Jakarta – Pajak adalah hal yang sering dijumpai konsultasi pajak Surabaya dan banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali pada saat berbelanja, membayar biaya operasional perusahaan, membayar kebutuhan kendaraan dan lainnya, bisa dikenai pajak. Bisa dikatakan jika pajak adalah suatu pungutan wajib yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak memiliki sifat memaksa yang berarti harus dilaksanakan dengan patuh. Dan akan ada sanksi yang bisa dikenakan jika melanggar ketentuan perpajakan. Lalu, bagaimana pajak dan perannya terhadap pembangunan suatu negara? Simak ulasannya berikut ini.

Definisi Pajak. Pajak berarti suatu pembayaran atau iuran wajib warga negara kepada negara yang dapat dihitung sebagai hutang dan bisa dilakukan dengan paksaan. Pajak diwajibkan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, warga negara yang memiliki kewajiban membayarkan pajak disebut dengan wajib pajak. Dimana wajib pajak sendiri bisa berupa wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Pelaksanaan pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, karena peraturan perpajakan seringkali berubah-ubah. Sangat diperlukan keaktifan serta kesadaran pajak yang tinggi untuk bisa menyelenggarakan ketaatan pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki masyarakat masih relatif rendah. Padahal, pembayaran pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Konsultan pajak Surabaya adalah alternatif dalam menyelenggarakan kepatuhan pajak dengan lebih efisien.

Peran Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat, diantaranya yaitu:

  1. Sebagai Anggaran atau Penerimaan (Budgeter)
    Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak, masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama. Dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
  2. Pajak Berperan Untuk Mengatur (Regulator)
    Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulatgor merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. Konsultan pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan anda.
  3. Pajak Berperan Sebagai Stabilitas
    Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalanya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menekan laju inflasi.
  4. Pajak Berperan Sebagai Redistribusi Pendapatan
    Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. (*)

Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi NasDem, Ahmad Sahroni menyebut pernyataan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon terlalu tendensius dan provokatif soal usulan pembubaran Densus 88 karena telah menimbulkan islamofobia.

Menurut Sahroni, fakta di lapangan, aksi terorisme justru dilakukan tidak berdasar pada agama apapun. Dia berpendapat, kalau aksi teror banyak dilakukan umat Muslim, itu memang fakta yang tidak bisa dibantah.

“Soal tuduhan Islamofobia, saya rasa ini agak provokatif. Karena teroris itu tidak berkaitan dengan agama manapun, jadi tidak ada korelasinya. Mau agama Islam, Kristen, Budha, atau apapun kalau melakukan tindakan terorisme ya pasti diberantas,” kata Sahroni. “Kalau memang mayoritas jaringan terorisme membawa embel-embel Islam, ya itu fakta adanya,” tambahnya.

Sahroni menolak usul Fadli Zon agar Densus 88 Antireror di bawah Polri dibubarkan. Menurut dia, keberadaan lembaga itu masih sangat dibutuhkan, mengingat beberapa peristiwa teror belum lama ini, seperti di Makassar dan terakhir di Jakarta.

Dia meminta Fadli Zon agar tak buru-buru terkait usul pembubaran Densus. Bendahara Umum Partai NasDem itu menyarankan Fadli agar sowan kepada para keluarga korban aksi teror. “Saya rasa Pak Fadli Zon sebaiknya sebelum menyimpulkan sesuatu lebih baik tabayun dulu, ngobrol dulu dengan densus 88 dan para keluarga korban,” kata dia.

Pernyataan Fadli soal pembubaran Densus 88 sebelumnya disampaikan dalam cuitannya pada Rabu (6/10) lalu. Ia mengkritik narasi Densus yang menyebut kemenangan Taliban di Afghanistan akan memicu aksi teror di dalam negeri.

Menurut Fadli narasi tersebut sangat berbau Islamofobia. Ia setuju terorisme harus diberantas. Namun tidak dengan narasi menyesatkan dan menimbulkan pada Islam. “Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas,” demikian cuitan Fadli, Rabu (6/10) yang lalu. (*)

JAKARTA. Satgas Covid-19 mendorong penerapan protokol kesehatan ketat dalam proses pembalajaran tata muka (PTM). Hal ini untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Satgas Covid-19 meminta pihak sekolah menyiapkan berbagai persiapan hingga langkah penanggulangan. Dengan begitu, hanya sekolah yang layak bisa menyelenggarakan PTM.

Kabid Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry Harmadi, mengatakan, hanya sekolah yang berada di wilayah yang aman dari Covid-19 bisa menyelenggarakan kegiatan ini. “Kalau dia masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, tidak boleh. Tapi di Jawa sekarang, tidak ada level 4 sehingga boleh menyelenggarakan PTM terbatas,” kata Sonny, dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Sebelum menggelar PTM, sekolah harus mengisi daftar periksa terkait kesiapan PTM di satuan pendidikan. Sekolah harus memiliki sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet, disinfektan dan sarana cuci tangan.

Kemudian menyiapkan area wajib masker dan memiliki thermogun untuk mengukur suhu tubuh. Lalu menjalankan proses skrining atau pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kawasan sekolah. Selain itu, mendata warga sekolah mana saja yang boleh ikut dalam PTM, khususnya mereka yang punya risiko komorbid. Ini merupakan kondisi ketika seseorang punya penyakit lebih dari satu dalam waktu bersamaan.

“Sekolah juga harus terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit terdekat,” jelas dia. Lalu membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di sekolah yang melibatkan orang tua, wali kelas, peserta didik dan masyarakat. Satgas ini memastikan protokol kesehatan dan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. Tak hanya itu, sekolah juga harus menyiapkan antisipasi jika terjadi penularan atau klaster di sekolah. Oleh karena itu, mereka harus membuat rencana kegiatan secara detail sampai melaporkan kasus yang terjadi kepada Satgas dan Dinas Pendidikan.

Hal ini dibarengi upaya perawatan (treatment) dan pelacakan (tracing) jika seseorang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Jika terjadi kontak fisik, para siswa dan guru harus segera dicek kesehatannya. “Pembelajaran harus dihentikan dan menyemprot disinfektan paling lama 1 X 24 jam jika kasus ditemukan,” tutupnya. (*)

Jakarta – Masa puncak dari virus corona varian Delta belum sepenuhnya terlewati. Namun, Dicky Budiman, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia menyatakan rasa khawatirnya akan adanya varian baru dari virus ini yang semakin kuat. Pasalnya, jumlah tes deteksi virus corona yang masih bisa dikatakan terbatas membuat setidaknya 50 ribu kasus harian yang tidak berhasil terdeteksi.

Menurutnya, saat ini Indonesia masih berada pada masa krisis yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Meski telah melalui masa puncak, gelombang serangan varian Delta masih terus terjadi. Sayangnya, meski kasus penularan secara resmi mengalami penurunan selama masa PPKM diberlakukan, angka kematian pada masa tersebut justru mengalami peningkatan sampai 4,14 persen. Selain itu, banyaknya orang yang menjalani pemeriksaan COVID-19 pun bisa dibilang lebih sedikit.

Dicky menambahkan, bagaimana kurva, gelombang, dan pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini akan ditentukan oleh masyarakatnya. Jadi, disiplinlah menjalankan protokol kesehatan 5M dan pastikan sudah mendapatkan vaksinasi sesuai dengan anjuran dari pihak yang berwenang.

Positivity Rate yang Tinggi

Sebenarnya, sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk bagian Jawa dan Bali bisa dikatakan masih berada pada keadaan yang rawan. Angka penularan COVID-19 terbilang masih begitu tinggi. Ini dibuktikan dengan angka rate positif yang masih berada di atas 20 persen sejak virus corona varian Delta menyerang. Padahal, seharusnya pemeriksaan tetap dijalankan.

Tentu saja kondisi ini sangat berbahaya. Varian Delta masih belum bisa dikendalikan. Muncul isu lain adanya varian Lambda, bahkan dikabarkan akan muncul varian 22 yang lebih mengancam dan membahayakan manusia. Belum lagi kesadaran diri masyarakat yang masih dibilang rendah.

Sebenarnya, Apa Itu COVID-22?

Selama 1,5 tahun terakhir, virus corona muncul dengan banyak varian yang menunjukkan gejala yang beragam. Terakhir adalah varian Delta dan Lambda yang kabarnya cukup membuat angka penularan semakin meningkat. Namun, kini muncul lagi COVID-22. Sebenarnya, apa itu?

Ternyata, COVID-22 ini mengacu pada bergabungnya berbagai strain virus corona dan membentuk varian baru yang jauh lebih membahayakan. Evolusi virus terjadi, dan ini tidak bisa dimungkiri. Tentu saja, kondisi ini harus dihadapi dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mendapatkan vaksin. Nah, terkait vaksin sendiri, tentu para peneliti harus sigap terus mengembangkan vaksin baru untuk bisa melawan varian 22 ini nantinya.

Sampai saat ini, virus corona varian Delta memang jadi strain yang paling menular. Namun, pakar mengatakan bahwa varian ini tidak punya mutasi yang bisa membuatnya terhindar dari sistem imunitas. Sementara itu, varian yang lolos dari sistem kekebalan tersebut, seperti varian Beta akan membuat vaksin jadi perlindungan yang kurang efektif dan harus disesuaikan.

Kombinasi inilah yang nantinya bisa jadi ancaman dan masalah baru dalam waktu singkat. Bagaimana jika varian Beta menjadi lebih menular atau varian Delta yang bermutasi? Tentu dunia, termasuk juga Indonesia, harus siap dengan hal ini. (*)

Jakarta – Papua menjadi salah satu perhatian dan titik fokus pembangunan oleh Presiden Joko Widodo usai terpilih menjadi orang nomor di Indonesia. Upaya membangun Papua pun terlihat sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama atau tahun 2014. Presiden memprioritaskan pembangunan infrastruktur Papua.

Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Bahkan, Presiden Jokowi tercatat sudah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali sejak awal memimpin negeri ini. Tentu ini adalah bentuk perhatian yang luar biasa untuk masyarakat Papua sekaligus untuk memastikan proyek pembangunan yang tengah berlangsunng.

Lantaran menjadi salah satu titik fokus pembangunan, puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi sejak awal memerintah Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya:

  1. Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km.
  2. Pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Dari total tersebut telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.
  3. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Papua.
  4. Jembatan Youtefa (sebelumnya bernama Holtekamp)
  5. Serat optik Palapa Ring Timur
  6. Membangun Papua Youth Creative Hub atau “silicon valley” di Bumi Cendrawasih.
  7. Bandara. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. 6 bandara berada di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Dan 4 bandara lainnya berada di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.
  8. Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke.
  9. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan dengan target selesai April 2022.
  10. Dibangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan serta satu perguruan tinggi negeri (PTN) guna mendukung pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  11. Menyelesaikan rehabilitasi/ rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan 403 ruko di Wamena pasca konflik-sosial dengan anggaran Rp 138,6 miliar.
  12. Melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat yang dimulai konstruksi awal Agustus 2021.
  13. Pelabuhan. Untuk Provinsi Papua dibangun Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.
  14. Penerapan “BBM Satu Harga”
  15. Perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  16. Serta yang teranyar tujuh arena pertandingan yang akan digunakan selama Pekan Olahraga Nasional (PON) XX; Istora Papua Bangkit, Arena Akuatik, Arena Panahan, Arena Kriket, Arena Hoki (dalam dan luar ruangan), Arena Sepatu Roda, dan Arena Dayung.

Puluhan pembangunan infrastruktur ini merupakan bukti nyata pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka kemajuan Papua. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 merupakan salah satu payung hukum dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021, diketahui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun. Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR juga memiliki empat program infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, yaitu pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Papua Youth Creative Hub. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Hal itu salahnya dibuktikan dengan pembangunan Papua Youth Creative Hub, yang groundbreaking-nya dilakukan pada Sabtu, 2 Oktober 2021 lalu.

Presiden mengatakan, Papua Youth Creative Hub merupakan gagasan yang sangat bagus. Dengan Papua Youth Creative Hub ini, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. “Papua Youth Creative Hub ini bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di Tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada,” kata Presiden.

Presiden meyakini masih banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan di Papua maupun Papua Barat. Menurutnya, banyak bibit unggul maupun talenta Papua yang sangat baik di berbagai bidang seperti sains, seni budaya, maupun olahraga.

Papua Youth Creative Hub akan mewadahi berbagai talenta seperti petani-petani milenial, ekosistem digital, hingga pengembangan riset dan inovasi. Masa depan Papua dan masa depan Indonesia, kata Presiden, ada di Papua Youth Creative Hub. (*)

Oleh : Zakaria )*

Pandemi nyaris membuat perekonomian negara jadi oleng. Untuk menyelamatkan finansial Indonesia, maka pemerintah mencanangkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 agar tidak terjerumus ke dalam jurang krisis.

Saat ini dunia sedang dilanda krisis global akibat pandemi Covid, dan di Indonesia perekonomian juga sempat agak lesu. Akan tetapi, saat daya beli masyarakat menurun, kita masih harus tetap optimis. Tidak ada hujan yang terus-menerus dan badai pasti segera berlalu. Pemerintah siaga menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan beberapa langkah pasti.

Pemulihan ekonomi nasional wajib dilakukan agar kita tidak terperosok ke dalam status resesi. Pemerintah tentu tak ingin menyandang status bangkrut dan mata uang rupiah mengalami inflasi, serta mengakibatkan huru-hara. Oleh karena itu, bansos digelontorkan kepada masyarakat yang kurang mampu, agar mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi.

Awalnya bansos yang diberikan adalah paket sembako, tetapi akhir-akhir ini diganti uang tunai. Penggantian ini untuk alasan kepraktisan dan sekaligus menghindarkan dari praktik pungli oleh oknum nakal. Masyarakat senang memperoleh bansos dan bisa langsung dibelanjakan. Mereka memang disuruh shopping karena bisa menggerakkan roda perekonomian nasional.

Bansos yang diberikan tak hanya kepada warga biasa, tetapi juga pengusaha UMKM, yang diberi uang sejumlah 1,2 juta rupiah. Meski nominalnya berkurang daripada tahun lalu, tetapi wajib disyukuri, karena pemerintah tetap memperhatikan rakyatnya walau pandemi sudah lebih dari setahun.

Bansos juga diberikan untuk pekerja kantoran. Mereka yang ada di kelas menengah juga berhak mendapatkannya, karena pendapatan agak menurun. Pandemi membuat hampir semua orang jadi berkantong tipis, oleh karena itu masih banyak yang perlu dibantu oleh pemerintah. Jadi diharap jangan ada yang memprotesnya, karena kenyataannya banyak karyawan yang rela gajinya dipotong jadi separuh, agar perusahaan tidak merugi.

Selain bansos, pemerintah memulihkan perekonomian nasional dengan subsidi bunga. Lagi-lagi UMKM yang diuntungkan karena program ini khusus untuk mereka, agar tetap bisa membayar cicilan ke Bank atau perusahaan finance. Dengan cara ini maka  akan terhindar dari resiko gagal bayar, karena nominal yang dibayarkan jadi berkurang berkat subsidi. Kredit macet adalah mimpi buruk karena bisa memperburuk perekonomian negara.

UMKM juga mendapat insentif pajak, karena orang bijak taat pajak. Mereka harus membayar pajak-pajak wajib, dan intensifnya cukup lumayan. Dinas Perpajakan juga memahaminya, karena hampir semua  orang jadi kesulitan untuk mengeluarkan uang saat pandemi. Sehingga bantuan dari pemerintah yang berupa subsidi pajak amat disyukuri.

Kartu prakerja juga jadi program andalan agar masyarakat bisa mendapatkan keterampilan baru, yang bisa dijadikan modal besar untuk memulai sebuah usaha. Pemerintah memang memberi kail, bukan hanya ikan, sehingga mereka bisa menjadi pebisnis dan tak hanya menadahkan tangan. Dengan menjadi pebisnis maka juga membantu pemerintah karena bisa punya pegawai dan mengurangi angka pengangguran.

Semua bantuan dari pemerintah patut diapresiasi karena hampir seluruh lapisan masyarakat mendapatkan bantuan. Berarti pemerintah berbuat adil, karena pandemi memang berpengaruh tak hanya untuk pengusaha kelas teri tetapi juga kelas menengah, bahkan kelas atas. Para pegawai juga mendapatkan subsidi agar bisa survive di masa pandemi.

Pemulihan ekonomi nasional terjadi berkat program-program pemerintah, mulai dari bansos tunai, bansos UMKM, intensif pajak, sampai subsidi kredit. Semua dilakukan agar perekonomian tetap berjalan walau di masa pandemi. Hasilnya, pada kuartal ketiga tahun 2021, pertumbuhan menjadi 5% dan kita selamat dari status resesi yang mengerikan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa cikini

Oleh : Sentiaji Suroso )*

Prediksi munculnya serangan Corona gelombang ketiga sudah muncul. Untuk menghindarinya, maka kita harus tetap taat protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang telah disediakan Pemerintah.

Pandemi belum tahu kapan berakhirnya, dan kita sudah terjebak di dalam situasi buruk ini selama hampir 2 tahun. Meski demikian, harus tetap optimis bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir, karena sudah ditemukan vaksin Corona. Jika minimal 75% penduduk diinjeksi vaksin Corona maka bisa membentuk kekebalan kelompok dan status pandemi bisa diakhiri.

Vaksinasi memang penting sebagai proteksi, karena jika telah disuntik akan memiliki imunitas tubuh yang lebih kuat. Jangan pilih-pilih merek vaksin, karena semua memiliki efektivitas yang tinggi. Jika ada kesempatan untuk vaksin maka segera ambil, karena vaksinasi juga sebagai proteksi sebelum munculnya gelombang ketiga Corona.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman menyatakan bahwa ada perkiraan serangan Corona yang ketiga, pada akhir tahun 2021. Dalam artian, jangan tenang dulu ketika ada penurunan kasus Covid, karena bisa saja ada lonjakan lagi. Memang biasanya pada suatu kurva yang melandai bisa tiba-tiba naik.

Naiknya kasus Corona sudah diprediksi oleh epidemiolog karena mulai ada pelonggaran PPKM, dan sayangnya hal ini disalahgunakan oleh masyarakat. Mereka mulai melakukan mobilitas tinggi, dan ketika tidak menaati protokol kesehatan, bisa berpotensi kena Corona. Padahal jika 1 saja yang tertular virus Covid-19, amat berbahaya, karena bisa menularkannya ke seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu kita wajib divaksin agar terlindungi dari Corona dan semoga prediksi serangan gelombang ketiga hanya ada di atas kertas. Jika semua orang tertib dan mau divaksin, maka penularan akan menurun, dan perlahan kita menuju masa bebas dari ancaman virus Covid-19. Vaksin sudah digratiskan oleh pemerintah, bahkan banyak penyelenggara yang memberi paket hadiah berisi sembako atau barang lain.

Untuk menghindari adanya gelombang ketiga Corona maka juga wajib menaati protokol kesehatan 10M. Situasi yang aman bukan berarti membuat kita terlena lalu ogah-ogahan memakai masker. Masker masih wajib dikenakan, bahkan sejak adanya virus Covid-19 varian Delta, harus memakai masker double (yang sekali pakai dan dilapisi dengan masker kain), untuk memperkuat filtrasi.

Jangan lupa juga untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, apalagi jika Anda bekerja di luar ruangan. Untuk memperkuat proteksi maka bisa menggunakan sarung tangan, dan langsung dicuci setelah selesai shift kerja. Sampai rumah juga bisa langsung cuci tangan, dan sekalian mandi, keramas, dan berganti baju, karena virus Covid-19 hinggap di tempat yang kotor.

Jaga jarak dan menghindari kerumunan juga poin dari prokes yang sangat penting, dan jangan membuat acara terlebih dahulu, meski yang diundang hanya keluarga besar. ingatlah bahwa saat pandemi semua orang berpotensi jadi OTG, jadi lebih baik memproteksi diri sendiri dan keluarga inti di rumah.

Taati juga poin dalam prokes lain seperti meningkatkan imunitas, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga daya tahan tubuh. Iringi juga dengan gaya hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna dan banyak mengkonsumsi sayur, buah segar, serta minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari.

Untuk mengantisipasi Corona gelombang ketiga maka tidak usah panik, tetapi naikkan imunitas dan taati protokol kesehatan 10M. Jangan pernah lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menaati poin prokes lainnya. Vaksinasi juga wajib dilakukan, agar daya tahan tubuh makin naik dan tidak mudah teserang virus Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria ) *

Kepemimpinan Presiden Jokowi kembali mendapat pujian dari masyarakat. Apresiasi ini tidak saja berasal dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. 

Sejak era orde lama, kita sudah berkali-kali memiliki Presiden. Bapak Jokowi adalah presiden Indonesia yang ke-7. Kemunculan beliau adalah fenomenal, karena menjadi RI-1 tanpa latar belakang elite politik atau keturunan. Namun Presiden Jokowi tetap dicintai oleh rakyat, meski basic-nya adalah warga biasa, karena beliau membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan warganya.

Presiden Jokowi menjadi satu-satunya yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia dan mereka ngefans karena beliau sangat merakyat dan hobi blusukan. Tak hanya WNI, tetapi seorang profesor dari Singapura juga mengapresiasi kepemimpinan beliau. Profesor itu bernama Kishore Mahbubani, dan ia menyampaikan berbagai pujian kepada bapak presiden yang kita cintai.

Pertama, Kishore mengungkap fakta bahwa Presiden Jokowi bisa merangkul lawan politiknya. Buktinya Prabowo Subianto yang dulu menjadi rival saat pemilihan presiden, malah dijadikan Menteri Pertahanan. Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak ingin balas dendam, malah memberikan jabatan yang memang sesuai dengan basic Prabowo sebagai seorang purnawirawan prajurit.

Selain itu, Sandiaga Uno yang sempat menjadi cawapres Prabowo juga diberi jabatan sebagai Menakerpraf. Meski basic Sandi adalah pengusaha, tetapi ia dirasa juga menguasai bidang pariwisata, dan terbukti punya ide-ide segar untuk meramaikan lagi turisme di Indonesia. misalnya program work from Bali.

Kishore juga menyatukan warga dalam politik, dan semua partai berbasis Islam mulai menjadi inklusif. Pancasila menekankan persatuan dalam keragaman. Dalam artian, beliau tidak membeda-bedakan dan merangkul partai-partai tersebut, walau basic partainya berbeda. Pancasila juga berhasil menjadi penyatu, dan Presiden Jokowi menggunakannya, terutama pada sila persatuan Indonesia.

Sementara itu, Kishore juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi fokus memberantas kemiskinan. Hal ini dilakukan tak hanya tahun 2020 alias saat pandemi, tetapi juga sejak awal menjabat di periode pertama (tahun 2014). Tahun 2016 pemerintah melakukan formalisasi kepemilikan tanah, sehingga rakyat bisa mengurus surat tanahnya dengan mudah. 

Selain itu ada juga kartu prakerja dan program-program lain yang dibuat untuk rakyat. Seperti Kartu Indonesia Sehat dan JKN yang membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa berobat. Lantas ada bansos dan berbagai program lain untuk menolong rakyat agar bisa survive di tengah pandemi.

Kishore juga memuji pengesahan Omnibus Law, sebagai Undang-Undang sapujagat yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Masyarakatlah yang diuntungkan karena berkat UU ini, investasi di Indonesia makin digencarkan dan penanam modal asing tertarik untuk berbisnis di negeri kita. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan menggerakkan roda perekonomian dengan kencang.

Apresisasi dari profesor Singapura menandakan bahwa kita tidak salah memilih presiden. Dalam 2 periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi terbukti merakyat dan mendengarkan suara dari akar rumput, dan tidak membeda-bedakan warganya. Presiden kita menjadi satu-satunya pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat.

Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi tidak otoriter sama sekali, malah menunjukkan demokrasi yang sesungguhnya. Beliau mau mendengarkan masukan dari rakyat, baik secara langsung maupun via media sosial. Sehingga tiap permasalah bisa dipecahkan dan problematika di masyarakat terbantu berkat Presiden.

Apresiasi dari warga Singapura menunjukkan kehebatan Presiden Jokowi dan beliau benar-benar pemimpin yang  jenius, karena mampu merangkul semua golongan dan merangkul lawan politik. Selain itu, beliau juga mendengarkan suara rakyat dan memberi berbagai bantuan, agar kehidupan masyarakat makin membaik.

) * Penulis adalah warganet tinggal di bogor

Oleh : Abner Wanggai )*

Pekan Olah Raga (PON) XX Papua telah resmi dibuka dan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan PON XX tersebut juga menjadi bukti bahwa Papua bukan lah anak tiri Indonesia. 

Robert Joppy Kardinal selaku Anggota DPR RI memberikan apresiasi terkait terpilihnya Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Menurutnya, perhelatan PON XX Papua 2021 tidak sekadar event olahraga nasional, tetapi sekaligus memberikan makna mendalam soal tidak adanya perlakuan berbeda dari pemerintah kepada Papua.

            Apresiasi ini juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang membuka penyelenggaraan PON XX Papua 2021 pada tanggal 2 Oktober 2021 kemarin. Robert berujar, pihaknya merasa bangga Papua terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XX tahun ini. Kehadiran Presiden Jokowi yang membuka PON XX Papua, memberi makna khusus bahwa Papua tidak diperlakukan berbeda dari provinsi lain di Indonesia.

            Wakil rakyat dari Tanah Cenderawasih ini mengajak kepada semua masyarakat Papua tidak lagi terbawa isu bahwa Papua dianaktirikan oleh pemerintah. Momentum yang dibuka langsung oleh Presiden Jokowi itu, dirinya berujar, secara jelas telah menunjukkan bahwa Papua tidak dianaktirikan. Sehingga jangan lagi ada pemikiran bahwa Papua berbeda. Jangan mau dipecah belah.

            Bukti bahwa Papua tidak dianaktirikan, tentu saja terlihat dari masifnya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di tanah Papua. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40.85 triliun untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pada tahun depan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

            Anggaran tersebut aan digunakan untuk membangun berbagai program dasar di beberapa wilayah termasuk dua proyek besar di Papua. Proyek itu adalah pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong senilai Rp 1,81 triliun dan Jembatan Udara 37 rute di Papua sebesar 210,72 miliar.

            Penyelenggaraan PON XX Papua juga memberikan ketegasan akan adanya kehadiran pemerintah dalam berbagai sektor di Papua, tidak hanya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan lainnya, tetapi juga melalui perhelatan olahraga yang mempersatukan bangsa Indonesia. Papua adalah Indonesia.

            PON XX 2021 resmi dibuka oleh Presiden Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura.            Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku bangga berada di Tanah Papua dan berada di Stadion terbaik di Asia Pasifik tersebut.

            Penyelenggaraan PON di Papua ditekankan Jokowi menunjukkan bahwa pembangunan di Papua terus terjadi. Presiden Jokowi juga memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur di Papua akan terus dilakukan pemerintah, baik pembukaan akses transportasi hingga pada peningkatan sumber daya manusia.

            Jokowi mengaku bahwa perhelatan Pekan Olahraga Nasional ini menggambarkan kemajuan Papua sera menunjukkan kesiapan infrastruktur Papua.  Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengingatkan bahwa pelaksanaan PON bukan hanya semata bertujuan meningkatkan prestasi olahraga, tetapi lebih sebagai alat pemersatu bangsa.

            Event PON juga memiliki makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini merupakan panggung persatuan, panggung kebersamaan. Kita semua sudah memahami bahwa Provinsi paling timur Indonesia tersebut memiliki akses yang berbeda dari daerah lainnya, tetapi keraguan akan pelaksanaan PON XX ternyata berhasil ditepis dengan adanya persiapan – persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Papua.

Salah satu keraguan yang kerap muncul adalah gangguan akan keamanan, karena di wilayah Papua sebelumnya kerap diberitakan atas aksi anarkisme oleh kelompok separatis bersenjata.  Namun, Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir perihal keamanan di Papua.

            Bagi Papua, PON dinilai menjadi momen yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Papua Karena akan ada pembangunan sejumlah infrastruktur dan fasilitas olahraga yang selama ini lebih banyak terfokus di Pulau Jawa saja.

            PON Papua 2021 akan digelar di empat wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga dan 679 nomor pertandingan. Multievent tersebut juga akan dihadiri oleh sekitar 6500 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehadiran mereka tentu saja akan mendorong perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari kerajinan, perkebunan hingga pariwisata.

            PON harus dijadikan sebagai tonggak sejarah di mana Papua merupakan provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan pesat, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan olahraga, tentu saja sarana dan infrastruktur olahraga yang telah dibangun, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk regenerasi atlet, sehingga sangat mungkin putra putri Papua akan menjadi atlet yang mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta