Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar vaksinasi Covid-19 untuk para Pelajar dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan juga untuk meningkatkan Herd Immunity.

Kepala BINDA Kalteng, Brigjen TNI Sinyo S.I.P., M.M. menyampaikan bahwa, berdasarkan instruksi dari Pimpinan Kepala BIN, BINDA Kalteng terus melaksanakan kegiatan vaksinasi massal kepada para pelajar dan door to door di 4 kabupaten/kota, diantaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kapuas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan dari BIN untuk mendukung percepatan capaian target vaksinasi nasional 70 persen, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang ditargetkan tercapai pada akhir Oktober 2021, dan untuk memfasilitasi masyarakat yang selama ini tidak dapat dijangkau vaksinasi karena berbagai faktor, seperti masalah mobilisasi, kendala geografis, maupun keterbatasan lainnya,” kata Brigjen TNI Sinyo, Kamis 14 Oktober 2021.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, vaksinasi di Kota Palangka Raya akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Kota Palangka Raya, serta wilayah Kecamatan Pahandut dan Bukit Batu secara door to door.

Sementara itu, SMP Negeri 2 Kumai dan Desa Purbasari merupakan sasaran untuk wilayah Kabupaten Kobar. Sedangkan Kabupaten Kotim, vaksinasi diselenggarakan di SMP Negeri 3 Sampit dan Kecamatan Baamang. Vaksinasi untuk Kabupaten Kapuas dilaksanakan secara door to door di wilayah Kecamatan Selat.

Dengan demikian, kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara serentak tersebut mulai Pukul 08.00 WIB menargetkan 5.500 dosis yang terdiri dari 2.700 dosis untuk Kota Palangka Raya, 1.500 dosis untuk Kotawaringin Barat, 1.000 dosis untuk Kotawaringin Timur, dan 500 dosis untuk Kabupaten Kapuas.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membentuk Herd Immunity (Imunitas komunal) di Kalteng dan secara khusus agar pelajar dan remaja dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kedepannya,” tutupnya.

Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jabatan baru ini menambah posisi bagi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi tersebut di pemerintahan menjadi lima.

Saat ditanya apakah Luhut keteteran dengan banyaknya jabatan, Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, menyebut Luhut hanya bagian dari tim saja. Menurut dia, tugas di tim ini dikerjakan ramai-ramai lintas kementerian, UMKM, perusahaan, hingga kelompok masyarakat.

“Bukan kerjaan Pak Luhut sendirian, Pak Luhut kebetulan ditunjuk untuk mengkoordinasikan saja,” kata Jodi saat dihubungi, Senin, 20 September 2021. Penunjukan Luhut ini ditetapkan oleh Jokowi lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021.

Sebelumnya, Luhut juga sudah dipercaya Jokowi untuk duduk di berbagai posisi. Mulai dari Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan Koordinator PPKM Jawa-Bali. Di luar itu, Luhut juga masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Adapun di tim ini, Luhut punya beberapa tugas utama. Mulai dari peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau industri kecil dan menengah, termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital, peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal.

Jodi mengatakan program gerakan bangga buatan Indonesia sebenarnya sudah berjalan cukup lama untuk mendukung UMKM. Gerakan nasional ini, kata Jodi, sudah diluncurkan secara resmi oleh Jokowi pada 14 Mei 2020.
Selain itu di Kemenko Maritim dan Investasi ada Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Jodi, salah satu tugas deputi ini memang untuk mengkoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

Jodi tidak merinci alasan Jokowi menunjuk Luhut. Ia hanya menyebut bahwa sejak awal memang Luhut yang dipercaya presiden untuk memimpin koordinasi di gerakan ini. “Sejak pertama kali program diluncurkan,” kata dia. (*)

Jakarta – Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), beberapa waktu yang lalu, penegasannya adalah mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang akan dilakukan melalui penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait.

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah akan menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. “Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai- nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” paparnya.

Sementara itu, kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak.

Selanjutnya, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain: mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” pungkasnya.

Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.

“Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Disamping itu, penajaman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. (*)

Jakarta – Usai terjadinya gelombang kedua di Indonesia pada Juli 2021, beberapa ahli kembali memperkirakan akan terjadi serangan gelombang ketiga pada Desember mendatang. Gambaran nyatanya, karena Indonesia akan kembali menghadapi libur panjang akhir tahun pada Desember 2021 mendatang. Libur panjang biasanya diikuti dengan mobilitas penduduk. Kemudian berujung lonjakan kasus positif Covid-19.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya gelombang ketiga? Radian Jadid, Ketua Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien COVID-19 RSLI, mengatakan, jika banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama antara masyarakat dan stake holder terkait, termasuk pemerintah dan aparaturnya.

Pertama, bagi yang terpapar atau ada yang mengetahui bahwa keluarga atau tetangganya sekitarnya terpapar, hendaknya segera melaporkan ke faskes atau aparat pemerintahan terdekat. “Karena hal ini akan memudahkan dilakukannya 3T sehingga potensi menjadi klaster baru dapat diperkecil,” kata Jadid, Rabu (13/10).

Kedua, harus dipahamkan pada masyarakat tentang fungsi vaksin adalah sebagai tindakan proteksi untuk mengurangi empat risiko terhadap suatu penyakit. Di antaranya kematian, jatuh ke kondisi berat, kondisi sakit sedang, dan risiko tertular. Bahwa vaksinasi utamanya ditujukan untuk pencegahan terhadap infeksi berat atau kematian. Bukan perlindungan utama terhadap infeksi.

Ketiga, protokol kesehatan, assesmen dan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM, pembukaan tempat hiburan, tempat perbelanjaan dan fasilitas umum mutlak dijalankan. Menurutnya, Dinas Kesehatan terkait harus dilibatkan penuh dalam pengawasan pelaksanannya. Keempat, upaya penanganan PMI dan semua kedatangan dari luar negeri harus jelas dan baku sesuai SOP yang berlaku.

Terakhir, Jadid mengungkapkan, bahwa semua potensi yang memungkinkan naiknya kembali kasus COVID-19 harus diantisipasi dan diminimalisir sejak dini. Vaksinasi untuk mencapai setidaknya 70 persen penduduk guna memenuhi ketentuan dan syarat pemberlakukan herd immunity harus terus digencarkan dengan berbagai cara.

“Hingga saat ini protokol kesehatan masih menjadi kunci dalam menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah dan instansi terkait tidak boleh kendur dan harus tetap menjalankan 3T. Dengan berbagai langkah dan antisipasi ini, harapannya gelombang ketiga serangan COVID-19 tidak terjadi, dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Semoga,” pungkas Jadid. (*)

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020 – 2024 dimana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hingga saat ini, seluruh negara di dunia masih berjuang melalui upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Melandanya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

“Pandemi menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersamaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” papar Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan. Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi posistif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tentu menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama sama. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan menjalankan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Airlangga. (*)

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan penyampaian kritik yang baik harus berbasis fakta dan data serta mempertimbangkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama melakukan literasi hukum agar setiap lontaran kritik juga didukung dengan pasal-pasal atau dasar hukum yang memadai. Menteri Kominfo menyatakan kritik tanpa basis data akan disikapi sebagai masukan terhadap pemerintah dalam pembuatan kebijakan lanjutan.

“Pemerintah tidak antikritik, bahkan Presiden menyambut baik dan mengajak untuk selalu diberikan pandangan-pandangan kritis berbasis data dalam rangka perbaikan kinerja kabinet dan penyelenggaraan negara,” tuturnya melalui sambungan video beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menyampaikan Pemerintah perlu mendapat kritik membangun, sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan. Namun, kritik yang disampaikan perlu dipisahkan dari unsur kebencian dan hal yang menyimpang dari koridor hukum.

Menteri Kominfo menegaskan meskipun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, namun saat menyampaikan kritik harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak didasarkan rasa kebencian.

“Apabila bentuknya kritik tentu selalu berbasis data pengelolaan yang baik, pengelolaan dan pemilihan diksi, serta tata cara metode yang disampaikan sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Janganlah membenci! Kalau membenci jangan dibawa di hati. Namun, kalau kritik berbasis data maka tentu itu bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan kebijakan,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Presiden Joko Widodo sangat tidak antikritik, serta menyambut baik pandangan berbeda dari masyarakat tetapi perlu dibedakan antara kritik, nyinyiran, ujaran kebencian dan fitnah.

Menurut Menteri Johnny, Presiden merupakan pribadi yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan menurutnya, Presiden sangat menyarankan adanya kritik guna check and balance untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara. Hal itu bisa dilihat dari interaksi dengan masyarakat melalui akun media sosial Instagram maupun twitter @jokowi.

“Barangkali kalau yang namanya nyinyir baik-baik saja, namun tidak perlu didengar apalagi benci. Pak Joko Widodo, presiden kita ini, selalu menggunakan media sosialnya. Karenanya begitu banyak masukan kritik saran dari masyarakat yang sampai kepada Presiden dan Presiden itu menjadi corongnya kritik masyarakat kepada anggota kabinet, langsung disampaikan kepada anggota kabinet guna perbaikan kinerja dan tindak lanjut untuk penyelenggaraan negara, kementerian atau lembaga yang lebih baik,” paparnya. (*)

Oleh : Reza Pahlevi )*

Masyarakat mendukung keluarnya UU Cipta Kerja dan Penanganan berbagai masalah ketenagakerjaan yang selama ini diupayakan Pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menggerakan perekonomian rakyat yang sebelumnya banyak terimbas pandemi Covid-19.

Sudahkah Anda membaca poin-poin dalam UU Cipta Kerja? UU ini sangat terkenal sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, karena baru kali ini ada UU yang dibuat untuk menangani bebagai bintang. Mulai dari ekonomi, investasi, dampai penanganan masalah ketenagakerjaan. Sehingga ada yang menjuluki UU Cipta Kerja sebagai UU sapu jagat.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, maka seluruh rakyat Indonesia menyetujuinya. Mereka mendukung UU ini karena ada perubahan positif dalam birorakasi di Indonesia. Selain itu, masalah ketenagakerjaan juga ditangani dengan baik oleh UU Cipta Kerja, sehingga tiap pegawai mendapatan haknya untuk digaji dengan layak.

Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diharap mampu memberikan percepatan perizinan di bidang investasi serta meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam artian, setelah UU ini disahkan maka akan ada banyak wirausaha yang muncul karena perizinan bisnis dipermudah. Ini akan membantu negara karena mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga sangat ramah ke investor asing. Jika ada kerjasama dengan penanam modal maka pabrik baru akan dibangun dan rata-rata adalah industri padat karya. Hal ini juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi, ketika banyak rakyat yang dirumahkan saat pandemi tetapi bisa melamar ke pabrik tersebut.

Oleh karena itu UU Cipta Kerja wajib didukung karena ia adalah obat ampuh untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Saat semua sudah memiliki pekerjaan maka tingkat perekonomian akan naik dan daya beli masyarakat juga naik. Sehingga roda perekonomian bergulir dengan lancar. Efek domino postif ini yang diharapkan terjadi, oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda T Muchtar menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi positif untuk mendorong perbebasan perkembangan perkembangan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan investasi. Kesempatan berusaha akan terbuka luas jika kebebasan berusaha diperluas.

Jika perekonomian Indonesia membaik maka para pekerja juga yang diuntungkan. Mereka bisa bekerja dengan lancar karena tidak takut akan ancaman PHK, karena pabrik atau kantornya berjalan dengan stabil. Kondisi ekonomi yang naik akan memperbaiki situasi di tempat kerja.

Adinda menambahkan, UU Cipta Kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi akan menghambat orang bekerja. Dalam artian, UU ini memang berdampak positif untuk para pekerja karena mereka bisa berkarya, tanpa terbentur oleh ketatnya peraturan. Jika ada UU Cipta Kerja maka pekerjaan akan lancar karena aturannya cenderung lebih fleksibel.

Ketika ada UU Cipta Kerja maka bisa menghapus kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi,dan nepotisme. Penyebabnya karena perizinan dilakukan secara online sehingga tidak ada campur tangan kotor dari para oknum. Para pegawai negeri bisa bekerja dengan baik tanpa harus tertekan oleh birokrasi hitam, dan tidak akan bingung karena harus terseret arus. Dalam artian, ia bisa bekerja dengan idealis tanpa harus dimusuhi karena menolak KKN.

UU Cipta Kerja adalah solusi ampuh saat pandemi, terutama di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada UU ini maka mengundang para investor untuk menanamkan modal di Indonesia dan efeknya mengurangi pengangguran. Masyarakat akan naik daya belinya dan kita bisa selamat dari kondisi resesi. UU ini juga baik untuk bidang ketenagakerjaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah Indonesia berusaha keras mengendalikan agar penularan virus Covid-19 ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pandemi bisa lekas berakhir. Strateginya adalah dengan vaksinasi door to door dan PPKM yang terus diperpanjang.

Pandemi bagaikan mimpi buruk yang tidak berkesudahan, dan kita semua berjuang agar tidak tertular Corona. Caranya adalah dengan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti protokol kesehatan 10M, vaksinasi, dan PPKM. Tidak boleh ada keluhan yang keluar saat menalaninya karena masyarakat wajib memahami, bahwa semua ini demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Program vaksinasi nasional dibantu juga dengan vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyatakan bahwa vaksinasi door to door merupakan langkah tepat dalam membentuk herd immunity. Beliau juga mengapresiasi BIN yang memiliki ide cemerlang untuk melakukan jemput bola vaksinasi.

Vaksinasi door to door terbukti mampu mengendalikan Corona karena membantu tercapainya target 2 juta suntikan per harinya (di seluruh Indonesia). Setelah 7 bulan vaksinasi nasional maka lebih dari 50% WNI sudah divaksin, dan kekebalan kelompok akan lekas terbentuk. Saat ini sudah ada 15 provinsi yang tidak memiliki angka kematian akibat Corona, termasuk DKI Jakarta, karena bisa jadi pasien sudah divaksin sehingga lekas sehat.

Vaksinasi door to door juga memudahkan masyarakat sipil. Pasalnya, ketika diadakan di Puskesmas, RS, atau tempat umum lain, amat terbatas. Namun ketika petugas kesehatan langsung menemui pemukiman warga, maka akan sangat efektif dan efisien, dan mereka akan disuntik dengan sukarela.

Selain itu, vaksinasi door to door memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk pergi ke tempat vaksinasi massal, misalnya karena tidak ada biaya transportasi atau faktor lain. Vaksinasi door to door juga memudahkan penyandang disabilitas, manula, dan ibu hamil, sehingga mereka akan mendapatkan vaksin dan tinggal duduk manis saat mengantri sebelum disuntik.

Selain vaksinasi maka PPKM level juga mampu mengendalikan Corona. Walau aturan lebih dilonggarkan, sejak september 2021, tetapi terbukti angka pasien Covid terus menurun. Jika di bulan juli 2021 yang kena Corona mencapai lebih dari 50.000 orang per harinya, maka di bulan oktober 2021 jumlah pasien ‘hanya’ 700-an per hari, dan diharap akan terus menurun.

Aturan-aturan dalam PPKM level 1-3 memang agak dilonggarkan, di antaranya mobilitas warga. Jika dulu sangat ketat pembatasannya maka sekarang agak diturunkan, tetapi diganti dengan aturan plat kendaraan bermotor ganjil dan genap. Aturan ini, walau agak longgar, tetapi cukup ampuh dalam mengendalikan Corona di Indonesia, karena terbukti menurunkan jumlah pasien Covid dan BOR (tingkat keterisian ranjang) di RS.

Selain itu, saat PPKM level diberlakuan, masyarakat sudah boleh work from office dan anak-anaknya boleh belajar tatap muka. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka dan sanitas gedung sangat diperhatikan, dan jika perlu tiap ruangan disemprot disinfektan.

Selama PPKM level, sejumlah pusat perbelanjaan juga memberlakukan aturan ketat, hanya yang boleh divaksin yang boleh masuk dan shopping. Hal ini dibuktikan dari aplikasi PeduliLindungi. Itupun jumlah pengunjungnya dibatasi, maksimal 50%. Hal ini diberlakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus akibat kerumunan di tempat umum.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam mengendalikan Corona. Ketika mobilitas diatur dan ada aturan-aturan lain, maka penularan virus Covid-19 juga menurun. Selain itu, vaksinasi door to door mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan membantu tercapainya target selesai vaksinasi pada awal tahun 2022.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Janet Theresia )*

Pemerintah terus mempercepat vaksinasi untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), termasuk di Papua. Akselersi vaksinasi dikhususkan untuk melindungi siswa dan menyukseskan PTM agar tidak menciptakan klaster Corona baru.

Vaksinasi adalah usaha untuk memerangi Corona. Tak heran pemerintah berusaha keras agar seluruh WNI mendapatkan vaksin. Targetpun ditetapkan, dalam 12 bulan (terhitung sejak maret 2021) semoga program vaksinasi nasional selesai 100%. Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena makin banyak masyarakat yang divaksin, makin banyak pula yang selamat dari ancaman Corona.

Di Papua, vaksinasi juga diadakan, karena ada azas keadilan sehingga seluruh penduduk di semua provinsi di Indonesia wajib mendapatkannya. Presiden Jokowi meminta vaksinasi di Papua Barat dipercepat, dan ada prioritas bagi para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan aman.

Vaksinasi memang baru ada untuk penduduk berusia di atas 12 tahun, tetapi para pelajar juga berhak mendapatkannya. Mereka yang duduk di bangku SMP dan SMA juga mau divaksin, agar selamat dari Corona dan bisa melakukan PTM tanpa rasa waswas. Para mahasiswa juga mau divaksin agar bisa belajar di kampus seperti biasa.

Presiden Jokowi menambahkan, tidak perlu takut akan persediaan vaksin. Sehingga Pemda Papua Barat harus menggencarkan vaksinasi, karena vial-vial vaksin masih banyak stoknya. Dalam artian, walau Papua jauh sekali dari Jakarta, tetapi jangan khawatir karena akan mendapatkan persediaan yang memadai untuk para penduduknya, dan bisa 2 kali injeksi vaksin.

Pemberian vaksinasi adalah hak bagi segala warga negara, termasuk di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih senang karena Presiden Jokowi memperhatikan mereka, khususnya masalah vaksinasi. Walau di sana jauh sekali dari Jawa, tetapi masih mendapatkan jatah, sehingga ada pemerataan. Vaksinasi adalah hak bagi seluruh WNI, termasuk yang tinggal di Papua.

Pemerintah memang selalu menambah jatah vaksin secara bertahap dan didatangkan langsung dari pabriknya di luar negeri. Vaksin yang ada juga tak hanya Sinovac, tetapi juga Moderna, AstraZaneca, Pfizer, dan beberapa merek lain. Hal ini sengaja dilakukan agar stok vaksin selalu aman, karena jika mengandalkan hanya 1 merek akan terlalu lama datangnya. Padahal vaksinasi selalu berpacu dengan waktu.

Vaksin-vaksin ini datang di Jakarta lalu didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Papua. Untuk distribusinya akan dibantu oleh aparat, karena mereka adalah sahabat rakyat. Aparat siap juga untuk mengirimkan vaksin ke Papua, karena wajib ada pemerataan distribusi vaksin.

Pembelajaran tatap muka di Papua sudah dilakukan beberapa minggu ini, walau masih secara terbatas dan ada sistem shift. Alias hanya 50% murid yang boleh masuk sekolah, sementara sisanya baru belajar offline keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan untuk mematuhi protokol kesehatan jaga jarak, karena kapasitas ruang kelas maksimal 50%.

Para guru juga sudah divaksin, selain murid-muridnya, sehingga akan terhindar dari klaster Corona baru. Kalau bisa penjaga sekolah, petugas perpustakaan, dan staff administrasi juga sudah divaksin, agar benar-benar aman. Meski sudah divaksin, mereka masih harus mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Pembelajaran tatap muka mulai digencarkan di Papua, dan syaratnya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi juga diwajibkan agar para murid dan mahasiswa selamat dari bahaya Corona. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka. Kasus covid memang sudah menurun tetapi vaksinasi masih diwajibkan, agar semua orang sehat tubuhnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Kurniaji Santoso )*

Masyarakat mendukung penguatan nilai Pancasila dan Toleransi di Masyarakat. Penguatan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu cara efektif untuk membendung pengaruh paham asing yang dapat membawa Indonesia ke dalam perpecahan.

Jika menengok sejarah, Pancasila sebagai dasar negara telah mengakar sangatlah kuat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan.

Salah satu sifat dasar Pancasila adalah persatuan. Sifat tersebut tercantum dalam sila ketiga. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan suku, harus tetap menjaga rasa persatuan demi terwujudnya kerukukan kepada masyarakat Indonesia.

Pancasila sendiri disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Pengesahan Pancasila bersamaan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama rebupblik Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pancasila memiliki lima sila yang setiap bagiannya memiliki makna yang mendalam. Badan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup.

Pada sila pertama Ketuhanan yang maha esa, sila tersebut memiliki makna bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian NKRI.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila ini memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. agar dapat menempatkan kesatuan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan masing-masing. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilah. Sila dengan kalimat terpanjang ini mengandung makna bahwa setiap warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentinan orang lain. Selain itu perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini memberikan makna bahwa warga negara harus dapat mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong-royong dan bersikap adil. Warga negara harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain.

Nilai-nilai Pancasila tersebut tentu saja bisa diwujudkan melalui sikap positif. Serta berbagai cara untuk bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu langkah konkrit dalam upaya menguatkan nilai Pancasila adalah, Bergotong Royong saat menghadapi pekerjaan yang sulit agar segera selesai.

Selain itu yang tak kalah penting adalah mengutamakan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Selain Pancasila, sikap toleransi juga harus dijaga. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatau kelompok masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko menghimbau, Agar Indonesia bisa lebih maju, maka jangan ada lagi pemikiran yang membedakan antara mayoritas dan minoritas. Moeldoko berujar, Toleransi adalah tidak ada lagi minoritas dan mayoritas. Jika bangsa ini masih punya perasaan mayoritas dan minoritas maka tidak akan maju.

Moeldoko juga menuturkan, bahwa sejarah Perjuangan bangsa dibangun oleh berbagai agama dan kelompok etnis. Karena itu, mulai saat ini hapus dikotomi antara mayoritas dan minoritas. “Semua sebagai agen perubahan untuk membetulkan pola pikir yang rusak, menyimpang dan terdistorsi sehingga pemikiran – pemikiran yang semula tidak benar lalu berubah,” terangnya.

Ia mencontohkan dalam gamelan Jawa, semua instrumen musik tradisional dimainkan bersama secara harmonis. Maka bisa menjadi sesuatu kekuatan yang indah, maka yang harus mengharmonisasi adalah semua orang.
Jika kita melihat sebuah tim sepakbola di Indonesia, kita akan dapat melihat betapa semangat mereka menggunakan jersey berlogo garuda berada di dada mereka, mereka semua tidak hanya berasal dari satu etnis saja, tetapi mereka semua datang dari segala penjuru tanpa memandang suku, ras dan agama. Para pemain disatukan oleh sebuah semangat yaitu meningkatkan harga diri bangsa di kancah olahraga.

Menjaga semangat toleransi, sama saja dengan menjaga persatuan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Sudah semestinya penguatan Pancasila dan semangat toleransi menjadi dua unsur yang menjadikan kita hidup rukun dalam keberagaman yang terbingkai oleh rasa nasionalisme sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dna Mahasiswa Cikini