JAKARTA – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia tetap perlu mewaspadai dan mengantisipasi gelombang ketiga penularan Covid-19. Hal ini merujuk kepada gelombang ketiga penularan Covid-19 yang terjadi di berbagai negara dunia serta pola kenaikan kasus di Indonesia. “Dengan adanya lonjakan (gelombang) ketiga yang dihadapi berbagai negara di dunia, serta melihat dari pola kenaikan kasus setelah event-event besar di Indonesia kita tetap perlu waspada dan mengantisipasi lonjakan ketiga di Indonesia,” ujar Wiku beberapa waktu yang lalu.

Dia melanjutkan, pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial ekonomi yang mulai dilonggarkan perlahan menjadi kekuatan yang dapat berubah jadi tantangan. Hal itu bisa terjadi apabila tak dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wiku melanjutkan saat ini ada wacana memberikan izin pada kegiatan-kegiatan besar ditambah saat ini segera masuk periode Natal dan tahun baru.

“Maka kehati-hatian dalam menjalani aktivitas perlu jadi modal dasar kita,” tegasnya. “Jika dilihat dari pola kenaikannya, kasus Covid-19 itu mulai turun setelah pembatasan dilakukan. Baik pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial,” tutur Wiku.

Begitu kasus turun dan pembatasan mulai dilonggarkan, kasus Covid-19 akan meningkat perlahan. Sehingga kondisi ini menunjukkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M belum maksimal. “Sebaliknya, pembatasan sosial serta mobilitas masyarakat itu masih menjadi (pengendali) yang utama,” tegas Wiku.

Selanjutnya, Satgas COVID-19 akan meningkatkan tes untuk mengantisipasi potensi gelombang ketiga COVID-19. “Antisipasi gelombang ketiga, testing terus ditingkatkan,” kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B. Harmadi beberapa waktu yang lalu.

Selain itu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga tetap diberlakukan meski di beberapa daerah telah dilakukan pembukaan berbagai aktivitas masyarakat. “PPKM terus diberlakukan, baik PPKM level 3, 2 dan 1,” katanya.

Pemerintah juga memperketat akses masuk dari luar negeri ke Indonesia untuk mencegah masuknya varian baru. “Titik masuk kita sudah sangat dibatasi, (akses) udara hanya di Soekarno-Hatta dan Sam Ratulangi, Manado, lalu kemudian darat hanya boleh di Entikong, Aruk, Nunukan dan Motaain di Timor Leste dan laut juga hanya dua, Batam dan Tanjungpinang,” ujarnya.

Begitu juga dengan masuknya para pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Sonny, para PMI langsung menjalani tes PCR setelah tiba di Indonesia. “Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan (alat) tes cepat molekuler sehingga kita tidak perlu menunggu lama, dalam waktu satu jam sudah bisa memisahkan orang yang positif (COVID-19) dan yang negatif,” katanya. (*)

Jakarta – Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan publik agar dapat menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui RUU Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna.

“Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 ini merupakan upaya bersama yang merupakan wujud komitmen Pemerintah, DPR RI, dan juga DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah.

RUU ini merevisi 19 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Salah satu poin yang diubah terkait besaran Dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi dana alokasi umum (DAU). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.

Aturan tersebut juga membahas perpanjangan penerimaan Dana Otsus selama 20 tahun hingga 2041. Perpanjangan ini merupakan bukti keberpihakan Pemerintah dan DPR dalam mempercepat pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

“Apabila tidak dilakukan perubahan, Dana Otsus akan berakhir pada tahun 2021. Padahal Dana Otsus masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dengan perpanjangan ini, kita harapkan 20 tahun mendatang terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana yang baik,” ujar Mendagri.

Inpres No 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat selain merefleksikan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dan mendekatkan rakyat di kedua provinsi tersebut semakin dekat pada kesejahteraan. Juga dekat pada keadilan dan pemerataan sekaligus upaya untuk mempercepat penyelesaian soal–soal substantif yang tertuang dalam pasal 45 dan 46 UU No.21/2001. Semua itu dalam rangka mengakhiri kekerasan dan konflik di tanah Papua sehingga rakyat Papua menjadi percaya dan yakin ada jaminan masa depan mereka dalam bingkai NKRI. (*)

Jakarta — Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) melalui Ketua II Roi Letlora memberikan jaminan keamanan kepada seluruh kontingen yang hadir di PON Papua 2020 mendatang. Roi menekankan situasi di lokasi-lokasi pertandingan yang akan digunakan dalam PON Papua bebas dari gangguan keamanan.

Roi menjelaskan beberapa kejadian, termasuk kerusuhan dan rentetan penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berada dekat dengan venue PON. Begitu pula dengan insiden kebakaran Mapolsek Bandara Sentani.

“Kata siapa [Papua] tidak aman? Setahu saya semua baik-baik saja di sini. PB PON memastikan Papua aman. Ada rentetan penembakan tapi itu lokasinya sangat jauh, harus naik pesawat atau jalan kaki berbulan-bulan. Kebakaran itu yang tidak disengaja oleh masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan persiapan PON,” kata Roi beberapa waktu yang lalu.

Jelang PON Papua 2020 yang akan bergulir secara resmi pada 2-15 Oktober, Roi mengakui ada banyak isu miring soal keamanan. Untuk itu, PB PON berkomitmen sejak awal menjaga keamanan pelaksanaan PON ke-20. “Masalah-masalah di kami cuma masalah hak wilayah yang belum dibayar. Itu hak wilayah yang memang belum dipenuhi pemerintah saat bangun venue dan sekarang sudah selesai,” sebutnya.

Roi yang juga membidangi keamanan PON 2020 menjelaskan, PB PON secara intensif dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Dalam pertemuan terakhir, juga sudah dilakukan pemetaan atas segala kemungkinan risiko yang terjadi bersama dengan TNI dan Polri.

Roi juga memastikan pengamanan PON Papua 2020 berada di bawah koordinasi Polda Papua serta melibatkan Paspampres, TNI/Polri, Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Inteligen Negara (BIN) juga. Tak hanya itu, Roi menyebut sistem keamanan juga dilengkapi dengan drone canggih untuk melengkapi pengamanan. “Kami juga tidak menutup mata kepada kelompok sebelah itu, saudara-saudara kita. Jadi pendekatannya kami juga rangkul dan mereka sudah buat statement tidak akan membuat kekacauan saat PON. Kami lebih ke pendekatan persuasif,” ungkap Roi.

Sebagai bagian dari langkah antisipasi, PB PON juga menggelar screening kepada lebih dari 17 ribu volunteer, panitia, dan pengisi acara yang terlibat di PON Papua 2020. Screening dilakukan oleh BIN dan Polda Papua sejak satu bulan terakhir. (*)

JAKARTA – Masih kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokoler kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya memutus rantai penularan Covid-19 di negara kita. Sikap kurang peduli sebagian warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan, khususnya 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjaga jarak) membuat angka kasus Covid-19 di negara Indonesia menjadi sulit dikendalikan.

Sikap apatis tentang bahaya Covid-19 tersebut membuat orang enggan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ketidak-pedulian warga masyarakat terhadap 3M dan melakukan isolasi mandiri membuat potensi penularan Covid-19 di masyarakat akan tetap tinggi seperti terjadi di beberapa negara besar. Negara – negara besar banyak yang gagal mengatasi pandemi Covid-19 karena masyarakatnya tidak percaya adanya Covid-19. Warga masyarakat dibeberapa negara di dunia menilai bahwa Covid-19 hanya rekayasa, padahal Covid-19 itu nyata.

Disisi lain, peran aktif komunitas dan masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid -19 menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasalnya, penanganan Covid-19 tidak hanya membutuhkan tindakan kuratif, aksi preventif agar jumlah penderita tidak terus bertambah juga menjadi perhatian pemerintah.

“Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap virus corona,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Selamata Sembiring di Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Direktur Sembiring masyarakat perlu diajak untuk membuat dan konten positif terkait virus corona dan menyebarkan melalui media sosial. “Peran serta masyarakat dalam mencegah penyebarluasan virus corona mutlak diperlukan, khususnya dalam menciptakan dan menyebarluaskan informasi positif tentang virus corona. Dengan cara tersebut, kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus ini akan meningkat,” tandasnya.

Sementara itu, perlahan tapi pasti, di berbagai belahan dunia saat ini sedang berjalan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh kepada warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi virus corona. Tidak ketinggalan, negara kita Republik Indonesia juga aktif mengimbau warga khususnya para pekerja publik dan lansia mendaftarkan diri untuk divaksin.

Divaksin merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan infeksi virus Corona. Vaksin COVID-19 disuntikkan untuk mendorong tubuh membentuk antibodi yang berguna dalam melawan infeksi virus corona. Meski begitu, dibutuhkan waktu sebelum antibodi terbentuk hingga akhirnya dapat berfungsi dengan maksimal. Umumnya, antibodi terbentuk dalam satu bulan setelah vaksin corona dosis pertama. Namun, kinerja antibodi baru akan maksimal pada 28-35 hari setelah suntikan kedua vaksin corona. (*)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami delapan orang pegawai lembaga antirasuah yang disebut memiliki kedekatan dengan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Delapan orang Azis itu disebut bisa membantu mengurus perkara di KPK. Hal tersebut terngkap dalam persidangan kasus suap penanganan perkara di KPK dengan terdakwa mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju.

“Kami memastikan setiap fakta sidang tentu akan dikroscek ulang dengan keterangan saksi lain ataupun terdakwa,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/10) yang lalu. Ali mengatakan, KPK akan mendalami fakta tersebut dengan menghadirkan saksi dan mencari barang bukti. Ali menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu dalam mengusut tuntas suatu perkara. “Harapannya tentu pada akhir sidang dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sehingga dakwaan jaksa dapat terbukti dan perkara dapat dikembangkan lebih lanjut,” ujar Ali.

Siapa kedelapan ‘orang dalam’ Azis Syamsuddin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terungkap dalam persidangan kasus suap yang menjerat Stepanus Robin Pattuju? Hingga kini KPK terus melakukan penyelidikkan. Adanya dugaan keterlibatan orang dalam tersebut berawal saat Yusmada dihadirkan sebagai saksi untuk eks penyidik KPK Stepanus dan Maskur Husain.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang berisi percakapan Yusmanda dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial disebut ada delapan orang dalam yang bisa digerakkan oleh Azis. “M Syahrial juga mengatakan bahwa Azis punya 8 orang di KPK yang bisa digerakkan oleh Azis untuk kepentingan Azis, OTT atau amankan perkara. Salah satunya Robin,” ujar jaksa membacakan BAP Yusmada, Senin, 4 Oktober 2021 yang lalu.

Sementara itu, menyikapi adanya kabar terkait delapan orang yang disebut-sebut dapat digerakkan oleh Azis Syamsuddin, KPK memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Berikut urutan perkembangan terkini dari dugaan Azis Syamsuddin punya delapan orang dalam tubuh KPK, sebagai berikut 1. Tertuang dalam BAP Saksi ; 2. Mantan Pegawai Angkat Suara ; 3. Dewas Tidak Menerima Laporan Novel Baswedan ; 4. KPK Minta Novel Melaporkan Kasus Azis ; 5. MAKI Minta KPK Periksa Novel Baswedan ; 6. KPK Pastikan Tak Akan Lindungi 8 Orang Dalam Azis Jika Terbukti.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melindungi pegawainya jika terbukti pernah membantu mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam mengurus perkara di KPK. “KPK akan mendalami lebih lanjut keterangan saksi yang menyebut dugaan ini dan mengumpulkan keterangan lainnya agar persidangan dapat menyimpulkan apakah terdapat kesesuaian antar keduanya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021) yang lalu. (*)