, sedangkan yang sehat (dan tidak sekelas dengan pasien) boleh untuk PTM. Sementara jika hasil tes PCR lebih dari 5% maka semua harus full belajar online selama 14 hari.

Strategi ini dinilai lebih efektif karena hanya mengetes sampel (pada tahap awal) sehingga mempercepat hasilnya untuk keluar. Selain itu, para murid tidak akan takut karena tidak semua dari mereka yang wajib untuk tes PCR, jika hasilnya di bawah 1%. Pengetesan sangat penting karena mereka ada yang belum divaksin corona, karena belum berusia 12 tahun.

Selain pengetesan PCR, maka pemerintah juga memperketat protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Pertama, gedung sebelum dimasuki murid harus disterilkan terlebih dahulu, dan sanitasi sekolah juga harus diperhatikan. Penyebabnya karena menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu dari poin protokol kesehatan 10M.

Selain itu, para murid wajib mengenakan masker sampai 2 lapis (masker disposable dan masker kain), untuk memperkuat filtrasi, apalagi corona varian delta lebih ganas dan menular ketika berpapasan dengan pasien covid. Mereka juga harus cuci tangan dengan sabun antiseptik dan membawa hand sanitizer.

Para murid juga wajib menjaga jarak dan tidak boleh membuat kerumunan, oleh sebab itu mereka hanya masuk seminggu 3 kali, karena maksimal 50% dari isi kelas yang boleh masuk. Jika ada kapasitas maksimal maka bisa ada jarak antar siswa. Mereka juga wajib membawa bekal agar lebih higienis dan mencegah penggerombolan saat membeli snack di kantin.

Pencegahan corona wajib dilakukan di sekolah-sekolah, agar tidak memicu kluster covid baru. Semua orang harus menaati protokol kesehatan agar selamat dan tidak tertular. Para guru harus mengingatkan muridnya agar tetap disiplin dan tidak bergerombol, serta tidak boleh melepaskan masker di dalam sekolah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Beberapa hari jelang pembukaan PON XX di Papua, keamanan makin diperketat, terutama di sekitar arena pertandingan. Pasukan TNI dan Polri  pun menjamin bahwa acara akan berlangsung sangat aman. 

PON XX adalah sebuah prestise karena baru pertama kali diadakan di Papua. Oleh karena itu, Pemprov Papua dan Papua Barat menginginkan lomba olahraga ini berjalan dengan mulus dan tidak ada gangguan dari pihak manapun. Pengamanan juga dibantu oleh pasukan TNI dan Polri, dan mereka kompak menjaga agar PON berlangsung dengan sukses dan minim kesalahan.

Ribuan personel TNI mendukung Polri dalam mengamankan objek vital dan upacara pembukaan PON XX Papua. Pasi Intel Kodim 1701 Jayapura Mayor Inf. Faisal menyatakan setidaknya 1.500 prajurit TNI disebar untuk mengamankan Kota dan Kabupaten Jayapura. Beliau juga memastikan venue dalam keadaan aman. Pengamanan dilakukan sebelum, saat, dan sesudah PON XX Papua.

Mayor Inf. Faisal menambahkan, pengamanan PON XX secara Undang-Undang memang ditugaskan kepada pihak Polri. Namun TNI dengan senang hati akan membantu, begitu juga dengan BIN. Dalam artian, semua pihak berkolaborasi untuk mengamankan PON agar berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan, baik dari faktor manusia maupun yang lain.

Sementara itu, personel Polri yang diterjunkan untuk mengamankan PON XX setidaknya ada 9.000 orang. Mereka dengan bangga mengemban tugas untuk melindungi para atlet, offisial, pelatih, dan segenap penonton pertandingan serta panitia penyelenggara. Polisi adalah sahabat rayat, oleh karena itu warga harus dibela dari serangan apapun. Keamanan saat PON XX menjadi concern mereka.

Faktor keamanan pada penyelenggaraan PON XX memang diutamakan, karena ada ancaman dari KST, yang sejak beberapa minggu lalu mulai melancarkan serangan. Mereka meneror para prajurit yang sedang bertugas, dan salah satu tujuannya adalah agar perhatian terpecah. Bisa jadi ada pasukan KST lain yang mengincar venue PON dan akan mengacaukan  acara ini.

KST memang sejak awal tidak setuju akan PON XX dan mereka mengancam akan menyerang. Namun sebelum ini terjadi, personel TNI dan Polri tentu sudah bersiap-siap. Jangankan menembakkan anak panah, melihat arena PON XX saja sudah sangat terlarang bagi mereka. Penyebabnya karena pengamanan sangat ketat.

Pengamanan di sekitar venue PON XX dibantu oleh teknologi, yakni drone. Pesawat mini ini akan diterbangkan untuk memantau sekitar arena pertandingan, dan ia bisa menjangkau hinga radius 3 KM.  Bahkan drone juga dilengkapi dengan kamera canggih, sehingga bisa memantau apakah ada potensi kerumunan yang pasti akan dibubarkan, juga mengidentifikasi siapa yang masuk blacklist.

Identifikasi ini sangat penting karena aparat sudah paham wajah-wajah anggota KST, sehingga jika mereka tertangkap kamera drone, akan langsung dicokok saat itu juga. Penjagaan memang sangat ketat dan pencegahan dilakukan, agar mereka tidak mengacaukan lomba maupun pembukaan PON XX.

Ada juga bantuan dari pihak intel yang memata-matai KST, sehingga bisa dipastikan rencana-rencana buruk mereka tidak akan terlaksana. Pasukan TNI dan Polri akan terbantu, dan semoga tidak ada serangan betulan dari kelompok teroris tersebut.

Selain di arena pertandingan, penjagaan juga dilakukan di wisma atlet yang menjadi tempat penginapan para atlet, pelatih, dan offisial. Mereka yang jauh-jauh datang dari provinsinya akan tenang karena selalu dijaga oleh aparat. Sehingga bisa beristirahat dengan nyaman.

PON XX adalah acara super besar dan menjaga prestise Papua, baik di level nasional maupun internasional. Oleh karena itu, acara ini akan dijaga dengan ketat oleh prajurit TNI serta Polri. Penjagaan dilakukan dengan maksimal agar tidak ada gangguan dari KST.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok