Isu Pembengkakan Anggaran Negara

Jakarta – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung rencananya sebagiannya akan dibiayai sebagian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikabarkan, bahwa proyek ini mengalami permasalahan pembengkakan biaya proyek yang besarnya mencapai 1,6 miliar US Dollar atau setara dengan RP 22 triliun. Diketahui sebelumnya proyek ini dibiayai badan usaha yang mengerjakannya yakni konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan kepemilikan China yang berasal dari Beijing Yawan.

Namun pemerintah akhirnya memutuskan menyuntik anggaran dalam proyek ini melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT KAI Indonesia yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto menyampaikan, bahwa proyek ini awalnya memang disepakati dengan skema business to business (B2B) termasuk juga dengan pengadaan tanah. Selain itu, dana pembangunannya juga semuanya berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Jadi menurutnya, adanya suntikan anggaran dalam proyek tersebut bukan masalah pemerintah yang tidak konsisten karena pada awalnya juga janji tak pakai APBN. Akan tetapi, hal ini penting untuk pengembangan wilayah Jakarta dan Bandung di masa depan.

Jodi juga mengungkapkan, alasan dibalik proyek ini yang membengkak karena proyek ini yang sulit dikerjakan. Kemudian juga ada hal yang di luar perkiraan awal, terutama dikarenakan kondisi geografis wilayah Jawa Barat.

“Contohnya saja ada satu tunnel yang mendekat ke arah Bandung, di dalamnya itu ada batu yang tidak bisa dibor sehingga harus di blasting atau diledakan. Makanya terjadi pembengkakan biaya,” ujarnya.

Pihaknya juga mengungkapkan alasan negara yang pada akhirnya masuk dalam pembiayaan proyek ini. Alasannya, yakni karena BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

Ia juga menyampaikan, bahwa uang negara masuk melalui PT KAI Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium dan menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dikarenakan pemerintah masih beranggapan bahwa proyek ini memiliki nilai keuntungan ekonomi yang besar.

Tinggalkan Balasan