Oleh : Deka Prawira )*

Rekrutmen pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri merupakan langkah yang tepat. Perekrutan pegawai tersebut juga diyakini tidak akan menghambat pemberantasan korupsi.
Emrus Sihombing selaku Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), berpendapat bahwa menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri tidak akan menghambat penyidik nonaktif KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dirinya meyakini mereka merupakan orang yang profesional dan idealis, baik di KPK maupun di Ditpikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi) Bareskrim Polri, mereka akan memberantas korupsi dengan baik. Emrus menuturkan bahwa Polri bukan merupakan lembaga independen seperti KPK. Namun, apabila mereka menjunjung tinggi profesionalitas dan bekerja untuk kepentingan bangsa, performa para eks pegawai KPK dalam menindak pelaku korupsi tidak akan terpengaruh di manapun mereka mengabdi.

Oleh karena itu, ia menaruh harap agar semua pegawai KPK tidak lulus TWK yang di-hire menjadi ASN Polri dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkarier sebagai pemberantas korupsi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Menurut dia, pemerintah melalui Kapolri telah memberikan kesempatan yang baik bagi para pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk memaksimalkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menindak kasus pidana korupsi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan.

Keputusan yang diambil oleh Kapolri merupakan jawaban mengakhiri polemik TWK melalui solusi yang saling menguntungkan. Bagi negara, solusi ini dapat membantu penindakan korupsi. Di sisi lain, bagi 56 penyidik nonaktif KPK, solusi ini memungkinkan mereka untuk tetap berkarier di bidang pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan berbeda, Arsul Sani selaku anggota DPR RI Komisi III memberikan apresiasi kepada Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mengungkapkan niat menarik pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri. Dirinya mengatakan bahwa langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri, perlu dilihat dengan prasangka baik.

Menurut Arsul, apabila kita menggunakan kacamata prasangka baik, sudut pandang dan analisis yang keluar bisa bermacam-macam apalagi jika berangkatnya dari prasangka dengan paradigma teori konspirasi. Meski demikian, dirinya mengingatkan agar langkah yang ditempuh Kapolri tersebut tidak terganjal pada kementerian/lembaga (k/l) terkait ASN KPK, terkesannya 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK bukan orang yang bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya.

Arsul menjelaskan dalam arahan Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa KPK dan K/L diminta untuk menyelesaikan persoalan TWK dengan baik namun ternyata tidak bisa terselesaikan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.

Sigit menyatakan bahwa niatan tersebut telah ia sampaikan kepada Jokowi selaku Presiden dan niatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi. Ia juga menyebutkan, bahwa permohonan tersebut mendapatkan respon positif dari Presiden yang memberikan surat balasan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ia terima pada tanggal 27 September 2021.

Menurut Sigit, ada tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya lain yang harus Polri lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Langkah yang ditempuh Sigit rupanya mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, pihaknya menilai bahwa sikap Jendewal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, patut dicontoh banyak pihak.

Dirinya menilai bahwa Kapolri menjadi seorang negarawan karena menyikapi polemik TWK pegawai KPK dengan sangat bijaksana. Menurutnya, sikap kenegarawanan tersebut ditunjukkan Kapolri dengan menjaga keseimbangan agar suasana tidak gaduh. Herman menilai, sikap Kapolri tersebut bertujuan agar semua pihak dapat fokus pada keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

Direkrutnya eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK ke institusi Polri tentu saja merupakan ide brilian, apalagi eks pegawai KPK yang tidak lolos tersebut memiliki pengalaman dalam melakukan penyidikan kasus yang melanggar undang-undang. Selain itu mereka juga akan dibina oleh pihak kepolisian terkait dengan wawasan kebangsaan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

PON XX menjadi ajang yang sangat penting karena bisa menggerakkan roda perekonomian di Papua. Selain itu, lomba olahraga nasional ini juga bisa membangkitan industri kreatif, sehingga diharapkan dapat mendapat dukungan seluruh masyarakat.

Untuk pertama kalinya, Pekan Olahraga Nasional XX diselenggarakan di Papua, pada Oktober 2021. Lomba ini sangat penting karena diadakan di tengah pandemi, karena bisa memicu perekonomian yang hampir oleng gara-gara corona. Jika ada pagelaran di Bumi Cendrawasih maka otomatis para atlet dan turis lokal akan membeli suvenir dan benda-benda hasil industri kreatif lain.

PB PON menyatakan bahwa mereka menyediakan tempat bagi industri kreatif, tidak hanya pertambangan. Dalam artian, PON XX bisa menaikkan nilai ekonomi bagi hasil industri kreatif, salah satunya adalah suvenir. Asisten Direktur Perwakilan Bank Indonesia Papua Dwi Putra Indrawan menyatakan bahwa perhelatan PON XX membangkitkan potensi ekonomi Papua, di antaranya pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Untuk pembelian suvenir PON XX, maka bisa dilakukan di laman resmi PON XX. Ada berbagai suvenir yang tersedia, yakni kaus, tas, dan sepatu. Dalam artian, seluruh WNI bisa memesan suvenir ke sana tanpa harus membeli jauh-jauh ke Papua. Apalagi penonton acara ini diperbolehkan jadi terbatas, dan mereka yang hanya menyimak lewat TV bisa membeli suvenir secara online.

Pembelian lewat online memang jadi solusi. Pertama, untuk memperluas cakupan pembeli, sehingga yang mendapakan suvenir tidak hanya warga di Papua dan Papua Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sehingga penjualan suvenir diharap bisa meningkat dan menambah finansial produsen maupun marketer suvenir.

Untuk pembuatan suvenir, maka PB PON menggandeng 12 produsen lokal dan 12 artisan dari Indonesia. Kaos dan sepatu tidak sekadar biasa saja, tetapi didesain dengan menarik, sehingga jika melihatnya orang akan paham tentang PON XX Papua. Penyebabnya karena suvenir bisa juga dijadikan ajang promosi pada gelaran olahraga nasional ini.

Suvenir yang dibeli di PON XX Papua salah satunya adalah produksi dari Exodos dan Dominate. Mereka mengangkat kearifan lokal Papua dengan suvenir beraksen kain Melle Taba, dan ini sangat bagus. Penyebabnya karena PON diadakan di Papua sehingga memang sebaiknya suvenirnya juga mengangkat kebudayaan Papua.

Industri kreatif bisa bangkit karena jika ada suvenir yang dibeli, maka mereka memproduksinya terus, dan jika PON selesai bisa saja masyarakat repeat order karena tahu bahwa kualitasnya baik. Sehingga bisnis mereka akan maju karena sudah memiliki langganan, dan meningkatkan kesehatan finansialnya.

Kebangkitan industri kreatif ini amat penting karena saat pandemi, sektor ini amat terpukul, karena termasuk UMKM. Ketika ada pesanan dari PB PON, maka produsen akan senang karena bisnisnya akan selamat dari ancaman gulung tikar. Mereka bisa survive dan membuat kaos serta barang-barang lain, dan melanjutkan bisnisnya. Sehingga sektor UMKM akan tertolong.

Sektor UMKM memang harus ditolong karena merekalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga jika UMKM maju, otomatis keadaan finansial negara akan membaik. Industri kreatif tidak boleh dibiarkan mati begitu saja, karena pebisnisnya yang rata-rata anak muda wajib dimotivasi dan diberi pesanan, agar bisa melanjutkan usahanya.

Industri kreatif di Indonesia, khususnya Papua, bisa bangkit berkat keberadaan PON XX. Pebisnis UMKM yang menjadi produsen suvenir bisa memproduksi kaos, sepatu, dan barang-barang lain, untuk dijual pada penonton acara ini. Dijualnya suvenir via online juga memudahkan pengiriman dan menaikkan penjualannya di skala nasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas memang sesuatu hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Menjadi harga mati yang harus selalu dijaga.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan, perkuliahan tatap muka terbatas akan berbeda situasinya dengan saat sebelum pandemi. Nadiem mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dipatuhi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di Kampus.

Pelaksanaan PTM terbatas mengikuti pengaturan yang tertulis dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB tersebut mencantumnkan hal-hal yang harus dilakukan oleh semua warga satuan pendidikan selama memaksimalkan pelaksanaan PTM terbatas, khususnya protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk/bersin secara baik dan benar.

Kini PTM telah dijalankan di sekolah-sekolah terutama pada sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3. Interaksi pembelajaran yang selama masa pandemi covid-19 ini hanya mengandalkan PJJ atau pembelajaran daring kembali tatap muka.

PTM ini mutlak diperlukan mengingat adanya potensi learning loss akibat pembelajaran yang tidak maksimal selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Tapi perlu ditekankan pula bahwa PTM yang berjalan selama ini tidak sama dengan pembelajaran normal.

PTM atau pembelajaran secara luring di masa pandemi ini merupakan PTM terbatas, di mana terdapat panduan pembelajaran dan juga protokol kesehatan yang harus dijalankan agar tidak terjadi kluster penuaran covid-19 di sekolah.

Mengutip Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasemen di Masa Pandemi Covid-19 dari laman Kemendikbudristek, panduan protokol kesehatan yang berjalan di sekolah yang memberitahukan PTM terbatas adalah sebagai berikut.

Sebelum Pembelajaran

  1. Sarana, prasarana hingga lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan disinfeksi.
  2. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan cairan pembersih tangan.
  3. Memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang serta cadangannya.
  4. Memastikan alat pengukur suhu seperti thermo gun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubub dan mengkaji kondisi fisik siapapun yang ada di lingkungan sekolah, seperti adakah gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.

Setelah pembelajaran

  1. Melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
  2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan.
  3. Memerriksa sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
  4. Memastika thermogun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melapirkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Perlu diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan strategi yang akan dilakukan untuk mencegah cluster covid-19 di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual.

Dikatakannya, pemerintah akan mengubah yang tadinya surveilance passive care finding menjadi active case finding. Dengan demikian, pemerintah secara aktif akan mencari kasus. Budi menuturkan, pihaknya akan menentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, dari situ akan diambil 10% untuk sampling, kemudian dari 10% ini akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan.

Alokasi berdasarkan kecamatan tersebut dilakukan, karena para epidemiolog telah mengatakan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan. Karena itu wilayaaha epidemiologis per kecamatan harus mendapatkan pengawasan secara ketat.

Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah. Dari pengujian itu, apabila ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen, maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan normal untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes tersebut akan dilakukan terhadap kontak erat yang terbukti positif.

Langkah-langkah penerapan protokol kesehatan serta testing merupakan langkah konkrit untuk memastikan bahwa surveilance itu dilakukan di level paling kecil. Dan jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dede Sulaiman )*

Vaksinasi Door to Door dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi strategi jitu pengendalian Covid-19. Dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, maka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan akan berjalan optimal.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) mengapresiasi langkah lembaga telik sandi (Badan Intelijen Negara) yang ikut serta menjadi pelopor dalam melakukan terobosan vaksinasi jemput bola atau door to door.
Upaya tersebut merupakan langkah yang tepat dalam membentuk herd immunity. Dalam kesempatan talkshow secara live di Radio Muara Jakarta, Karyono mengatakan, vaksin door to door yang dilakukan oleh BIN kemudian disusul TNI/Polri beserta segenap lapisan masyarakat atas instruksi langsung Presiden Jokowi merupakan langkah tepat. Di tengah kondisi seperti saat ini, tentu saja memerlukan langkah progresif dan tepat.

Oleh karenanya, spektrum targetnya harus diperluas tidak hanya di 14 Provinsi, karena dampak vaksinasi ini secara signifikan. Karyono memberikan masukan kepada lembaga yang digawangi oleh Jenderal (pol) Budi Gunawan ini agar dapat lebih mengantisipasi masuknya varian baru sehingga vaksin yang sudah diberikan tidak mubazir.

Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan persoalan kabar bohong atau hoaks di masyarakat. Sementara itu pengamat kebijakan publik, Saiful SH menambahkan, segala upaya demi memutus rantai penularan Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya program vaksinasi Covid-19.

Mengingat kebutuhan di lapangan untuk mempercepat herd immunity secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu program vaksinasi door to door yang diawali dan dimulai oleh BIN merupakan langkah yang tepat dan merupakan kebijakan yang merakyat.

Saiful mengatakan, karena pandemi Covid-19 itu bisa juga diartikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Ancaman pandemi ini apabila terus menerus mengalami kenaikan, maka sewaktu-waktu akan mengancam stabilitas ekonomi dan stabilitas kesehatan dan berujung kepada stabilitas nasional.

Dirinya menyampaikan alasan mengapa vaksinasi door to door merupakan langkah strategis karena langkah tersebut dinilai mampu memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Selain itu pandemi covid-19 merupakan ancaman keamanan manusia baik dari segi kesehatan ekonomi dan stabilitas nasional dan sesuai dengan UU Intelijen Negara No 17 tahun 2011 Tentang pencegahan, penangkalan dan penanggulangan.

Sehingga program vaksin door to door menjadi sangat penting. Mengingat potensi ancaman saat ini bukan dalam bentuk separatisme dan radikalisme. Sebelumnya, Jokowi menilai, bahwa program vaksinasi door to door merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat baik. Pasalnya, petugas akan mendatangi langsung kampung atau rumah masyarakat yang akan divaksin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta program vaksinasi Covid-19, baik door to door ataupun ke para pelajar terus berlanjut. Ia berharap, program-program tersebut akan membantu membentuk kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari penularan virus Corona. Dirinya berharap, dengan adanya program vaksinasi door to door ini, dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kunjungan masyarakat ke gerai vaksinasi di wilayahnya mulai menurun. Sementara itu, capaian vaksinasi telah mencapai 75%. Jumlah penduduk Kota Bekasi yang ditargetkan divaksin sebanyak 2 juta Jiwa. Sampai 3 Oktober kemarin, yang tela divaksin mencapai 75 persen. Untuk mengejar 100 persen, pihaknya bersama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi door to door.

Pihaknya juga tengah menyiapkan stiker khusus yang akan ditempelkan di rumah-rumah. Stiker ini digunakan sebagai penanda bahwa penghuni rumah sudah mendapatkan vaksin atau belum. Adapun stiker yang sudah disiapkan mencapai 770 ribu, sesuai dengan jumlah keluarga di Kota Bekasi.

Rahmat menuturkan, pemberian vaksin kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah untuk melindungi warganya dari paparan Covid-19. Kondisi terkini, kasus Covid-19 di wilayahnya sudah melandai. Bahkan, ia menginginkan apabila ada perpanjangan PPKM masuknya ke level 1. Kini kita bisa melihat bahwa di banyak wilayah di Indonesia, angka terkonfirmasi positif covid-19 telah mengalami penurunan secara signifikan.

Herd Immunity merupakan tujuan utama Pemerintah saat ini, status pandemi harus diakhiri dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa vaksin covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, sehingga vaksinasi door to door merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menekan penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat Papua diminta untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh hoaks yang dapat menyulut kembali konflik di Yahukimo, Papua. Saat ini TNI/Polri dibantu instansi lainnya terus melakukan pemulihan keamanan dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.
Bupati Yakuhimo Aboc Busup dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Papua itu bukan meninggal karena tertembak. Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Ketua Umum PAN membantah tudingan tersebut, dirinya mengatakan bahwa Bupati Yakuhimo wafat bukan karena tembakan, pihaknya masih meminta konfirmasi ke dokter karena diduga terkena serangan jantung mendadak.

Dia menjelaskan, Aboc Busup sudah dua hari berada di Jakarta. Dia ke Ibu Kota untuk mengurus SK DPD PAN ke kantor DPP PAN, serta akan mengikuti Bimtek Anggota Legislatif PAN seluruh Indonesia. Karena acara tersebut mengundang seluruh ketua DPW seluruh Indonesia.

Viva Yoga mengutarakan, kadernya Abock Busup merupakan pejuang partai. Serta dalam berpolitik tidak pernah berkata kasar atau membentak. Viva juga mengaku sangat kehilangan sosok kader sekaligus rekan kerja, Dia menyampaikan bahwa Abock Busup sudah seperti keluarganya. Dirinya juga merasa terpukul sekaligus kehilangan, Bagi Viva, Abock sudah dianggap sebagai abang dan keluarga sendiri.

Menurut Mumtaz, Abock adalah seorang pejuang tangguh PAN yang berhasil menorehkan sejarah baru PAN di Tanah Papua dengan tinta emas. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, juga membantah akan beredarnya jabar yang menyebutkan bahwa kerusuhan antara kelompok suku Yali dan Suku Kimyal di Yakuhimo Papua, dipicu oleh kematian mantan Bupati Abock Busup. Zulhas mengungkapkan, kericuhan dipicu oleh pergantian kepala distrik di Yakuhimo.

Zulhas menuturkan, Bupati Yakuhimo yang saat ini menjabat telah mengganti kepala distrik di sejumlah wilauah di Yakuhimo. Hal ini kemudian yang memicu keributan antarwarga. Tercatat, kericuhan antara kedua suku tersebut menewaskan 6 orang dan 41 orang terluka.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Penum Divisi Huma Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Polri bersama TNI masih terus melakukan pengamanan terkait peristiwa kerusuhan antarsuku di Yakuhimo, Papua. Ramadhan menyampaikan, penyidik Polda Papua juga masih melakukan penyelidikan terkait latar belakang kerusuhan tersebut.

Diketahui, terjadi peristiwa penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang diduga dilakukan oleh kelompok masyarakat dari suku Kimyal, di Distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Papua sekitar pukul 12.45 WIT.

Polri juga masih memburu penyebar isu yang disebut menjadi penyebab bentrokan antara dua suku di Yakuhimo, Papua. Puluhan orang saksi sudah diperiksa. Hasil penyelidikan sementara memang belum mengarah kepada penyebar isu, tetapi sudah diketahui suku yang melakukan penyerangan.

Selain itu, dalam proses pengungkapan kasus, Polda Papua telah memeriksa 56 orang saksi. Dalam waktu dekat, polisi disebut Rusdi akan menetapkan tersangka.Rusdi menuturkan, masih ada sekitar 56 orang yang dimintai keterangan, pihaknya tengah menunggu kabar dari Poda Papua terkait beberapa orang yang akan dijadikan sebagai tersangka dalam kasus kericuhan antar 2 suku tersebut.

Kericuhan antara kedua suku tersebut pecah pada 3 Oktober 2021. Masyarakat Suku Yali mendapatkan serangan dari Suku Kimyal dengan menggunakan panah dan parang. Aksi penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh kepala suku Kimyal, Morome Keya Busup. Aparat penegak hukum diminta untuk dapat menjami keamanan warga yang tinggal di Yakuhimo Papua khususnya di distrik Dekai.

Sementara itu SekretarIS Fraksi DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan jaminan keamanan itu bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Baidowi juga meminta tindakan tegas perlu diperlihatkan untuk para oknum, yang sengaja menyulut kerusuhan dan mengambil keuntungan dari situasi dan kondisi yang tak kondusif saat ini.

Baidowi berharap, aparat hukum perlu menangkap “aktor” di balik kerusuhan Yakuhimo dan meluruskan semua hoax yang sengaja dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyulut permusuhan dan kebencian. Baidowi juga berharap kepada aparat keamanan agar dalam menangani kasus tersebut, perlu memperhatikan aspek sensitif, agar kerusuhan tidak meluas. Karena kerusuhan awalnya terjadi di rumah ibadah dan dilakukan oleh kelompok suku tertentu.

Aparat keamanan harus bisa menjami keamanan yang tinggal di Yakuhimo, jangan sampai kerusuhan yang terjadi di satu tempat, akhirnya menyebabkan pertikaian antar warga yang justru akan merugikan dan merusak perdamaian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas memang sesuatu hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Menjadi harga mati yang harus selalu dijaga. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan, perkuliahan tatap muka terbatas akan berbeda situasinya dengan saat sebelum pandemi. Nadiem mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dipatuhi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di Kampus.

Pelaksanaan PTM terbatas mengikuti pengaturan yang tertulis dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB tersebut mencantumnkan hal-hal yang harus dilakukan oleh semua warga satuan pendidikan selama memaksimalkan pelaksanaan PTM terbatas, khususnya protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk/bersin secara baik dan benar.

Kini PTM telah dijalankan di sekolah-sekolah terutama pada sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3. Interaksi pembelajaran yang selama masa pandemi covid-19 ini hanya mengandalkan PJJ atau pembelajaran daring kembali tatap muka.

PTM ini mutlak diperlukan mengingat adanya potensi learning loss akibat pembelajaran yang tidak maksimal selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Tapi perlu ditekankan pula bahwa PTM yang berjalan selama ini tidak sama dengan pembelajaran normal.

PTM atau pembelajaran secara luring di masa pandemi ini merupakan PTM terbatas, di mana terdapat panduan pembelajaran dan juga protokol kesehatan yang harus dijalankan agar tidak terjadi kluster penuaran covid-19 di sekolah.

Mengutip Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasemen di Masa Pandemi Covid-19 dari laman Kemendikbudristek, panduan protokol kesehatan yang berjalan di sekolah yang memberitahukan PTM terbatas adalah sebagai berikut.
Sebelum Pembelajaran

  1. Sarana, prasarana hingga lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan disinfeksi.
  2. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan cairan pembersih tangan.
  3. Memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang serta cadangannya.
  4. Memastikan alat pengukur suhu seperti thermo gun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubub dan mengkaji kondisi fisik siapapun yang ada di lingkungan sekolah, seperti adakah gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.
    Setelah pembelajaran
  6. Melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
  7. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan.
  8. Memerriksa sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
  9. Memastika thermogun dapat berfungsi dengan baik.
  10. Melapirkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Perlu diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan strategi yang akan dilakukan untuk mencegah cluster covid-19 di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual.

Dikatakannya, pemerintah akan mengubah yang tadinya surveilance passive care finding menjadi active case finding. Dengan demikian, pemerintah secara aktif akan mencari kasus. Budi menuturkan, pihaknya akan menentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, dari situ akan diambil 10% untuk sampling, kemudian dari 10% ini akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan.

Alokasi berdasarkan kecamatan tersebut dilakukan, karena para epidemiolog telah mengatakan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan. Karena itu wilayaaha epidemiologis per kecamatan harus mendapatkan pengawasan secara ketat.

Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah. Dari pengujian itu, apabila ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen, maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan normal untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes tersebut akan dilakukan terhadap kontak erat yang terbukti positif.

Langkah-langkah penerapan protokol kesehatan serta testing merupakan langkah konkrit untuk memastikan bahwa surveilance itu dilakukan di level paling kecil. Dan jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Ahli Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr Iwan Ariawan menyatakan cakupan vaksinasi yang tinggi dapat menekan kasus COVID-19, menjadikan situasi pandemi ke endemi.

“Banyak negara melonggarkan setelah cakupan vaksinasi 80 persen, karena itu yang paling bisa dilihat, sekian persen penduduk punya kekebalan dan angkanya bisa dikontrol,” ujar Iwan dalam gelar wicara “Waspada Gelombang Ketiga: Bijak Bepergian Cegah Penularan” secara daring di Jakarta, (29/9/2021).

Selain itu cara menekan kasus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan testing serta tracing yang tinggi dari pemerintah, serta masyarakat yang mau diisolasi dan di-tracing jika kemungkinan terpapar. Saat kasus tersebut menjadi endemi, Iwan mengatakan tidak bisa mengharapkan kasus COVID-19 hilang, namun setidaknya dapat membuka aktivitas yang selama ini mengalami pembatasan.

Oleh karenanya sebisa mungkin skenario terjelek adanya gelombang ketiga COVID-19 tidak terjadi, agar aktifitas tetap berjalan. Selain itu, penekanan kasus COVID-19 tersebut juga akan mempengaruhi hubungan diplomatik yang baik dengan negara tetangga.

“Termasuk perbatasan internasional. Jika sudah rendah, kita bisa punya hubungan internasional dengan negara tetangga jika vaksinasi sudah baik,” kata Iwan.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro menegaskan, vaksinasi COVID-19 menjadi syarat penting untuk menjalani proses transisi dari pandemi menjadi endemi.

“Maka itu pencapaian target cakupan vaksinasi harus tercapai, karena vaksinasi sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan menekan angka kematian,” ujarnya.

Selain mencapai sasaran cakupan, lanjut dia, pemerataan capaian vaksinasi COVID-19 pun harus diperhatikan terutama pada sasaran kelompok lanjut usia (lansia).

“Meski sasaran untuk kategori SDM kesehatan dan petugas pelayanan publik sangat tinggi, namun kategori lansia belum mencapai 30 persen atau kurang dari 6 juta lansia yang baru menerima dosis pertama,” katanya.

Reisa mengemukakan, sementara lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap baru sekitar 4 juta lebih atau kurang dari 20 persen dari sasaran yang ditetapkan, yaitu 21,5 juta jiwa.

“Jadi mari kita fokus membantu vaksinasi COVID-19 merata di semua kelompok masyarakat agar semakin banyak berita gembira yang kita dapatkan sebagai buah kerja keras kita bersama ini,” tegasnya.

Reisa juga mengimbau agar masyarakat harus mulai membiasakan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak memiliki euforia yang berlebihan dan tetap waspada terhadap bahaya COVID-19 yang setiap saat bisa menyerang.

“Karena Covid-19 sepertinya belum bisa benar-benar hilang, maka jalan terbaiknya adalah bagaimana kita membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19,” katanya.

Salah satu caranya, lanjut Reisa, mensukseskan program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, terutama menggunakan masker, serta melakukan protokol pencegahan lainnya, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan agar terhindar dari paparan Virus Covid-19,” katanya. (**

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%.

Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar dan perumahan Rp 228,83 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%.

Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung peningkatan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi tersebut. “Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

“Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur,” katanya. Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

“Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (*)