Harmonisasi RUU Peraturan Perpajakan Yang Akan Disahkan Untuk Keadilan

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tiba-tiba berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dan secara ‘diam-diam’, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tersebut dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Momen persetujuan yang luput dari perhatian media massa ini terungkap dalam akun Twitter Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang diunggah pada Kamis (30/9) pagi. Sedangkan dalam akun Instagram-nya ia menyebut, persetujuan Komisi XI DPR itu diberikan pada Rabu (29/1) malam.

“Alhamdulilah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XI DPR utk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera,” tulis Yustinus dalam akun Twitter-nya.

Ia mengeklaim bahwa pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. “Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” tandas dia.

Dalam akun Instagram-nya Yustinus mengatakan, penyusunan RUU KUP sebagai Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang- Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan kerja panjang yang melelahkan, tapi sekaligus menyenangkan dan membanggakan. “Ini sudah mendekati ujung.

Semalam Raker Komisi XI menyetujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (sebelumnya RUU KUP) dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kerja marathon tanpa jeda itu berbuah.Proses yang deliberatif, diskursif, dan dinamis ini mendekati ujung yang benderang,” tandas dia.

Namun, saat dikonfirmasi Yustinus memastikan, Paripurna yang dimaksud bukan yang berlangsung Kamis (30/9) kemarin. “Bagi masyarakat luas, tak perlu khawatir karena pemerintah dan DPR sepakat tetap melindungi bahkan memperkuat keberpihakan. Semoga segera disahkan di Paripurna dan dapat diimplementasikan dengan baik,” tegasnya.

Lebih Berkeadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota DPR RI dan seluruh pihak sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan. “RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Rabu (29/9) malam.

RUU ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan, dan akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi selanjutnya,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan, RUU ini juga hadir pada saat yang tepat. Ini membuktikan Indonesia selalu bisa menggunakan sebuah krisis menjadi momentum reformasi. Pandemi yang menjadi sebuah fenomena extra ordinary telah menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi masyarakat. Hal tersebut, lanjut dia, menyebabkan APBN harus hadir untuk mengurangi tekanan tersebut. Pemerintah harus menghadapi situasi di mana pendapatan negara terkontraksi sangat dalam sementara belanja negara tumbuh signifikan, sehingga defisit melebar.

“Pemerintah berkomitmen untuk kembali mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, di samping kita akan terus melakukan perbaikan dari sisi belanja dengan spending better, pemerintah juga harus mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tujuan dan target pembangunan tidak dikorbankan,” kata Menkeu.

Ia menjelaskan, RUU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan yang insklusif dan sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selain itu, kata Menkeu, RUU ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. RUU ini diharapkan juga mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak( WP).

Lebih lanjut, menurut Menkeu, RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk WP orang pribadi, memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final.

Perluasan basis pajak, kata Sri Mulyani, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai. (*)

Tinggalkan Balasan