Oleh : Edy Kurniadi )*

Masyarakat menyambut positif pelaksanaan vaksinasi door to door yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Metode tersebut dianggap efektif dalam mempercepat kekebalan komunitas sekaligus menjangkau masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19.

Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam mempercepat kekebalan komunal atau herd immunity. Untuk mempercepat realisasi vaksinasi Badan Intelijen Nasional (BIN) Sumatera Barat berinisiatif melakukan vaksinasi door to door sebagai upaya jemput bola dengan mendatangi masyarakat yang sedang bekerja di ladang untuk selanjutnya diberikan vaksin.

Aksi mendatangi warga ke ladang ini disebabkan karena petugas vaksinator tidak menemukan warga di rumah, karena sebagian warga tengah bekerja di ladang.Kepala BIN Sumatera Barat, Suwondo RB menyatakan dalam keterangan pers-nya, sebelumnya pihaknya memang melakukan vaksinasi ke rumah warga. Tapi karena warga bekerja di landang dari pagi hingga sore, akhirnya diputuskanlah untuk melakukan vaksinasi di ladang tempat warga bekerja.

Suwondo mengatakan ketika tiba di ladang, petugas melakukan sosialisasi dan ternyata masyarakat menyambut kedatangan petugas vaksin dengan antusias.Dirinya menilai, selama ini mungkin karena warga yang pergi bekerja di ladang dari pagi hingga sore hari, sehingga kurang mndapatkan sosialisasi terkait dengan adanya vaksin covid-19.

Suwondo mengatakan, kegiatan vaksinasi tersebut berlangsung secara serentak di sepuluh provinsi episentrum Covid-19 di antaranya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan dan lain. Di Tengerang Banten, BIN juga mengadakan vaksinasi covid-19 secara door to door. Warga yang mengetahui kegiatan tersebut antusias untuk menunggu antrian vaksin.

Salah satu warga bernama Marisa, mengaku bahwa dirinya menyambut baik atas vaksinasi yang dilakukan dari rumah ke rumah tersebut, karena dapat mencegah kerumunan. Marisa justru berharap agar kegiatan vaksinasi dapat terus berlanjut dan semakin banyak warga yang telah divaksinasi, sehingga dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

Perlu diketahui bahwa Sistem door to door tersebut mengadopsi dari beberapa negara seperti di Afrika, Georgia, Philiphina dan Amerika Serikat. Ternyata vaksinasi secara door to door tersebut dinilai paling efektif, bisa menjangkau sampai 59-70 persen masyarakat secara keseluruhan di negara masing-masing. Diharapkan hal ini juga terjadi di Indonesia, oleh karena itu vaksinasi door to door terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan vaksinasi dari rumah ke rumah tersebut rupanya mendapatkan dukungan dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dirinya mendukung Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah melakukan vaksinasi virus corona (Covid-19) secara door to door. Menurutnya, langkah BIN tersebut akan dapat mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

Aktivis Muhammadiyah yang akrab disapa Cak Nanto tersebut menjelaskan vaksinasi secara door to door yang dilakukan BIN tersebut juga dapat menghindari terjadinya kerumunan dan antrean panjang, khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Dirinya menilai, cara ini efektif untuk kalangan masyarakat tertentu seperti ibu rumah tangga yang agak kesulitan untuk meninggalkan rumah, termasuk juga para lansia yang rentan terpapar virus corona. Dengan upaya vaksin tersebut, tentu saha pemutusan rantai penularan Covid-19 dapat dipercepat. Dirinya juga memberikan saran kepada BIN, agar upaya ini didukung pula dengan memperbanyak tenaga medis di lapangan sehingga upaya tersebut betul-betul dapat mempercepat vaksinasi door to door.

Di tempat berbeda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur meluncurkan puluhan ambulans untuk mempercepat penanganan Covid-19. Bukan untuk membawa orang sakit, ambulans-ambulans tersebut merupakan tim vaksinator yang akan mendatangi rumah-rumah warga yang belum mendapatkan vaksin. Ambulans vaksinasi tersebut dilepas oleh pejabat Forkopimda Jawa Timur di Markas Polda Jawa Timur di Surabaya.

Sementara ini, terdapat 29 unit ambulans yang dilepas untuk melaksanakan program vaksinasi secara door to door. Tiap mobil ambulans berisi empat petugas tim vaksinator. Mobil tersebut dilengkapi dengan cool box vaksin dan emergency kit untuk KIPI. Masing-masing ambulans membawa 50-100 dosis vaksin.
Program vaksin door to door ini dilaksanakan bersama dengan tiga pilar, yakni pemprov, TNI dan Polri dengan 29 kendaraan ambulans. Ambulans vaksin door to door merupakan salah satu upaya Forkopimda untuk mempercepat capaian target vaksinasi yang dicanagkan oleh pemerintah.

Vaksin door to door tentu saja bukti kerja keras pemerintah dan jajarannya untuk mempercepat herd immunity, sudah sepatutnya masyarakat tidak menolak saat tiba waktunya vaksin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sabby Kosay )*

PON XX Papua sudah dimulai sejak 2 oktober 2021. Melalui lomba olahraga level nasional ini, kita belajar tentang persatuan dan persaudaraan karena PON dihadiri oleh kontingen maupun suporter dari berbagai wilayah di Indonesia.

Saat ini kita sedang menikmati tayangan bermutu di televisi maupun internet, karena ada lomba-lomba di PON XX. Acara yang diadakan di Papua ini merupakan tempat berkumpulnya atlet-atlet dari 34 provinsi di Indonesia, yang memperebutkan medali emas dari berbagai cabang olahraga. Mulai dari sepakbola, voli, hingga e-sports.

PON XX memang baru pertama kali diadakan di Papua dan masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat antusias. Pertama, Presiden Jokowi sendiri yang membuka acara ini pada tanggal 2 oktober 2021. Kedua, melalui PON mereka bisa mempromosikan berbagai hal yang ada di Papua. Mulai dari pariwisata, suvenir, hingga potensi para pemuda asli Bumi Cendrawasih.

Saat pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Presiden Jokowi menyatakan bahwa acara ini merupakan panggung kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. PON adalah panggung kesetaraan dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang saat ini kita memiliki potensi perpecahan yang dimulai tahun 2014. Ada 2 kubu yang bersebrangan karena membela calon yang berbeda. Potensi konflik ini bisa diakhiri karena ada PON XX, sehingga kedua belah pihak kompak dalam menyaksikan pertandingan favorit, misalnya sepakbola. Mereka bisa bersatu dan melupakan permusuhan yang lama, karena ada pertandingan olahraga.

Memang sejak dulu pertandingan olahraga menjadi hal yang mempererat masyarakat Indonesia. Misalnya saat ada pertandingan Asean Games 2018 Jakarta-Palembang dan Olimpiade 2020 Tokyo. Ketika ada gelaran PON, maka masyarakat akan lebih kompak lagi, karena ajang ini membutuhkan supporter yang selalu 1 suara.

Selain itu, PON XX juga menjadi wadah persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang PON diselenggarakan di Papua tetapi mereka sangat welcome kepada para atlet dan offisial dari provinsi lain. Walau berbeda suku, ras, dan keyakinan, tetapi tidak menghalangi semangat persaudaraan. Di dalam PON, mereka melebur menjadi 1 Indonesia, bhinneka tunggal ika.

Persaudaraan ini sangat penting karena Indonesia bisa dibangun dengan azas persaudaraan. Jika kita bersatu dan merasa bersaudara, padahal memiliki background, suku, dan ras yang berbeda, maka akan tetap kompak melanjutkan pembangunan. Namun ketika tidak ada rasa persaudaraan, yang ada hanyalah perpecahan, yang akan menggerogoti negara dari dalam dan bisa berakhir di kehancuran.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya karena PON XX pertama kali diadakan di Papua. PON bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan, pemerataan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat Papua. Dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Pemerataan infrastruktur dan pembangunan memang menjadi concern Presiden Jokowi, karena beliau ingin tiap daerah di Indonesia maju. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di daerah lain, termasuk Papua. Semuanya berhak menikmati infrastruktur dan fasilitas yang memadai dari pemerintah, sehingga kehidupannya akan maju dan taraf hidupnya naik.

PON XX menjadi wadah untuk persatuan dan persaudaraan rakyat Indonesia. Mereka kompak dalam mendukung atlet idolanya dan menjadi supporter yang setia, sehingga menghapus permusuhan dan segala macm konflik. Selain itu, PON XX juga menjadi pembuktian bahwa di Papua juga memiliki fasilitas dan infrastruktur yang representatif. Juga memperlihatan ke mata dunia bahwa warga Papua mampu untuk menjadi panitia yang brilian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Sabby Kosay )*

Masyarakat mendukung upaya penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan di Papua. Dengan adanya stabilitas keamanan maka aktivitas ekonomi masyarakat akan terjaga dan pembangunan nasional akan terus berlanjurt.

Hukum di Indonesia berusaha keras ditegakkan setingg-tingginya oleh pemerintah, karena harus sesuai dengan UUD 1945 dan azas keadilan. Tidak benar jika ada isu yang berembus di masyarakat, yang menyatakan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Seharusnya siapapun orangnya, seberapa jauh posisinya, harus dihukum jika ia memang terbukti bersalah.

Penegakan hukum di Papua juga sedang digencarkan, lagi-lagi karena prinsip keadilan. Jangan sampai kasus jadi terombang-ambing dan tiap narapidana wajib mendapat hukuman yang setara dengan kelakuan jahatnya. Meski di Bumi Cendrawasih sangat jauh dari ibukota, bukan berarti lepas dari pengawasan dan tidak ada penegakan hukum dan hak asasi manusia di sana.

Penegakan hukum juga dilakukan dengan seadil-adilnya, tak peduli yang bersalah adalah tokoh masyarakat. Misalnya ketika dulu ada pejabat yang ketahuan menyebrang ke Papua Nugini lewat jalur rahasia, dan tidak berizin resmi. Ia langsung kena teguran keras dan tidak dibiarkan begitu saja. Pria itu langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

Penegakan hukum juga diiringi oleh penegakan hak asasi manusia. Filep Wamafma, Ketua Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaaan Agung untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Penyebabnya karena kedua hal ini menjadi akar masalah yang berlarut-larut di Papua.

Misalnya ketika ada kasus di Papua dan pelakunya diadili di Jakarta demi alasan netralitas, maka perlu dilihat dengan cermat. Penegakan hukum harus dengan keadilan yang tinggi. Jangan sampai ia hanya jadi tumbal, sedangkan dalang yang sebenarnya tertawa di balik penderitaannya. Hukum harus ditegakkan dan penyelidikan serta penyidikan wajib dilakukan dengan teliti.

Selain itu, pelanggaran HAM juga mendapatkan porsi yang besar dari pertemuan antara Filep dengan pihak Kejaksaan Agung. Dalam artian, jangan sampai ada diskriminasi yang membuat hak asasi manusia di Papua jadi terabaikan. Hak asasi manusia warga di Bumi Cendrawasih juga wajib dilindungi.

Selama ini ada dugaan ketika ada penegakan hukum, maka di situlah HAM dilanggar. Padahal ini sama sekali salah. Penyebabnya karena pemerintah berusaha bertindak adil di manapun, termasuk Papua, dan menjaga agar tidak ada pelanggaran HAM.
Pemerintah memang selama ini berusaha agar hukum ditegakkan dan HAM juga ditetapkan seadil-adilnya.

Ketika ada masukan dari DPD maka akan didengarkan dengan seksama, lalu dibuat follow up. Penyebabnya karena harus ada keadilan dan penegakan HAM, agar tidak ada lagi konflik internal di Papua.
Penegakan hukum yang tegas juga didukung oleh Persekutuan Gereja di Papua. Terutama kepada para anggota KST. Mereka sangat mendukung upaya pemerintah dalam menangkap dan mengadili KST, karena sudah sering meresahkan masyarakat dan membawa banyak korban jiwa.

KST memang sudah terlalu sering menyakiti masyarakat dan merugikan negara, akibat pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum. Tak heran para tokoh agama mendukung penegakan hukum pada mereka. Jika ada anggota KST yang ditangkap maka ini bukanlah pelanggaran HAM, karena mereka memang terbukti bersalah.

Penegakan hukum dan hak asasi manusia sedang ditegakkan setinggi-tingginya di Papua. Pemerintah pusat berusaha bertindak adil dan tetap mengawasi agar hukum berlaku juga di Papua, dan tidak ada diskriminasi, walau posisi mereka jauh sekali dari ibukota. Tokoh masyarakat juga mendukung penegakan hukum, terutama kepada KST.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira ) *

Penataan KPK secara sistematis diharap bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena jika lebih terorganisir maka kinerjanya akan lebih baik lagi. Pemberantasan korupsi makin digencarkan, agar koruptor tak lagi merugikan negara.

Korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) adalah penyakit menahun yang sudah ada sejak era orde baru. Kebiasaan jahat ini diturunkan sejak era penjajahan karena VOC terbukti korupsi, lalu ditiru mentah-mentah oleh para amtenaar. Sayang sekali jika yang ditiru adalah hal yang jelek, dan sampai sekarang korupsi berusaha dihapus dari Indonesia, karena ia bisa menggerogoti negara dari dalam.

KPK adalah lembaga negara yang khusus dibuat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, tiap pegawainya memiliki spirit untuk menangkap para koruptor, agar mereka tidak bisa mencuri uang negara secuil pun. Meski sekarang mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi tetap bertaji dan diperbolehkan untuk bertugas dengan ‘galak’ seperti biasa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pada akhir tahun 2020 lalu, menyatakan bahwa penataan organisasi melalui peraturan komisi (Perkom) nomor 7 tahun 2020 bertujuan untuk mengakselerasi tugas pemberantasan korupsi. Penataan organisasi juga dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK, dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Alexander menambahkan, dalam penataan organisasi maka ada penambahan dan penghapusan jabatan, serta ada pula beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya. Pengembangan struktur ini dimaksudkan untuk menambah efektivitas dan efisiensi, dan sudah mendapatkan restu dari Kemenpan RB dan Kemenhukam.

Penataan organisasi jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif karena ada penghapusan jabatan. Justru dengan adanya penghapusan, maka organisasi akan lebih efektif. Jika ada jabatan yang dihilangkan maka pejabatnya akan dimutasi ke tempat lain, sehingga diharap ada penyegaran.

Ketika organisasi di dalam KPK sudah diperbaiki maka akan lebih sistematis dan otomatis bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi. Saat ada jabatan yang ditambah maka makin banyak pula petugas KPK yang melakukan operasi tangkap tangan, sehingga makin banyak juga koruptor yang digelandang ke dalam bui. Mereka pantas mendapatkannya karena tega mencuri uang negara.

Sementara itu, Alexander juga menambahkan ada 3 langkah untuk memberantas korupsi. Pertama dengan upaya edukasi sebagai bentuk pencegahan. Edukasi bisa diberikan ke instansi-instansi pemerintah, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi, walaupun hanya 10.000 rupiah, karena tahu itu berdosa dan merugikan negara. para pejabat daerah juga akan paham seberat apa hukuman bagi para koruptor.

Selanjutnya edukasi juga bisa diberikan ke kalangan pelajar, karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Dengan mendatangi SMP dan SMA, pegawai KPK menjelaskan apa saja tugas mereka dan menjelaskan apa saja bahaya dari korupsi di Indonesia. Sehingga para murid akan paham dan kelak tidak akan melakukannya, saat sudah bekerja nanti.

Strategi yang kedua adalah dengan memperbaiki sistem dengan pendekatan preventif. Sistem di lembaga negara, Dinas, atau kantor kelurahan sekalipun, perlu dirombak agar lebih sistematis dan semua serba komputerirasi. Sehingga meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai nakal, karena komputer tidak bisa dibohongi.

Sementara itu, strategi ketiga adalah dengan dengan melakukan penindakan, dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bisa juga dengan operasi tangkap tangan, sehingga koruptor benar-benar kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Masyarakat mendukung penataan KPK agar lebih optimal. Dengan adanya penataan KPK ini maka pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan maksimal.

Jakarta – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan merespons prediksi epidemiolog yang memperkirakan puncak gelombang ketiga Covid-19 akan terjadi akhir Desember 2021 hingga Januari 2022. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menekan terjadi lonjakan kasus.

Pertama dari sisi edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus terus diberikan edukasi dan pemahaman untuk tetap mewaspadai penyebaran Covid-19. “Selalu edukasi kepada masyarakat tidak boleh euforia,” kata Nadia, Minggu (10/10) yang lalu.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI ini pun meminta masyarakat menaati protokol kesehatan. Baik ketika beraktivitas di dalam maupun luar rumah. “Adanya SOP pelaksanaan prokes di 6 sektor serta pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi saat masyarakat melakukan aktivitas di tempat publik,” jelasnya.

Salah satu momentum yang menjadi sorotan adalah liburan akhir tahun. Dikhawatirkan berdampak meningkatnya kasus Covid-19. Merespons kekhawatiran tersebut, pemerintah mendorong masyarakat tetap menjalankan prokes.

Menurutnya, testing dan tracing harus ditingkatkan sebagai bagian deteksi dini. Termasuk pengaktifan satgas di kantor, pusat perbelanjaan, lokasi pariwisata. “Apakah nanti ada kebijakan pengetatan atau pelarangan ini terus dimonitor sesuai perkembangan situasi,” lmbuh dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga DKI Jakarta untuk tidak lengah dan euforia atas keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Riza minta masyarakat tetap disiplin menjalakan protokol kesehatan secara ketat dalam berbagai aktivitas untuk mengantisipasi terjadi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi bisa terjadi bulan Desember mendatang.

“Kita tidak boleh abai, tidak boleh lengah, tidak boleh euforia, tidak boleh kendor, tetap laksanakan protokol kesehatan secara baik, secara bijak,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/9/2021) yang lalu. Riza mengatakan, masyarakat perlu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana kasus aktif Covid-19 kembali naik ketika ada pelonggaran kegiatan. Pasalnya, pelonggaran kegiatan membuat orang banyak beraktivitas dan berinteraksi serta mulai mengabaikan protokol kesehatan sehingga potensi penularan kasusnya semakin tinggi.

Sebelumnya, epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman secara spesifik mengungkap gelombang ketiga pandemi Covid-19 kemungkinan akan terjadi akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022. Puncak gelombang ketiga ini terjadi sekitar awal Januari 2022. “Sebetulnya potensi gelombang ketiga ini terjadi atas kombinasi mobilitas, vaksinasi yang belum kuat, pelonggaran-pelonggaran, kemudian juga potensi selain varian Delta ada varian lain. Ini yang akan membuat gelombang ketiga hampir sulit dihindari,” kata Dicky.

Menurut Dicky, gelombang ketiga kemungkinan tidak sebesar gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi pada pertengahan Juli 2021. Pada gelombang ketiga, skenario terburuk penambahan kasus Covid-19 harian sebanyak 50.000. Sementara pada gelombang kedua, skenario terburuk mencapai 400.000 kasus per hari. (*)

Jakarta – Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan angkat bicara terkait kritik yang disematkan lembaganya terhadap polemik penanganan kasus dugaan perkosaan anak di Luwu Timur yang ramai menjadi perbicangan publik. “Tentunya Polri tidak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Ahmad, Polri bekerja sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Di mana tugas pokoknya bukan hanya penegakan hukum, namun juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi dan mengayomi. “Dari tugas pokok ini tentunya tidak hanya kita hanya melakukan penegakan hukum saja, tetapi juga mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dalam rangka penegakan hukum itu sendiri,” jelas dia.

Ahmad memastikan, Polri tidak akan mengabaikan berbagai keluhan dan masukan dari semua pihak. Tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja kepolisian. “Tentunya keluhan-keluhan apapun, persoalan polemik di masyarakat, akan direspon oleh Polri. Sekaligus kritik-kritik yang sifatnya yang membangun kepada Polri pasti kita akan tindak lanjuti,” kata dia.

Sebelumnya ramai dibicarakan terkait Polemik kasus dugaan perkosaan 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menyita perhatian masyarakat. Bahkan menimbulkan tagar #PercumaLaporPolisi sebagai bentuk kritik terhadap absennya penegak hukum.

Ditegaskan bahwa “Polri tak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya di mana Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tugas pokok Polri, bukan hanya penegakan hukum, tapi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/10).

Ahmad menegaskan, Polri terus mengayomi masyarakat. Termasuk dalam kasus dugaan perkosaan 3 anak di Luwu Timur ini. “Dari tugas pokok ini, tak hanya pendekatan hukum tapi juga mengayomi masyarakat,” ujar Ahmad. (*)

Jakarta – Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum.

Sementara itu, sebagai mahluk sosial kita tidak bisa hidup sendiran, oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun dalam melakukan kegiatan sosial atau ditempat kerja sering terjadi perbedaan pendapat bahkan menimbulkan perselisihan.

Hal ini tentu menjadi tidak nyaman, kita yang seharusnya bersatu untuk memajukan perusahaan, namun karena perbedaan pendapat sehingga komunikasipun menjadi tidak lancar. oleh karena itu, kita sebagai mahluk sosial harus menghindari hal tersebut.Solusinya yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, dan menghargai pendapat orang lain itu adalah suatu kewajiban. (*)

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengakui mulai ada tren penurunan kasus baru harian Covid-19.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus harian pada awal tahun 2021, memasuki bulan Maret ini terlihat tren menurun kasusnya yang cukup signifikan.

“Faktor utamanya setelah pemberlakuan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga berperan dalam menurunkan kasus baru harian,” ujarnya dalam konferensi pers virtual “Perkembangan Penanganan Covid-19” beberapa waktu yang lalu.

Namun, lanjut Prof Wiku, perlu diingat bahwa penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Selama penularan ini masih terjadi, maka ada risiko kematian, sehingga kunci terpenting dalam menekan kasus covid-19 adalah tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Penurunan saja tidak cukup. Kasus Covid-19 harus ditekan sampai pada akhirnya tidak ada lagi. Pada pprinsipnya kekebalan dapat dipengaruhi antibodi seseorang baik yang bersifat alami maupun berasal dari vaksinasi.

Namun kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi Covid-19 akan tercapai jika kekebalan kelompok (herd immunity) yang umumnya bisa tercapai jika 70 persen dari masyarakat atau jumlah penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin.

“Maka dari itu saya himbau masyarakat saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah divaksin,” ujar Prof Wiku.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk Vaksinasi, dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan untuk penurunan kasus Covid-19, perlu sifat kehati-hatian dalam melihatnya. “Semoga ini betul-betul turun dan disiplin protokol kesehatan tetap berjalan,” ujarnya. (*)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Melalui Staf Khususnya, Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan ini dikarenakan berbagai hal. Yakni dimulai adanya wabah Covid-19 membuat arus kas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek ini terganggu.

Gangguan arus kas tersebut turut berdampak kepada aliran dana untuk pembangunan proyek Kereta Cepat, yang kemudian pembangunannya menjadi terhambat. Sebagai informasi, saat ini porsi pemerintah di perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah 60 persen, yakni melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya, PTPN VIII, dan PT Jasa Marga. Sedangkan untuk 40 persen porsi saham lainnya dimiliki China Railway International.

“Problemnya adalah corona datang, ini membuat menjadi agak terhambat,” ucap Arya kepada awak media, Sabtu malam (10/10/2021). “Yang pertama, bahwa para pemegang sahamnya seperti Wijaya Karya itu terganggu cash flow-nya. Kita tahu banyak perusahaan karya juga pada terganggu (di masa pandemi ini). Kemudian kita juga tau KAI karena corona penumpangnya turun semua sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya,” sambungnya.

Arya juga melanjutkan, bengkaknya dana pembangunan Kereta Cepat juga disebabkan adanya faktor lain. Yaitu perubahan desain proyek, hingga harga tanah yang kian naik di setiap tahunnya. “Ketika membuat Kereta Api Cepat atau jalan tol atau sebagainya, di tengah perjalanan yang panjang pasti ada perubahan desain karena (faktor) kondisi geografis. Perubahan-perubahan desain ini membuat pembengkakan biaya,” papar Arya.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas baru Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk untuk memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Tugas itu meliputi rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN apabila diperlukan.

Adapun konsorsium yang ditugaskan pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 93 Tahun 2021. (*)

Jakarta – Media sosial Twitter belakangan diramaikan dengan tagar #percumalaporpolisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono pun menanggapi perihal ramainya tagar di media sosial tersebut. Menurut Rusdi, pihaknya mengklaim tidak akan mengabaikan setiap laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian.

“Banyak (laporan) diabaikan ya datanya yang mana dulu, yang jelas setiap laporan masyarakat yang memerlukan pelayanan kepolisian di bidang penegakkan hukum pasti ditindaklanjuti,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jumat, 8 Oktober 2021.

Dia menjelaskan, pihaknya dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat harus didasari dengan alat bukti yang cukup.

“Ketika memang didasari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tindak pidana pasti akan ditindaklanjuti. Tapi kalau satu laporan alat bukti yang menjurus pada laporan tersbut tidak mencukupi dan ternyata penyidik berkeyakinan tidak ada suatu tindak pidana tentunya penyidik tidak melanjutkan laporan tersebut,” ujarnya

Perlu diketahui, berbagai upaya Polri dalam menyediakan percepatan pelayanan kasus masyarakat telah diperbaiki melalui sistem dalam penanganan kasus dengan memaksimalkan teknologi dan menggunakan scientific crime investigation.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, peningkatan profesionalitas Polri dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, integritas anggota Polri dengan tidak tebang pilih dalam menangani kasus juga diharapkan masyarakat. “Peningkatan profesionalitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, aparat yang bersih dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus benar-benar diharapkan masyarakat,” kata Poengky

Polri juga sudah memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri. “Pentingnya pemahaman terhadap HAM dan pelaksanaannya dalam tugas sehari-hari agar pengaduan terkait kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) juga berkurang,” ucapnya. Selain itu, Poengky menilai, Polri telah memperbaiki respons terhadap pengaduan masyarakat. Polri membuat sistem pengaduan yang memudahkan penanganannya dan pengawasannya, misalnya dengan e-Dumas yang berlaku secara nasional. Kemudian, Poengky mengatakan, kinerja Polri terkait penanganan pandemi, penegakan hukum kasus-kasus konvesional, transnasional, dan kasus besar seperti terorisme sudah berjalan cukup baik.

Karena itu, Kompolnas bersama-sama dengan pengawas internal Polri berupaya untuk secepat mungkin memproses pengaduan masyarakat agar keluhan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh reskrim dapat diselesaikan secara cepat. (*)