Oleh : Ismail )*

Masyarakat mengapresiasi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 18 Oktober 2021. Kebijakan ini diharap selalu diterima masyarakat karena terbukti ampuh dalam menekan penyebaran corona.

Pandemi sudah kita jalani selama hampir 2 tahun dan pemerintah berusaha keras agar situasi buruk ini cepat selesai. Salah satu caranya adalah dengan PPKM, yang diawali sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang. Saat PPKM diberlakukan maka ada beberapa pembatasan, misalnya yang boleh masuk ke Mall harus sudah divaksin dan ada kapasitas maksimal di tempat umum, misalnya rumah makan.

Menko Marives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa PPKM diperpanjang hingga tanggal 18 Oktober, di seluruh wilayah. Dalam artian tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Walau kasus corona menurun tetapi PPKM tetap diberlakukan, karena kalau bisa ditekan hingga hanya 0% penularan.

Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menyarankan agar PPKM terus diperpanjang, bahkan selama pandemi belum dicabut secara global. Bahkan kebijakan yang mengundang mobilitas warga harus dipikirkan secara bijak. Dalam artian, meski ada penurunan kasus covid bukan berarti semua bebas berkendara dan traveling keluar kota, karena takut ada euforia yang malah menaikkan kasus corona.

Dicky menambahkan, jangan ada relaksasi selama PPKM periode ini diberlakukan. Penyebabnya karena Indonesia butuh strategi bertingkat, yang diwujudkan dalam PPKM level. Selain itu, program ini juga baik untuk mencegah kenaikan kasus yang berujung pada serangan covid gelombang ketiga, karena sudah ada prediksinya dari para ahli.

Serangan corona gelombang ketiga memang diprediksi datang pada akhir tahun, karena sudah ada pola yang terbaca pada gelombang 1 dan 2. Memang biasanya ketika ada penurunan kasus, takut ada kenaikan lagi. Sehingga harus benar-benar dicegah agar tidak sampai terjadi, karena jika iya akan sangat kacau dan mengerikan, serta takut ada korban berikutnya yang lebih banyak.

Kita tentu tidak mau ada serangan corona gelombang ketiga dan terjadi tragedi seperti di India, ketika satu persatu warga tumbang akibat virus covid-19. Bahkan mereka sampai berebut tabung oksigen dan ketika tidak selamat, masih saja berebut jatah di pemakaman. Ini benar-benar film horor yang jadi nyata, dan jangan sampai terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu selama PPKM level ini diberlakukan, kita harus benar-benar disiplin. Walau ada sedikit kelonggaran tetapi jangan malah dimanfaatkan, bahkan bablas pergi ke mana-mana. Kecurangan seperti memalsukan surat vaksin atau hasil tes rapid juga dilarang keras, karena sama saja membohongi diri sendiri, dan ketika ternyata kita kena corona, akan sangat bersalah karena membawa virus itu ke banyak tempat.

Tetaplah menjaga prokes 10M selama PPKM diberlakukan, dan bergaya hidup sehat, agar tidak kena corona atau menularkannya, walau secara tidak sengaja. Semua orang selama pandemi bisa saja menjadi OTG, karena tidak kelihatan gejalanya, oleh karena itu sayangi diri, keluarga, dan lingkungan, dengan menaati prokes.

Prokes 10M wajib dilakukan, tidak hanya 3M atau 5M, karena prokes harus ditaati dengan versi terbaru. Tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Selain itu, setiap habis bepergian tak hanya cuci tangan, tetapi langsung mandi dan berganti baju. Jagalah kebersihan lingkungan dan sehatkanlah badan dengan makanan bergizi.

PPKM level diperpanjang lagi hingga pertengahan Oktober 2021. Perpanjangan ini malah disarankan oleh epidemiolog, karena bisa mencegah serangan corona gelombang ketiga. Selama PPKM, kita masih wajib menerapkan prokes, agar selamat dari ancaman virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alvin Yeimo )*

Youth Papua Creative Hub diyakini mampu memajukan SDM Papua. Dengan semakin meningkatnya SDM Papua, maka pembangunan Papua dan Indonesia akan semakin optimal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatannya berkunjung ke Papua, melakukan ground breaking gedung Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif (PMI). Gedung ini akan dijadikan pusat penggerak untuk mengembangkan bakat pemuda-pemudi Papua.

Pembangunan gedung untuk PMI tersebut direncanakan selesai pada 11 Oktober 2022, yang berada di Jalan Poros, Distrik Abepura, Jayapura, Papua. Dalam sambutanya, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya ingin memberikan ruang yang sebesar-besarnya setelah Jokowi bertemu dengan komunitas PMI. Kemudian ada ide membuat Papua Youth Creative Hub di tempat ini atas arahan lapangan, masukan-masukan lapangan yang didapatkan dari kepala BIN.

Ia juga menuturkan, bahwa yang berkumpul di Papua Muda Inspiratif bukan hanya ratusan, tetapi ribuan, sehingga diharapkan nantinya Papua youth Creative Hub bisa menjadi motor penggerak, menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat sistem inovasi yang ada.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pembangunan Papuat Youth Creative Hub diharapkan dapat menggali potensi kreativitas anak-anak muda Papua. Jokowi yakin potensi dari anak-anak muda masih banyak dan perlu wadah untuk dapat dikeluarkan.

Presiden Jokowi meyakini, masih banyak potensi yang belum tergali dan belum terkembangkan. Itulah tanggung jawab kita baik di Papua maupun Papua Barat, di mana banyak bibit-bibit unggul dan talenta-talenta yang sangat baik di bidang sains, budidaya, maupun di bidang olahraga. Dan ini merupakan tugas kita untuk mempersiapkan manajemen talenta yang baik dan tertata.

Dirinya juga menyampaikan bahwa di gedung ini terdapat masa depan yang cerah untuk menciptakan bakat-bakat anak-anak muda di Papua. Mulai dari kewirausahaan, petani milenial, hingga pemua Papua yang memiliki bakat di bidang digitalisasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyampaikan gedung Papua Youth Creative Hub akan merujuk pada bangunan yang identik dengan tanah Papua. Budi mengatakan gedung ini akan menampung seluruh bakat anak-anak Papua dan Papua Barat dalam mengembangkan kreatifitas.

Budi menambahkan, bahwa pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub juga menjadi sejarah baru sekaligus pelopor kemajuan bagi generasi pemuda-pemudi Papua. Komunitas Papua Youth Creative atau Papua Muda Inspiratif rupanya telah memiliki 2.025 anggota. Ini sudah berkembang sejak pertama kali pada 2019 bertemu dengan Presiden Jokowi berjumlah 21 orang.

Pembangunan gedung Papua youth Creative Hub ini akan melibatkan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dengan memakan biaya sampai Rp 95 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Bulan Oktober tahun 2022. Konstruksi Papua Youth Creative Hub akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui balai bahasa pemukiman wilayah (BPPW) Papua, Ditjen Cipta Karya.

Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, sekaligus CEO Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai, bahwa program Otsus merupakan program yang penting. Sebab dengan kebijakan tersebut generasi muda di Papua dan Papua Barat bisa menjadi lebih terdidik, sehingga memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan diskusi virtual, Billy berujar, semangat untuk alokasi otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, dirinya juga mengakui berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana otsus. Menurut Billy, investasi terbaik ialah pada manusia. Sebab dengan begitu, peradaban dengan sendirinya akan terbangun.

Sementara itu Kepala BPPW Papua, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Cornelis Sagrim mengatakan, papua Youth Creative Hub dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter persegi. Luas bangunan utama kurang lebih nanti akan berukuran 3.350 meter persegi dan bangunan penunjang 1.812 meter persegi. Selain itu akan dibangun pula ruang asrama serta lahan parkir

Cornelis sempat mengatakan bahwa bangunan Papua Youth Creative, akan dilengkapai dengan ruang seperti co-working space, ruang pameran, ruang teater, hingga ruang riset kulier space dan kesehatan.

Rasa optimis terhadap pembangunan Papua tentu harus kita dukung, apalagi dengan beragam pembangunan di Papua, seperti pembangunan stadion berskala Internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Iwan Kareung

Penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan kegiatan perekonomian, perdagangan dan pendidikan semakin sering dirasakan dampaknya oleh masyarakat khususnya di era perekonomian yang bermigrasi ke ekonomi digital. Situasi paradoksnya adalah era perekonomian digital diwarnai kebocoran data acap kali terjadi, sehingga membuat Indonesia berada dalam urgensi untuk memperbaiki ekosistem tata kelola data pribadi karena kasus pemanfaatan data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dengan memberikan perlindungan data pribadi tersebut melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu segera disahkan. Saat ini, ada 126 negara yang memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai PDP. Dari 180 negara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar yang belum memiliki regulasi.

Sebelumnya, Kemkominfo dan DPR RI telah menyepakati secara substansial dan konseptual mengenai urgensi hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Urgensi tersebut semakin dirasakan tertutama saat terjadinya pandemi yaitu transaksi elektronik menjadi transaski utama yang dilatarbelakangi oleh pengisian data pribadi sebelum melakukan transaksi tertentu, sehingga perlindungan tersebut mutlak diperlukan sebagaimana negara menjamin keamanan data warga negaranya.

Menurut penulis, ada sejumlah substansi permasalahan yang menyebabkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan, karena masih terjadi menyisakan sejumlah pembahasan yang belum tuntas, khususnya terkait sejumlah materi/pokok permasalahan antara lain : pertama, Pemerintah agar membentuk badan pelindungan data yang independen, yang bukan berasal dari kelompok yang mengendalikan atau memproses data pribadi, sehingga kompetensi dan akuntabilitas badan tersebut menjadi berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat.

Kedua, adanya 2 (dua) kelemahan yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran data pribadi, yakni tidak adanya konsep norma dalam RUU PDP yang jelas akibat beragamnya definisi data pribadi, pada beberapa instansi di daerah bahkan belum memahami tugas dan wewenang pihak pengendali serta pemroses data, apalagi mengenai perlindungannya.

Terdapat 46 regulasi sektoral yang berkaitan data pribadi, diantaranya Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dinilai belum mampu diimplementasikan pada lintas sektoral dan tidak ada mekanisme rigid/pasti berkaitan dengan berbagi data antar K/L.

Ketiga, adanya perdebatan mengenai komisi pelindungan data serta pemilahan data pribadi mana yang dapat dijual dan tertutup berpotensi menimbulkan “deadlock” pada pembahasan RUU PDP.

Indonesia sudah memiliki regulasi yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Ada kurang lebih 14 Undang-Undang di Indonesia yang memiliki pasal-pasal tersebut namun sampai saat ini belum ada satu payung hukum yang komprehensif membahas perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan regulasi tersebut masih bersifat sektoral, dan juga memiliki pemahaman atau definisi terkait data pribadi yang berbeda-beda, sehingga meningkatnya kasus kebocoran data. Secara yuridis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan kewajiban negara melalui konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. UU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi solusi sebagai payung hukum yang penting untuk melindungi individual terkait data pribadi demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan dalam RUU PDP dibutuhkan untuk mewujudkan instrumen hukum yang lebih holistik. RUU PDP mengatur jenis data pribadi, subyek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, pemrosesan data, dan transfer data termsuk pengaturan mengenai sanksi, penyelesaian sengketa, kerja sama internasional, hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam PDP.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dipandang belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal, namun perlindungan tersebut juga perlu memperhatikan kedudukan negara melalui lembaga/institusi negara yang sekaligus berkedudukan sebagai regulator, fasilitator dan user. Adapun secara substantif RUU PDP juga sangat berpotensi beririsan dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh K/L tertentu berdasarkan atribusi kewenangan oleh UU yang melekat pada kelembagaan negara tertentu.

Banyak kalangan menilai bahwa Pemerintah Indonesia juga belum memberikan sosialisasi dan edukasi bagi warga negara untuk menjaga data pribadi sehingga awareness warga negara tentang perlindungan data pribadi belum terbentuk sehingga menjadi faktor pendukung penyebab maraknya pencurian data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi ini akan berdampak pada kestabilan politik Indoensia yaitu potensi terjadinya eksploitasi data pribadi dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini mengingat pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memperlihatkan penggunaan data untuk politik termasuk profiling terutama media sosial meningkat, sehingga potensi eksploitasi data untuk kepentingan politik juga akan meningkat.

Ada beberapa dampak jika RUU PDP terlalu lama tidak segera disahkan antara lain : pertama, Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia pada tahun 2021, dengan pengguna akses internet mencapai 202 juta orang atau 73 % dari 274 juta penduduk pada tahun 2020, merupakan salah satu pangsa pasar transasksi digital terbesar yang rentan terhadap pencurian data. Disahkannya UU PDP dapat memberikan manfaat langsung kepada nilai ekonomi termasuk jaminan kepastian hukum dan keamanan transaksi keuangan serta perlindungan data.

Kedua, adanya Pengawas Independen yang menjadi titik sentral perlindungan data pribadi perlu dibentuk sehingga mampu mendapatkan legitimasi tidak hanya dari Pemerintah namun juga dari sektor privat. Sementara adanya lembaga pengawas tersebut dapat melekat pada fungsi Komisi Informasi Pusat (KIP) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka melaksanakan amanat UU PDP, sebelum dibentuk oleh Pemerintah dan diisi oleh Komisioner yang mampu bekerja secara profesional dan berintegritas dalam memberikan pengawasan terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.

Ketiga, kebocoran data pribadi ini dikarenakan lemahnya sistem keamanan siber pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, ketiadaan regulasi yang mengatur dan melindungi juga dituding menjadi penyebab maraknya pencurian data pribadi. Ketiadaan regulasi ini membuat lembaga negara dan swasta cenderung serampangan dalam mengelola data pribadi karena tak bisa dituntut saat ada kasus peretasan dan kebocoran data.

Terkait masalah serius ini, menurut penulis maka Presiden dapat segera memerintahkan Kemenkumham, Kemenkominfo, BSSN, KIP dan KPI agar mengawal RUU PDP sebagai agenda prioritas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan data nasional sesuai kaidah dan norma UU. Disamping itu, memerintahkan Kemenkominfo dan BSSN agar mampu mengidentifikasi dan mentakedown konten hoax maupun propaganda negatif terkait isu perlindungan data pribadi di berbagai media massa yang menyudutkan Pemerintah dan mengedepankan strategi persuasi di media sosial terkait RUU PDP.

*Penulis adalah pemerhati media massa. Tinggal di Bireuen, Aceh

Oleh : Rebeca Marian )*

Aparat Keamanan optimal mendukung pemulihan situasi keamanan di Yahukimo Papua. Langkah ini ditempuh agar situasi kembali kondusif pasca bentrokan antar suku pada 3 Oktober 2021.

Yahukimo adalah Kabupaten di Papua yang terletak di perbukitan sehingga suhunya sejuk. Namun sayang sekali kesejukan Yahukimo jadi memanas ketika ada penyerangan pada tanggal 3 oktober 2021, yang menyebabkan 6 orang kehilangan nyawa dan 41 korban luka-luka. Peristiwa berdarah ini membuat 1.000 warga dievakuasi dan suasana jadi sangat runyam.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa personel Polri dan TNI melakukan patroli di tengah kota maupun pinggiran Kota Dekai (ibukota Kab Yahukimo).
Tujuannya agar situasi semakin kondusif. Polres Yahukimo juga telah mengamankan 52 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan dan pembakaran rumah warga.
Patroli dilakukan dengan ketat untuk mengamankan segenap daerah di Yahukimo. Pasalnya, kontur di kabupaten itu agak unik, ada yang melandai tetapi banyak pula yang di perbukitan. Sehingga diharap seluruh bagian akan aman, dan kondisi wilayah tidak akan mempersulit patroli yang dilakukan oleh anggota Polri dan TNI.

Kombes Pol Ahmad melanjutkan, para korban luka masih dirawat di RSUD Yahukimo. Sementara penduduk dievakuasi ke Mapolres Yahukimo. Sementara itu, anggota Polri dan TNI mendatangi dan mengavakuasi tempat kejadian perkara dan mengamankannya. Serta mendekati para tokoh, dan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan wajib dilakukan untuk mengetahui penyebab penyerangan ini. Pasalnya, suku yang menyerang termakan hoaks bahwa mantan bupati Yahukimo Abock meninggal dunia karena dibunuh oleh lawan politiknya. Padahal faktanya beliau terkena seangan jantung sehingga kehilangan nyawa.

Perlu untuk diselidiki siapa yang dengan kejam menyebar hoaks sehingga terjadi penyerangan di Yahukimo. Oknum ini harus ditangkap sesegera mungkin, karena gara-gara dia ada korban lukaluka dan juga korban nyawa. Bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang meninggal dunia? Akan sangat kasihan.

Jangan sampai ada korban berikutnya karena embusan berita palsu. Ia harus dihukum berat karena menyebarkan hoaks, meresahkan masyarakat, dan menyebabkan banyak kerugian secara materiil maupun immateriil. Penyebabnya karena banyak properti yang terbakar dalam peristiwa penyerangan tanggal 3 oktober lalu, walau belum dihitung berapa besar kerugiannya.

Kombes Pol Ahmad juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu cepat percaya akan suatu kabar yang tersebar. Apalagi jika belum jelas sumber beritanya, karena bisa jadi itu hanya hoaks yang disebarkan oleh para oknum. Masyarakat diharap menjaga kamtibmas agar situasi selalu kondusif.

Masyarakat jangan terlalu cepat tersulut emosi apalagi ketika beritanya hanya hasil forward dari 1 grup wa ke grup lainnya. Periksa kebenarannya terlebih dahulu. Jangan gara-gara amarah jadi merugikan orang lain, dan akhirnya berujung masuk bui. Utamakan logika daripada emosi dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan.

Sebenarnya kita bisa memeriksa bahwa suatu kabar itu hoaks atau benar dengan mengecek di internet. Gunakan smartphone dengan baik, jangan hanya untuk chatting dan main sosmed, tetapi juga untuk tujuan positif seperti mengecek hoaks. Ketika tahu bahwa ada hoaks maka langsung sebarkan bahwa itu salah, agar tidak ada yang termakan berita palsu tersebut.

Untuk memulihkan situasi di Yahukimo maka aparat makin mengetatkan penjagaan, baik di tengah maupun pinggiran kota Dekai. Jangan sampai ada penyerangan berikutnya yang membuat situasi makin mengkhawatirkan. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah percaya suatu kabar, karena bisa jadi itu hanya hoaks.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Infrastruktur memiliki pengaruh penting dalam peningkatan perekonomian rakyat dan pembangunan nasional. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah memberikan banyak kontribusi positif.

Pernahkah Anda heran mengapa dalam beberapa tahun ini pemerintah sangat gencar dalam pembangunan infrastruktur nasional? Memang ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun, mulai dari jembatan, jalan raya, jalan tol, hingga bendungan. Pembangunan ini memang membutuhkan banyak biaya tetapi worth it dengan hasilnya, karena memiliki efek positif ke masyarakat sipil.

Meski di masa pandemi, pembangunan infrastruktur nasional lanjut terus dan proyek-proyek tidak akan berhenti, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Justru pembangunan ini yang digenjot oleh pemerintah demi menyelamatkan perekonomian di saat sulit. Ketika ada proyek jalan tol maka butuh banyak pekerja sehingga masyarakat bisa melamar dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Pembangunan prasarana seperti jalan tol juga menguntungkan rakyat karena memudahkan akses jalan bagi mereka. Jika ada kemudahan maka akan berdampak pula pada perekonomian warga, terutama yang berstatus pedagang, karena mereka bisa melakukan mobilitas dengan lancar dan biayanya relatif terjangkau. Sehingga pelan-pelan keadaan finansialnya akan membaik.

Selain itu, pembangunan bendungan juga menguntungkan karena air adalah sumber kehidupan. Jika ada bendungan maka ketersediaan air bisa dikendalikan dan juga meminimalisir banjir, sehingga warga bisa merasa aman. Sebaliknya, saat musim kemarau, akan ada stok air yang cukup untuk irigasi maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga warga sipil tak takut akan ancaman kekeringan.

Dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur nasional, caranya dengan membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik maka wajib untuk taat peraturan dan membayar pajak sesuai dengan gaji yang dimiliki. Jika Anda merasa kesulitan karena bayaran dipotong saat pandemi, maka bisa mengajukan restrukturisasi pajak sebagai solusinya.

Pajak inilah yang akan dibuat sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur nasional, dan manfaatnya juga bisa Anda nikmati, bukan? Sehingga uang pajak akan kembali pada rakyat dalam bentuk infrastruktur. Orang bijak taat pajak.

Selain pembangunan fisik, maka juga ada pembangunan di bidang digital. Pembangunan infrastruktur nasional di bidang digital juga penting karena saat ini sudah era teknologi. Siapa yang tidak mengikutinya akan ketinggalan jauh. Indonesia jangan sampai kalah di bidang IT agar bisa bersaing dengan negara lain di pasar global.

Pembangunan di bidang digital dilakukan dengan pembuatan jaringan internet yang kuat di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat yang ada di pelosok sekalipun bisa menikmatinya. Mereka bisa merasakan sinyal yang kencang dan stabil, serta menggunakan internet untuk keperluan positif. Misalnya untuk sekolah online, berdagang online, dll.

Dengan berwirausaha di pasar online maka masyarakat diuntungkan karena cakupan pembelinya lebih luas, sehingga keuntungannya pun makin banyak. Apalagi jika mereka berbisnis di bidang kuliner, ketika kesulitan untuk mengatur kapasitas warung saat ada peraturan maksimal dine in, maka delivery order adalah penyelamat. Promosi via internet menjadi cara ampuh untuk meyakinkan para pelanggan.

Warga juga bisa diberi pelatihan agar tidak gagap teknologi, terutama kepada generasi tua. Mereka perlu diberi pengertian bahwa membuka HP dan laptop bukan hanya untuk main-main, tetapi bisa untuk bekerja. Dengan kecakapan berinternet maka mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, dan memanfaatkan hasil dari pembangunan infrastruktur nasional ini.

Pembangunan infrastruktur nasional adalah hal yang terus digenjot oleh pemerintah agar rakyat makin maju. Walau masih pandemi tetapi pembangunan maju terus, karena memiliki dampak positif untuk rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kapolda Papua, Brigjen Mathius D. Fakiri, mengatakan Papua aman dan kondusif serta jaminan keamanan dan keselamatan para atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Bumi Cenderawasih, 2-15 Oktober 2021.

“Saya menyuarakan bahwa Papua dalam keadaan aman dan kondusif. Raihlah prestasi dalam hajatan PON XX. Kami memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi semua orang,” kata Brigjen Mathius D. Fakiri

Hal ini juga didukung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menegaskan bahwa kunci keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON Papua) XX Papua 2021 adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Penerapan protokol kesehatan ini dinilai sangat penting supaya tidak menimbulkan masalah-masalah pada momentum PON XX Papua, baik pada saat pelaksanaan hingga berakhirnya perhelatan olahraga nasional ini.

“PON ini salah satu keberhasilannya apabila kita mematuhi protokol kesehatan secara ketat supaya tidak meninggalkan masalah-masalah baru,” ujar Ketua Umum KONI.

Ketua Umum KONI, pihaknya telah mempelajari penerapan protokol kesehatan pada Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu untuk ditetapkan pada PON XX Papua.

Contohnya adalah pembatasan aktivitas setiap atlet yang bertanding, yakni hanya di lingkungan wisma atlet dan venue pertandingan masing-masing, sesuai cabang olah raga yang diikutinya.

Selain itu, lanjut dia, khusus untuk olahraga yang berkontak fisik (body contact) antarpemain, sebelum bertanding diwajibkan melakukan tes swab antigen tanpa meninggalkan wisma atlet.

“Dan itu wajib, tidak ada satupun atlet yang lepas dari itu untuk keselamatan semuanya, untuk keselamatan atlet itu sendiri, untuk keselamatan lawannya, untuk keselamatan yang lain,” imbuh Ketua Umum KONI.

Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sabri Lubis resmi bebas dari penjara di Rumah Tahanan Markas Besar Kepolisian RI pada (6/10/2021).

Bebasnya Ahmad Sabri dibenarkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar, Ahmad Ramadhan.

“Sekitar pukul 09.30 WIB, mereka dieksekusi oleh jaksa karena sudah delapan bulan menjalani tahanan sama dengan putusan banding di PT (Pengadilan Tinggi),” ujar Ramadhan saat dikonfirmasi pada Rabu, (6/10/2021).

Selain Ahmad Sabri, ada empat eks anggota FPI lainnya yang turut bebas, yakni Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kejaksaan menahan mantan Ketua Umum FPI, Shabri Lubis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran prokes di Petamburan.

Para tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat yang melibatkan mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab resmi ditahan usai pelimpahan berkas dari penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kuasa hukum tersangka, Aziz Yanuar menyatakan penahanan dilakukan JPU yang telah diserahterimakan lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Iya benar (dilakukan penahanan) di Mabes Polri (Rutan Bareskrim Polri),” kata Aziz.

Selanjutnya, penyidik polisi melimpahkan berkas tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Senin (8/2/2021) yang lalu.

Terkait penahanan tersangka, pihak Polri sendiri dalam hal ini, Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penyidik Polri sudah tak berwenang lantaran sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kalau sudah tahap 2, tanya ke jaksa ya,” ucap Argo singkat.

Berkas perkara untuk seluruh kasus itu telah rampung dan dilimpahkan ke Jaksa. Artinya, kasus-kasus para tersangka sepenuhnya kewenangan Kejaksaan, termasuk soal masa tahanan. (**)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera akan menjalin komunikasi dengan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Komunikasi itu dilakukan untuk membahas perekrutan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) Korps Bhayangkara.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, komunikasi dengan 57 eks pegawai KPK akan dilakukan setelah pihaknya rampung melakukan penggodokan mekanisme perekrutan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga lain terkait. Dalam hal ini, pembahasan mekanisme perekrutan ASN itu melibatkan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri, Irjen Wahyu Widada bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Jadi Bapak Kapolri menunjuk AsSDM untuk langsung komunikasi, koordinasi dengan BKN dan PANRB dan kemudian nanti setelah ini selesai dilakukan tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini,” kata Argo saat dikonfirmasi, Jumat (1/10/2021). Argo mengatakan saat ini proses tersebut masih digodok. Karena itu ia belum dapat merincikan lebih lanjut mengenai teknis harmonisasi pemindahan pegawai yang telah dipecat dari suatu lembaga ke institusi lain.

Namun ia memastikan dalam proses perekrutan itu tidak akan ada pihak yang dirugikan. Ia juga menyatakan akan segera mengumumkan proses tersebut apabila mekanisme perekrutan telah rampung dikerjakan. “Secepatnya kalau dalam bahasa kepolisian, kesempatan pertama. Nanti kalau sudah selesai kami sampaikan,” ucap Argo. “Kami juga tahu lah, memahami. Kami tidak akan berlarut-larut dalam polemik ini. Secepatnya lebih bagus,” ujarnya.

Jenderal bintang dua memastikan pihaknya serius merekrut mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan kawan-kawan ke Korps Bhayangkara. Menurut Argo, upaya tersebut merupakan bentuk niat baik yang disalurkan Polri kepada para pegawai KPK tak lulus TWK. Tentunya bukan tanpa alasan Korps Bhayangkara ingin merekrut 57 eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu. Menurut Argo, meski tidak lulus TWK, namun rekam jejak mereka tidak perlu diragukan.

Selain itu, Novel Baswedan dkk dinilai memiliki visi yang sama dalam pemberantasan korupsi. “Melihat rekam jejak teman-teman pegawai KPK ini, itu mempunyai visi yang sama yaitu untuk pemberantasan korupsi. Dan untuk rekam jejaknya tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan. Itu sudah sama-sama nyata dilakukan,” kata Argo. Jenderal bintang dua itu juga mengungkapkan rencana penugasan jika mantan pegawai KPK itu nantinya benar-benar direkrut menjadi ASN Polri.

Mereka akan dapat ditempatkan dalam sejumlah penugasan-penugasan antikorupsi di institusi Polri. Di antaranya melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa ataupun pemantauan dan pendampingan terhadap anggaran penanggulangan Covid-19. “Ini kan perlu kita ada pendampingan berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid,” kata Argo.

Argo mengatakan upaya merekrut pegawai KPK yang kini sudah diberhentikan dari komisi antirasuah itu adalah keinginan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menuturkan bahwa perekrutan itu merupakan suatu niat baik yang dilakukan oleh institusi pasca pemecatan para pegawai tersebut.

“Bapak Kapolri membuat surat seperti itu karena melihat, kebutuhan organisasi Polri nanti khususnya akan dikembangkan. Tentunya perlu ada suatu sumber daya manusia,” ujar Argo. Karena itu Polri berharap Novel Baswedan cs mau menerima tawaran tersebut. “Bapak Kapolri berharap kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini karena dari kepolisian ini ada beberapa ruang yang perlu diisi melakukan pencegahan korupsi,” kata dia.

“Rasanya itu antara KPK dengan Kepolisian itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kami selalu ada silahturahmi dan komunikasi. Kemudian kemarin kami mendengar bahwa ada informasi 56, awalnya 56 orang teman-teman dari pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK-nya, sekarang 57,” jelas Argo. (*)