Oleh : Saby Kosay )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi konflik masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Masyarakat pun diminta untuk tetap tenang karena penegakan hukum terus berjalan untuk menjamin keamanan rakyat di Papua.

Ada berbagai macam suku asli di Papua, mulai dari Suku Dani, Yali, Kimyal, dll. Penduduk di Bumi Cendrawasih hidup berdampingan dengan damai dan sudah puluhan tahun tidak ada lagi peperangan antar suku. Mereka bisa membuat harmoni kehidupan yang baik dan tida lagi mengasah mata anak panah untuk dilepaskan ke arah orang yang dibenci, di peperangan.
Namun sayangnya di Yahukimo terjadi konflik yang menyebabkan berbagai kerugian, mulai dari properti yang dibakar sampai 6 warga yang dibunuh. Tragedi ini amat memilukan karena terjadi akibat kejamnya hoaks, akibat meninggalnya mantan bupati Yahukimo, Abock Basup, awal oktober ini.

Konflik terjadi karena hoaks dan dugaan yang salah. Bisa jadi yang menyerang menuding suku lain sebagai penyebabnya, padahal eks bupati meninggal di Jakarta dan dinyatakan tiada karena serangan jantung. Hoaks ini sangat keji dan bisa memicu konflik selanjutnya, bahkan peperangan antar suku.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua. Apalagi peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dan ada 1.000-an warga yang dievakuasi ke tempat yang aman. Beliau juga mewanti-wanti akan adanya isu liar di luar sana dan jangan mudah dipercaya, karena belum tahu sumber beritanya.

Sufmi menambahkan, jangan termakan hoaks atau isu liar karena saat ini sedang diselenggarakan PON XX (di Jayapura dan 3 tempat lain) di Papua. Takutnya isu liar ini akan memecah-belah rakyat Papua. Dalam artian, jangan sampai keberadaan PON XX yang baru saja menyatukan warga sipil, malah dirusak oleh hoaks dan isu yang tidak bertanggungjawab.

PON XX adalah acara berlevel nasional tetapi juga dipantau oleh netizen internasional, sehinga harus dijaga betul oleh aparat. Jangan sampai konflik yang ada di Yahukimo merembet sampai ke Jayapura dan klaster PON XX lainnya, termasuk di Wisma Atlet.

Untuk membuat suasana kondusif, maka Sufmi menyarankan pendekatan secara persuasif. Tujuannya agar masyarakat tenang dan tidak panik atau terserang secara psikologis. Dalam artian, jika mereka terus termakan hoaks maka bisa memicu konflik selanjutnya. Padahal akibatnya bisa fatal karena memicu peperangan antar suku, yang sudah lebih dari 10 tahun berhasil dihapus di Papua.

Perang antar suku hanya akan membawa banyak kerugian, mulai dari materiil hingga non materiil. Dari konflik di Yahukimo saja belum ditaksir berapa total kerugiannya, karena ada banyak bangunan yang terbakar. Belum lagi korban jiwa yang meninggalkan keluarganya, sehingga mereka jadi menderita, dan korban luka yang membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi.

Selain itu, perlu diadakan lagi razia yang lebih ketat di Papua, terutama di Yahukimo. Penggeledahan bisa dilakukan untuk tahu apakah pengendara sepeda motor membawa anak panah atau senjata lain. Hal ini bukanlah untuk memicu kecurigaan berlebihan, tetapi sebuah upaya pencegahan dan sebagai usaha untuk mewujudan perdamaian di Papua.

Yahukimo pernah membara dan konflik ini membawa banyak kerugian dan ada korban jiwa. Jangan sampai gara-gara hoaks dan provokasi dari oknum tertentu, akan memicu peristiwa tragis selanjutnya yang berujung pada peperangan antar suku. Perdamaian di Papua harus dijaga agar benar-benar kondusif dan masyarakat akan merasa aman di sana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Kenia Ayu )*

Masyarakat diminta untuk selalu taat Protokol kesehatan meskipun kasus Corona terus melandai. Dengan tetap taat Prokes maka diharapkan Indonesia dapat terhindar dari gelombang ketiga Covid-19.

Kita semua lega karena belakangan situasi Pandemi Covid-19 lebih terkendali. Tidak seperti 2 bulan lalu, saat ini jumlah pasien Covid tidak sampai 5% dari jumlah awal, dan angka kematian akibat Corona juga menurun drastis. Ditambah lagi dengan berita bahwa tidak ada wilayah di Indonesia yang masuk dalam PPKM level 4 maupun zona merah. Sehingga kita punya harapan untuk mengakhiri masa pandemi lebih cepat daripada perkiraan.

Juru bicara tim satgas penanganan Covid dokter Wiku Adisasmita menyatakan bahwa positivity rate di Indonesia hanya 2,48%. Ini adalah angka yang paling rendah sejak awal pandemi. Dalam artian, Corona sudah mulai terkendali, tidak seperti 2 bulan lalu yang menjadi puncak gelombang virus Covid-19 dan jumlah pasiennya sampai 50.000-an orang per hari.

Dokter Wiku melanjutkan, sejak 20 September 2021 jumlah pasien Corona ‘hanya’ 1.000-an orang per hari. Ini adalah sebuah prestasi besar karena angka pasien benar-benar ditekan hingga titik terendah, dan semoga bulan depan angkanya berkisar ratusan saja. Semoga prestasi ini bisa dipertahankan, bahkan naik, dan pasien Corona jadi 0 per harinya alias tidak ada penularan virus Covid-19.

Namun jangan lengah dulu di tengah situasi yang sepintas terlihat aman, padahal masih masa pandemi. Memang jumlah pasien Corona menurun drastis tetapi jangan melepasan diri dari kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak mau jadi pasien berikutnya, bukan? Apalagi jika belum divaksin, resikonya masih sangat tinggi.

Protokol kesehatan masih harus ditaati agar semua selamat dari bahaya Corona. Jangan hanya prokes 3M, tetapi sampai 10M, karena sudah ada revisi terbaru. Jadi poin-poinnya tidak hanya mencuci tangan/memakai hand sanitizer, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Namun ada 7 poin lain yang wajib ditaati.

Situasi aman ini jangan membuat kita terlena dan wajib menaati keseluruhan prokes. Terutama adalah menghindari kerumunan dan menjaga jarak, karena keduanya masih saja dilanggar oleh beberapa orang. Meski sudah ada aturan maksimal tamu di acara pernikahan (35 orang saja) tetapi ada yang diam-diam memasang terop lalu mengundang sampai ribuan tamu. Herannya, apakah tidak takut kena Corona?

Prokes masih harus ditaati karena masih masa pandemi. Jangan karena alasan gengsi dan ingin memperlihatkan kemampuan dalam menyelenggarakan pesta besar-besaran, malah berakhir di ranjang Rumah Sakit yang dingin dan memilukan. Sudah ada banyak contoh klaster pernikahan dan sayangnya ada yang tidak belajar dari peristiwa ini. Seharusnya dari awal bisa dicegah tetapi ada saja yang nekat.

Selain itu, prokes lain yang wajib ditaati adalah membatasi mobilitas. Ketika ada pelonggaran PPKM maka manfaatkanlah dengan baik, dalam artian untuk bekerja. Namun sayangnya masyarakat malah larut dalam euforia dan beramai-ramai liburan, ke pantai, ke Puncak, dan ke tempat wisata lain. Padahal kita tahu sendiri jika mobilitas warga tinggi otomatis akan menaikkan penularan Corona.

Prokes wajib ditaati dan jangan sampai lengah sedikitpun, karena saat ini sudah ada Corona varian Mu, yang diklaim lebih ganas daripada varian Delta dan yang lainnya. Meski belum diberitakan masuk ke Indonesia tetapi tak ada salahnya untuk makin waspada. Tetaplah pakai masker dan menati poin-poin prokes yang lain.

Kita semua tidak ingin tertular Corona dan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, taatilah prokes dan jangan malas pakai masker. Kedisiplinan adalah kunci dalam menangani penularan Corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Taufiq Kaustar )*

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Masyarakat pun mendukung pemberantasan radikalisme melalui upaya penegakan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi rakyat dari paham anti Pancasila.

Pernahkah Anda menonton tayangan televisi tentang pengeboman dan aksi teror lainnya? Sang dalang dipastikan meyakini radikalisme, karena hanya kelompok mereka yang nekat untuk melakukan kekerasan dan membuat kekacuan, serta tega mengambil nyawa orang lain. Teroris di Indonesia bekerja dengan sistem gerilya sehingga belum 100% tertangkap hingga saat ini.

Oleh karena itu, radikalisme adalah paham yang harus dihapuskan dari Indonesia, karena mereka selalu memaksakan kehendak dan ingin mendirikan negara dengan sistem khalifah. Padahal Indonesia adalah negara majemuk dan tidak bisa dipaksakan seperti itu. Sistem khilafah sama sekali tidak cocok dengan pancasila, oleh karena itu diharamkan di Indonesia.

Untuk melawan radikalisme maka pamerintah membubarkan ormas yang berpaham radikal, ekstrimis, dan teroris. Mereka dilarang untuk melakukan kegiatan apapun di Indonesia, bahkan untuk memajang logonya di kaus atau barang lain pun tidak boleh. Ormas radikal juga tidak akan diberi izin lagi oleh Kemenhukam jika ingin melegalkan statusnya.

Pembubaran ormas radikal bukanlah sebuah hal yang curang, karena ini adalah tindakan preventif. Mereka jelas-jelas tidak mematuhi aturan, dan izin memang tidak diizinkan karena tidak sejalan dengan pancasila. Padahal pancasila adalah dasar negara dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Cara lain untuk melawan paham radikal adalah dengan edukasi langsung ke lapangan, terutama ke sekolah dan kampus. Jangan sampai di institusi pendidikan diracuni oleh radikalisme dan terorisme, dengan acara berbalut motivasi tetapi ternyata hanya promosi dari sebuah ormas radikal. Jika sudah menarik simpati, takutnya ada prekrutan kader baru dari kawula muda, yang memang sengaja mereka lakukan.

Kepala sekolah dan rektor wajib hati-hati dan turut mengawasi, agar tidak ada murid atau mahasiswa yang tercuci otaknya lalu larut dalam radikalisme. Kalau bisa tiap UKM dan organisasi mahasiswa yang ada di kawasan kampus diperiksa secara acak dan berkala, apakah tujuan mereka baik atau malah disalahgunakan?
Upaya penegakan hukum terhadap kaum radikal juga dilakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Ketika ada tersangka kasus terorisme maka ia bisa ditahan sampai 270 hari (180 hari plus perpanjangan 60 hari dan diperpanjang lagi), sebelum akhirnya berubah status menjadi terdakwa. Hal ini dilakukan agar ia mendapatkan pelajaran hidup di tahanan dan tidak seenaknya mengumbar paham radikalisme.

Sementara itu, dalam UU anti terorisme, dinyatakan bahwa seorang terdakwa teroris mendapat hukuman paling ringan 4 tahun dan bisa sampai 20 tahun, tergantung dari kasus dan kesalahannya. Namun dalam UU ini juga disebutkan bahwa seorang terdakwa teroris bisa juga dihukum seumur hidup, contohnya ketika ia melakukan pengeboman dan sengaja membunuh banyak orang.

Hukuman ini didesain agar terdakwa teroris tak lagi-lagi mengulangi perbuatannya. Lantas, di dalam penjara, mereka juga mendapat detoksifikasi radikalisme alias pengesetan kembali paham di dalam otaknya. Sehingga mereka mengerti bahwa radikalisme dan terorisme itu salah dan lebih baik menaikkan rasa nasionalisme. NKRI harga mati.

Paham radikal wajib dihapus agar tidak tumbuh subur di Indonesia, termasuk dengan upaya penegakan hukum. Dengan adanya tindakan tegas tersebut, maka aksi terorisme dapat dicegah dan stabilitas keamanan dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Sukabumi

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Presiden Jokowi telah resmi membuka Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX pada 2 Oktober 2021. Pelaksanaan PON XX juga dipastikan akan menerapkan Prokes ketat guna mencegah penularan Covid-19.

Pekan Olahraga Nasional XX seharusnya diadakan di akhir tahun 2020 lalu, tetapi karena masih masa pandemi, diundur jadi tahun 2021. Sayangnya tahun ini ternyata masih ada corona, tetapi tetap diputuskan bahwa acaranya tetap diselenggarakan, karena jika ditunda lagi akan memakan biaya perawatan venue yang cukup tinggi. Tentu dengan syarat harus mematuhi prokes yang ketat.

Prokes yang ketat wajib dilakukan agar tidak terbentuk klaster corona baru, dan memang sangat dijaga, jangan sampai pasca penyelenggaraan PON malah ada kenaikan kasus di Papua. Sehingga semua pihak mulai dari panitia hingga kontingen dari provinsi lain diwanti-wanti untuk selalu menjaga prokes.
Tujuannya agar aman dan sehat tanpa ancaman virus Covid-19.
Sub Satuan Protokol Kesehatan menyiapkan segala upaya untuk pencegahan corona. Untuk menerapkan prokes maka diadakan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Dalam artian, kolaborasi dan koordinasi terus dilakukan, agar keempat venue PON XX berjalan aman tanpa ada kemungkinan terbentuknya kluster corona baru.

Sementara itu, Sub Satuan Protokol Kesehatan wilayah Mimika sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk cuci tangan, bangku yang diberi jarak, dan tribun yang diisi maksimal 25%. Pada awalnya, penyelenggaraan PON XX akan diadakan tanpa penonton, karena merujuk pada Olimpiade Tokyo. Namun akhirnya direvisi karena turunnya kasus Covid, tetapi harus ada pembatasan penonton agar aman 100%.

Tak bisa dipungkiri, keberadaan penonton memang diperlukan untuk memeriahkan perlombaan. Sebagai supporter, mereka akan mendukung tim kesayangannya, apalagi tuan rumah alias kontingen dari Papua dan Papua Barat akan senang ketika ada penonton dari penduduk lokal di Bumi Cendrawasih.

Untuk mencegah kluster corona baru maka penonton yang datang tidak bisa sembarangan, hanya undangan yang boleh memasuki venue. Undangan tidak hanya untuk pejabat di Papua dan Papua barat, tetapi juga warga sipil. Mereka dipastikan sudah divaksin agar benar-benar aman.

Selain penonton, segenap panitia, atlet, offisial, dan pelatih, juga wajib divaksin. Vaksinasi adalah persyaratan sebelum mereka memasuki wilayah Papua, karena jika sudah diinjeksi maka akan lebih kebal dari corona. Semua prokes ketat ini dilakukan demi kesehatan bersama.

Vaksinasi juga dilakukan pada penduduk di wilayah dekat venue, agar terbentuk kekebalan kelompok. Mulai dari pelajar hingga orang dewasa disuntik vaksin dan mereka rela melakukannya, karena ingin terbebas dari corona, sekaligus mensukseskan gelaran PON XX. Vaksinasi para rakyat sipil juga merupakan bentuk tanggungjawab panitia agar mereka tetap sehat dan tidak terinfeksi virus Covid-19 pasca PON XX.

Prokes ketat yang lain juga dilakukan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Masker wajib dikenakan oleh atlet untuk filtrasi, tetapi diperbolehkan dilepas sesaat saat bertanding. Penyebabnya karena takut mereka akan sesak napas saat berlari atau berenang menggunakan masker. Namun setelah itu tentu wajib mengenakannya lagi.

Selain itu, semua pihak juga wajib menjaga jarak. Para atlet tidak boleh bergerombol atau keluyuran, baik sebelum atau sesudah pertandingan. Mereka hanya boleh melakukan mobilitas di arena PON XX dan Wisma Atlet. Penonton juga dijaga agar tidak memicu keramaian, dan dipantau melalui drone berkamera, yang menjangkau hingga 3 KM.

Penyelenggaraan PON XX dilakukan dengan disiplin prokes yang ketat karena kita mengadakan acara di tengah pandemi, jadi harus menaatinya. Daripada nanti terbentuk klaster corona baru, lebih baik mengantisipasi sejak awal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

JAKARTA – Forum Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2021). Dukungan tersebut sebagai wujud kepedulian untuk lembaga antirasuah tersebut.

“Bahwa kami dari forum mahasiswa merah putih hadir di sini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bangsa ini,” kata Sekretaris Nasional Forum Mahasiswa Merah Putih Fahrurrozi.

Di bawah kepimpinan Firli Bahuri , menurut Fahrurrozi, KPK sudah berjalan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga berharap agar kinerja KPK tersebut bisa terus dipertahankan.

“KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri memberikan banyak gagasan dalam menumpas kejahatan korupsi, besar harapan bersama gagasan itu KPK dapat memberantas korupsi. KPK di tangan Firli Bahuri hingga saat ini memang sudah menjalankan tegasnya dengan baik. Di waktu sekarang dapat memberikan efek jera kepada para koruptor,” paparnya.

Jakarta – Nama dua pejabat dan sejumlah pengusaha Indonesia ditemukan dalam laporan Pandora Papers. Dokumen ini berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis, dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder, termasuk 30 pemimpin dunia. Dokumen ini juga menampilkan data wali kota, narapidana, megabintang sepak bola, hingga pesohor yang ditengarai mendirikan perusahaan cangkang di negeri bebas pajak.

Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh bocoran data berukuran hampir 3 terabita itu dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat proyek kolaborasi Pandora Papers.

Pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal. Namun, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan perusahaan cangkang dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah.

“Terjadi praktik base erosion and profit shifting yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Suryo, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.

Ihwal bocoran Pandora Papers ini, Suryo mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kerja sama internasional untuk menghambat pendirian perusahaan di negara suaka pajak. Kementerian Keuangan telah menjadi anggota Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration yang membagikan informasi tentang modus penyelewengan dalam skema perpajakan internasional.

“Kami tak segan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang sengaja mengalihkan laba melalui perusahaan cangkang,” kata Suryo.

Nama pejabat Indonesia yang muncul dalam dokumen Pandora Papers ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Namun dia membantah mengetahui pendirian maupun transaksi perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands tersebut.

Adapun Luhut tercatat menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut tercatat hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007.

Selain itu, ada pula nama pengusaha Edward Soeryadjaya, yang kini dipenjara karena skandal korupsi pengelolaan duit dana pensiun Pertamina. Dia tercatat menjadi pemilik Ortus Holdings Limited yang berkantor di British Virgin Islands. Pengacara Edward dalam kasus korupsi dana Pertamina, Bambang Hartono, mengaku pernah mendengar kabar tentang perusahaan Edward yang berdiri di luar negeri, termasuk Ortus Holdings. “Tapi perusahaan itu tak pernah disebut dalam kasus dana pensiun Pertamina,” ucap Bambang.

Keluarga Ciputra juga tercatat dalam Pandora Papers, yakni terdaftar memiliki perusahaan di British Virgin Islands. Nama perusahaannya adalah Louve Landing Investments Incorporated dan Great Oriental Holdings Limited. Direktur Utama Ciputra Development, Harun Hajadi, mengatakan tanggapan dari perusahaannya akan dikirim oleh Sekretaris Perusahaan Tulus Santoso. Hingga Sabtu, 2 Oktober lalu, Tulus tak merespons surat wawancara dari Tempo. Ketika keluarga Ciputra disebut memiliki perusahaan cangkang dalam Panama Papers lima tahun lalu, Tulus membantahnya. “Saya kira tidak ada perusahaan itu,” kata dia. (*)

Oleh : Deka Prawira )*

Rekrutmen pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri merupakan langkah yang tepat. Perekrutan pegawai tersebut juga diyakini tidak akan menghambat pemberantasan korupsi.

Emrus Sihombing selaku Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), berpendapat bahwa menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri tidak akan menghambat penyidik nonaktif KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dirinya meyakini mereka merupakan orang yang profesional dan idealis, baik di KPK maupun di Ditpikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi) Bareskrim Polri, mereka akan memberantas korupsi dengan baik.            Emrus menuturkan bahwa Polri bukan merupakan lembaga independen seperti KPK. Namun, apabila mereka menjunjung tinggi profesionalitas dan bekerja untuk kepentingan bangsa, performa para eks pegawai KPK dalam menindak pelaku korupsi tidak akan terpengaruh di manapun mereka mengabdi.

            Oleh karena itu, ia menaruh harap agar semua pegawai KPK tidak lulus TWK yang di-hire menjadi ASN Polri dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkarier sebagai pemberantas korupsi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Menurut dia, pemerintah melalui Kapolri telah memberikan kesempatan yang baik bagi para pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk memaksimalkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menindak kasus pidana korupsi.

            Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan.

            Keputusan yang diambil oleh Kapolri merupakan jawaban mengakhiri polemik TWK melalui solusi yang saling menguntungkan. Bagi negara, solusi ini dapat membantu penindakan korupsi. Di sisi lain, bagi 56 penyidik nonaktif KPK, solusi ini memungkinkan mereka untuk tetap berkarier di bidang pemberantasan korupsi.

            Pada kesempatan berbeda, Arsul Sani selaku anggota DPR RI Komisi III memberikan apresiasi kepada Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mengungkapkan niat menarik pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri.     

Dirinya mengatakan bahwa langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri, perlu dilihat dengan prasangka baik.

            Menurut Arsul, apabila kita menggunakan kacamata prasangka baik, sudut pandang dan analisis yang keluar bisa bermacam-macam apalagi jika berangkatnya dari prasangka dengan paradigma teori konspirasi. Meski demikian, dirinya mengingatkan agar langkah yang ditempuh Kapolri tersebut tidak terganjal pada kementerian/lembaga (k/l) terkait ASN KPK, terkesannya 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK bukan orang yang bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya.

            Arsul menjelaskan dalam arahan Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa KPK dan K/L diminta untuk menyelesaikan persoalan TWK dengan baik namun ternyata tidak bisa terselesaikan.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.

            Sigit menyatakan bahwa niatan tersebut telah ia sampaikan kepada Jokowi selaku Presiden dan niatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi.      Ia juga menyebutkan, bahwa permohonan tersebut mendapatkan respon positif dari Presiden yang memberikan surat balasan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ia terima pada tanggal 27 September 2021.

            Menurut Sigit, ada tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya lain yang harus Polri lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Langkah yang ditempuh Sigit rupanya mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, pihaknya menilai bahwa sikap Jendewal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, patut dicontoh banyak pihak.

            Dirinya menilai bahwa Kapolri menjadi seorang negarawan karena menyikapi polemik TWK pegawai KPK dengan sangat bijaksana. Menurutnya, sikap kenegarawanan tersebut ditunjukkan Kapolri dengan menjaga keseimbangan agar suasana tidak gaduh. Herman menilai, sikap Kapolri tersebut bertujuan agar semua pihak dapat fokus pada keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

            Direkrutnya eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK ke institusi Polri tentu saja merupakan ide brilian, apalagi eks pegawai KPK yang tidak lolos tersebut memiliki pengalaman dalam melakukan penyidikan kasus yang melanggar undang-undang. Selain itu mereka juga akan dibina oleh pihak kepolisian terkait dengan wawasan kebangsaan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kosay )*

PON XX Papua sudah dimulai sejak 2 oktober 2021. Melalui lomba olahraga level nasional ini, kita belajar tentang persatuan dan persaudaraan karena PON dihadiri oleh kontingen maupun suporter dari berbagai wilayah di Indonesia.

Saat ini kita sedang menikmati tayangan bermutu di televisi maupun internet, karena ada lomba-lomba di PON XX. Acara yang diadakan di Papua ini merupakan tempat berkumpulnya atlet-atlet dari 34 provinsi di Indonesia, yang memperebutkan medali emas dari berbagai cabang olahraga. Mulai dari sepakbola, voli, hingga e-sports.

PON XX memang baru pertama kali diadakan di Papua dan masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat antusias. Pertama, Presiden Jokowi sendiri yang membuka acara ini pada tanggal 2 oktober 2021. Kedua, melalui PON mereka bisa mempromosikan berbagai hal yang ada di Papua. Mulai dari pariwisata, suvenir, hingga potensi para pemuda asli Bumi Cendrawasih.

Saat pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Presiden Jokowi menyatakan bahwa acara ini merupakan panggung kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. PON adalah panggung kesetaraan dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang saat ini kita memiliki potensi perpecahan yang dimulai tahun 2014. Ada 2 kubu yang bersebrangan karena membela calon yang berbeda. Potensi konflik ini bisa diakhiri karena ada PON XX, sehingga kedua belah pihak kompak dalam menyaksikan pertandingan favorit, misalnya sepakbola. Mereka bisa bersatu dan melupakan permusuhan yang lama, karena ada pertandingan olahraga.

Memang sejak dulu pertandingan olahraga menjadi hal yang mempererat masyarakat Indonesia. Misalnya saat ada pertandingan Asean Games 2018 Jakarta-Palembang dan Olimpiade 2020 Tokyo. Ketika ada gelaran PON, maka masyarakat akan lebih kompak lagi, karena ajang ini membutuhkan supporter yang selalu 1 suara.

Selain itu, PON XX juga menjadi wadah persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang PON diselenggarakan di Papua tetapi mereka sangat welcome kepada para atlet dan offisial dari provinsi lain. Walau berbeda suku, ras, dan keyakinan, tetapi tidak menghalangi semangat persaudaraan. Di dalam PON, mereka melebur menjadi 1 Indonesia, bhinneka tunggal ika.

Persaudaraan ini sangat penting karena Indonesia bisa dibangun dengan azas persaudaraan. Jika kita bersatu dan merasa bersaudara, padahal memiliki background, suku, dan ras yang berbeda, maka akan tetap kompak melanjutkan pembangunan. Namun ketika tidak ada rasa persaudaraan, yang ada hanyalah perpecahan, yang akan menggerogoti negara dari dalam dan bisa berakhir di kehancuran.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya karena PON XX pertama kali diadakan di Papua. PON bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan, pemerataan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat Papua. Dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Pemerataan infrastruktur dan pembangunan memang menjadi concern Presiden Jokowi, karena beliau ingin tiap daerah di Indonesia maju. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di daerah lain, termasuk Papua. Semuanya berhak menikmati infrastruktur dan fasilitas yang memadai dari pemerintah, sehingga kehidupannya akan maju dan taraf hidupnya naik.

PON XX menjadi wadah untuk persatuan dan persaudaraan rakyat Indonesia. Mereka kompak dalam mendukung atlet idolanya dan menjadi supporter yang setia, sehingga menghapus permusuhan dan segala macm konflik. Selain itu, PON XX juga menjadi pembuktian bahwa di Papua juga memiliki fasilitas dan infrastruktur yang representatif. Juga memperlihatan ke mata dunia bahwa warga Papua mampu untuk menjadi panitia yang brilian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta