Jakarta – Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arahan dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata. Hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ma’ruf,
Ma’ruf mengatakan strategi percepatan pembangunan bertumpu pada lima kerangka kebijakan. Pertama, pembangunan SDM unggul; kedua, transformasi dan pembangunan ekonomi; ketiga, pembangunan infrastruktur dasar; keempat, pelestarian kualitas lingkungan hidup; dan kelima, tata kelola pemerintahan.
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN 2021. “Ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa,” tutur Ma’ruf.
Semua dilakukan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. “Pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, juga didukung pendanaan melalui dana otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan dana tambahan infrastruktur (DTI).
Ma’ruf juga memaparkan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU 2/2021 tentang Otsus Papua. “Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar orang asli Papua,” ujar Ma’ruf.
Otsus juga mendapat dukungan optimisme dari Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafwa yang menyakini UU Otsus Papua dapat menjawab permasalahan di Tanah Papua yang telah bertahun-tahun tak terselesaikan. Ia percaya UU Otsus Papua ini juga bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Papua. “Memang ada beberapa masukan kami yang belum terakomodir. Namun kami optimis UU ini akan membawa perubahan bagi Papua,” terangnya.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, penanggulangan pandemi di Indonesia kian membaik sejalan dengan jumlah kasus aktif yang turun 25% dalam sepekan.

“Kasus aktif per 10 Oktober 2021 adalah 24.430 turun 8.446 kasus dalam sepekan atau 25%,” ujarnya, Selasa (12/10/2021).

Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, kasus aktif Covid-19 di Indonesia termasuk yang terendah. Berdasarkan Covid-19 Recovery Index Indonesia yang dirilis oleh NIKKEI, peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand.
Meski begitu, pemerintah terus memantau perkembangan Covid-19 di tiap daerah dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Pemerintah juga terus mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di berbagai daerah di Indonesia setiap pekan.

“Pemerintah mengajak kita semua masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini dan kemudian ber-euforia merayakannya sehingga lupa dengan kondisi buruk yang mungkin terjadi karena kelalaian kita ini,” katanya.
Menkominfo juga memastikan, pemerintah berupaya mempertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu yang lama dengan penurunan kasus secara konsisten. Oleh karena itu, pelonggaran aktivitas masyarakat harus dibarengi dengan pengendalian Covid-19 yang ketat.

“Disiplin protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama agar level PPKM di daerah tidak naik,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mempersiapkan dengan matang rencana pembukaan Bali, Batam, dan Bintan. Persiapan itu mencakup penyiapan protokol saat kedatangan, manajemen karantina, dan penerapan protokol kesehatan ketat di hotel, moda transportasi, dan tempat pariwisata.
“Pemerintah juga mengakselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang akan dibuka untuk wisatawan asing,” ujar Johnny.
Sementara itu, Pemerintah tetap menerapkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan Covid-19 kembali. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengklaim tengah mempersiapkan kebijakan tambahan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus virus corona yang diprediksi terjadi di akhir tahun.

“Saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan antisipasi lonjakan kasus khususnya dalam menghadapi pelaksanaan acara besar, periode libur panjang, maupun hari raya,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito
Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan strategi surveilans dan juga capaian program vaksinasi nasional.
“Jika telah rampung rincian kebijakannya, akan kami sampaikan kepada publik segera,” imbuhnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif. Hal ini menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi ketika kunjungan Presiden Joko Widodo.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, menjelaskanSurat Telegram Kapolri Nomor: STR/862/IX/PAM.3/2021 diterbitkan 15 September 2021 ditujukan kepada para Kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri.
Adapun arahan Kapolri tersebut, yakni bahwa setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar berjalan tertib dan lancar.

“Pada saat ada kunjungan kerja Bapak Presiden lewat, kemudian ada sekelompok masyarakat, ya kita (Kepolisian) mengawal dan mengamankan biar tertib lancar,” kata Argo menekankan.

Arahan berikutnya, lanjut Argo, menyiapkan ruang bagi masyarakat ataupun kelompok yang sampaikan aspirasinya dapat dikelola dengan baik.”Jadi nanti dari setiap kegiatan, mungkin dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekolompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya, kita siapkan ruang itu, sehingga aspirasi itu bisa disampaikannya, dan dapat dikelola dengan baik,” kata Argo.
Yang keempat, kata Argo, apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik, bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Penyampaian ini, kata Argo, tetap dilakukan secara humanis oleh personel Polri disampaikan kepada kelompok masyarakat tersebut.

Hal ini sekaligus menyikapi ramainya pemberitaan dugaan adanya kekerasan dalam pengamanan demo di depan Pemkab Tangerang. Kapolresta Tangerang Kabupaten, Kombes Wahyu Sri Bintoro mengklaim akan menindak tegas oknum polisi tersebut.
Ia akan memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya apabila terbukti melakukan tindak kekerasan.

“Dalam apel sudah saya tegaskan untuk humanis dalam pengamanan. Kalau masih ada berarti oknum anggota tersebut akan saya tindak tegas,” kata Wahyu

Jakarta – Jumlah penyebaran kasus harian Covid-19 di Indonesia terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun hal ini merupakan pertanda yang baik, masyarakat sebaiknya tetap tidak abai dalam melakukan pencegahan dan penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, saat ini kegiatan publik sudah mulai kembali dilakukan. Seperti pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas, yang mana beberapa daerah sudah ada yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas tersebut. Supaya PTM Terbatas berjalan dengan lancar, protokol kesehatan atau prokes tetap harus dijalankan dengan ketat.

Hal ini penting dilakukan agar kegiatan PTM tersebut berjalan dengan nyaman dan aman. Dengan disiplin mematuhi prokes, penyebaran virus Covid-19 terutama di lingkungan sekolah bisa ditekan.

Apa saja protokol kesehatan selama PTM Terbatas? Berikut ini daftar prokes dilansir dari akun Instagram Kemendikbud Ristek yang perlu dipahami murid dan orangtua.

Protokol kesehatan selama PTM Terbatas

  1. Rajin mencuci tangan. Gunakan sabun dan air mengalir saat mencuci tangan atau hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%.
  2. Memakai masker dengan benar. Gunakan masker dobel yaitu masker medis yang dirangkap dengan masker kain.
  3. Menjaga jarak. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
  4. Menjauhi kerumunan. Hindari aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan seperti nongkrong bersama teman.
  5. Mengurangi aktivitas di luar. Jika dirasa tidak penting, sebaiknya segera pulang setelah selesai belajar di sekolah

Selain prokes yang ketat di atas, asupan makanan serta durasi istirahat juga perlu dijaga agar kesehatan pelajar tetap terjaga. Bila perlu tambah dengan vitamin agar daya tahan tubuh tetap terjaga.

Peran orang tua juga sangat penting, Berikan pengertian dan penjelasan kepada anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di sekolah. Tetap patuhi prokes tersebut agar PTM Terbatas berjalan lancar dan terlindungi dari penularan virus Covid-19.

Jakarta – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.

“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita,” ucap Presiden Joko Widodo dalam sambutan saat meresmikan PLBN Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Presiden juga berharap pembangunan PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini. Selain itu, PLBN ini juga diharapakan mampu meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan terminal baru Bandara Mopah. Pengembangan infrastruktur tersebut akan menghubungkan dan mempersatukan wilayah Indonesia sehingga mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih mudah.

“Itulah pentingnya infrastruktur karena sejak tujuh tahun terakhir, kita terus membangun dan mengembangkan bandara, membangun pelabuhan untuk memperlancar konektivitas tol laut serta membangun jalan di seluruh penjuru Tanah Air,” ujar Presiden.

Keberadaan terminal baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi udara.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Hal tersebut beliau sampaikan pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN 2021.

“Ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa,” Ujar Ma’ruf.

Ma’ruf juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan adanya pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan dana tambahan infrastruktur (DTI).

Jakarta – Gelombang ketiga COVID-19 saat ini masih mengintai. Tak lama lagi, Indonesia akan menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru). Belajar dari pengalaman sebelumnya, mobilitas masyarakat cenderung meningkat menjelang dan saat akhir tahun. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kasus COVID-19.

Mencermati hal itu, para pakar di bidang epidemiologi pun kembali mengingatkan mengenai potensi lonjakan kasus atau gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia.

Menurut Tri Yunis Miko, seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia beberapa waktu mengatakan bahwa kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana beberapa kali lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air terjadi setelah melewati libur panjang yang mengakibatkan mobilitas dan kerumunan orang meningkat.

Selain itu, Tri Yunis juga menyoroti kaitan vaksinasi dan gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, ancaman gelombang ketiga COVID-19 semakin besar jika capaian pelaksanaan vaksinasi tidak sampai 50 persen pada Desember 2021 akhir tahun ini.

Potensi gelombang ketiga ini pun telah diwaspadai Pemerintah. Melalui Satgas COVID-19 dengan melihat pola lonjakan kasus di Indonesia yang relatif lebih lambat 3 bulan dari negara-negara lain sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

“Kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave (gelombang ketiga). Pada pola second wave (gelombang kedua) lalu di Indonesia, di mana terdapat jeda 3 bulan (setelah lonjakan di dunia), perlu kita antisipasi, mengingat dalam 3 bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2022,” tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito beberapa waktu lalu.

Potensi gelombang ketiga di akhir tahun juga disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Ganip Warsito ketika meninjau Posko Relawan Sulut hebat di Manado, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Dimana menurut Ganip, periode Natal dan tahun baru berpotensi memicu keinginan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, akhir tahun juga terjadi pergantian musim yang dapat menyebabkan imunitas masyarakat turun sehingga mudah tertular penyakit.

“Karena di situlah saat Nataru (Natal dan Tahun Baru) adanya pergantian cuaca. Ini yang menjadi suatu ancaman peningkatan COVID-19,” ujar Ganip.

Oleh : Kindi Al-Fath )*

Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan Covid-19 sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat melalui pemberian Bansos. Berbagai langkah tersebut merupakan bentuk perhatian negara kepada rakyat agar dapat terus optimis dalam melewati pandemi Covid-19.

Apa Anda sudah lelah menghadapi pandemi ini? Sudah lebih dari setahun kita diberi cobaan yang cukup berat, dan keadaan kantong banyak orang jadi menipis, baik yang kelas atas maupun kelas bawah. Daya beli masyarakat juga sempat menurun dan agak berpengaruh ke perdagangan nasional serta global.

Jika situasi ini tidak dikendalikan maka takut akan terjadi kekacauan ekonomi yang berujung pada resesi, bahkan krismon (Seperti pada tahun 1998 lalu). Kita tentu tidak ingin keadaan terus memburuk. Pemerintah berusaha dengan sangat untuk membantu rakyatnya, agar selamat dari corona sekaligus disehatkan lagi bidang perekonomiannya. Jangan sampai pandemi membuat banyak orang jadi gila karena kekurangan materi.

Langkah pertama dalam mengendalikan pandemi adalah dengan menetapkan kebijakan protokol kesehatan (prokes), dan terus disempurnakan, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mulai dari prokes 3M, 5M, dan sekarang 10M, wajib dipatuhi dan jangan dilanggar 1 poin pun.

Prokes paling utama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semua orang sudah hafal dan menjalankannya tiap hari. Ditambah lagi dengan poin lain yakni mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Masyarakat juga diharap untuk senantiasa mengganti baju pasca bepergian, menjaga kebersihan lingkungan, dan bergaya hidup sehat.

Selain prokes 10M, maka masyarakat juga diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi nasional, apalagi injeksinya gratis dan sudah halal MUI, serta lolos uji BPOM. Tidak ada alasan untuk tidak divaksin, bagi warga yang berusia di atas 12 tahun. Vaksin adalah kewajiban dan bisa jadi tahun depan untuk masuk ke ruang publik harus menunjukkan kartu vaksin versi digital, via aplikasi Peduli Lindungi.

Vaksinasi amat penting karena kita mengejar target terbentuknya kekebalan komunal pada tahun 2022, sehingga pandemi bisa diakhiri dan kehidupan bisa berjalan normal, tanpa takut kena corona. Oleh karena itu segera vaksin dan jangan pilih-pilih merek, karena semua sama baiknya untuk melawan corona.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan PPKM sejak pertengahan tahun 2021 dan diperpanjang terus hingga pertengahan oktober ini, karena ingin menekan jumlah pasien corona. PPKM berhasil mengendalikan pandemi dan buktinya kasus covid menurun hingga 90%, dan kapasitas kasur di RS juga menurun drastis. Keberhasilan ini terjadi karena PPKM menekan mobilitas sehingga penularan corona juga tertekan.

Masyarakat juga paham mengapa PPKM terus diperpanjang, karena program ini dibuat demi keselamatan mereka. Takutnya jika tidak diperpanjang akan terjadi euforia dan banyak yang nakal, serta nekat bepergian ke luar negeri. Ada pula masyarakat yang memilih untuk berlibur di dalam kota, padahal bisa menyebabkan kerumunan. Akibatnya kasus covid bisa naik lagi dan terjadi serangan gelombang ketiga. Situasi ini tentu bisa dicegah dengan PPKM.

Langkah terakhir untuk mengendalikan pandemi adalah dengan pemberian bansos. Meski sudah lebih dari setahun pandemi, tetapi bansos tetap diberikan. Hanya saja kali ini berbentuk uang tunai, bukan sembako, agar distribusinya lebih cepat. Penyaluran juga langsung ke rekening penerima, untuk memperkecil resiko pungli dari oknum nakal.

Pemerintah mengusahakan segala cara untuk mengatasi pandemi. Di antaranya penetapan protokol kesehatan 10M, pemberlakuan PPKM level, kewajiban vaksin corona, dan pemberian bantuan sosial tunai. Semua ini dilakukan demi rakyat, agar badannya sehat dan dompetnya juga tebal. 

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Laurentius Lokbere )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX bukan sekadar pesta olahraga tetapi juga jadi ajang untuk mengerek perekonomian Papua. Di tengah pandemi, tetap terjadi surplus finansial di Bumi Cendrawasih, sehingga menunjukkan bahwa PON sangat berpengaruh positif pada warga Papua.

PON XX diadakan di Papua sejak awal Oktober lalu. Keberadaan PON menjadi sangat istimewa karena baru pertama kali diselenggarakan di Papua. Apalagi acara ini tetap diadakan di tengah pandemi, mengingat misinya untuk mempersatukan Indonesia dalam sebuah lomba berskala besar.

Selain mempererat persahabatan antar provinsi, PON XX juga mendongkrak perekonomian Papua. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyatakan bahwa PON menaikkan ekonomi Papua sekitar 1,5%. Penyebabnya karena saat acara ini berlangsung, diiringi dengan Festival PON Kopi.

Musaad menambahkan, saat PON XX berlangsung, ada sekitar 7.000 orang tamu yang datang mengunjungi Papua, dan ada peredaran uang, sehingga roda perekonomian bergulir lagi dengan lancar. PON XX adalah ajang untuk memperkuat UMKM di Bumi Cendrawasih. Upaya yang dilakukan pemerintah ini tentu sangat menguntungkan bagi rakyat Papua.

Ketika ada festival maka UMKM juga dibantu pemerintah dengan menyediakan meja dan gerobak, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Barang-barang ini masih boleh dipakai, bahkan setelah PON XX selesai. Sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk berjualan, dan tetap bertahan meski di tengah pandemi.

Selain itu, pemerintah juga membantu UMKM dengan memesan beberapa jenis suvenir pada mereka. UMKM asli Papua menggunakan kebudayaan dan kearifan lokal dalam suvenir yang diproduksi, sehingga makin eksotis. Produk-produk suvenir juga bisa dibeli secara online, sehingga penonton PON XX di luar Papua juga bisa memesannya.

Pemerintah juga memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha UMKM yang disalurkan melalui Bank Papua, sejumlah 10 juta per orang. Pinjaman ini tanpa bunga sama sekali, karena bunganya ditanggung oleh pemerintah.  Dengan adanya stimulus ini maka diharap UMKM bisa menambah modal dan berdagang dengan semangat.

Diharap dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, maka perekonomian di Papua naik kembali. Jadi mereka bisa melihat bahwa PON  XX bukan sekadar lomba olahraga, melainkan ajang untuk mempromisikan kekayaan alam di Bumi Cendrawasih, sekaligus menjadi penggerak agar finansialnya baik kembali.

Saat pandemi hampir semua sektor kena pukulan, termasuk pariwisata. Hal ini sangat berpengaruh bagi UMKM yang berjualan makanan di sekitar tempat wisata atau yang berjualan suvenir. Akan tetapi, dengan bantuan dari pemerintah saat PON XX diselenggarakan, mereka memiliki harapan baru untuk terus maju.

Produsen noken juga menjadi prioritas, bahkan Presiden Jokowi sendiri yang mendatangi para mama yang berjualan di depan panti asuhan di Papua. Beliau membayar dengan harga yang sangat tinggi untuk 2 buah noken, juga memesan kembali dalam jumlah besar. Tujuannya agar saat para atlet diberi medali di podium, juga bisa dikalungkan noken, sebagai simbol bahwa mereka pernah berlaga di Papua.

Perekonomian Papua memang terdampak saat pandemi, tetapi warganya tidak mau menyerah. Pengusaha UMKM di Bumi Cendrawasih tetap berusaha keras agar bisnisnya maju lagi. Mereka amat senang ketika ditolong oleh pemerintah dengan diberi meja dan pinjaman modal tanpa bunga.

Ketika ada festival yang diselenggarakan dalam rangka PON XX, maka para pedaganglah yang akan diuntungkan. Penyebabnya karena jualan mereka akan diserbu pembeli, dan mayoritas tamu dari luar Papua akan berbelanja suvenir serta oleh-oleh. PON XX bagi rakyat bukan sekadar tontonan, tetapi juga jadi ajang untuk menaikkan kembali perekonomian di wilayah Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

PALANGKA RAYA, – Upaya mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19 melalui vaksinasi, terus dilakukan berbagai komponen pemerintah. Mulai pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dikerahkan.

Badan Intelijen Negara Daeran (BINDA) Kalimantan Tengah pun menjadi salah satu bagian yang proaktif mengambil peran tersebut. Melalui kegiatan vaksinasi massal, dengan sasaran utama para pelajar maupun masyarakat umum.

Setelah beberapa kali melakukan vaksinasi massal dengan sasaran utama para pelajar, BINDA Kalteng kembali melakukan kegiatan serupa. Kali ini, tak hanya para pelajar yang menjadi target, tetapi masyarakat umum yang disambangi secara langsung door to door.

“Hari ini kami melakukan vaksinasi massal secara serentak di tiga kabupaten dan satu kota di Kalteng, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Kapuas,” kata Kepala BINDA Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, di sela meninjau kegiatan vaksinasi door to door di wilayah Kelurahan Pahandut Seberang, Palangka Raya, Kamis (14/10/2021).

Dijelaskan Sinyo, vaksinasi dengan sistem door to door atau langsung mendatangi warga dari rumah ke rumah ini dilakukan bukan saja hanya untuk mendukung percepatan target capaian vaksin, tetapi juga memberikan kemudahan serta kesempatan kepada warga yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 melalui tempat-tempat pelayanan vaksin.

“Upaya jemput bola yang kita lakukan ini karena kita sadar bahwa tidak semua masyarakat bisa datang ke tempat-tempat pelayanan vaksin Covid-19 karena berbagai kendala yang dialami, terutama yang sudah lanjut usia atau lansia. Meskipun mereka sebenarnya ingin divaksin. Jadi, kita berupaya membantu itu,” ujarnya.

Pada kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan kali ini, lanjut Kabinda, pihaknya menargetkan sebanyak 5.500 orang yang mendapatkan vaksin.

Di Kota Palangka Raya, vaksinasi akan dilaksanakan SMPN 6 Palangka Raya, serta vaksinasi door to door di wilayah Kecamatan Pahandut dan Bukit Batu. Kemudian di Kabupaten Kotawaringin Barat, vaksinasi dengan sasaran pelajar dipusatkan di SMPN 2 Kumai dan vaksinasi door to door di Desa Purbasari.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur vaksinasi pelajar dipusatkan di SMPN 3 Sampit dan vaksinasi door to door di Kecamatan Baamang. Sedangkan di Kabupaten Kapuas, vaksinasi door to door dilakukan di wilayah Kecamatan Selat.

Untuk jumlah vaksin yang kita targetkan hari ini, total sebanyak 5.500 dosis. Yaitu 2.700 dosis di Kota Palangka Raya, 1.500 dosis di Kotawaringin Barat, 1.000 dosis di Kotawaringin Timur, dan 500 dosis di Kabupaten Kapuas,” beber Sinyo.

Pada kegiatan vaksinasi door to door tersebut, tim BINDA Kalteng juga membagikan paket bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang menerima vaksin.

Dengan adanya Vaksinasi dari Rumah ke Rumah ini juga dirasakan manfaatnya oleh Rusminah. Perempuan berusia 71 tahun yang mengaku kondisi dirinya yang sudah sering sakit-sakitan, membuat dia hingga sekarang belum bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan guna mendapatkan vaksin.

“Keadaan seperti ini ya membuat saya tidak bisa kemana-mana. Untuk itu saya berterimakasih kepada BINDA Kalteng, saya dan juga warga Pahandut Seberang lainnya akhirnya bisa mendapatkan vaksin secara gratis tanpa harus keluar rumah, karena petugasnya datang langsung ke sini,” ucap Rusminah sembari tersenyum.