Pembangunan Harus Berkelanjutan Di Setiap Pemerintahan Indonesia

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020 – 2024 dimana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hingga saat ini, seluruh negara di dunia masih berjuang melalui upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Melandanya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

“Pandemi menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersamaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” papar Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan. Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi posistif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tentu menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama sama. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan menjalankan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Airlangga. (*)

Tinggalkan Balasan