Jakarta – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung rencananya sebagiannya akan dibiayai sebagian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikabarkan, bahwa proyek ini mengalami permasalahan pembengkakan biaya proyek yang besarnya mencapai 1,6 miliar US Dollar atau setara dengan RP 22 triliun. Diketahui sebelumnya proyek ini dibiayai badan usaha yang mengerjakannya yakni konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan kepemilikan China yang berasal dari Beijing Yawan.

Namun pemerintah akhirnya memutuskan menyuntik anggaran dalam proyek ini melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT KAI Indonesia yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto menyampaikan, bahwa proyek ini awalnya memang disepakati dengan skema business to business (B2B) termasuk juga dengan pengadaan tanah. Selain itu, dana pembangunannya juga semuanya berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Jadi menurutnya, adanya suntikan anggaran dalam proyek tersebut bukan masalah pemerintah yang tidak konsisten karena pada awalnya juga janji tak pakai APBN. Akan tetapi, hal ini penting untuk pengembangan wilayah Jakarta dan Bandung di masa depan.

Jodi juga mengungkapkan, alasan dibalik proyek ini yang membengkak karena proyek ini yang sulit dikerjakan. Kemudian juga ada hal yang di luar perkiraan awal, terutama dikarenakan kondisi geografis wilayah Jawa Barat.

“Contohnya saja ada satu tunnel yang mendekat ke arah Bandung, di dalamnya itu ada batu yang tidak bisa dibor sehingga harus di blasting atau diledakan. Makanya terjadi pembengkakan biaya,” ujarnya.

Pihaknya juga mengungkapkan alasan negara yang pada akhirnya masuk dalam pembiayaan proyek ini. Alasannya, yakni karena BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

Ia juga menyampaikan, bahwa uang negara masuk melalui PT KAI Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium dan menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dikarenakan pemerintah masih beranggapan bahwa proyek ini memiliki nilai keuntungan ekonomi yang besar.

Jakarta – Setidaknya ada berapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas.

Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai dan memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan puskesmas setempat.

Disamping itu, setelah lebih dari 1 tahun pandemi, kebijakan mitigasi harus lebih sensitif dan tidak terbatas pada aspek kesehatan. Mengingat hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran perubahan sistem pendidikan, isolasi sosial maupun psikososial.

Namun di sisi lain, dalam mensukseskan kebijakan penanganan Covid-19 ini pemerintah menghadapi banyak tantangan. Selain tantangan memutus penyebaran virus, pemerintah juga harus menghadapi gangguan infodemik seputar Covid-19 yang beredar di tengah masyarakat.

Informasi palsu dan hoaks pada masa pandemi tersebut tidak hanya berpotensi menghambat, melainkan juga berbahaya. Maraknya infodemik yang terdiri atas informasi palsu atau hoaks mengenai Covid-19 di tengah masyarakat, dapat memperburuk situasi pandemi itu sendiri.

Laju penyebaran berita hoaks sering terjadi, karena penerimanya tidak memeriksa kebenarannya saat membagikan ke orang lain dan tidak memahami dampaknya.

Dari perspektif kehumasan, Ketua Umum BPP Perhimpunan Humas Indonesia, Agung Laksamana beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa fungsi kehumasan sangat diperlukan untuk sosialisasi konten-konten positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Pada dasarnya, seluruh warga Indonesia dapat menjadi humas, untuk menyebarkan berita baik dan memaksimalkan program pemerintah,” ujarnya.

Sehingga peran serta setiap anggota masyarakat memang sangat diperlukan untuk menyisir dan menghentikan hoaks yang beredar. Kolaborasi pemerintah dan lintas sektoral adalah mutlak guna penguatan literasi digital sekaligus memastikan penyampaian informasi-informasi yang benar kepada seluruh masyarakat.

Kelompok Separatis Teroris (KST) tidak bosan-bosannya menebar teror, ancaman dan merusak perdamaian Papua. Sejak mereka dilabeli sebagai Kelompok Separatis teroris (KST) yang sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Padahal, kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi terusik karena serangan dari KST.

Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua pun tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.

Untuk melindungi warga sipil Papua, maka Pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi untuk menindak tegas dengan menumpas Kelompok Separatis Papua (KST) untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Papua. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Masyarakat pun mendukung upaya nyata dari TNI/Polri tersebut, termasuk dengan menangkap Pimpinan KST. Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Selain itu, diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam lalu akan ada teror berkepanjangan.

Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer melainkan mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk melindungi warga sipil Papua dari ancaman KST.

Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang kian penting dan mendesak untuk menghindarkan generasi muda Indonesia dari learning loss atau penurunan capaian pembelajaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, bahwa PTM terbatas merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan

Jika tak segera menerapkan PTM terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ke depannya.

“Percepatan penuntasan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas,” kata Menkominfo Johnny, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap para pelajar di Indonesia. Adapun, sejumlah dampak yang sangat diantisipasi, di antaranya putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak.

“Pandemi Covid-19 telah menyebabkan learning loss yang sangat signifikan. Jika dibiarkan secara jangka panjang, semua ini bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan,” ujar Menkominfo.

Selain itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa peranan guru sangat penting dalam menyukseskan PTM terbatas.

“Berkat ketangguhan ibu dan bapak guru, kita telah berhasil melewati masa yang penuh tantangan. Saat ini telah mulai melaksanakan PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan semua warga sekolah,” ujar Nadiem, beberapa waktu lalu.

Nadiem juga mengapresiasi peran penting guru Indonesia yang terus berjuang memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan di masa pandemi.

Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan dimulainya pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Jakarta – Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mempercepat program vaksinasi guna membentuk (herd immunity) kekebalan kelompok dari penularan virus Covid-19.

Pemerintah melalui Kemenkes terus berupaya untuk meningkatkan percepatan vaksinasi. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati, MKM mengatakan selain membuka vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

“Salah satu strategi pemerintah adalah mengupayakan ketersediaan vaksin dan mempercepat program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin, baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada.

Selain itu, Kemenkes juga melakukan kerja sama dengan lintas kementerian terkait untuk menjangkau daerah yang sulit terjangkau vaksinasi, dengan memperbanyak sumber daya manusia dan menggerakkan orang-orang dengan pendekatan lokal agar mau divaksinasi.

Seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19.

Oleh :  Sabby Kossay )*

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemekaran wilayah Papua.  Kebijakan tersebut merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus upaya mempercepat program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Papua adalah wilayah yang memiliki banyak potensi, baik SDM maupun SDA-nya. Namun mengapa masih ada perbedaan yang mencolok antara wilayah Bumi Cendrawasih dengan pulau lain, seperti Jawa dan Sumatera? Memang Papua (dulu Irian Jaya) adalah provinsi yang paling timur, tetapi saat ini Pemerintah telah optimal menggenjot berbagai program pembangunan.

Ketika era reformasi, sentralisasi dihapuskan dan dibuatlah aturan otonomi daerah. Papua memiliki otonomi khusus yang diperuntukkan bagi mereka, agar bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Modernitas di Papua diharap bisa memajukan wilayah ini. Lantas, salah satu strategi untuk membuat Bumi Cendrawasih makin maju adalah dengan pemekaran wilayah.

Jika saat ini baru ada provinsi Papua dan Papua Barat, maka rencananya akan ditambah jadi Papua barat daya, Papua barat, Papua tengah, provinsi Pegunungan tengah, Papua selatan, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran wilayah tentu tidak terjadi semena-mena, melainkan sudah melalui konsultasi dengan orang asli Papua (OAP) dan majelis rakyat Papua, yang memang diberi kewenangan untuk ikut membangun wilayah ini.

Tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan Papua. Ketua MPRT Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah untuk memakmurkan rakyat Papua, karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Dalam artian, tidak ada perbedaan antara orang Papua dengan Jawa atau etnis lain, karena semua berhak mendapatkan kemajuan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyetujui pemekaran wilayah Papua. Menurutnya, akan ada pertumbuhan ekonomi saat ada pemekaran wilayah dan dapat dinikmati secara keseluruhan. Namun dengan syarat harus dilakukan secara komprehensif.

Lantas apa hubungan antara modernitas wilayah-wilayah di Papua dengan pemekaran provinsi? Begini maksudnya. Ketika ada provinsi yang baru berdiri maka akan diberi dana APBD dari pemerintah pusat. Dana ini yang akan digunakan untuk membangun wilayah tersebut. Logikanya, makin banyak provinsi maka akan makin banyak pula dana APBD yang dikucurkan, sehingga akan ada pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Ketika ada pemeratan pembangunan maka baik di ibu kota provinsi Papua, Jayapura, dengan Merauke atau Sorong, sama majunya. Penyebabnya karena di daerah-daerah tersebut sama-sama memiliki infrastruktur yang memadai, yang bisa memudahkan mobilitas rakyat. Kehidupan di sana berjalan lancar  dan sejahtera karena jalannya mulus dan memiliki gedung-gedung dan fasilitas lain yang memudahkan rakyat.

Selain dana APBD juga ada dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Ketika ada pernambahan provinsi maka anggaran otsus akan dibagi rata, sehingga masing-masing provinsi akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Dana otsus tidak hanya dirupakan infrastruktur, tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, agama, beasiswa, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Jika ada pemerataan dana otsus di provinsi-provinsi baru, maka akan dibangun RSUD, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain di sana. Sehingga rakyat bisa berobat dengan jarak dekat.

Selain itu dana juga dirupakan bantuan modal untuk para wirausaha, sehingga mereka bisa berdagang tanpa pusing mencari pinjaman di mana. Ketika banyak yang berbisnis maka perputaran uang akan berjalan lebih cepat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat bisa terwujud dengan cepat.

Pemekaran wilayah tidak seharusnya ditentang, justru harus didukung oleh masyarakat sipil. Penyebabnya karena program ini akan membawa inpact positif terhadap kehidupan rakyat, karena ada pemerataan kucuran dana APBD. Rakyat akan makin sejahtera dan taraf hidupnya naik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tingal di Yogyakarta

Oleh : Ade Istianah )*

Masyarakat diminta untuk selalu disiplin Prokes meskipun kasus Covid-19 terus mengalami penurunan. Kepatuhan tersebut perlu untuk terus dijaga  karena pandemi virus Corona masih berlangsung sekaligus mencegah gelombang ketiga Covid-19.

Prof. Wiku Adisasmito Selaku Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dan larut dalam euforia berlebih dalam merespons penurunan kasus Covid-19. Ia meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengambil pelajaran dan penanganan kasus Covid-19 di sejumlah negara di dunia seperti India, Jepang, Vietnam dan Turki.

Meskipun tantangan yang dihadapi masing-masing negara berbeda, namun seluruh negara mengalami tantangan yang serupa yakni munculnya varian Delta yang diperparah dengan adanya laju penularan akibat aktifitas masyarakat yang kembali normal.

            Di India, kenaikan kasus terjadi karena masyarakat di sana larut dalam euforia keberhasilan negara dalam menurunkan kasus pada lonjakan pertama. Sehingga masyarakat di India merasa dan cenderung beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan, terutama pada kegiatan keagamaan dan kegiatan politik.

            Karena euforia tersebut, laju vaksinasi cenderung menurun dibandingkan saat lonjakan kasus pertama. Pemerintah India pun kemudian mengambil sejumlah langkah penanganan seperti meningkatkan testing, kembali menerapkan wajib masker, menggencarkan vaksinasi dan menerapkan lockdown.

            Sementara di Jepang telah mengalami lonjakan kasus ketiga pasca pelaksanaan olympic games. Meskipun ajang olahraga tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tetapi hal tersebut mengubah kebiasaan masyarakatnya yang kemudian menjadi lebih sering berkumpul untuk menonton pertandingan baik di restoran, kedai, maupun bar. Selain itu, cakupan vaksinasinya juga masih rendah.

            Wiku menuturkan, Jepang berhasil menurunkan kasus setelah menerapkan emergency lockdown tingkat nasioal dan meningkatkan cakupan vaksin serta testing. Sedangkan di Vietnam, rendahnya jumlah kasus selama 2020 dan awal 2021 menyebabkan euforia masyarakat yang berasumsi bahwa Vietnam telah berhasil mengeradikasi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang telah kembali normal pun mempercepat penularan varian delta di negara tersebut. Akibatnya, kluster masih bermunculan seperti kluster keagamaan.

            Untuk menghadapi lonjakan kasus tersebut, Vietnam melakukan upaya lockdown ketat, pelaksanaan testing massal dan pengerahan tentara nasional dalam mengawasi pelaksanaan lockdown.

            Sementara itu, di Turki lonjakan kasus terjadi karena adanya perayaan tradisi keagamaan, yakni berkumpul serta mengunjungi keluarga yang kemudian meningkatkan potensi penularan varian delta. Kenaikan kasus juga terjadi karena dibukanya akses untuk turis internasional yang tidak dibarengi dengan skrining ketat pada pelaku perjalanan, kewajiban karantina dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

            Sementara di Indonesia, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri yang diikuti peningkatan mobilisasi serta kegiatan berkumpul dan mengunjungi keluarga. Pemerintah pun akhirnya menerapkan kebijakan berlapis. Yakni pembatasan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat kabupaten atau kota, pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan serta alat kesehatan dan juga penyediaan tempat isolasi terpusat di bberapa daerah dengan kasus terkonfirmasi positif yang masih tinggi.

            Prof Wiku menilai, kebijakan berlapis tersebut menjadi kunci keunggulan Indonesia dalam menangani pandemi dibandingkan dengan negara lainnya. Dari kondisi pandemi di sejumlah negara lainnya tersebut, Wiku juga meminta kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat mengambil pelajaran.

            Euforia terhadap turunnya kasus Covid-19 juga tidak boleh menjadikan pemerintah dan masyarakat lengah. Protokol kesehatan justru harus lebih disiplin diterapkan mengingat kegiatan masyarakat yang sudah berjalan normal, seperti aktifitas berbelanja hingga dimulainya aktifitas pembelajaran tatap muka di sekolah dan universitas.

            Tentu saja hal tersebut membutuhkan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan di setiap aktifitas masyarakat, khususnya pada kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial dan juga ekonomi. Wiku juga meminta agar pembukaan kegiatan pariwisata khususnya pada turis asing harus dilakukan dengan hati-hati.

            Pembukaan pintu masuk negara pun juga harus disiapkan dengan matang, mulai dari proses skrining ketat pelaku perjalanan hingga memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat baik di transportasi, penginapan, hingga objek wisata.

            Meski angka terkonfirmasi positif covid-19 telah mengalami penurunan di beberapa tempat, tentu saja protokol kesehatan harus tetap diindahkan, hal ini tentu saja sebagai langkah antisipasi terhadap potensi adanya pandemi covid-19 gelombang ketiga, selain itu vaksinasi juga harus digencarkan untuk mengejar status herd immuity.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini