Oleh: Raditya Rahman) *

Indonesia adalah negara yang menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain di luar negeri, dan memakai azas politik bebas aktif. Politik luar negeri ini pun berorientasi pada kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia, sejak masa orde baru, menganut azas bebas aktif. Artinya adalah bisa dengan fleksibel bergaul dengan semua negara, tidak peduli apakah ia menganut liberalisme, kapitalisme, atau komunisme. Sejak mencanangkan gerakan non blok, pemerintah memang lebih luwes dalam bergaul. Sehingga makin banyak negara yang menjadi sahabat Indonesia.

Menurut UU nomor 37 tahun 1999 pasal 3, politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam artian, pemerintah berpolitik ke negara lain dengan bebas, tetapi tidak terpengaruh dengan paham yang dianutnya. Kita adalah negara demokrasi, sehingga tidak bisa berubah menjadi liberal atau paham lain, gara-gara bergaul dengan negara tertentu.

Selain itu, politik bebas aktif membuat pemerintah Indonesia bisa dengan aktif berkomunikasi dan berpolitik dengan banyak negara, baik di forum internasional atau ketika mengunjungi wilayah tersebut. Sehingga tidak terkotak-kotak, memilih dengan blok yang mana, karena lebih fleksibel. Hal ini yang membuat pemerintah kita disegani oleh pemimpin negara lain.

Politik luar negeri berorientasi pada kepentingan nasional, karena memang segala tindakan yang diambil oleh pemerintah wajib memberi hasil positif kepada rakyatnya. Berpolitik ke negara lain buka sekadar memuaskan nafsu berkuasa atau keinginan untuk diakui oleh banyak pemimpin negara lain. Akan tetapi menjadi alat untuk berkontribusi untuk kepentingan negerinya sendiri.

Contoh politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional yang pertama adalah ketika pandemi covid yang terjadi secara global. Pemerintah Indonesia mendekati negara-negara lain untuk mendapatkan bantuan vaksin, jika bisa secara gratis. Jika persediaan vaksin mencukupi maka yang diuntungkan adalah rakyat, sehingga mereka bisa terlindungi dari bahaya corona.

Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan RRC, dan tidak menuding mereka yang menyebarkan corona, karena sudah merupakan takdir dari Yang Di Atas. Dengan memiliki hubungan baik maka pemerintah RRC memberikan bantuan berupa alat kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Bantuan itu diambil langsung oleh pesawat TNI dan diterima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hubungan politik yang baik dengan RRC juga menguntungkan rakyat. Penyebabnya karena kita bisa mendapatkan akses vaksin Sinovac dan Sinopharm, yang diproduksi oleh mereka, karena sudah ada lobi-lobi politik yang menguntungkan.

Selain dengan RRC, hubungan politik yang baik juga dijalin dengan pemerintah Australia. Negara tetangga bahkan menyumbang banyak sekali untuk rakyat Indonesia, mulai dari baju APD, peralatan medis, dll. Pemerintah Australia menyadari bahwa di masa pandemi, semua pihak wajib tolong-menolong. Sehingga mereka memberikan bantuan dengan sukarela.

Pemerintah Indonesia juga memiliki hubungan politik yang baik dengan Vietnam, walau menganut azas politik yang berbeda. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Komitmen ini akan terus dijaga hingga tahun-tahun ke depan, dan penduduk Indonesia pasti akan mendapatkan keuntungannya juga.

Politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia berprinsip bebas aktif dan selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah menjalin hubungan baik dengan semua negara, dan tidak memilih-milih, walau azas politiknya berbeda-beda. Hubungan baik ini memiliki efek positif bagi rakyat, karena membuat kita bisa menikmati alat kesehatan, vaksin, dan bantuan lain dari luar negeri.

) * Penulis adalah kontributor lingkar pers dan mahasiswa cikini

Oleh : Kevin Molama )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan penghambat pembangunan dan pelanggar HAM berat. Mereka tidak saja tega melukai TNI/Polri namun juga sesama rakyat Papua.

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua rupanya belum berhenti untuk tidak membuat keonaran di Papua. Hal ini dibuktikan setelah seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak oleh orang tak dikenal. Diduga, para pelaku penembakan tersebut merupakan anggota dari Kelompok Separatis Teroris.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 4 Oktober 2021 lalu, tepat di Jembatan Permanen Kali Ilame, Kampung Wako, Kabupaten Puncak. Awalnya Tukang Ojek bernama Jusalim (48 tahun) mengantarkan seorang penumpang ke daerah Distrik Gome. Dalam perjalanan balik ke arah Ilaga, tepatnya dekat Jembatan Permanen di Kali Ilame, Kampung Wako, korban disetop oleh dua pelaku.

Pelaku meminta kepada korban untuk mengantarkan salah satu dari dua orang tersebut untuk kembali ke arah Gome untuk mengambil barang di rumahnya. Setelah itu, korban dan salah satu pelaku kembali ke tempat awal korban untuk mengangkut teman pelaku. Di sana, salah satu pelaku telah menunggu di dekat jembatan Permanen Gome.

Tiba-tiba, seorang pelaku yang menunggu di jembatan, menodongkan pistol ke kepala korban. Seketika, pelaku menembak ke arah korban. Kemudian pada saat teman pelaku yang berada di belakang korban turun, salah satu tersangka mendekati korban dari arah belakang dan langsung mengarahkan sebuah pistol ke arah muka korban serta langsung ditembakkan.

Akan tetapi, korban sempat menolehkan kepala ke arah kiri, sehingga tembakan tersebut mengenai pipi kanan korban (rekoset). Selanjutnya korban langsung memacu sepeda motornya ke arah Pos Raider Yonif 521 untuk meminta bantuan dan pertolongan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pembangunan Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, memberikan dukungan kepada TNI-Polri untuk menumpas segala pemberontakan yang dilakukan oleh KST di Papua yang melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat. Dirinya menilai, bahwa tidak ada lagi ruang dialog dengan kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri yang bertugas di Papua tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas. Menurut dia, KKB merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief berujar, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana tambahan infratrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 136,65 triliun.

Hal tersebut menurutnya, merupakan kebijakan afirmasi dan prioritas pembangunan yang menjelaskan komitmen pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia. Menurut Syarief, dengan adanya instrumen dana Otsus dan DTI seharusnya pembangunan fisik dan nonfisik, infrastruktur dan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik serta cepat.

Menurutnya, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan aksi teror yang lebih tegas. Ia menuturkan, apabila teror dari KST terus dibiarkan, tentu saja korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief yakin, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. Apa yang telah dilakukan oleh KST rupanya hanya menggerogoti kebahagiaan rakyat Papua. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya menghambat pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Tindakan KST sudah jelas terbukti melanggar HAM dan menghambat pembangunan. Sudah saatnya TNI-Polri mampu menjadi penyelamat dari adanya potensi gangguan keamanan yang timbul akibat ulah KST yang tidak senang dengan pembangunan di Tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Indramayu