PALANGKA RAYA – Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar vaksinasi Covid-19 untuk ribuan pelajar di Kota Palangka Raya. Dari tiga kali rangkaian kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan, sedikitnya 4.500 pelajar SMP/sederajat dan SMA/sederajat mendapat vaksin.

“Hari ini merupakan hari terakhir untuk rangkaian kali ini. Selama tiga kali berturut-turut kami melaksanakan vaksinasi dengan sasaran utama para pelajar di Kota Palangka Raya,” kata Kepala BINDA Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, S.IP., MM. disela memantau kegiatan vaksinasi di Hasanka Boarding School, Sabtu 2 Oktober 2021.

Sebelumnya BINDA Kalteng telah menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar pada 28 September 2021 di SMP Negeri 3 Palangka Raya dan pada 30 September 2021 di SMP Negeri 8 Palangka Raya.

Pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan BINDA Kalteng diikuti sekitar 1.500 pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah, di antaranya Hasanka Boarding School, SMP Negeri 7, SMP Negeri 6, SMP Negeri 9, SMK Negeri 3, SMK Negeri 4, SMK Karsa Mulya, dan SMK Negeri 2 Kota Palangka Raya.

Dijelaskan lebih lanjut, kegiatan vaksinasi tersebut merupakan bentuk nyata dukungan dari BINDA Kalteng untuk mendukung percepatan capaian target vaksinasi di Provinsi Kalteng sebesar 70 persen pada Oktober 2021.

“Dan sekarang saat ini kita mengejar target vaksinasi untuk pelajar, yang capaiannya baru sekitar 10 persen,” ucap Brigjen TNI Sinyo.

BINDA Kalteng sangat menaruh perhatian pada program vaksinasi Covid-19 bagi kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus dan tulang punggung kemajuan bangsa dan negara RI pasca pandemi Covid-19.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat membentuk Herd Immunity (imunitas komunal) khususnya pelajar dan remaja, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kedepannya,” pungkas Brigjen TNI Sinyo.

Sasaran utama vaksinasi yang diinisiasi BINDA Kalteng yaitu pelajar, termasuk masyarakat umum. Masifnya vaksinasi serta kebijakan PPKM yang dilakukan selama ini, terbukti cukup ampuh untuk menurunkan kasus Covid-19, termasuk di Kalteng.

“Hal ini memberikan sinyal dan harapan bagi kita bahwa vaksinasi menjadi salah satu kunci utama dalam penanggulangan Covid-19. Setelah vaksinasi terhadap pelajar ini, rencananya kami juga akan melaksanakan vaksinasi door to door dengan sasaran masyarakat umum di beberapa daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Hasanka Boarding School, Riza Maulidin menyampaikan terima kasih kepada BINDA Kalteng yang telah memfasilitasi penyelenggaraan vaksinasi massal bagi para pelajar, khususnya di Hasanka Boarding School.

“Dengan vaksinasi Covid-19 terhadap para pelajar ini, diharapkan bisa mempercepat persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) serta memberikan rasa aman, khususnya bagi peserta didik, sekolah maupun keluarga mereka di rumah,” tutup Riza Maulidin.

Oleh : Aulia Hawa )*

Covid-19 dikabarkan terus bermutasi dan berpotensi menyebar ke berbagai belahan dunia. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat dengan memperketat pintu perbatasan guna melindungi warga dari ancaman penularan virus Corona yang lebih menular.
Bandara adalah tempat yang rawan akan penularan Corona karena ada banyak orang dan berpotensi ada kerumunan. Selain itu, di bandar udara juga ada turis asing yang masuk, dan meski mereka sudah dites di negaranya, belum tentu aman. Penyebabnya karena ada potensi penularan Corona di perjalanan.

Oleh karena itu pemerintah memperketat pintu perbatasan di bandara, terutama untuk turis dari negara Amerika Serikat dan Turki. Hal ini dinyatakan oleh Menko Manives Luhut B Panjaitan. Menurut Luhut, di Amerika ada lonjakan kasus hingga 200.000 orang per hari, karena ada mutasi virus. Naiknya kasus ini terjadi sejak bulan agustus 2021.

Selain Amerika Serikat, turis dari Turki juga harus diperiksa dengan ketat, karena ada kenaikan kasus Corona di sana. Memang mereka masih boleh masuk Indonesia tetapi harus karantina terlebih dahulu, baik di hotel maupun tempat lain yang disediakan. Karantina dilakukan selama 8 hari, karena pada hari kedua biasanya sudah terlihat apakah kena Corona atau tidak.

Pengetatan dan karantina bukanlah sebuah diskriminasi kepada warga negara asing, melainkan usaha agar tidak ada penularan Corona dari mereka ke WNI yang ada di bandara. Kita masih ingat kasus Covid pertama di negeri ini, ketika ada 3 orang warga sipil yang berkontak dengan WN asing dan akhirnya kena Corona, lalu virus jahat ini menular ke seluruh Indonesia.
Selama karantina di hotel, turis asing juga tidak boleh keluar dari kamarnya sejengkalpun, bahkan hanya sekadar jalan-jalan ke area kolam renang juga tidak diperkenankan. Mereka hanya boleh stay di kamarnya masing-masing dan makanan diantarkan oleh karyawan hotel, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga jarak.

Karantina model ini bukanlah sebuah penjara modern, melainkan suatu usaha agar tidak ada penyebaran Corona varian baru di Indonesia. Apalagi saat ini virus Covid-19 terus bermutasi dan terakhir menjadi Corona varian Mu. Virus hasil mutasi ini belum masuk ke Indonesia dan jangan sampai masuk, oleh karena itu wajib ada screening ketat di bandara dan karantina.
Menteri Luhut menambahkan, penerbangan internasional diatur jamnya agar tidak terjadi penumpukan dan ada kerumunan yang berbahaya. Pihak Angkasapura juga menuruti anjuran pemerintah dan para petugas sigap dalam bekerja dan menjaga agar semua orang menjaga jarak. Sehingga tidak akan terbentuk klaster Corona baru.

Semua usaha ini dilakukan agar tidak ada lagi penularan Corona varian apa saja di Indonesia, yang dibawa oleh turis asing. Saat ini angka pasien Covid sedang menurun dan jangan sampai kurvanya naik lagi karena ada penyebaran virus di bandara, yang dibawa oleh mereka yang habis bepergian dari Turki dan Amerika Serikat.

Warga asing yang baru saja mendarat di Indonesia juga menuruti aturan main dan tidak kabur saat akan dikarantina. Mereka paham bahwa pemeriksaan ketat dan karantina adalah standar yang harus dilakukan saat pandemi. Semua ini demi keamanan dan keselamatan bersama.

Pengetatan pintu perbatasan dilakukan di Bandara, terutama pada penerbangan internasional, agar tidak ada penularan Corona yang dibawa dari luar negeri. Karantina juga wajib dilakukan agar mereka yang habis pelesir dari luar, bisa aman dan terbukti tidak membawa virus Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Masyarakat mendukung penuh pemerintah dalam membendung penyebaran paham radikal. Selain mengancam Pancasila, Radikalisme rentan memicu konflik yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa.

Di Indonesia, Radikalisme dapat ditelusuri melalui pendekatan secara historis. Radikalisme yang dicirikan melalui adanya gerakan radikal yang telah muncul sejak kemerdekaan Indonesia. Umumnya gerakan radikal yang eksis pada awal kemerdekaan adalah gerakan radikal berbasis agama. Gerakan yang dimaksud adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau yang lazim disingkat sebagai DI/TII, serta Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul pada dekade 1950-an.

Munculnya gerakan radikal berbasis paham keagamaan tersebut dimotivasi oleh visi untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Meski hal ini dilakukan oleh sekelompok Muslim, tentu saja hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme.

Gerakan radikal tidak hanya eksis di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Sebagian besar gerakan radikal muncul sebagai respons terhadap hegemoni Amerika Serikat. Sejauh ini, kita mengenal ada dua kekuatan radikal terbesar yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya, yakni Al-Qaeda yang didirikan oleh Osama bin Laden, serta ISIS yang didirikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dengan pusatnya di Irak dan Suriah.

Yang patut dicermati dari eksistensi kedua gerakan radikal tersebut adalah mereka tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat transnasional. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana ISIS pada awal pembentukannya menyerukan kepada Jihadis di seluruh dunia untuk datang dan berjuang bersama-sama ISIS di Irak dan Suriah.

Salah satu isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia pada awal tahun 2020 terkait radikalisme adalah rencana kepulangan eks-WNI anggota ISIS ke Indonesia. Data dari Palang Merah Internasional dan CIA menyebutkan, terdapat 689 WNI yang berstatus sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF). Sedangkan sekitar 1.800 orang lainnya belum teridentifikasi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil penanganan radikalise yang membutuhkan peran lintas kementerian. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyisiran lingkungan masjid dan screening terhadap TNI, Polri dan ASN, tentunya dengan menggunakan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan ilmiah.

Selain itu, penggunaan media Internet juga membuat masyarakat semakin muda mengakses berbagai informasi apapun. Sehingga penguatan literasi digital adalah salah satu upaya konkrit untuk menangkal penyebaran paham radikal.

Hal ini telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah mengajak generasi milenial di Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital guna menangkal gerakan terorisme, radikalisme dan separatisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Penguatan literasi digital diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perbandingan kepada generasi milenial, untuk mengetahui antara informasi yang baik dan buruk. Sehingga para generasi milenial dapat menjadi agen penangkal penyebaran paham radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tentu saja patut diapresiasi sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Selain upaya preventif seperti penguatan literasi digita, ada pula upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, upaya tersebut adalah dilaksanakannya program deradikalisasi.

Awalnya program deradikalisasi ditujukan untuk menangani tindak pidana terorisme yang terjadi, dan lembaga yang berwenang melakukannya yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan program deradikalisasi pemerintah untuk menyadarkan narapidana terorisme telah berhasil.

Mahfud mengatakan puluhan narapidana yang mendekam di penjara dengan pengawasan ketat untuk narapidana yang beresiko tinggi di Pulau Nusakambangan, Cilacap telah berikrar setia kepada negara. Upaya deradikalisasi bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan cara persuasif dan mengedepankan pendekatan kultural. Jangan sampai Deradikalisasi dilakukan dengan teriak-teriak. Karena yang seharusnya dilakukan adalah mendalami masalah, mengidentifikasi akarnya, lalu mencari solusi yang tepat melalui musyawarah.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, sempat mengatakan bahwa deradikalisasi terhadap warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok radikal bukanlah praktik yang mudah. Jika seseorang radikal dan melakukan tindakan melanggar hukum, maka dapat dibawa ke jalur hukum. Jika yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan secara ideologis, maka hal tersebut bisa dilawan dengan menggunakan wacana.

Masalah radikalisme tentu saja menjadi concern tersendiri, upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap kita dukung, agar Indonesia bisa menjadi negara yang aman dari segala paham yang berbahaya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Aulia Hawa )*

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lulus TWK akhirnya resmi dipecat. Pemecatan ini diharapkan membawa pembabakan baru dan mampu mengakhiri polemik KPK yang selama ini menutup kerja keras lembaga tersebut dalam memberantas korupsi.

KPK adalah lembaga negara yang memiliki misi mulia karena dibuat untuk menghapus KKN di Indonesia. Oleh karena itu, ia relatif lebih populer daripada lembaga negara lain. Apalagi ketika ada polemik tentang tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat sebelum pegawainya diangkat jadi ASN, langsung membuat heboh se-Indonesia, karena ada yang tidak lolos.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa polemik tentang TKW KPK bisa diakhiri. Penyebabnya karena 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah direkrut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (menjadi ASN Polri), dan sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Mari melangkah ke depan dengan penuh kebersamaan.

Dalam artian, kita tidak usah ribut-ribut lagi karena sudah ada penyelesaian masalah, karena mereka tetap jadi ASN meski di lembaga lain. Jangan ada lagi yang menyindir secara halus maupun terang-terangan akan TWK karena kejadiannya sudah lama sekali berlalu, dan 56 eks pegawai KPK sudah menemukan tempat berlabuhnya. Mereka tidak menjadi jobless karena langsung diangkat oleh Kapolri.

Mahfud melanjutkan, Presiden Jokowi merestui permohonan Kapolri, merujuk pada pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Jika sudah ada lampu hijau dari Presiden Jokowi, maka akan lancar pemindahannya. Para eks pegawai KPK bisa berkarya lagi meski di tempat yang berbeda. Polemik tentang TWK dan mereka tidak usah dibahas lagi, karena sudah lama sekali berlalu, dan ada tempat bagi mereka untuk bekerja.

Akhiri saja polemik ini dan tidak usah ada demo lagi, bahkan sampai berjilid-jilid. Pendemo yang rata-rata mahasiswa seharusnya paham bahwa jika sudah ada keputusan MK dan MA, maka sudah valid. Ketika ada pemindahan ke Polri, maka bisa dikatakan bahwa masalah sudah selesai, jadi tidak usah diperpanjang lagi.

Demo untuk menentang TWK dan segenap kontroversinya jelas dilarang karena masih masa pandemi. Oleh karena itu, jika ada unjuk rasa lagi, jangan marah jika langsung dihalau oleh petugas. Penyebabnya karena mereka mencegah terjadinya kerumunan dan terbentuknya klaster corona baru.

Polemik memang seharusnya tidak usah diperpanjang, karena takut akan berpengaruh ke kinerja KPK. Tidak usah ada bombardir pemberitaan gara-gara isu negatif, karena seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita mendukung KPK dan menciptakan situasi yang kondusif.

Jangan malah sebaliknya, ‘menggoreng’ polemik TWK dan menuduh macam-macam, padahal sudah dinyatakan selesai. Ingatlah bahwa KPK adalah lembaga untuk memberantas korupsi. Biarkan pegawainya berpikiran tenang sehingga bisa bekerja dengan lancar.

Seharusnya kita mendukung KPK dan memberhentikan polemik tentang TWK. Penyebabnya karena hidup berjalan lurus ke depan, bukan ke belakang, bukan? Tidak usah menyinggung masalah di masa lalu karena hanya akan menghancurkan.

KPK adalah lembaga yang lurus dan tidak akan keok gara-gara polemik TWK, akan tetapi, janganlah diperpanjang lagi.
Penyebabnya karena sudah ada penyelesaiannya dan tidak usah dibicarakan lagi polemiknya. Biarkan KPK menjalankan tugas sucinya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Takutnya jika polemik diperpanjang, maka akan berpengaruh secara psikologis kepada mereka.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah berencana memekarkan wilayah Papua. Penambahan provinsi tentu akan melibatkan orang asli Papua, karena ini demi kesejahteraan dan kenyamanan mereka.

Saat ini sudah ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua dan Papua Barat. Keberadaan 2 provinsi ini merupakan hasil pemekaran wilayah pada tahun 2001, karena dulu hanya ada 1 provinsi yang masih bernama Irian Jaya. Namun saat ini ada rencana penambahan menjadi 6 provinsi, dan pemekaran ini tentu melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan juga warga sipil.

Rencananya pemekaran provinsi antara lain: provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Papua Tabi Sairei. Penambahan provinsi ini disetujui oleh rakyat Papua, karena dirunut dari sejarahnya, merupakan permintaan mereka. Bulan september 2019, ada 61 warga Papua yang diundang ke istana negara oleh Presiden Jokowi.

Salah satu dari mereka, Saleh Sangadji, mengemukakan pendapat. Menurut pria yang tinggal di Kabupaten Mbappi, karakter dan kebudayaan orang Papua di wilayah selatan dan utara berbeda jauh. Dalam artian, ketika ada pemekaran wilayah maka akan lebih aman, karena 1 provinsi mengatur masyarakat dengan kebudayaan yang tidak berbenturan.

Saleh menambahkan, jika ada penambahan provinsi maka akan membuka peluang bagi sarjana di Papua Selatan untuk bekerja di kantor pemerintahan. Sehingga mereka tak lagi ‘berebut’ tempat dengan di wilayah lain. Dalam artian, para putra Papua akan memperlihatkan potensi terbaiknya dan menjadi abdi negara yang berdedikasi tinggi.

Pemekaran wilayah tentu melibatkan rakyat, terutama MRP, karena tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan dimintai pendapat, apakah betul mereka membutuhkan provinsi baru? Pasti rata-rata menjawab iya, karena wilayah Papua amat luas sedangkan provinsinya hanya ada 2.

Dalam artian, ketika provinsi dimekarkan, maka pengurusan surat penting dan administrasi jadi mudah, karena jaraknya juga makin dekat. Masyarakat tak perlu jauh-jauh ke Jayapura atau Manokwari untuk ke kantor pemerintahan, tetapi cukup ke kantor provinsinya sendiri. jadinya akan hemat waktu dan biaya transportasi.

Dalam UU nomor 21 tahun 2001 alias UU otsus memang disebutkan perlibatan orang asli Papua (OAP) dan masyarakat adat yang lebih banyak. OAP akan diberi banyak porsi untuk membangun wilayah Bumi Cendrawasih, termasuk ketika provinsinya akan dimekarkan. Mereka diberi kepercayaan penuh dan boleh memberi aspirasi, bagaimana sebaiknya pemekaran ini dilakukan, agar berjalan dengan lancar.

Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi dari rakyat juga akan dilibatkan dalam pemekaran wilayah. Penyebabnya karena penambahan provinsi tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada persetujuan dari masyarakat adat dan para kepala suku, karena mereka masih memiliki posisi yang penting di hadapan warga sipil. Para kepala suku tentu menyetujui pemekaran wilayah karena akan bermanfaat bagi rakyat.

Pemerintah pusat tentu tidak akan bertindak otoriter dan langsung memutuskan tentang pemekaran wilayah di Papua. Namun keputusan ini harus berdasarkan masukan dan usulan dari MRP, rakyat sipil, dan masyarakat adat di Bumi Cendrawasih. Mereka memang boleh urun rembug, karena sudah diberi kepercayaan untuk ikut membangun daerahnya sendiri.

Pemekaran wilayah di Papua belum fix kapan diberlakukan karena terhalang oleh pandemi. Namun perencanaannya sudah makin matang. Rencana besar ini juga disetujui oleh rakyat, dan tentu akan melibatkan orang asli Papua, MRP, dewan adat, para kepala suku, dan juga warga sipil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Agung Semedi )*

Polemik tentang pegawai KPK sudah sebaiknya diakhiri karena sudah mendapat putusan dari MK dan MK. Semua pihak pun diminta untuk menahan diri dan menghormati putusan tersebut.
Pegawai KPK ada lebih dari 1.000 orang dan mereka bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi, pegawai KPK bukan sekadar pekerja, melainkan petugas yang menghilangkan para pencuri uang negara dan menyehatkan finansial NKRI. Tak heran KPK adalah salah satu lembaga negara bergengsi yang kinerjanya banyak dipuji oleh masyarakat.

Namun beberapa bulan ini KPK menjadi sorotan dan dituduh macam-macam, karena ada polemik pada 56 pegawainya, yang tak lolos TWK dan akhirnya diberhentikan dengan hormat. KPK jadi viral karena ada dugaan kongkalingkong karena ada TWK sebagai tes pra pengangkatan ASN, padahal tes itu juga dilakukan untuk CPNS di lembaga negara lain.

Ketua Umum Badko HMI Sumut Bambang Irawan menyatakan bahwa sebagai civil society tetap menghormati proses hukum yang telah dilakukan. KPK harus mempercepat putusan tersebut dan jangan sampai isu dan polemik yang muncul membuat kinerja KPK diperlambat. Dalam artian, TWK sudah berlalu sehingga tidak usah dipermasalahkan lagi, karena akan mengganggu kelancaran kerja di internal KPK.
Bambang menambahkan, ia memberi dukungan moril kepada segenap pegawai KPK yang dirumahkan dengan hormat. Namun ia juga berpesan pada mereka untuk menaati hukum yang berlaku. Dalam artian, meski mereka mendapat banyak support, tetapi harus tetap menaati aturan dan tidak melanjutka polemik di luar sana, karena akan membuat permasalahan tidak kunjung selesai.

Walau ada pihak yang mendukung eks pegawai KPK, tetapi mereka tidak boleh jumawa. Mereka bisa melanjutkan karirnya di tempat lain, misalnya di perusahaan BUMN atau yang lain. Sehingga tidak meganggur begitu saja, dan pasti akan mendapat yang baru, karena punya pengalaman kerja yang cukup lama.
Sudah ada keputusan dari MK dan MA yang menyatakan bahwa 56 pegawai KPK diberhentikan dan hasil tes TWK valid. Sehingga semua pihak diharap untuk menghormati keputusan ini dan menghentikan polemik tentang KPK. Sudahi saja semuanya karena MA dan MK sudah memberi keputusan yang mengikat secara hukum.

Ketika masih ada saja pihak yang memprotes KPK, MK, dan MK, maka bisa dipastikan ia tidak mengerti sistem hukum di Indonesia. Keputusan MK dan MK tidak bisa diubah hanya dengan demo berjilid-jilid atau ancaman dari para mahasiswa. Seharusnya mereka malu karena sudah mahasiswa tetapi bertingkah seperti anak kecil.
Jika MK dan MK sudah bersabda maka amat valid, dan keputusan ini tidak bisa dianulir begitu saja. Kita semua wajib menghargai MK dan MA karena mereka adalah lembaga hukum yang profesional dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar. MK dan MK sudah mempertimbangkan matang-matang, sehingga keputusannya harus dihormati oleh siapapun.

Kita semua wajib menahan diri dan tidak menghujat KPK, karena pengurangan pegawai, TWK, dan semua yang terjadi beberapa bulan ini sudah sesuai dengan UU. Jangan ada lagi hujatan dan cercaan karena polemik diharap berhenti, agar pegawai KPK lain bisa konsentrasi dalam bekerja.
Pemberhentian 56 pegawai KPK bukanlah sebuah skandal, melainkan seleksi agar ASN di lembaga tersebut terbukti memiliki rasa nasionalisme. Jangan ada yang menghina keputusan KPK, MK, dan MA, karena sudah valid. Lagipula, pegawai lain sudah diangkat jadi abdi negara, jadi tidak usah ribut-ribut lagi.

)* Penulis adalah Kontributor Forum Literasi Publik Cirebon

Pemulihan ekonomi global diprediksi masih akan terus berlanjut. Proyeksi IMF dalam rilis terbaru World Economic Outlook (WEO) Juli 2021 menyatakan ekonomi global tumbuh 6,0 persen di tahun 2021 dan 4,9 persen pada tahun 2022.

Solidnya proyeksi perekonomian global didukung oleh tambahan stimulus fiskal yang kuat dan akselerasi vaksinasi yang memungkinkan reopening lebih luas, khususnya di negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Namun demikian, pemulihan ekonomi global terjadi tidak merata (uneven recovery) karena perbedaan situasi pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.

“Pandemi Covid-19 memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap ekonomi. Kita perlu sangat hati-hati dan terus menjaga disiplin pada protokol kesehatan. Kita juga belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Rabu (28/7/2021) yang lalu.

Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang dapat memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan. Beberapa negara yang mendapat revisi ke bawah antara lain India, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Sementara, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 sebesar 3,9 persen, masih dalam rentang proyeksi Pemerintah pada 3,7 hingga 4,5 persen. Di sisi lain, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi sejalan dengan perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif.

Dengan adanya ancaman Covid-19 varian delta dan munculnya varian baru, Indonesia terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan bahwa jumlah vaksin tersedia agar percepatan vaksinasi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 1,5 juta dosis per hari dan akan terus ditingkatkan secara gradual. Hingga kini sudah lebih dari 65 juta dosis. Langkah 3T dan 5M terus juga terus diperkuat untuk mendorong penambahan kasus Covid-19.

Pengetatan aktivitas dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 juga dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level terendah guna mengendalikan pandemi yang saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan kasus.

Sementara itu, APBN hadir memberi perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM yang diiringi upaya percepatan penyalurannya untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM.

Indonesia akan terus fokus pada upaya pengendalian pandemi, melindungi kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing. Berbagai kebijakan yang dilakukan ini diharapkan mampu mengatasi lonjakan pandemi Covid-19 sehingga proses pemulihan ekonomi pun dapat berjalan dengan baik. (**)

Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking Papua Youth Creative Hub di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (02/10/2021). Presiden berharap kehadiran Papua Youth Creative Hub dapat menjadi motor penggerak sekaligus pusat pengembangan talenta di Papua.

“Ini sangat bagus, sehingga kita harapkan nanti Papua Youth Creative Hub ini bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di Tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Rencana pembangunan Papua Youth Creative Hub ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah anak muda Papua pada September 2019 lalu. Kemudian, saat meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura pada 28 Oktober 2019 lalu, Presiden juga mengapresiasi pencanangan Papua Muda Inspiratif, termasuk pembangunan Papua Youth Creative Hub.

Kepala Negara meyakini bahwa masih banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan di Papua maupun Papua Barat. Menurutnya, banyak bibit unggul maupun talenta Papua yang sangat baik di berbagai bidang.

“Banyak bibit-bibit unggul maupun talenta-talenta yang sangat baik di bidang sains, seni budaya, maupun di bidang olahraga dan ini menjadi tugas besar kita semuanya untuk menyiapkan manajemen yang baik, manajemen talenta yang baik, yang tertata, dan tadi sudah disampaikan bahwa yang berkumpul di Papua Muda Inspiratif ini bukan hanya ratusan tapi sudah ribuan,” jelasnya.
Dalam rencana pembangunannya, Papua Youth Creative Hub akan mewadahi berbagai talenta seperti petani-petani milenial, ekosistem digital, hingga pengembangan riset dan inovasi. Presiden meyakini, masa depan Papua dan masa depan Indonesia ada di Papua Youth Creative Hub.

“Kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai langsung lembaganya siap dan kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat betul-betul melakukan pengembangan SDM di Tanah Papua yang kita cintai,” imbuhnya.

Sejumlah fasilitas yang direncanakan dibangun di Papua Youth Creative Hub antara lain co-working space, ruang untuk teknologi pembelajaran, teknologi digital, ruang konser, ruang untuk inovasi-inovasi produk, serta asrama dan fasilitas olahraga.

“Saya kira ini sudah sangat integrated dan kita harapkan untuk betul-betul nanti tempat ini menjadi sebuah pondasi bagi masa depan Papua dan masa depan Indonesia di masa-masa yang akan datang, serta dalam memulai membangun perusahaan-perusahaan start-up dari Tanah Papua yang hebat,” tandasnya.

Selain melakukan groundbreaking, pada kesempatan tersebut Presiden juga meninjau sejumlah stan pameran yang dihadirkan. Stan-stan tersebut berisi berbagai inovasi, komunitas, hingga produk karya anak-anak muda Papua, yaitu stan industri kreatif, stan teknologi digital, stan sosial budaya dan literasi, stan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta stan pertanian, peternakan, dan perikanan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, dan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar. (*)

Oleh : Putu Prawira )*

Efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, maka diharapkan PPKM dapat memberikan hasil optimal dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang diambil pemerintah guna mengurangi potensi penyebaran virus Corona. Kebijakan ini juga dinilai telah membuahkan hasil, terbukti dengan lenggangnya ruang isolasi dan menurunnya kasus terkonfirmasi covid-19.

Keberhasilan penurunan level PPKM saat ini tentu merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ini tentu menjadi bukti bahwa PPKM bisa menjadi role model untuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LPK2PK) dr Ardiansyah Bahar menuturkan, Jika PPKM dijalankan dengan benar, tentunya kasus harian Covid-19 akan menurun.Syaratnya PPKM harus dijalankan dengan benar. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

            Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, menuturkan bahwa PPKM merupakan salah satu instrumen model ala Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi covid-19.  PPKM diyakini memberikan sejumlah manfaat, yakni bisa menurunkan mobilitas, meningkatkan kinerja pos komando PPKM di tingkat desa dan kelurahan dan membentuk pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) 3M dalam rangka memutus penularan virus Corona.

            Selain itu, PPKM bisa mendorong 3T (Testing, Tracing dan Treatmen) terutama pelacakan kontak bisa bekerja terus menerus. Meski kasus terkonfirmasi covid-19 telah melandai, PPKM dinilai mampu mencegah adanya penularan yang lebih besar. PPKM juga bisa digunakan untuk mengontrol supaya tidak ada lonjakan di kemudian hari.

            Alexander menuturkan, semenjak melaksanakan PPKM darurat pada Juli 2021 dilanjutkan dengan PPKM dengan level mulai dari 1-4. Perpanjangan PPKM dilakukan hingga yang ke-sembilan kali. Terlihat kasus covid-19 turun dan banyak yang berbeda dari situasi genting yang sempat terjadi pada pertengahan Juli 2021 dibanding saat ini, khususnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang sebelumnya bisa sampai 90% akhirnya turun hingga di bawah 20%.

            Begitu pula dengan kasus aktif dan kasus positif covid-19 sudah turun sedemikian rupa hingga di bawah 10.000-an dan kemudian angka kematian sudah di level 200-an.

            Perkembangan ini tentunya cukup baik dan kemudian responsnya sangat cepat. Tentu ini terjadi oleh karena gerak cepat dari seluruh elemen yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, bersama dengan satgas. Ini tidak mungkin bisa dikerjakan kalau hanya pemerintah tetapi juga ini melibatkan masyarakat.

            Selain itu, saat ini juga sudah terjadi penurunan level PPKM dari yang sebelumnya level 4 dengan insiden sangat tinggi. Ada yang sudah berada di level 2 dengan insiden sedang dan level 1 dengan insiden rendah. Sudah tidak ada lagi daerah di wilayah pulau Jawa dan Bali yang berstatus PPKM level 4.

            Namun, masih ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM level 4 yakni Aceh Tamiang dan Pidie di Aceh, Bangka di Bangka Belitung, Padang di Sumatera Barat, Banjarbaru dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Balikpapan dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, serta Kota Tarakan dan Bulungan di Kalimantan Selatan. Sedangkan PPKM level 3 berlaku di 105 kabupaten/kota, PPKM level 2 di 250 kabupaten/kota dan PPKM level 1 di 21 kabupaten/kota.

            Perlu diketahui bahwa, pada penerapan PPKM level 2, Transportasi Umum seperti angkutan massal diizinkan untuk membawa penumpang dengan kapasitas 100%, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan di tempat yang dapat menimbulkan kerumunan, diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50%.

Sementara itu, aktifitas pada pusat perbelanjaan/mal, dibuka dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas, dan waktu waktu operasional hanya diizinkan sampai dengan pukul 20:00 waktu setempat.Penerapan PPKM telah berhasil menurunkan jumlah keterisian pasien di rumah sakit, selain itu kelangkaan oksigen juga jarang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPKM memang berdampak signifikan terhadap jumlah masyarakat yang terpapar covid-19.

            Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona memang patut diapresiasi, hal tersebut tentu tidak lepas dari kolaborasi lintas aparat serta kesadaran masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Hendrik Kupia (Warganet Kota Ternate)

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini tidak pernah henti untuk terus membangun Tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hingga keluar Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 

Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur. Keluarnya Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 menjadi salah satu payung hukum terbaru dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Tanah Papua. 

Pemerintahan kali ini menaruh perhatian besar bagi kepentingan Papua, salah satunya dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal asli Papua.

Guna mewujudkan infrastruktur yang andal, sekaligus yang bisa menjawab tantangan di lapangan, Kementerian PUPR berkomitmen melakukannya ke dalam empat program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR. 

Masyarakat berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pemerintah dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata, sekaligus menjawab tantangan dalam memajukan masyarakat Papua. Sementara itu, masyarakat lain juga harus mendukung program positif yang dibangun demi memajukan Papua.