Oleh : Alfred Jigibalom )*

Hoaks yang beredar di Yakuhimo-Papua telah menimbulkan kerusuhan pada 3 Oktober 2021. Semua pihak pun harus pandai menahan diri dan tidak terprovokasi hoaks yang berkembang karena saat ini TNI/Polri terus memulihkan kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Hoaks adalah berita atau foto palsu yang sengaja disebar untuk tujuan tertentu, bisa jadi untuk menjungkalkan lawan politik atau membuat kerusuhan secara psikologis. Sayangnya beberapa tahun ini, kita seolah diserbu oleh keberadaan hoaks, terutama di dunia maya. Sehingga meresahkan masyarakat, dan mereka takut bahwa hoaks akan membawa korban jika tidak segera dihapuskan.

Salah satu hoaks yang membuat Bumi Cendrawasih memanas adalah kabar yang menyebutkan bahwa mantan Bupati Yahukimo Abock Busup meninggal, karena dibunuh oleh lawan politiknya. Ia memang diketahui sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di sebuah hotel di Jakarta. Walau meninggal di ibukota tetapi beritanya dengan cepat tersebar di Papua, khususnya di Yahukimo.

Meninggalnya mantan Bupati Yahukimo langsung membuat suasana panas dan tragisnya ada 6 orang yang kehilangan nyawa. Mereka menjadi korban di dalam kerusuhan di Distrik Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo. Dalam peristiwa berdarah itu, rumah warga juga dibakar. Diduga pelakunya adalah 53 orang dari Suku Kimyal dan mereka telah ditangkap oleh aparat.

Suku Yali yang diserbu oleh Suku Kimyal tentu bingung karena tiba-tiba diserang. Terlebih, korban tidak hanya luka-luka dan meninggal dunia, tetapi juga ada kerugian secara materiil. Penyebabnya karena selain beberapa rumah dibakar, juga ada 1 hotel yang dilalap api. Orang-orang dari Suku Kimyal menyerbu dengan mengendarai 2 mobil minibus jam 12:45 WIT, tanggal 3 oktober 2021.

Penyerangan yang berujung korban jiwa dan kerusakan properti ini sangat disesalkan, karena terjadi akibat tersebarnya hoaks di masyarakat Yahukimo. Padahal faktanya, mantan bupati meninggal dunia akibat serangan jantung, bukan dibunuh oleh lawan politiknya. Namun kabar yang menyebar malah sebaliknya.
Hoaks harus dihapuskan karena berita pendek yang tersebar, terutama di media sosial dan grup WA, malah mengacaukan keadaan. Bahkan ia bisa menyebabkan peperangan antar suku, yang dilakukan oleh suku-suku lain di Papua, karena mereka bisa saja terpicu oleh serangan tersebut.

Hal ini tentu amat mengerikan karena sudah puluhan tahun tidak ada peperangan di Papua, yang tentu saja bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Padahal Pemda Papua dan Papua Barat sedang membentuk image Papua sebagai tempat yang aman, sehingga akan menjadi tujuan wisata pasca pandemi. Tetapi gara-gara hoaks bisa saja para turis takut karena tidak mau terjebak dalam perang antar suku.

Kita wajib mewaspadai hoaks karena selain meresahkan masyarakat karena menyerang sisi psikologis mereka, juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Kasihan sekali keluarga yang ditinggalkan, padahal bisa jadi sang korban adalah tulang punggung di rumah tangganya.

Sebagai warga negara yang baik, jangan mudah percaya jika ada berita yang tersebar, apalagi hanya di media sosial atau grup WA. Jangan mudah untuk menyebarkannya tanpa mengecek terlebih dahulu. Saat ini sudah ada situs yang bisa dipakai untuk memeriksa, apakah suatu berita berdasarkan fakta atau hoaks semata. Ketika ada hoaks juga langsung hapus dan peringatkan anggota grup lain untuk tidak mempercayainya.

Hoaks yang tersebar di daerah Yahukimo sangat berbuntut tidak enak, karena mengakibatkan kebakaran dan 6 korban jiwa. Kerusuhan seharusnya bisa dicegah jika masyarakat bisa membedakan antara berita yang asli dengan yang palsu. Jangan sampai ada peristiwa tragis selanjutnya gara-gara hoaks, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk mempatroli hoaks agar tidak tersebar di masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Moses Waker )*

Presiden Jokowi meresmikan Papua Youth Creative Hub. Keberadaan Papua Youth Creative Hub wajib diapresiasi karena bisa memajukan dan membantu para putra Papua untuk terus berkarya.

Pemerataan pembangunan adalah salah satu program yang ditekankan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Beliau gemar blusukan hingga ke Papua, untuk mendengarkan suara rakyat. Sehingga tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akan ada azas keadilan, karena seluruh rakyat mulai dari Sabang sampai Merauke mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi adalah Papua. Bahkan beliau adalah Presiden Indonesia yang paling sering mengunjungi Bumi Cendrawasih. Termasuk ketika beliau melakukan groundbreaking Papua Youth Creative Hub di Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 2 oktober 2021.

Presiden Jokowi berharap Papua Youth Creative Hub bisa jadi motor penggerak, bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada.
Rencana pembuatan Papua Youth Creative Hub merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah anak muda Papua pada bulan september 2019 lalu. Kemudian pada saat meresmikan jembatan Youtefa pada akhir tahun 2019 juga, Presiden mengapresiasi pencanangan program Papua Muda
Inspiratif, termasuk Papua Youth Creative Hub.
Presiden melanjutkan, Papua Youth Creative Hub bisa mengembangkan talenta para pemuda Papua di berbagai bidang, mulai dari sains, olahraga, seni budaya, dll. Mereka memiliki potensi besar untuk maju. Nantinya, Papua Youth Creative Hub akan menjadi wadah untuk berbagai talenta seperti petani milenial, ekosistem digital, dan pengembangan riset dan inovasi.

Papua Youth Creative Hub merupakan sebuah tempat yang akan memiliki berbagai fasilitas, di antaranya co working space, ruang untuk teknologi pembelajaran, teknologi digital, ruang konser, ruang untuk inovasi produk, asrama, dan fasilitas olahraga. Diharap dengan berbagai fasilitas yang disediakan akan bisa membantu para pemuda Papua untuk mengembangkan potensinya.

Selama ini bisa jadi para pemuda Papua memiliki bakat tetapi bingung mau disalurkan ke mana atau tidak punya tempat untuk membentuk komunitas, padahal sayang sekali jika talentanya terkubur sia-sia. Oleh karena itu keberadaan Papua Youth Creative Hub patut diapresiasi karena bisa jadi tempat berkumpul. Sehingga anak-anak muda saling sharing dan berkolaborasi untuk membuat karya baru.

Dengan fasilitas yang ada di Papua Youth Creative Hub maka para pemuda dari Bumi Cendrawasih yang berbakat di bidang seni akan bisa mengembangkan talentanya. Mereka bisa menjadi seniman besar seperti Edo Kondologit, Nowela, Funky Papua, Ari Sihasale, dll yang merupakan warga keturunan Papua. Sehingga mereka akan bisa menjadi artis peran, penyanyi, atau pekerja seni profesional.

Menariknya, di Papua Youth Creative Hub tidak hanya tersedia fasilitas untuk pengembangan bidang kesenian dan budaya, tetapi juga pertanian modern, teknologi digital, dan inovasi. Sehingga anak-anak muda akan menjadi petani yang berinovasi dan membuat varian hasil bumi baru. Lantas dengan menguasai teknologi digital, mereka bisa memasarkannya via internet sehingga jangkauan pembelinya makin luas.

Papua Youth Creative Hub adalah sebuah tempat yang bagus sekali sebagai kawah candradimuka, sehingga anak-anak muda dari Bumi Cendrawasih bisa mengasah talenta dan mengembangkan potensinya. Mereka bisa memiliki tempat pertemuan yang representatif untuk brainstorming, sharing ide baru, maupun pembelajaran teknologi baru. Sehingga akan makin cerdas, kreatif, dan membantu dalam pembangunan Papua di masa depan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dedi Irawan )*

Masyarakat diharapkan tidak lengah terhadap penurunan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Jika masyarakat lengah dan kendur dalam menerapkan Prokes, maka besar kemungkinan terjadi ledakan Covid-19 seperti yang terjadi di negara lain.
Ada kabar gembira di tengah pandemi ketika kasus Corona diberitakan terus menurun. Dari 50.000 pasien per harinya, pelan-pelan angkanya mengecil jadi 20.000, 10.000, 5.000, dan kini hanya 1.000-an kasus harian. Ini adalah sebuah prestasi besar, karena hanya dalam waktu 2 bulan Corona bisa dikendalikan dengan baik.

Dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa positivity rate di Indonesia turun hingga tidak sampai 5%. Ini adalah angka yang bagus karena menunjukkan rendahnya penularan Corona di negeri ini. Berarti program-program pemerintah seperti vaksinasi dan PPKM menunjukkan hasilnya, dan masyarakat mulai tenang karena Corona tidak seganas 2-3 bulan lalu.

Namun perlu diingat, saat situasi adem ayem maka ini bisa jadi sebuah marabahaya, karena pada masa tenang bisa jadi ada serangan lagi. Prediksi ahli epidemiologi, pada akhir tahun 2021 ada potensi naiknya gelombang Corona alias serangan yang ketiga. Jadi kita wajib bersiap-siap dan tentu saja berusaha agar hal itu tidak terjadi, karena jika memang iya, efeknya akan sangat mengerikan.

Ketika kurva mulai menurun maka berpotensi akan naik lagi dan sudah ada rumusan yang diteliti oleh para ahli epidemiologi. Oleh karena itu mereka bisa memprediksi serangan Corona gelombang ketiga, karena kenyataannya setelah ada serangan pertama, lalu melandai, ada lagi kenaikan kasus Covid. Jika ini terjadi lagi maka akan sangat memusingkan karena jumlah pasien Covid naik lagi.

Kita tentu tidak ingin berakhir dengan mengenaskan di ranjang RS gara-gara Corona. Oleh sebab itu, masih harus meningkatkan kewaspadaan, walaupun jumlah pasien Covid menurun drastis. Ingatlah saat ini masih masa pandemi sehingga masih ada potensi penularan Corona di Indonesia. Jadi tidak boleh malas pakai masker dan melanggar poin lain dalam protokol kesehatan.

Saat keadaan cukup aman maka kita tidak boleh bersantai lalu mengundang banyak orang untuk pesta barbeque di rumah. Meski judulnya ‘di rumah saja’ tetapi berbahaya karena mengundang orang dari luar. Kita tidak tahu di antara mereka siapa yang jadi OTG dan siapa yang sehat, dan jangan sampai ketularan Corona dari mereka. Sepintas memang seperti paranoid, tetapi di masa pandemi memang harus meningkatkan kewaspadaaan.

Ingatlah bahwa saat ini sudah ada klaster keluarga, yang ditularkan dari klaster perkantoran. Sang ayah kena Corona dari tempat kerja lalu menularkannya juga ke istri dan anak-anaknya. Jika ia tidak ketularan dari rekan kerja maka bisa saja kena Corona saat makan-makan di rumah, yang mengundang banyak orang, karena virus Covid-19 bisa mengintai saat banyak yang melepas masker saat akan menyuapkan hidangan.

Peningkatan kewaspadaan juga bisa dilakukan dengan mandiri, dalam artian kita bisa inisiatif untuk tes rapid secara teratur. Misalnya sebulan sekali atau bahkan 3 kali, jika mobilitas cukup tinggi (karena alasan kesehatan). Setelah screening mandiri dan dinyatakan sehat, maka juga wajib mematuhi prokes 10M. Meski ada di dalam mobil tetap wajib pakai masker, demi keamanan bersama.

Menurunnya kasus Corona di Indonesia membuat kita agak lega tetapi jangan terlena dan ogah-ogahan pakai masker. Prokes masih harus ditaati agar tidak ketularan Corona, dan memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada terlanjur sesak nafas karena terjangkiti virus Covid-19, dan berpotensi kehilangan nyawa karena belum mendapatkan vaksin.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX telah resmi dibuka oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2021. Selain merespons positif upacara pembukaan PON XX, sejumlah kontingen maupun masyarakat pun mengapresiasi venue PON XX yang bertaraf internasional.
Rildo Ananda Anwar selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI), mengatakan bahwa arena tenis Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Sian Soor Tennis Center di halaman kantor Wali Kota Jayapura, telah memenuhi standar internasional.

Rildo menilai, syarat sebuah arena tenis agar dapat mengantongi standar internasional adalah memiliki lebih dari enam lapangan, sesuai dengan ketentuan Federasi Tenis Internasional (ITF). Sementara, Sian Soor Tennis Center memiliki tujuh lapangan. Rildo mengatakan PP PELTI akan menghubungi ITF agar Sian Soor Tennis Center mendapat sertifikat internasional.

Rildo menginginkan, agar arena olahraga tenis tersebut bisa dijadikan sebagai tempat kompetisi internasional. PELTI juga akan mendorong supaya terdapat kalender internasional di sini.

Sejumlah atlet juga memuji Sian Soor Tennis Center, salah satunya peraih medali emas SEA Games 2019 Aldila Sutjiadi yang menilai bahwa arena tersebut layak menjadi tuan rumah turnamen internasional.

Petenis muda Priska Madelyn Nugroho yang baruu saja menyelesaikan tur Junior Grand Slam di Eropa bahkan menyamakan arena tenis ini dengan arena bertanding turnamen bergengsi US OPEN.

Selain lapangan tenis, venue cabang olahraga sepatu roda pada PON XX Papua juga akan menjadi arena sepatu roda terbaik di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, venue cabor sepatu roda juga dinilai sebagai yang terbaik kedua di ASIA.

Hal tersebut disampaikan oleh Velix Wanggai selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi).

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada sebanyak tujuh venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di provinsi Papua yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, venue panjat tebing PON XX berstandar internasional di Kabupaten Mimika sudah mencapai 94% dan direncanakan pada bulan Juni atau Juli sudah tuntas.

Dari spesifikasinya sudah internasional terlihat dari bahan material yang dipakai sudah sama dengan material yang dipakai untuk olimpiade Jepang nanti.

Selain itu, venue panjat tebing di Mimika juga diklaim sudah berstandar internasional. Material yang digunakan berspesifikasi dunia. Anggaran yang digunakan pun juga tidak sedikit yakni 26 milyar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika.

Ketujuh venue PON Papua yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR yakni venue akuatik dan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur.

Lalu venue Cricket dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Selanjutnya terdapat tiga venue tambahan yaitu arena Sepatu Roda, Dayung dan Panahan.

Basuki menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Balai di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Papua yang telah bekerja keras bersama mitra kerja dalam menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur tersebut.

Selain venue PON, terdapat infrastruktur lainnya yang telah selesai dibangun dan secara resmi beroperasi.

Infrastruktur tersebut yaitu 15 tower rumah susun (rusun) yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atlet dan official.

Pembangunan 15 tower rusun telah dimulai sejak 2018 dengan total anggaran senilai Rp 299 miliar yang tersebar di Kabupaten Jayapura lima tower, Kota Jayapura lima tower dan Kabupaten Merauke tower, dengan total kapasitas 2.000 orang.

Basuki menegaskan, capaian penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua tidak bisa diwujudkan dari hasil kerja satu orang maupun satu unit organisasi, melainkan kerja sama yang melibatkan banyak pihak.

Dirinya menekankan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR agar tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan dalam menjalankan amanat pembangunan infrastruktur.

Dunia Internasional perlu tahu bahwa Papua menjadi tuan rumah PON XX dengan berbagai latihan.
Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan dan arena memperkuat persatuan dan kesatuan.

Sarana untuk PON XX Papua yang berstandar internasional tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Papua, sehingga sangat mungkin apabila nanti gelaran kompetisi kejuaraan internasional bisa dilaksanakan di Papua.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik benar adanya.

“Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh. Menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara,” kata Mahfud Md.

Dia pun mempersilahkan untuk mengkritik. Karena itu bagian dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini.

“Pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik,” ungkap Mahfud Md.

Karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintahannya terbuka untuk dikritik.

“Oleh sebab itu Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,” kata Mahfud Md.

Ketua Umum PB PON Papua yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku bangga sebab pesta olahraga berskala nasional bisa diselenggaran di Bumi Cendrawasih.

Dia mengatakan, masyarakat Papua sangat terbuka menyambut para kontingen dari seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan saat membuka gelaran olahraga tersebut di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Sabtu (2/10/2021).

“Tangan kami terbuka lebar untuk menyambut sahabat-sahabat semua dan hati kami diselimuti oleh kasih. Sebuah kebanggaan bagi kami yang ada di Provinsi Papua melihat seluruh anak bangsa berkumpul dan bersatu di tempat ini,” kata Lukas.

Lukas mengatakan, pelaksanaan PON XX mungkin memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, karenanya dia menyampaikan permintaan maaf.
Namun, dia memastikan seluruh panitia pelaksana telah berupaya maksimal untuk menyukseskan gelaran tersebut.

“Saya selaku ketua umum PON XX Papua meminta maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyaman selama penyelenggaran PON. Namun saya dapat memastikan kami seluruh panita penyelenggara akan berperan semaksimal membuat banyak senyum dan tawa, dibanding tangis dan kecewa,” kata Lukas.

Lebih lanjut, Lukas menekankan bahwa pesta olahraga terbesar yang baru pertama digelar di Bumi Cendrawasih ini akan menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa.

Lukas juga menegaskan, dipercayanya Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON akan menjadi ajang pembuktian kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa masyarakat di Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dari tanah Papua, saya akan tunjukan kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara, bahwa kami masyarakat Papua akan senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia,” tegas Lukas.

“Sebab merah putih akan selalu terjahit rapi di dalam hati dan jiwa kami,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak untuk menyukseskan PON XX Papua dan menjadikannya sebagai momenn kemenangan bersama. Lukas memastikan gelaran ini sudah melalui berbagai evaluasi dan monitoring sehingga akan berjalan maksimal.

“Hari ini saya mengajak sahabat-sahabat semua menyukseskan PON XX Papua sebagai simbol kemenangan kita bersama, sekali lagi sebagai simbol kemenangan kita bersama,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia mengaku bangga dapat membuka gelaran pesta olahraga yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Papua. Presiden Jokowi mengatakan, PON XX Papua ini juga menjadi gambaran kemajuan di Bumi Cenderawasih.

“Pekan Olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional,” ujar Presiden.

Selain itu, pelaksanaan PON ini juga bermakna besar bagi seluruh masyarakat di Tanah Air. Penyebabnya, gelaran ini menjadi panggung persatuan, kebersamaan, hingga panggung keadilan untuk kemajuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (**)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tiba-tiba berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dan secara ‘diam-diam’, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tersebut dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Momen persetujuan yang luput dari perhatian media massa ini terungkap dalam akun Twitter Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang diunggah pada Kamis (30/9) pagi. Sedangkan dalam akun Instagram-nya ia menyebut, persetujuan Komisi XI DPR itu diberikan pada Rabu (29/1) malam.

“Alhamdulilah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XI DPR utk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera,” tulis Yustinus dalam akun Twitter-nya.

Ia mengeklaim bahwa pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. “Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” tandas dia.

Dalam akun Instagram-nya Yustinus mengatakan, penyusunan RUU KUP sebagai Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang- Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan kerja panjang yang melelahkan, tapi sekaligus menyenangkan dan membanggakan. “Ini sudah mendekati ujung.

Semalam Raker Komisi XI menyetujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (sebelumnya RUU KUP) dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kerja marathon tanpa jeda itu berbuah.Proses yang deliberatif, diskursif, dan dinamis ini mendekati ujung yang benderang,” tandas dia.

Namun, saat dikonfirmasi Yustinus memastikan, Paripurna yang dimaksud bukan yang berlangsung Kamis (30/9) kemarin. “Bagi masyarakat luas, tak perlu khawatir karena pemerintah dan DPR sepakat tetap melindungi bahkan memperkuat keberpihakan. Semoga segera disahkan di Paripurna dan dapat diimplementasikan dengan baik,” tegasnya.

Lebih Berkeadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota DPR RI dan seluruh pihak sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan. “RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Rabu (29/9) malam.

RUU ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan, dan akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi selanjutnya,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan, RUU ini juga hadir pada saat yang tepat. Ini membuktikan Indonesia selalu bisa menggunakan sebuah krisis menjadi momentum reformasi. Pandemi yang menjadi sebuah fenomena extra ordinary telah menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi masyarakat. Hal tersebut, lanjut dia, menyebabkan APBN harus hadir untuk mengurangi tekanan tersebut. Pemerintah harus menghadapi situasi di mana pendapatan negara terkontraksi sangat dalam sementara belanja negara tumbuh signifikan, sehingga defisit melebar.

“Pemerintah berkomitmen untuk kembali mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, di samping kita akan terus melakukan perbaikan dari sisi belanja dengan spending better, pemerintah juga harus mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tujuan dan target pembangunan tidak dikorbankan,” kata Menkeu.

Ia menjelaskan, RUU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan yang insklusif dan sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selain itu, kata Menkeu, RUU ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. RUU ini diharapkan juga mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak( WP).

Lebih lanjut, menurut Menkeu, RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk WP orang pribadi, memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final.

Perluasan basis pajak, kata Sri Mulyani, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai. (*)