Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%.

Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Pajak dan Pembangunan
Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak.

Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Kepatuhan bayar pajak rendah
Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%.

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.

Bonus demografi pajak
Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi milineal menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

Faktanya, saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit. Artinya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Secara lebih sederhana, Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya.

Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus meminjam uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan pengelolaan utang dengan penuh hati-hati memang merupakan pilihan terbaik dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan sebuah negara, dalam rangka memperbaiki dan memajukan negara. (*)

Sejak 2014 hingga saat ini kebijkan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak pernah henti-hentinya untuk terus melakukan pembangunan di Papua. Keberlanjutan Otsus Papua merupakan salah satu kebijkan pemerintah pusat sebagai bentuk perwujudan keberpihakan kepada masyarakat Papua. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi keberlanjutan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Otsus Papua lahir dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas situasi sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Papua. Era reformasi ikut membawa pengaruh pada kebijakan Indonesia di Papua. Pemerintah pun menetapkan Osus. Melalui kebijakan ini, negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua mengatur diri sendiri, namun tetap dalam kerangka Republik Indonesia.

Kasubdit Penanganan Percepatan Pembangunan Papua Kemendagri Edward Semuel Renmaur mengatakan dalam hal anggaran, antara Pemda Papua dan Pemerintah Pusat sudah sangat transparansi dalam penggunaan dana Otsus tersebut. Jadi kalau masyarakat bilang Otsus tidak dirasakan, itu bisa dilihat dari berbagai pandangan. Pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Masyarakat Papua tidak boleh menutup mata terhadap berbagai capaian pembangunan melalui Otsus. Melalui Otsus pembangunan infrastruktur telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, pusat-pusat kesehatan masyarakat telah dibenahi, ekonomi kerakyatan tumbuh seiring diakomodirnya kebutuhan konsumen dan produsen lokal.

Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus Papua pada November 2021, pemerintah sepakat untuk melanjutkan pemberian dana Otsus dan meningkatkan plafon alokasi khusus menjadi 2.25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Dana Otsus Jilid II ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua, sehingga akan tercipta pintu relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua.

Kebijakan baru yang dirancang selayaknya bersifat evaluatif, dengan dasar prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, yang fokus pada percepatan pembangunan, dengan memperhatikan demografi, sosial ekonomi, adat, budaya, dan politik-keamanan, dengan tata kelola yang baik.

Belajar dari pelaksanaan Otsus selama 20 tahun terakhir, Dana Otsus Jilid II harus mampu menutup kelemahan dan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua dan mengejar kesenjangan atau ketertinggalan. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dan akuntabilitas yang semakin baik serta aturan yang lebih tegas.

Monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan dalam memastikan bahwa rencana kerja dan serapan anggaran memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Papua. Selain itu, capaian kebijakan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Otsus Papua Jilid II mesti di antisipasi dengan fungsi pengawasan yang terencana dan terstruktur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Lembaga terkait lainnya didorong untuk terus mengawasi dan mengawal pelayanan publik hingga penggunaan anggaran Otsus Jilid II.

Indikasi penyelewengan Dana Otsus Papua Jilid II harus ditelusuri sedini mungkin untuk memastikan alokasi Dana Otsus Papua Jilid II tepat sasaran dan tidak terdistribusi kepada Kelompok Separatis Teroris (KST) yang hingga kini meresahkan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan sinergi dari setiap Lembaga, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, serta masyarakat, dalam mendukung dan mengawal dana Otusus Jilid II agar mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga dengan Otsus jilid II diharapkan kedepannya keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan di Papua akan lebih maksimal dan lebih baik. (*)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020.

“Pendapatan ini turun Rp312,8 triliun atau 15,9 persen dibanding kondisi sebelum Covid yaitu tahun anggaran 2019,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (25/08).

Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp343,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp18,8 triliun.

Sementara, realisasi belanja negara pada APBN 2020 mencapai Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.832,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp762,5 triliun.

“Dilihat dari total realisasi belanja negara ini adalah Rp286,1 triliun atau 12,3 persen dibandingkan belanja negara tahun 2019,” ujar Menkeu.

Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tahun 2020 mencapai Rp947,6 triliun akibat sisi jumlah pendapatan yang merosot dan dari sisi belanja yang melonjak.

“Defisit ini adalah di atas 6 persen dari PDB. Ini pertama kali Indonesia memiliki defisit di atas 3 persen dan ini dibolehkan karena adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dalam situasi yang tidak biasa,” kata Menkeu.

Dengan defisit sebesar Rp947,6 triliun tersebut, pembiayaan neto mencapai Rp1.193,2 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri Rp1.146,8 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp46,4 triliun.

“Dengan demikian, terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp245,6 triliun,” ujar Menkeu.

Defisit APBN yang sangat besar digunakan untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami shock luar biasa akibat pandemi Covid-19.

“Inilah yang disebut APBN menjadi instrumen countercyclical. Dia ekspansif pada saat ekonomi mengalami penurunan,” kata Menkeu.

Ke depannya, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola APBN secara hati-hati, serta mengupayakan keberlangsungan fiskal dalam jangka menengah agar APBN tetap sehat dan terjaga. (*)

Jakarta – Indonesia menempati posisi teratas se-Asia Tenggara (ASEAN) dalam pemulihan Covid-19 menurut Indeks Nikkei edisi terbaru. Melansir Nikkei Asia pada Rabu (6/10/2021), peringkat Indonesia naik ke posisi 54, melompat 38 tingkat dari sebelumnya di urutan 92 dari 121 negara.

Pertama kali diterbitkan pada Juli 2020, peringkat pemulihan Covid-19 menurut Indeks Nikkei menilai negara dan wilayah dalam manajemen infeksi Covid-19, peluncuran vaksin Covid-19, dan mobilitas sosial.

Semakin tinggi peringkatnya, semakin dekat suatu tempat dalam proses pemulihan. Itu dilihat dari tingkat infeksi yang rendah, tingkat inokulasi yang lebih tinggi, dan langkah-langkah jarak sosial yang longgar.

Dalam laporan terbaru Indeks Pemulihan Covid-19 Nikkei, Beberapa negara Asia Tenggara juga memperbaiki peringkatnya, dengan penurunan kasus dan vaksinasi yang berkembang pesat. Selain Indonesia, Malaysia naik ke peringkat 102 dari peringkat 115.

Namun, dua tempat terakhir masih ditempati oleh negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni Filipina dan Laos. Sedangkan Vietnam berada di urutan keempat dari bawah.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penanganan Covid-19 di Indonesia diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) sedikit lebih baik dibanding negara lain seperti Malaysia, Filpina, dan Vietnam.

“Oleh karena, menggunakan masker itu menjadi wajib karena (memakai masker) bisa memotong (penyebaran) Covid-19. Jika kendor maka saya khawatir (penyebaran Covid-19 melonjak) karena Covid-19 adalah musuh tidak terlihat dan bisa bermutasi,” katanya.

Menko Perekonomian mengingatkan masyarakat tidak perlu euforia dalam menyikapi melandainya kasus Covid-19 namun harus tetap waspada atau “eling” terus sebagai kunci untuk menangani penyakit itu. “Bapak Presiden selalu bilang (pada masyarakat) jangan euforia tetapi harus waspada,” kata Airlangga. (*)

Jakarta – Pemerintah membuka alternatif pembiayaan proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung bisa dengan menggunakan anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN).

Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres 93/2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran empat BUMN yang terlibat proyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok itu. Keempat BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik maka harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” kata Arya Minggu (10/10) yang lalu.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 disebutkan bahwa pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Lalu, pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Adapun Perpres 93/2021 menunjuk PT KAI sebagai pimpinan konsorsium. Sebelumnya, pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PR Wijaya Karya. (*)

Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus berjalan. Padahal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pemindahan IKN, dari mana pendanaan akan dilakukan?

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan, pembahasan RAPBN 2022 masih akan bergulir hingga November 2021, namun jika memang anggaran tersebut tidak disiapkan, pembangunan dimungkinkan dengan melibatkan swasta.

“Sangat dimungkinkan. KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa adalah kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. Kita harus pastikan kan melalui proses,” ujarnya saat ditemui di kantornya pekan lalu.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara pun kini sudah selesai disusun oleh pemerintah. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan surat presiden (surpres) kepada DPR.

Menurut Rudy, pemerintah masih harus melihat perkembangan penularan Covid-19 di tanah air. Diharapkan lonjakan penularan Covid-19 bisa terkendali secara nasional, sehingga Surpres dan RUU Pemindahan IKN bisa segera diserahkan ke Parlemen. Sehingga RUU tersebut bisa cepat dibahas dan disahkan hingga akhir tahun ini dan pembangunan IKN bisa dimulai tahun depan.

“Kalau semuanya nanti berjalan seperti yang diharapkan, 2022 sudah mulai bangun kantor, istana,” ujarnya. “Semua itu akan sangat tergantung pada kondisi, semua terkait Covid-19 itu kuncinya. Kalau ini gak jalan (gak ada penurunan kasus), ekonomi susah geraknya,” ujar Rudy lagi.

Seperti diketahui, dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun. (*)