Penggunaan APBN Pada Proyek Kereta Cepat Mendukung Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional

Jakarta – Pemerintah membuka alternatif pembiayaan proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung bisa dengan menggunakan anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN).

Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres 93/2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran empat BUMN yang terlibat proyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok itu. Keempat BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik maka harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” kata Arya Minggu (10/10) yang lalu.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 disebutkan bahwa pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Lalu, pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Adapun Perpres 93/2021 menunjuk PT KAI sebagai pimpinan konsorsium. Sebelumnya, pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PR Wijaya Karya. (*)

Tinggalkan Balasan