JAKARTA – Konsultan pajak dan pajak itu sendiri memiliki peran berkesinambungan yang cukup penting sebagai sumber pendapatan kas Negara. Namun, bagi sebagian orang nampak masih enggan untuk mengurus kewajiban pajaknya. Ini mungkin dikarenakan mereka mungkin belum sadar bahwa manfaat pajak itu begitu besar, sehingga penting untuk taat dalam membayarkan pajak. Pajak yang diperoleh dari rakyat, kemudian hasilnya juga akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Sekarang ini, sebagai salah satu instrumen penerimaan negara, hasil dari pembayaran pajak sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas Negara. Dimana ini berperan dalam terlaksananya pembangunan nasional yang bisa dijalankan dengan semakin produktif. Hal ini ditujukan untuk bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan Negara yang diperoleh dari dalam negeri yang bersumber dari sektor pajak, mencerminkan kemandirian dari bangsa ini.

Pajak bisa dikatakan sebagai sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Dimana sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana jumlah penerimaan tersebut baik dalam jumlah nominal maupun persentase. Selain itu, persentase dari jumlah Wajib Pajak masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Beberapa bentuk kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pentingnya peran pajak bagi pembangunan Negara yaitu:

  1. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas umum yang berjalan dengan baik
    Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bisa dibangun dengan baik melalui dana yang diperoleh atau bersumber dari pajak. Pembangunan fasilitas umum bisa berkembang dengan pesat dengan dana yang bersumber dari pembayaran pajak. Setiap pasar tradisional bisa dikembangkan menjadi modern sebagai pusat perbelanjaan yang nyaman dan aman. Semua itu dibiayai dengan pajak yang telah anda bayarkan.
  2. Fasilitas pendidikan merata dan berkualitas
    Dengan taat membayarkan pajak secara tepat waktu, maka anda bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata bagi setiap orang. Ketika setiap orang taat membayar pajak, maka pendidikan akan lebih terjamin dan merata bagi setiap masyarakat.
  3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi setiap masyarakat
    Ketika anda membayar pajak, maka setiap program untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat juga bisa terlaksana lebih lancar. Seperti langkah untuk memperbaiki gizi ibu hamil, balita, masyarakat, serta peningkatan pelayanan kesehatan untuk para lansia.
  4. Keamanan dan ketertiban terjaga
    Pajak yang anda bayarkan memiliki peran yang sangat penting, karena bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban di dalam negara kita.
  5. Pengembangan pariwisata
    Dewasa ini sektor pariwisata memang menjadi fokus utama bagi banyak orang. Banyak objek wisata baru kekinian yang mulai muncul dan menarik minat para wisatawan, terutama wisatawan asing dari luar negeri. Objek wisata yang sudah dibuka akan memerlukan biaya untuk perawatan dan pengembangannya. Untuk itu, pajak yang anda bayarkan akan membantu pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Apabila anda yang berada di Surabaya memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Surabaya, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal. (*)

Jakarta – Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) menegaskan siaga mengantisipasi setiap gerakan terorisme. Caranya dengan memonitor setiap gerakan-gerakan jaringan terorisme di wilayah Indonesia, termasuk jaringan regional maupun internasional.

“Densus selalu dalam kondisi siaga untuk memonitor gerakan-gerakan jaringan terorisme di wilayah Indonesia, termasuk regional dan internasional. Akan ada tindak lanjut terhadap informasi-informasi seperti ini,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

Aswin menyebutkan Densus bahkan siaga untuk melakukan preemptive strike. Demikian pula ketika ada perubahan eskalasi ancaman, Densus akan bertindak. Dia menjelaskan tindakan preemptive strike yang senantiasa dilakukan Densus mampu mencegah ancaman dari para pelaku teror dan selalu menempatkan keamanan publik sebagai prioritas utama.

Aswin pun memastikan Densus tidak pernah berhenti bergerak dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terorisme. Namun, untuk itu, Densus 88 juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penindakan hukum kepada para pelaku teror.

“Densus 88 secara terus-menerus melakukan peninjauan operasi dan perencanaan kontijensinya. Densus 88 juga senantiasa bekerja sama dengan lembaga pusat dan daerah, layanan darurat dan lembaga terkait lainnya. Densus 88 tidak pernah berhenti bergerak, baik dalam pencegahan maupun penindakan,” tegas Aswin. Baru-baru ini Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap empat terduga teroris yang merupakan pengurus pusat kelompok jaringan teroris Jamaah Islamiyah.

Empat terduga teroris itu, yakni MEK, S dan AR alias T ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat, lalu SH ditangkap di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (10/9) lalu. SH diketahui merupakan salah satu dewan syuro Jamaah Islamiyah. Sedangkan AR merupakan mantan narapidana terorisme yang dipenjara selama lima tahun pada tahun 2004 karena menyembunyikan pelaku bom natal tahun 2000 lalu.

AR diketahui pernah mengikuti pelatihan militer mujahidin Afghanistan angkata kedua tahun 1990. Setelah dibebaskan dari penjara AR aktif menyebarkan kajian tentang Jamaah Islamiyah secara daring. Sebelumnya pada Agustus 2021, Tim Densus 88 Antiteror berhasil menangkap lebih dari 54 anggota JI yang tersebar di 12 provinsi di Tanah Air, bahkan membongkar sistem pendanaannya. (*)

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, hampir 75 persen dari industri semen nasional merupakan semen hasil produksi PT Semen Gresik. Untuk itu, PT Semen Gresik harus dapat mempertahankan pasar semen nasional melalui peningkatan ekspansi produksi dan memanfaatkan peluang dari pembangunan-pembangunan infrastruktur.

“Kita berharap pasca recovery Covid-19 ini, infrastruktur terus dipacu sehingga dapat menjadi peluang pasar yang demikian besar bagi industri semen, dan dapat memicu optimisme pertumbuhan konsumsi semen di PT. Semen Gresik,” jelas Aria dalam paparannya memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke PT Semen Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021) yang lalu.

Aria yakin bahwa pertumbuhan konsumsi semen yang saat ini sudah meningkat sebanyak 4 persen ini akan tetap mengambil dari produksi semen dalam negeri, khususnya PT Semen Gresik. Ia optimis Semen Gresik akan tetap menjadi menjadi leading dalam konteks memenuhi kebutuhan semen nasional. “Khususnya menyelesaikan beberapa hal-hal yang kemarin sempat tersendat karena pandemi Covid-19 dalam hal pembangunan infrastruktur,” tambah Aria.

Di sisi lain, ia meminta PT Semen Gresik memberikan data audit tentang kebutuhan semen nasional dan kemampuan produksi semen yang ada di Indonesia. “Jangan sampai lonjakan-lonjakan yang dianggap meningkatkan berbagai produksi nasional semen di Indonesia ini, tidak dibarengi dengan demand/permintaan yang cukup signifikan, karena hal tersebut dapat menjatuhkan harga semen dan tidak begitu membuat efektif industri semen,” jelas Aria.

Aria menambahkan, Komisi VI berkomitmen memberikan dukungan yang terbaik bagi PT Semen Gresik. “Agar PT. Semen Gresik dapat melihat peluang besar pasar, khususnya dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur di masa pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19,” tandas Aria.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Semen Gresik Subhan mengatakan, pangsa pasar semen memang cukup besar, akan tetapi pasokan yang harus dipenuhi juga banyak. “Kita harus mencermati dan memahami bagaimana tahapannya agar bisa membaca pergerakan semen dari sisi konsumsi maupun produksi,” jelas Subhan. (*)

JAKARTA – MPR RI hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna membahas permasalahan yang terjadi di Papua . Turut hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

Mahfud MD menyampaikan, di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI. “Karena seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI,” kata Mahfud dalam Rakor Virtual yang dikutip lewat keterangan pers Ketua MPR, Senin (3/5/2021) yang lalu.

Sementara Kabais TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto mengingatkan, bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri. Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri.

“Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP, yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” paparnya.

Bambang Soesatyo mengungkapkan, adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang kini oleh pemerintah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebut bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. (*)

Jakarta -Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. ‘Jokowi’ memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia.

Demikian kutipan tulisan Kishore Mahbubani yang dirilis Project Syndicate pada Rabu (6/10/2021), yang berjudul “The Genius of Jokowi”. Project Syndicate adalah sebuah media nirlaba Singapura yang fokus pada isu-isu internasional. Ia memuji Jokowi sebagai pemimpin berpenduduk mayoritas Muslim terbesar, menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis paling efektif di dunia saat ini.

Kishore Mahbubani merupakan profesor sekaligus peneliti institut di National University of Singapore. Ia mengisahkan Jokowi sebagai sosok yang jenius dan luar biasa, karena telah berhasil memimpin salah satu negara paling sulit di dunia untuk diperintah.

Indonesia membentang 5.125 kilometer (3.185 mil) dari timur ke barat, membuatnya lebih luas dari benua Amerika Serikat, dan terdiri dari 17.508 pulau.

Selain itu, hanya sedikit negara besar yang dapat menandingi keragaman etnisnya. Ketika ekonomi Indonesia menyusut 13,1 persen pada tahun 1998 sebagai akibat dari krisis keuangan Asia, banyak pakar meramalkan bahwa negara akan runtuh, seperti Yugoslavia.

“Dengan latar belakang ini, Jokowi telah melakukan lebih dari sekadar memerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya,” tulisnya di laman project-syndicate.org dikutip VIVA, Kamis (7/10/2021).

Mahbubani menganggap Jokowi mampu menjembatani kesenjangan politik Indonesia. Hal yang menurutnya tak bisa dilakukan oleh Joe Biden ketika memenangkan pemilihan presiden AS tahun 2020 lalu. 78 persen Republikan masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden yang menjabat sebagai senator AS selama 36 tahun, tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika.

“Sebaliknya, capres dan cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2019 – Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno – kini menjabat di kabinetnya (masing-masing sebagai menteri pertahanan dan menteri pariwisata),” ujarnya. Lebih khusus lagi, Jokowi telah membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai Islam di Indonesia, sebagian dengan menjadi inklusif. Jokowi dinilai telah menyatukan kembali negaranya secara politik.

“Seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ‘Pilar ketiga ideologi Indonesia, Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman’. Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya Omnibus Law tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru,” paparnya

Sejumlah pencapaian lain Jokowi yang membuat Mahbubani menjulukinya sebagai sosok jenius adalah fokusnya mengatasi kemiskinan di Indonesia, redistribusi tanah kepada rakyat, jaminan pendidikan dan kesehatan, program bantuan sosial dan mampun menurunkan koefisien Gini atau ketimpangan kekayaan dan pendapatan, menjadi 38,2, penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun.

“Tidak seperti banyak pemimpin yang menganjurkan program besar pemerintah untuk membantu orang miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40% dari PDB,” ungkap Mahbubani. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Selasa (29/6/2021) yang lalu.

Dalam unggahan itu, dia menyertakan video yang berisi pernyataan tanggapan atas kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Sebagaimana diketahui, Jokowi disebut sebagai The King of Lip Service dalam kritik yang diunggah di media sosial BEM UI itu.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk pembelajaran menyampaikan pendapat oleh mahasiswa. “Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kritikan dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengungkapkan julukan yang diberikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. “Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya Jokowi. “Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip service,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosial mereka. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku.

Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)

Oleh : Sulaiman Al Jindan )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai gelombang ketiga Covid-19 seiring adanya relaksasi kegiatan masyarakat. Masyarakat pun diminta untuk selalu taat Prokes dan mengikuti program vaksinasi guna mencegah potensi gelombang ketiga tersebut.

Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah dan masyarakat belajar dari negara lain yang tengah menghadapi lonjakan kasus covid-19. Perlu kita ketahui, sejumlah negara memang telah mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi. Seperti Singapura (79%), Finlandia (73%), Inggris (71%), Jepang (66%) dan Amerika Serikat (63%).

            Namun, negara-negara tersebut kini justru mengalami lonjakan kasus covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh relaksasi kegiatan masyarakat di ruang publik, serta menurunnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

            Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual mengatakan “Adanya lonjakan kasus pada negara dengan vaksinasi tinggi ini, karena negara tersebut lebih berfokus pada penguatan 3T dan peningkatan vaksinasi, tetapi kurang berfokus pada protokol kesehatan. Hal tersebut rupanya terjadi di Singapura.

            Akhirnya di Singapura bermunculan cluster baru covid-19. Misalnya, cluster restoran, cluster tempat karaoke, cluster mal, hingga cluster terminal bus. Kondisi serupa juga dialami Finlandia yang mengalami lonjakan kasus covid-19.

            Sebelumnya, ditemukan cluster baru dari tim sepak bola Finlandia yang datang dari Rusia, tanpa menjalani tes screening terlebih dahulu. Masyarakat di Finlandia juga cenderung tidak merespons upaya tracing oleh pemerintah. Sehingga, menghambat pelacakan dan penanganan kasus covid-19 sejak dini.

            Di Inggris, cluster baru covid-19 bermunculan setelah diselenggarakan pembelajaran tatap muka di sejumlah seklah. Lalu di Jepang terdapat cluster atau penambahan kasus covid-19 yang berhubungan dengan Olimpiade. Meski ada pembatasan secara ketat, tetapi rupanya tidak  berdampak secara signifikan terhadap pola kegiatan sosial masyarakat.

            Begitu pula yang terjadi di Amerika Serikat. Cakupan Vaksinasi covid-19 yang tinggi, rupanya tidak disertai dengan pengawasan protokol kesehata yang baik. Penggunaan masker pun tidak menjadi kewajiban di beberapa tempat umum, sehingga menjadi salah satu faktor kenaikan kasus covid-19.

            Ia menjelaskan, penting untuk dipahami bahwa target vaksinasi pada masa pandemi untuk membentuk kekebalan komunitas. Kekebalan tersebut baru terbentuk sempurna jika seluruhnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

            Wiku menuturkan, bahwa kita tidak bisa berpuas diri dan merasa aman hanya karena kita sudah mendapatkan vaksin, terutama jika ada vaksin dosis pertama. Endemi dapat tercapai jika peningkatan cakupan vaksinasi dibarengi dengan upaya kolektif lainnya, yaitu pengawasan protokol kesehatan, hingga kepatuhan masyarakat.

            Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) meminta agar seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 selalu siaga dalam menyiapkan kondisi lonjakan kasus. Hal ini berguna untuk mengatisipasi potensi gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.

            Lia Gardenia selaku Sekretaris Jenderal Persi mengatakan, kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya, Indonesia berpotensi mengalami lonjakan Covid-19 tiga bulan pasca negara tetangga mengalami lonjakan. Menurutnya kasus-kasus Covid-19 yang ditemukan pada pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah bisa menjadi ancaman serius akan lonjakan Covid-19.

            Dalam kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi IX DPR RI, Lia mengatakan bahwa pihaknya harus mengantisipasi karena bisa saja ada gelombang ketiga yang masuk, karena tetangga kita Singapura dan Malaysia mulai meningkat lagi walaupun di sana, vaksinasinya sudah tinggi.            Lia menuturkan, pihaknya telah melakukan penataan SDM yang berkompeten di masing-masing fungsional kerja. Ia juga meminta agar masing-masing rumah sakit untuk dapat memperhitungkan betul konversi tempat tidur agar tidak terjadi kondisi ‘kelabakan’ manakala pasien Covid-19 kembali melonjak.

            Tak hanya itu, dirinya juga telah mewanti-wanti seluruh rumah sakit untuk mempersiapkan dengan apik alat kesehatan, obat, hingga oksigen agar stok dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian tidak muncul kekurangan logistik apabila terjadi gelombang ketiga covid-19 di Indonesia.       Ia juga menyoroti sejumlah pedoman pemerintah yang menurutnya harus direvisi. Lia menyebut, dalam beberapa kasus pihak Rumah Sakit harus menggunakan obat Covid-19 yang sebenarnya tidak ada dalam pedoman pemerintah.

            Sikap waspada jelas mutlak diperlukan, apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengingatkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia belum keluar dari zona bahaya kendati penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Aparat keamanan terus memastikan agar PON XX berjalan aman. Masyarakat pun diminta tidak khawatir dan terus memberikan dukungan kepada pelaksanaan acara tersebut. 

Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI, menyatakan bahwa TNI dan Polri akan menjamin keamanan selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Hadi dalam rangka Apel Gelar Pasukan Pengamanan PON XX Papua dihadapan 2.401 personel di Stadion Lukas Enembe Jayapura, Papua.

            Dirinya mengatakan, bahwa gelar pasukan tersebut menjadi bukti komitmen kesiapan dan kesungguhan jajaran TNI-Polri serta Pemerintah Daerah Papua untuk menyukseskan perhelatan PON XX Papua. Selain itu, Hadi juga mengatakan bahwa pelaksanaan PON XX Papua tidak hanya berfokus pada pengamanan saja, melainkan juga pada antisipasi penyebaran Covid-19.

            Untuk itu, Hadi memerintahkan kepada jajarannya untuk memahami bahwa seluruh rencana pengamanan, baik terhadap venue, atlet, official, relawan, penonton, VVIP dan akomodasinya. Dirinya juga meminta kepada seluruh unsur komandan agar dapat meyakinkan prajuritnya untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya di sektor pengamanannya masing-masing.

            Hadi juga menekankan agar para petugas dapat menggunakan pendekatan kultural, serta pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam melaksanakan tugas. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan saat ini personel dari Polri maupun TNI telah bersiaga di tempat yang telah ditentukan.

            Sigit juga telah mengingatkan kepada seluruh personel pengamanan TNI-Polri yang terlibat untuk mengantisipasi sekecil apapun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang mungkin terjadi selama pesta olahraga empat tahunan tersebut, terutama di wilayah dan arena diselenggarakannya PON XX Papua.

            Selain pengamanan, Sigit juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan selama penyelenggaraan PON XX Papua tetap diperkuat, agar tidak menjadi tempat penularan kasus positif dengan adanya kegiatan tersebut.

            Jenderal bintang empat tersebut juga berharap pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri harus mengejar percepatan vaksinasi di Papua dengan memaksimalkan keberadaan gerai vaksinasi yang sudah disiapkan di arena-arena PON. Menurut Sigit, dengan dilakukannya pengamanan dan strategi pengendalian Covid-19, hal itu bisa memberikan efek berganda, yakni PON XX Papua bisa berjalan aman, lonjakan virus Covid-19 tidak terjadi dan terciptanya pertumbuhan ekonomi di Papua maupun tingkat nasional.

            Sigit menyebutkan, di tengah pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7.07 persen kuartal II-2021. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi di Papua yang tumbuh sebesar 13,14 persen pada kuartal II 2021.  Hal ini menurut Sigit merupakan sebuah optimisme, bahwa Indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan siap untuk melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi.

            Mantan Kabareskrim itu juga menambahkan pelaksanaan PON XX Papua sekaligus membuktikan bahwa Indonesia bisa di mata dunia. Tentunya hal itu harus didukung dengan semakin diperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta stakeholder lainnya.

            Sebelumnya, Polda Papua akan berupaya secara maksimal dalam menciptakan situasi aman terkait penyelenggaraan PON XX Papua, di Papua yang digelar pada 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, saat ini situasi di Papua, cukup kondusif dan kegiatan masyarakat berlangsung dengan baik.

            Kamal menuturkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memang menjadi ancaman. Mereka menghembuskan isu kekerasan dalam rangka menggagalkan PON. Bahkan isu soal penyerangan di Pos Koramil Persiapan Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

            Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Deraku-Cartenz 2021, Kombes Pol. Dedy Sumarsono, mengatakan hingga kini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di empat klaster PON Papua berlangsung aman dan kondusif.  Personel TNI-Polri terus bersiaga dan mengawal pertandingan dalam setiap venue dan itu akan dilaksanakan hingga akhir PON XX Papua.

            Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup guna menjamin keamanan dan kenyamanan atlet, offisial, suporter dan pengunjung. Keamanan PON tentu harus dijaga, jangan sampai perhelatan multicabang paling bergengsi di Indonesia tersebut mendapat gangguan dari pihak yang tidak menyukai kemajuan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Jelita Chantiqa

Pada Semester I tahun 2021, aparat pemerintah desa merupakan pelaku korupsi terbesar dana desa setelah pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten. Data dari berbagai sumber menyebutkan pada Semester I tahun 2021, aparat pemerintah desa telah menjadi aktor utama pelaku korupsi dana desa, total terdapat 129 kasus korupsi hanya dalam waktu 6 bulan dengan perincian 62 kasus dilakukan aparat pemerintah desa, 60 kasus dilakukan aparatur pemerintah kabupaten dan 17 kasus oleh aparatur pemerintah kota.

Berdasarkan motif dan modus korupsi, proyek fiktif yang paling banyak mendominasi berjumlah 53 (lima tiga) kasus, penggelapan dana desa (41 kasus), penyalahgunaan anggaran (30 kasus) dan penggelembungan anggaran (mark up) nominal proyek (22 kasus). Beberapa kasus yang mengemuka pada Semester I tahun 2021 diantaranya korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa Mojokerto (871 juta), Muarapayang (699 juta), Simeulue (537 juta), Sanggau (400 juta), Muba (413 juta), Klaten (347 juta), Cianjur (362 juta), Batu (338 juta), Batang (246 juta), Pesawaran (202 juta) dan lain-lain.

Kasus korupsi yang menjerat ASN terkait dana desa pada periode Semester-I tahun 2021, sejumlah 162 (seratus enam dua) orang, kepala desa sejumlah 61 (enam satu) orang dan direktur utama dan pegawai BUMD sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan kasus korupsi dana desa sejalan dengan tingkat kemiskinan desa yang mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020.

Data Kemenkeu menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki berbagai masalah dalam mengelola keuangan desa/daerah terutama terkait integritas, kompetensi dan transparansi. Sejak 2004-2021 berdasarkan data Kementerian Keuagan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) kepala daerah menjadi terpidana kasus korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari pelaksanaan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, kondisi tersebut harus menjadi bagian utama dalam penegakan hukum dan keadilan di tengah masyarakat terutama dalam usaha Pemerintah menangani pandemi melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Peningkatan kasus korupsi dana desa setiap tahun terjadi dikarenakan kurangnya kompetensi dan integritas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, kondisi tersebut perlu diperkuat dengan meningkatkan partisipasi aktif pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait pengeloaan keuangan.

Pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan banyak pihak dan warga masyarakat desa, diantaranya pembuatan perjanjian oleh masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, pembentukan pengawas desa yang berada di bawah Inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan dana desa, perlunya regulasi atau kesepakatan mengenai kewajiban partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pembagunan desa, dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa.

Terdapat 2 (dua) tahapan yang berpotensi terjadinya korupsi dana desa yaitu pada tahap perencanaan dan tahap implementasi anggaran. Pada tahap perencanaan sepatutnya melibatkan seluruh  masyarakat dalam berpartisipasi untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui musyawarah desa (Musdes), namun yang terjadi hanya diikuti beberapa orang terdekat Kepala Desa, dan perangkat desa. Sehingga program RAPBDes yang disusun dan direncanakan, semata-mata keinginan kepala desa yang memegang kendali keuntungan. Sedangkan pada tahap implementasi dilakukan dengan memanfaatkan kolusi dengan pihak ketiga (rekanan) untuk menaikan harga barang dalam laporan, dan menurunkan kualitasnya.

Terkait masalah ini, maka Presiden dapat memerintahkan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan institusi penegak hukum lainnya termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan akademisi agar meningkatkan upaya dan narasi pencegahan korupsi sehingga selaras dengan arahan dan program Presiden.

*Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.

Oleh : Thomas Tabuni )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan provokator rakyat yang harus diberantas. Keberadaan KST Papua selama ini hanya menimbulkan konflik berkepanjangan di Papua. 

Papua dan Papua Barat adalah provinsi paling timur di Indonesia. Walau lokasinya amat jauh dari Jakarta, tetapi tidak terpinggirkan pembangunannya. Malah di era pemerintahan Presiden Jokowi, otonomi khusus dilanjutkan dan modernisasi terus dilakukan. Hasilnya antara lain Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dll.

Sayang sekali eksotisme Papua yang sudah tersaput cantik oleh modernisme ini tidak pernah dianggap oleh KST (kelompok separatis dan teroris- dulu istilahnya kelompok kriminal bersenjata). Mereka tetap saja melakukan penyerangan, utamanya terhadap rakyat sipil. Penyebabnya karena warga ada yang tidak mau diprovokasi untuk meninggalkan NKRI dan menyebrang ke Republik Federal Papua Barat.

Sejak era orde baru, KST Papua memang sudah ada dan diibaratkan organisasi teroris ini adalah kaki-tangannya. Alasan mereka selalu sama: tuntutan untuk memerdekakan diri karena ingin mandiri dan tidak ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Papua yang dulu dikenal dengan istilah Irian Jaya, menjadi terkenal berkat organisasi ini (yang sayangnya menjadi bad popularity).

Untuk memperlancar aksinya maka KST melakukan teror dengan berbagai cara. Mulai dari membakar sekolah, menyerang pemukiman, bahkan yang lebih parah lagi mereka dengan sengaja membunuh dari warga sipil, aparat, hingga para guru dan tenaga kesehatan. Sangat miris karena mereka menyerang pihak-pihak yang berjasa besar bagi masyarakat di Papua.

KST juga mulai melek tenologi dan memanfaatkan media sosial untuk menebar racun secara psikologis. Mereka tahu bahwa banyak warga Papua yang aktif di sosmed, terutama Facebook. KST akhirnya memprovokasi masyarakat dan membuat hoaks serta foto palsu. Tujuannya agar masyarakat terpengaruh dan akhirnya berbalik memusuhi aparat, serta menyebarkannya ke teman-teman di dunia maya.

Salah satu provokasi yang disebar oleh KST adalah hoaks tentang pemusnahan ras melanesia di Papua. Seperti yang kita ketahui, di Bumi Cendrawasih mayoritas dihuni oleh ras tersebut. Jika masyarakat bersumbu pendek maka akan mudah terpengaruh. Namun syukurlah mereka tidak mempercayainya, dan diharap memperingatkan yang lain agar tidak mudah untuk terprovokasi.

Oleh karena itu KST wajib diberantas agar tidak menyebarkan provokasi-provokasi selanjutnya. Jangan sampai gara-gara hasutan, situasi jadi runyam, dan terpantik permusuhan antar warga. Bahkan sebuah provokasi bisa memicu peperangan antar suku yang membahayakan.

Satgas Nemangkawi sebagai tim yang khusus dibentuk dalam memberantas KST makin rajin dalam melakukan patroli. Mereka biasanya menyatroni Kabupaten Puncak, karena di sana masih rawan konflik. Masyarakat harus dijaga angan sampai ada serangan KST yang bisa menyebabkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa.

Selain itu, Satgas Nemangkawi juga mencari di mana saja markas KST, karena mereka tak hanya punya 1 markas. Jika sudah ketemu maka akan mudah untuk menangkap karena di sana berkumpul banyak anggota KST. Mereka bisa dibekuk dan dimasukkan ke dalam bui, agar tak lagi meresahkan masyarakat.

KST adalah organisasi teroris yang berbahaya karena terus memprovokasi masyarakat, agar mereka mau memisahkan diri dari Indonesia. Mereka dengan liciknya memanfaatkan dunia maya untuk menyebar hoaks dan provokasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas oleh Satgas Nemangkawi dan aparat lain, hingga ke akarnya, agar tidak mengacaukan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Banjarmasin