Oleh : Kelvin Levy )*

Warga mendukung kesuksesan Pekan Olah Raga (PON) XX yang aman dan sehat. Hal itu tercermin dari optimalisasi pengamanan oleh TNI/Polri hingga penerapan Prokes ketat selama pertandingan PON XX.
Pemerintah telah menjamin penyelenggaraan PON XX di empat daerah di Papua akan berjalan dengan aman, meski konflik bersenjata di sana masih terus terjadi. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19 dalam pesta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Berbagai cara dipersiapkan oleh pemerintah agar atlet yang datang dari berbagai provinsi dapat bertanding secara sehat dan aman dalam event multicabang yang digelar empat tahun sekali tersebut.

Berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah antara lain melakukan tes Covid-19 secara berkala kepada atlet, membatasi jumlah penonton, menerapkan protokol kesehatan, mengadakan tempat isolasi terpadu, serta menjamin keamanan di lokasi olahraga dan venue PON.

Isu keamanan memang sempat menjadi tanda tanya besar dalam penyelenggaraan PON XX Papua, baik dari sisi kesehatan karena pandemi Covid-19 maupun persoalan keamanan lantaran konflik bersenjata di sana.

Namun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjamin lokasi penyelenggaraan PON di Jayapura dan Sekitarnya aman dari konflik bersenjata. Dirinya memastikan bahwa Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara bertanggungjawab menjaga keamanan selama penyelenggaraan PON.

Sebelumnya, kelompok pro kemerdekaan Papua yang dipimpin oleh Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan personel TNI di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kelompok kriminal bersenjata ini membakar puskesmas, sekolah dan bank Kiwirok. Seorang perawat asal Jayapura juga ditemukan meninggal karena melarikan diri ke hutan saat peristiwa tersebut terjadi.

Konflik bersenjata saat itu juga berlanjut dengan baku tembak antara personel TNI dan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ngalum Kupel di Bandar Udara Kiwi, Pegunungan Bintang. Prajurit Dua Ida Bagus tewas tertembak dalam insiden tersebut.

Meski konflik di Papua masih terurs terjadi, Kepala Bidang Hubungan masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan saat ini tidak ada kekhawatiran atau isu tertentu yang menjadi perhatian kepolisian jelang pembukaan PON. Ia menyebutkan kerja kepolisian dalam mengamankan PON XX sudah seratus persen.

Sementara itu juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah akan menambah alokasi vaksin bagi daerah penyelenggara PON Papua untuk mengejar target vaksinasi sebelum pertandingan akbar tersebut dimulai.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua. Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh perempuan di Wamena, Marta Itlay, mengajak kepada seluruh masyarakat di Papua untuk menyukseskan PON XX di Papua. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus antusias untuk turut serta dalam mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua.

Marta menyebutkan dukungan kegiatan PON di Papua juga patut didukung oleh anak muda di Papua sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 DI Papua.

Penyelenggaraan PON XX di Papua tidak hanya sebagai ajang memperebutkan medali semata. Hal yang paling penting dari penyelenggaraan event bergengsi tersebut adalah menjadi arena untuk memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antardaerah.

PON XX Papua juga menjadi bukti bahwa Papua bisa menjadi tuan rumah event skala nasional, hal ini dibuktikan dengan pembukaan PON yang sangat meriah di arena olahraga terbaik di Asia Pasifik, sesuai dengan tagline PON kali ini “Torang Bisa”.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Palangkaraya

Oleh : Edi Cahyadi )*

Indeks Nikkei edisi terbaru menempatkan Indonesia posisi teratas se-Asia Tenggara (ASEAN) dalam pemulihan Covid-19. Prestasi ini diharapkan mampu terus ditingkatkan, sehingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat terus dilaksanakan.
Tak terasa sudah hampir 2 tahun kita melewati hari-hari di masa pandemi. Bulan Maret 2020 adalah awal dari episode buruk karena ditemukan kasus Covid pertama di Indonesia dan perlahan jumlah pasien melonjak. Untuk memulihkan masyarakat dan mencegah terjadinya kematian massal, maka pemerintah melakukan berbagai cara, agar semuanya terbebas dari bahaya corona.

Usaha-usaha pemerintah sudah membuahkan hasil karena penanganannya sangat baik. juru bicara tim satgas penanganan Covid dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa penanganan pandemi gelombang kedua di Indonesia lebih baik, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Buktinya adalah lonjakan kasus hanya ada selama 2 bulan.

Memang selama pertengahan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah pasien corona, hingga lebih dari 50.000 pasien per hari. Namun akhirnya kasus bisa ditekan secara perlahan, sehingga jumlah pasien menurun drastis. Menurut data tim satgas Covid, per tanggal 10 oktober 2021, hanya ada 789 pasien pada hari itu. Jumlah ini patut disyukuri karena yang kena corona tidak sampai 1.000 orang.

Sementara itu, di DKI Jakarta, terjadi zero mortality alias tidak ada yang meninggal dunia akibat corona. Sedangkan di 15 provinsi lainnya juga semua pasien sembuh total dan tidak ada yang sampai kehilangan nyawa. Hal ini adalah sebuah prestasi karena menunjukkan kinerja pemerintah yang sangat serius menangani corona di Indonesia.

Prestasi Indonesia amat patut dipuji karena tidak mudah untuk menjadi yang nomor 1 dalam penanganan corona di Asia Tenggara. Sementara RRC yang dulu pernah berada di posisi nomor wahid, harus berpuas diri karena ada di urutan nomor 9.

Naiknya posisi Indonesia menjadi nomor 1 adalah buah dari kesabaran dan ketegasan pemerintah. Pertama, memang kita tidak melakukan lockdown, tetapi hanya pembatasan mobilitas dengan program PSBB yang dilanjutkan dengan PPKM level. Buktinya program ini juga ampuh dalam menggebuk corona, karena jumlah pasien juga turun drastis, karena jika tidak ada pergerakan massal maka virus tidak akan menyebar.

Kedua, pemerintah mencanangkan protokol kesehatan yang saat ini disempurnakan menjadi 10M. Masyarakat akhirnya menjadi terbiasa untuk mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan terutama memakai masker. Selain itu mereka juga mengganti baju pasca bepergian, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan imun, dan melakukan poin dalam prokes lainnya.

Sedangkan strategi yang ketiga adalah vaksinasi. Program vaksinasi nasional sudah berjalan selama 7 bulan dan lebih dari 50% penduduk sudah divaksin. Apalagi vaksin digratiskan 100%, lolos uji BPOM, dan sudah halal MUI, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk diinjeksi vaksin.

Vaksinasi yang dilakukan juga ada yang bersistem door to door, sehingga nakes yang mendatangi langsung ke perkampungan atau perumahan. Warga tinggal tertib mengantri untuk disuntik, dan mereka tak perlu mengeluarkan dana untuk transportasi ke tempat vaksinasi.

Banyak strategi pemerintah dalam menekan angka pasien corona di antaranya vaksinasi, vaksinasi door to door, PPKM, dan prokes 10M. Semua ini sudah memberi hasil yang positif karena akhirnya Indonesia menjadi negara nomor 1 dalam penanganan Covid,se-Asia Tenggara. Prestasi ini tidak boleh membuat kita jumawa, tetapi harus dipertahankan, agar jumlah pasien Covid terus menurun.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua atau Youth Creative Hub.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kementerian PUPR Manggas Rudy Siahaan mengatakan bahwa Youth Creative Hub sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk itu Kementerian PUPR secara penuh mendukung program tersebut.

“Pembangunan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendongkrak daya saing dan demi terwujudnya Keadilan Sosial di Pulau Papua,” kata Manggas Rudy, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu perlu adanya dukungan infrastruktur pendukung lain untuk mengoptimalkan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara, seperti air bersih, listrik, dan jaringan internet. “Mewujudkan hal itu perlu adanya kolaborasi, kerja sama dan komitmen dari dan antar Kementerian/Lembaga (K/L) di Pemerintah Pusat,” ujar Manggas Rudy.

Dia mengatakan, pemerintah daerah turut berperan untuk mengoptimalkan program pembangunan dan pengembangan Infrastruktur untuk golongan kaum muda tersebut, terutama terkait kelembagaannya.

Jarak sekolah yang berada jauh di wilayah perkotaan dan tidak dilengkapi dengan asrama mengakibatkan biaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Asrama mahasiswa nusantara dapat diterapkan pada tingkat pendidikan menengah sehingga bisa menekan biaya pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Ke depan, Papua sangat bergantung pada generasi mudanya. Namun kondisi saat ini terkait dengan kualitas SDM masih rendah dan kualitas pendidikan belum merata. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya akses pada peningkatan kreativitas,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kementerian PUPR.

Tantangan tersebut menurut dia perlu dilakukan secara bersama seluruh stakeholder. Hal ini penting dilakukan mengingat Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. (*)

Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo memastikan, bahwa pembangunan infrastruktur terus berlanjut di era kebiasaan baru ini. Sebab pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional. Dia pun mencatat setidaknya ada lima manfaat yang bisa diperoleh negara atas kelangsungan pembangunan infrastruktur. Pertama ialah mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif.

“Pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus BUMN untuk mendukung transformasi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Kita tahu biaya logistik Indonesia hampir dua kali lipat dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sehingga infrastruktur sangat diperlukan untuk penciptaan biaya logistik yang lebih kompetitif,” jelas dia dalam webinar yang digagas oleh HSBC, Rabu (16/9) yang lalu.

Kedua, peningkatan daya saing investasi. Tingginya biaya logistik di Indonesia turut mengurangi daya saing investasi dalma negeri, bahkan di lingkup Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mengejar keteetinggalan pembangunan infrastruktur demi daya saing investasi.

Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata diselurih penjuru nusantara, dianggap efektif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Keempat, penciptaan pusat kawasan ekonomi baru. Melalui pembangunan infrastruktur dapat membuka askes baru juga mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tertentu. “Kemudahan akses ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah atau wilayah,” ujar dia.

Terakhir, meningkatkan pelayanan publik. Sebab infrastruktur merupakan bagian penting dari pelayanan terhadap publik oleh negara. Alhasil pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas manfaat infrastruktur terhadap warganya.

Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan belanja infrastruktur pemerintah di 2021 menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Di mana pemerintah mengarakhan pembangunan infrastruktur yang padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.

“Pembangunan bidang infrastruktur pada tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9) yang lalu. Dia menyampaikan, arah kebijakan tahun 2021 akan didorong melalui penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Di samping itu pembangunan juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

Kemudian pemerintah juga akan fokus terhadap pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dan penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyebut infrastruktur tetap akan menjadi peran penting dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Apalagi saat ini pemerintah sedang mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. “Jadi, infrastruktur tetap akan menjadi arah yang luar biasa penting bagi kita untuk bisa menangani pemulihan ekonomi dan sekaligus meningkatkan produktivitas untuk jangka panjang,” ujarnya di Jakarta, Senin (31/8) yang lalu.

“Pertumbuhan ekonomi pasti akan memunculkan permintaan terhadap infrastruktur atau infrastruktur juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi infrastruktur itu seperti pedang dengan dua mata sisi,” kata Menkeu. (*)

JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, saat ini stok vaksin tersedia. Dia pun mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di sejumlah lokasi yang telah disiapkan.

“Pemerintah sudah melaksanakan berbagai jenis vaksin yang semuanya dijamin mutu keamanan dan khasiatnya oleh Badan POM dan organisasi Kesehatan Dunia WHO,” ucap Reisa dalam keterangan persnya, Jumat (3/9/2021) yang lalu.

Reisa memastikan bahwa stok vaksin hingga akhir Agustus 2021 lalu masih aman lantaran sudah mengamankan 218 juta dosis vaksin Covid-19 baik dalam bentuk bahan baku maupun siap pakai.

“Bagi yang belum daftarkan sekarang juga stok vaksin tersedia sampai dengan akhir Agustus 2021 kemarin pemerintah sudah mengamankan sekitar 218 juta dosis vaksin Covid-19. Dengan perincian dalam bentuk bahan baku sebanyak 153.900.280 dosis dan yang siap pakai sebanyak 64.036.080 dosis,” terangnya.

Kemudian, Reisa menyebut bahwa vaksin memberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas publik terutama pusat perbelanjaan atau mal.

“Jadi segera divaksin dapatkan perlindungan dan dapatkan kemudahan mengakses fasilitas publik termasuk pusat perbelanjaan atau mal,” tuturnya. (*)

Kereta cepat Jakarta-Bandung dikabarkan akan beroperasi pada tahun 2022. Kereta modern ini bisa menjadi alternatif pilihan transportasi umum dari Jakarta-Bandung, dan sebaliknya. Kereta menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat. Dari data yang dihimpun oleh databoks, jumlah pengguna layanan kereta api mencapai 14,3 juta per Maret 2021. Jumlah tersebut naik sekitar 24,44% dari bulan sebelumnya.

Popularitas kereta api di Indonesia memicu lahirnya beragam jenis kereta, salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa Itu Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Kereta cepat ini merupakan moda transportasi masal yang beroperasi dari wilayah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya. Kereta cepat ini menggunakan CR400AF generasi terbaru jarak operasi 142,3 km. Transportasi ini melalui empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Jumlah kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu ada 11 trainset dengan 2 trainset sebagai kereta cadangan dan pengganti. Kereta cepat ini memiliki kapasitas sebanyak 601 penumpang.

Harapannya, kereta ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang hendak menuju wilayah tujuan tersebut. Pembangunan proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2022. Tanggal 18 Mei 2021, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan proyek ini. Menurut penuturan Beliau, proyek ini sudah mencapai 73% dan akan mejalani uji coba pada akhir 2022.

Menurut penjelasan dalam laman kcic.co.id, kepemilikan kereta cepat ini yaitu perusahaan konsorsium BUMN Indonesia di bawah PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. Pembagian saham kedua perusahaan pengelola tersebut yaitu PSBI 60 persen dan Beijing Yawan 40 persen.

Sementara itu, kehadiran infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana pengembangan sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung, secara keseluruhan jalur proyek kereta cepat ini berawal dari Halim, Jakarta sampai dengan Tegal Luar, Kabupaten Bandung, yang akan berhenti di empat stasiun. Panjangnya 142 kilometer, yang sebagian besar menggunakan jalur jalan tol.

“Pusat bisnisnya ada di Kerawang, di sana ada bisnis center dan macam-macam. Di Walini (salah satu daerah yang dilewati kereta cepat) pemerintah akan membangun betul-betul dengan green konsep jadi lingkungannya yang sehat dan baik. Di Walini juga akan ada health center, universitas, riset semua dapat dicapai dengan waktu yang singkat. Tegal luar akan menjadi pusat industri atau inovasi.”

Selain itu, proyek kereta Jakarta dan Bandung tersebut juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan munculnya atau terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diantaranya akan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. (*)

JAKARTA. Pemerintah berubah sikap dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pemerintah akan mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyokong proyek tersebut.

Dana APBN akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Perubahan kebijakan pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Ada sejumlah perubahan di beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021. Pertama, pemerintah menunjuk KAI sebagai pimpinan konsorsium BUMN (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia). Adapun anggotanya adalah WIKA, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PTPN VIII. Sebelumnya WIKA menjadi pimpinan konsorsium BUMN.

Kedua, Presiden Jokowi menetapkan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Anggota komite ini adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan.

Ketiga, beleid baru menegaskan pendanaan dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembiayaan dari APBN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN, dan/atau pinjaman kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.
Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengungkapkan, penggunaan dana APBN mempertimbangkan kondisi BUMN yang menjadi sponsor kereta cepat, yang sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19. Untuk menutupi kekurangan setoran modal, maka diusulkan dari PMN.

Perpres baru pun telah mengatur pemberian PMN kepada KAI sebagai leading sponsor BUMN. PMN untuk menutupi kekurangan setoran modal konsorsium BUMN senilai Rp 4,3 triliun. “KAI akan melakukan setoran modal porsi PTPN VIII dan Jasa Marga yang belum disetorkan, serta mengambil alih porsi saham yang belum disetorkan PTPN VIII dan Jasa Marga,” ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Minggu (10/10). (*)

Oleh: Aldia Putra )*

Protokol Kesehatan (Prokes) 5M efektif melindungi anak saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Dengan ketaatan tersebut, maka potensi penularan virus Corona di lokasi pembelajaran diharapkan dapat ditekan seminal mungkin.

Selama pandemi maka murid sekolah disuruh untuk belajar di rumah dan pembelajaran bergeser via zoom, Google meet, atau WA. Langkah ini diambil karena anak-anak lebih beresiko untuk kena Corona, sehingga pembelajaran daring dinilai lebih aman bagi mereka. Terlebih banyak yang belum berusia 12 tahun sehingga belum bisa divaksin Corona.

Namun sejak September 2021, para siswa diperbolehkan lagi untuk belajar langsung di sekolah. Penyebabnya karena sudah ada penurunan kasus Corona, dari yang awalnya bisa 50.000 pasien per hari (pada juni-juli 2021) menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien per hari. Apalagi para guru juga sudah divaksin sehingga dinyatakan aman. Dengan syarat, daerah yang melaksanakan PTM

Akan tetapi, PTM harus diiringi dengan prokes 5M untuk melindungi mereka dari klaster Corona baru. Tri Wahyuningsih, Group Head Corporate sebuah perusahaan kartu seluler menyatakan bahwa prokes 5M harus dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya Corona saat belajar langsung di sekolah. Termasuk juga di ruang publik lain, sehingga tetap harus mengenakan masker dll.

Masker adalah poin dalam prokes 5M yang utama, karena bisa memfiltrasi droplet dari penderita Corona, agar tidak langsung masuk ke area wajah (khususnya mulut dan hidung). Oleh karena itu masker wajib dikenakan dengan pas dan rapi, sehingga tidak akan ada virus Covid-19 yang menular. Bahkan masker juga wajib 2 lapis, yakni masker sekali pakai dan masker kain, agar filtrasi makin kuat (90%).

Para guru juga wajib mengenakan masker, bukan sekadar face shield. Apalagi mereka selama mengajar juga membuka mulut, sehingga takutnya jika tanpa masker, dropletnya akan mudah menyebar. Seperti saat ada guru di sebuah sekolah yang ceroboh, tidak memakai masker di sekolah, lalu seisi sekolah harus dites swab untuk mengetahui apakah kena Corona.

Prokes 5M bukan sekadar memakai masker, tetapi juga yang lain. Mencuci tangan masih wajib dilakukan dan sekolah harus menyediakan wastafel atau keran, plus sabun antiseptik. Tiap akan masuk para murid harus mencuci tangan. Mereka juga disarankan membawa hand sanitizer agar terbiasa memiliki tangan yang bersih dan anti kuman.

Saat di gerbang sekolah juga tidak usah salim pada guru untuk sementara karena harus menjaga jarak. Sebagai gantinya bisa bersalaman jarak jauh seperti salam anjali (di Thailand), dan di musim pandemi cara ini sudah dimaklumi sebagai bentuk kesopanan. Para murid juga tidak boleh bergerombol dan guru-guru wajib mengawasi mereka agar selalu menjaga jarak saat jam istirahat.

Untuk menjaga jarak maka kapasitas kelas juga dibatasi, hanya 50% dari biasanya. Oleh karena itu, saat PTM masih dibatasi alias hanya 50% yang masuk dan sisanya sekolah online, sementara yang lain sekolah offline keesokan harinya. Metode hybird dilakukan agar lebih efektif dalam sistem pembelajaran, sekaligus mengamankan murid dari Corona.

Kerumunan juga harus dihindari, oleh karena itu dengan terpaksa kantin ditutup sementara, karena kebanyakan murid suka bergerombol sambil makan bersama. Mereka diwajibkan untuk membawa bekal dan memakannya di dalam kelas saat jam istirahat, dengan menjaga jarak. Sehingga lebih higienis, sehat, dan tidak membentuk kerumunan.

Prokes 5M wajib dilakukan agar selamat dari bahaya Corona, tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah. Para murid senang karena akhirnya bisa belajar dan bertemu kawan-kawan serta ibu guru. Namun harus mematuhi prokes, agar tidak membentuk klaster Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

KST makin meresahkan masyarakat karena berkali-kali membuat kerusuhan di Papua. Oleh karena itu, masyarakat mendukung TNI/Polri agar maksimal dalam menegakkan hukum terhadap KST Papua.

Sudah puluhan tahun KST mencederai Papua  dan mereka selalu memiliki alasan yang sama: ingin merdeka dari Indonesia dan mendambakan keadilan. Untuk mencapai tujuannya maka KST melakukan berbagai cara, mulai dari penyebaran hoaks di media sosial sampai penyerangan secara terang-terangan di pemukiman warga.

Penyerangan yang terjadi di Distrik Kiwirok adalah salah satu tragedi yang memilukan. Meninggalnya salah satu tenaga kesehatan (Nakes) setelah ia menyelamatkan diri dari serangan dan malah masuk jurang, membuka mata kita. Bahwa sudah seharusnya KST dihukum berat, karena selalu merugikan masyarakat. Padahal sang Nakes sedang bertugas untuk menyehatkan rakyat Papua, tetapi malah dihilangkan nyawanya dengan kejam.

Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberi dukungan kepada TNI dan Polri (Secara virtual) demi penegakan hukum yang adil terhadap KST. Tujuannya adalah Papua yang damai dan sejahtera, dan ketika ada KST maka mustahil kedamaian itu ada. Deklarasi ini dihadiri oleh warganet, khususnya milenial, baik yang ada di Papua maupun daerah lain.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menyatakan bahwa tujuan dari deklarasi virtual adalah mengajak masyarakat dan tokoh politik Papua untuk mendukung penegakan hukum terhadap KST. Selain itu, partisipasi dan peran aktif warganet juga bisa dilakukan, dengan mengunggah postingan bernada positif di media sosial.

Tujuan dari unggahan ini agar makin banyak masyarakat yang sadar bahwa pemerintah selama ini sudah memberikan banyak sekali untuk pembangunan Papua. Penyebabnya karena KST selama ini menyebar provokasi dan hoaks, sehingga takutnya masyarakat akan terpengaruh. Lantas berbalik memusuhi pemerintah. Padahal kenyataannya pemerintah telah membuat begitu banyak fasilitas untuk Papua.

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap KST patut ditegakkan setinggi-tingginya, agar mereka tidak lagi mengacaukan perdamaian di Papua. Ketika mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris, maka mereka terkena UU teroris. Alias ketika tertangkap akan mendapat ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, tergantung dari seberapa besar kesalahannya.

Bahkan ketika untuk kasus yang sangat berat seperti serangan pada aparat atau teror yang berujung pada pembunuhan, seperti pada penyerangan warga dan para Nakes, para anggota KST bisa saja terkena ancaman hukuman penjara seumur hidup. Penyebabnya karena mereka melakukan kejahatan yang sangat berat, sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Hukuman ini dianggap setimpal dengan perbuatannya, karena mereka memang melakukan kejahatan yang luar biasa buruk. Diharap dengan kurungan selama ini, anggota KST akan menyadari kesalahannya. Selain itu, anggota KST lain juga diharap kapok dan menyerahkan diri, sehingga hukumannya bisa jauh berkurang, daripada ketika tertangkap oleh aparat.

Ketika ada anggota KST yang tertangkap oleh Satgas Nemangkawi maka jangan dilihat sebagai pelanggaran HAM, karena mereka memang harus mempertanggungawabkan perbuatannya di dalam bui. Justru KST yang selama ini melanggar HAM karena selalu meresahkan masyarakat. Sehingga wajar jika dicokok lalu dihakimi, dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Penegakan hukum terhadap anggota KST harus dilakukan setinggi-tingginya. Penyebabnya karena mereka sudah melakukan tindakan di luar batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak berdosa. Jangan sampai ada lagi korban gara-gara ulah KST. Penangkapan anggota KST makin digencarkan oleh Satgas Nemangkawi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo