Komitmen Presiden Jokowi terhadap Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Maupun SDM di Papua dan Papua Barat

Jakarta – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.

“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita,” ucap Presiden Joko Widodo dalam sambutan saat meresmikan PLBN Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Presiden juga berharap pembangunan PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini. Selain itu, PLBN ini juga diharapakan mampu meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan terminal baru Bandara Mopah. Pengembangan infrastruktur tersebut akan menghubungkan dan mempersatukan wilayah Indonesia sehingga mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih mudah.

“Itulah pentingnya infrastruktur karena sejak tujuh tahun terakhir, kita terus membangun dan mengembangkan bandara, membangun pelabuhan untuk memperlancar konektivitas tol laut serta membangun jalan di seluruh penjuru Tanah Air,” ujar Presiden.

Keberadaan terminal baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi udara.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Hal tersebut beliau sampaikan pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN 2021.

“Ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa,” Ujar Ma’ruf.

Ma’ruf juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan adanya pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan dana tambahan infrastruktur (DTI).

Tinggalkan Balasan