Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arahan dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata. Hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ma’ruf
Dalam rangka mendukung kemajuan Papua, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres
Terkait hal tersebut, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” katanya.
Dalam sambutan singkatnya, Wapres mengatakan dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkam kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.
Ida Fauziyah berpendapat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.
“Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah optimistis kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan Internasional, akan mempercepat/mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.
“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat. Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, ” katanya

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 memaparkan bahwa kunci untuk mempertahankan penurunan kasus Corona adalah dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes). “Jelas bahwa lonjakan kasus terjadi bukan semata-mata akibat varian delta, tetapi akibat aktivitas sosial masyarakat yang tidak sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito.
Wiku mengemukakan, varian mutan seperti Delta memang terbukti lebih cepat dalam penularannya, tetapi perlu dicatat, kendati varian ini di India pada Oktober 2020, kasusnya baru melonjak pada April 2021. Sama dengan Indonesia, di mana varian tersebut ditemukan pada Januari 2021, tetapi kasus baru melonjak pada bulan Juli.
“Jika kita mampu membatasi aktivitas sosial, dampak mutasi varian tidak akan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan,” ujarnya.
Wiku mengatakan, ada dua pelajaran utama yang harus dicatat untuk mempertahankan penurunan kasus di Indonesia. Pertama, serius menjaga prokes sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan sosial kemasyarakatan. Kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia selama 3 bulan, dan dari lonjakan di dunia juga India, Malaysia dan Jepang, waspada dan tetap disiplin prokes diharuskan agar Indonesia tidak mengalami lonjakan ketiga dalam beberapa bulan
Sehubungan dengan hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa perbaikan kondisi Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga menimbulkan perasaan yang nyaman dan gembira pada masyarakat.
Reisa mengatakan kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk bangkit dan lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang pandemi selanjutnya.
Semua pihak diminta untuk tidak lupa belajar dari kesalahan sebelumnya yang membuat Pandemi Covid-19 memburuk.
“Tetapi, jauh lebih tanggap menghadapi resiko Covid-19 dengan tetap ketat Prokes dan tetap gencar vaksinasi,” pungkasnya.

Jakarta – Untuk menjaga eksistensi Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Kapolres Rokan Hulu (Rohul), AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK melakukan pelantikan Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas)
Kapolres Rokan Hulu AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK, melalui Paur Humas Aipda Mardiono Palda SH menjelaskan melalui rilisnya menyampaikan fungsi Pokdar Kamtibmas, sebagai Kepolisian terbatas yang mempunyai wewenang, apabila ada permasalahan di tengah masyarakat bisa diselesaikan terlebih dahulu Pokdar Kamtibmas melalui musyawarah.
“Pokdar Kamtibmas harus menjalin kemitraan masyarakat dengan Polri dalam peningkatan kesadaran hukum dan cagah tangkal gangguan kamtibmas,” sebut Orang Nomor 1 di Mapolres Rohul ini.
Lanjutnya, Pokdar itu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan suluh dalam meningkatkan kesadaran Kamtibmas dan Hukum, sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi Masyarakat.
“Bangun komunikasi dalam memelihara situasi kamtibmas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam dalam menumbuh kembangkan daya cegah tangkal dini terhadap segal bentuk gangguan Kamtibmas,” tuturnya lagi.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. “Jika ada permasalahan yang terjadi, agar kita tidak melakukan tindakan yang main hakim sendiri, karena Pokdar Kamtibmas ini merupakan tugas pengabdian,” sebutnya.
Kapolres Rohul, menegaskan Anggota Pokdar Kamtibmas, agar bisa menciptakan suasana aman dan tertib pada masyarakat “Ini perlu buktinya nyata, kemudian seperti apa konsistensi itu kita untuk mewujudkan,” tuturnya.

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengajak warga Papua untuk mewaspadai masuk dan berkembangnya paham atau aliran radikalisme dan terorisme.
“Kita semua perlu mawas diri dan membangun kesiapsiagaan nasional. Masyarakat kita harus siap bahwa virus radikalisme dan terorisme itu bisa masuk ke mana saja. Masyarakat harus tetap berwaspada. Kita harus membangun kerja sama bergandengan tangan dengan aparat,” kata Boy Rafli
Mantan Kapolda Papua itu menyebut aktivitas atau kegiatan radikalisme dan terorisme bisa terjadi di mana saja, termasuk di wilayah Papua, sebagaimana diungkap aparat kepolisian belum lama ini di Merauke.
Setiap negara di dunia, katanya, harus berupaya mengantisipasi hal itu sebagai dampak dari propaganda jaringan teroris internasional seperti Alqaeda, ISIS dan Taliban.
“Mereka terus melakukan propaganda di seluruh dunia untuk mencari rekrutan baru. Papua tentu menjadi salah satu tempat yang sangat mungkin jaringan mereka bisa tumbuh dan berkembang. Makanya kemarin di Merauke aparat melakukan deteksi dini untuk mencegah aktivitas yang mengarah pada kekerasan,” kata mantan Kapolda Papua itu.
Boy Rafli menyebut propaganda ideologi terorisme dan paham radikalisme sangat masif dilakukan melalui media sosial atau dunia maya.
Kelompok tersebut, katanya, senantiasa menyalahgunakan ajaran agama untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini didukung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang juga mengungkapkan media sosial (medsos) telah menjadi alat propaganda kelompok separatis Papua. Panglima TNI membeberkan setidaknya ada tiga elemen yang memanfaatkan medsos sebagai alat propaganda, yakni elemen dari front politik, front klandestin, dan front bersenjata. “Kita semua menyadari bahwa kekuatan internet dan medsos telah digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh adalah para aktor separatis Papua baik di front politik, front klandestin, dan bersenjata juga memanfaatkan media sosial untuk propaganda-propagandanya,” ujar Panglima

Jakarta – Vaksinasi terus digenjot untuk mewujudkan tercapainya herd immunity sekaligus menanggulangi pandemi covid-19. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi agar semua masyarakat terlindungi dari COVID-19.
Dr. dr. Rini Sekartini SpA(K), Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak, FKUI, menyebutkan saat ini cakupan imunisasi, terutama di Jakarta sudah di atas 80 persen.
Pada kelompok dewasa bahkan sudah di atas 100 persen, dengan rincian vaksin pertama di atas 90 persen, dan vaksin kedua sudah di atas 80 persen.
Sementara itu vaksinasi anak di negara lain sudah sejak usia 3 tahun, menggunakan vaksin Sinovac. Di Indonesia belum dibolehkan untuk anak di bawah 12 tahun.
Dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi nasional, Pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya vaksinasi door to door.
Vaksinasi door to door dinilai efektif untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Probolinggo. Apalagi untuk mengejar target 50 persen.

Namun, vaksinasi door to door, rupanya tidak efektif bagi sasaran lanjut usia (lansia). Capaian vaksinasi untuk lansia masih cukup rendah. Sebab, ada lansia yang ternyata dinyatakan belum layak untuk divaksin atas kondisinya.

Dari sasaran 112.618 orang, hanya sekitar 19,37 persen atau 21.810 orang lansia yang sudah disuntik vaksin dosis pertama. Padahal, target untuk bisa naik level 2 PPKM, vaksinasi lansia minimal mencapai 40 persen dari target sasaran lansia.
Dewi Vironica selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo mengatakan, pihaknya terus berupaya kejar target vaksinasi dengan door to door ke rumah warga, untuk percepatan vaksinasi. Sejauh ini, vaksinasi door to door, sudah cukup efektif untuk kejar target. Karena, dari target 50 persen, capaian vaksinasi sudah 47,6 persen. Atau sisa 2,4 persen untuk capai target.
”Vaksinasi door to door, terus dilakukan untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Probolinggo. Hasilnya pun cukup efektif, dan saat ini capaiannya sudah mendekat 50 persen, sisa 2,4 persen,” katanya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik terhadap berbagai kebijakannya. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung MPR.

“Begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat” kata Presiden .

Presiden memahami bahwa ada kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan yang diakibatkan Pandemi Covid-19. Ia pun berterima kasih pada seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.
Pandemi, kata dia, telah mengingatkan kepada semua untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, Presiden mengatakan masalah yang berat bisa lebih mudah terselesaikan.

“Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara,” kata Jokowi.

Senada dengan pernyataan Presiden tersebut, Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menegaskan Jokowi selalu terbuka terhadap kritik. Menurut Fadjroel, kritik merupakan jantung demokrasi.
“Presiden sudah tersenyum, tertawa, legawa apalagi-lah bahasanya. Beliau itu senang sekali melihat di Indonesia kritik itu tetap ada, beliau senang sekali. Mau dari mahasiswi UI, mahasiswa ITB, UGM atau apa pun, beliau senang, berarti karena beliau percaya bahwa kritik itulah jantungnya demokrasi,” kata Fadjroel dalam perbincangan di akun Instagram-nya seperti dilihat.

Oleh :  Rebecca Marian )*

Otonomi khusus adalah anugerah yang luar biasa bagi rakyat Papua, karena mereka makin makmur berkat dana Otsus. Tidak hanya dari segi ekonomi, kemajuan juga dirasakan di berbagai bidang, tidak terkecuali di sektor pendidikan.

Pada masa orde baru, Papua yang dulu bernama Irian Jaya masih identik dengan daerah yang penuh hutan perawan dan masih sedikit tersentuh oleh modernitas, maklum dulu masih sentralisasi sehingga pembangunan belum merata. Namun setelah era reformasi, ada desentralisasi sehingga tiap daerah diberi kewenangan untuk maju. Termasuk juga Papua yang ingin tumbuh dan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya.

Otonomi khusus yang dimulai tahun 2001, sejak era (mantan) Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, adalah anugerah besar untuk Papua. Penyebabnya karena ada kucuran dana sampai triliunan rupiah. Jumlah yang sangat fantastis ini tentu tidak dibagi-bagikan begitu saja, melainkan dirupakan infrastruktur dan berbagai program yang akan memajukan rakyat di Bumi Cendrawasih.

Tokoh senior Papua yang juga penyusun draft Otsus tahun 2001, Michael Manufandu, menyatakan bahwa berbagai kemajuan yang ada di Bumi Cendrawasih tak lepas dari kebijakan Otsus, yang payung hukumnya adalah UU nomor 21 tahun 2001. Banyak hak orang Papua yang diangkat, salah satunya adalah pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua). Sehingga OAP (orang asli Papua) bisa bersuara untuk membangun daerahnya sendiri.

Michael menambahkan, tanpa adanya UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, Papua tak mungkin punya 2 provinsi. Selain itu, pemerintah akan berusaha dekat dengan rakyat dan memberi layanan terbaik dan tercepat. Dalam artian, ketika ada 2 provinsi maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih dekat, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh ke Jayapura.

Kemajuan yang ada berkat dana Otsus yang sudah sangat kentara adalah infrastruktur, di antaranya jembatan Youtefa yang berwarna merah dan berdiri dengan gagah. Selain menjadi penghubung, jembatan ini juga menjadi objek wisata yang menarik perhatian turis lokal maupun internasional.

Infrastruktur lain yang terbangun berkat dana Otsus adalah Jalan Trans Papua. Jalan yang membentang lebih dari 4.000 KM ini menjadi kebanggaan warga di Bumi Cendrawasih, karena baru pertama kalinya masyarakat di sana memiliki jalan yang lebar, bagus, dan mempercepat mobilitas. Sehingga mereka tak perlu lewat jalan setapak atau terpaksa melewati jalur udara yang biayanya sangat mahal.

Selain infrastruktur, dana Otsus juga dipergunakan untuk bidang pendidikan dan yang paling utama tentu pemberian beasiswa untuk para putra Papua. Mereka bisa menikmati pendidikan mulai dari SD hingga SMA secara gratis. Bahkan juga bisa kuliah, jika memiliki prestasi bagus. Kampus yang dipilih pun tak hanya di Jawa atau pulau lain, tetapi juga bisa di luar negeri. Bahkan Gubernur Lukas Enembe juga pernah menghadiri wisuda mahasiswa asli Papua.

Keberadaan Otsus adalah anugerah terbesar bagi rakyat di Bumi Cendrawasih, karena mereka mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah. Mulai dari pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi dari perwakilan masyarakat asli Papua, pemberian dana Otsus untuk infrastruktur, sampai ke bidang pendidikan. Semua ini demi kemakmuran dan kemajuan di Bumi Cendrawasih.

Ketika Otsus sangat menguntungkan, maka perpanjangan Otsus sangat didukung oleh masyarakat. Penyebabnya karena setelah 20 tahun, sudah terlihat berbagai perubahan yang terjadi berkat dana Otsus. Infrastruktur modern sudah dibangun dan mobilitas masyarakat lebih cepat. Selain itu, kehidupan masyarakat membaik dan anak-anak bisa menikmati beasiswa sampai ke tingkat perguruan tinggi.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Endah Ismai )*

Masyarakat diminta untuk terus mewaspadai aksi intoleransi di Indonesia. Pembiaran terhadap aksi tersebut dikhawatirkan akan memicu perpecahan bangsa.

Indonesia merupakan negara yang mengusung persatuan dalam keberagaman. Keberagaman sendiri bisa diartikan sebagai kondisi di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku, bangsa, ras, keyakinan dan antar golongan. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tentu harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat agama, ras dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu.          Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Bisa diartikan bahwa sikap intoleransi merupakan cerminan dari ketiadaan sikap tenggang rasa atau tidak toleran.

            Sementara itu di dunia maya, bersliweran akun-akun berisi konten yang dapat mengancam persatuan dan persaudaraan umat beragama, hal tersebut jika dibiarkan ditakutkan akan semakin berkembang sekaligus merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Ideologi Pancasila.

            Adnan Anwar selaku Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) menilai, apabila upaya persuasif seperti pembinaan dan dialog menemui jalan buntu tentu pemerintah harus lebih tegas. Pelarangan harus dijalankan dan jangan takut untuk melakukan tindakan penutupan.

            Mantan Sekretaris Jenderal PBNU tersebut menyarankan, agar kelompok intoleran jangan pernah dikasih ruang sedikit pun karena pertaruhannya adalah masa depan bangsa dan negara. Adam menambahkan, jika bibit-bibit ini dibiarkan tentu akan sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.

            Ia menuturkan, bahwa proporsi konten positif jumlahnya harus lebih banyak, minimal 80 persen. Kontennya tentunya juga bersumber dari keberhasilan program pemerintah yang sudah dijalankan dan inovasi program masyarakat itu juga harus didengungkan. Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, tokoh-tokoh moderat juga harus sering tampil untuk bicara memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar.

            Adnan juga berpendapat bahwa generasi penerus perlu mendapatkan bimbingan, pendampingan dan arahan yang sistematis agar mereka bisa berpikir positif dan inovatif. Dan tidak lupa penguatan paham kebangsaan dan keagamaan yang moderat juga perlu diintensifkan.

            Setiap organisasi, kelompok atau individu masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah semestinya tunduk pada hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Jika melawan atau menyimpang dari koridor hukum, maka harus ditindak tegas. 

Fadhli Harahab selaku Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis menurutkan, jika seseorang masih berstatus WNI tentu harus tunduk pada hukum negara. Kalau sudah melawan hukum, tentu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku pula tanpa kecuali. Dirinya juga menyoroti adanya pergerakan organisasi intoleran dan radikal yang kerap tidak sesuai tidak sesuai dengan kaidah hukum. Menurutnya, dalam diri kaum intoleran dan radikal bersemayam fanatisme buta akibat ketidakpahaman.

            Pada level tertentu, kaum intoleran akan rela melakukan aksi teror dengan berbagai cara. Mereka juga menganggap bahwa negara merupakan musuh, sekalipun negara tersebut berideologi Islam.

            Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai, siapapun kelompok intoleran baik yang eksplisit maupun implisit, harus taat terhadap proses hukum.  Emrus mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang tidak diatur oleh hukum. Hukum itu mengatur tatanan berperilaku. Kalau tidak diatur oleh hukum, menjadi tidak demokrasi.

            Untuk mempersempit ruang gerak kaum intoleran, tentu bisa dilakukan dengan strategi dialog. Dialog dengan tookoh agama yang mumpuni merupakan salah satu strategi jitu untuk melakukan pendekatan untuk menangani masalah intoleransi.

            Selain itu pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga juga harus diperkuat, utamanya tentang keagamaan dan keberagaman. Berikan pemahaman kepada anak tentang keberagaman yang telah menjadi karakter bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada sikap saling membenci hanya karena berbeda cara dalam beribadah.  Berikan pula pemahaman tentang sejarah kepada anak-anak, bahwa Indonesia dapat lahir dan merdeka berkat usaha para pejuang dari berbagai wilayah yang berbeda suku dan agamanya.

            Kelompok intoleran harus menjadi perhatian bagi pemerintah, agar pergerakan mereka tidak semakin masif, apalagi dengan mengajak generasi muda untuk ikut membenci sesama manusia hanya karena berbeda pandangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh : Adityawarman )*

PON XX sudah usai dan penyelenggaraannya dipuji oleh banyak pihak, karena aparat keamanan berhasil mencegah gangguan Kamtibmas selama acara tersebut berlangsung. Selain itu, keberhasilan ini membuktikan bahwa Papua adalah tanah yang damai.

Saat PON XX diselenggarakan di Papua, maka yang ada di benak banyak orang adalah sebuah pertanyaan besar, “Apakah benar-benar aman?” Maklum, selama ini Bumi Cendrawasih memiliki image (yang harus dibersihkan) karena ada kelompok separatis dan teroris (KST). Mereka adalah anak-buah OPM yang sering membuat kekacauan di Papua.

Akan tetapi kekhawatiran itu tidak terjadi sama sekali, karena selama 13 hari, keadaan di 4 venue PON XX sangat aman. Kondisi yang aman di arena PON XX diapresiasi oleh Pimpinan Kontingen DKI Jakarta Klaster Merauke Gde Sarjana memuji Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah menyelenggarakan PON XX dengan sangat aman. Dalam artian, tidak ada lagi rasa ketakutan akan KST atau hal-hal lain yang mengancam keamanan.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka memang menjamin keamanan PON XX, khususnya di wilayah Merauke. Para tamu dari kontingen atlet provinsi se-Indonesia serta pejabat dan tokoh masyarakat tidak perlu takut dan waswas, karena Pemda Merauke dan prajurit TNI serta Polri, memastikan keamanan PON XX. Semua berkolaborasi demi kesuksesan lomba 4 tahunan ini.

PON XX memang istimewa karena baru pertama kali diadakan di Papua. Oleh karena itu, semua pejabat di Bumi Cendrawasih memastikan wilayahnya aman, terutama yang ada klaster PON XX. Misalnya di Merauke dan Jayapura. PON XX adalah cara untuk mempromosikan keindahan Papua, jadi harus berlangsung sukses, tanpa ada teror dari kelompok teroris atau yang lain.

Untuk menjaga keamanan selama PON XX berlangsung, tak kurang dari 9.000 anggota Polri diterjunkan. Mereka juga berkolaborasi dengan prajurit TNI, agar tiap venue PON XX benar-benar steril dan tidak ada yang nyelonong ke dalam arena pertandingan. Pasalnya, tiap panitia, pelatih, atlet, dan tamu kehormatan yang masuk ke sana memiliki ID khusus dan tidak sembarangan orang bisa masuk.

Keamanan memang menjadi faktor penting dalam kesuksesan penyelenggaraan PON XX. Pasalnya, ada ancaman dari KST, karena mereka tidak suka akan acara ini di Papua. Mereka membenci segala macam yang berhubungan dengan pemerintah, termasuk PON XX. Jadi aparat mengantisipasi betul-betul, jangan sampai ada yang nekat menerobos atau menembakkan anak panah ke arena pertandingan.

Untuk mengantisipasi KST atau pengacau lain, maka aparat dibantu juga oleh para relawan. Mereka, yang sebagian adalah putra Papua, amat bangga karena turut menjaga keamanan di arena PON XX. Sekaligus mensukseskan lomba olahraga ini.

Aparat dan panitia juga dibantu dengan keberadaan teknologi canggih. Drone berkamera diterbangkan di sekitar 4 veue PON XX, agar memantau keamanan, sekaligus untuk mencegah terbentuknya kerumunan. Kamera drone bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk dalam blacklist, sehingga bisa langsung diantisipasi.

Selain itu, razia juga dilakukan di jalanan, tak hanya di dekat venue PON XX. Masyarakat diperiksa oleh aparat, dan mereka paham bahwa hal ini untuk mencegah hal-hal yang buruk. Jangan sampai ada anggota KST yng lolos dan membawa senjata api atau senjata tradisional di dalam tasnya.

PON XX sudah usai dan penyelenggaraannya dipuji habis-habisan, karena sangat aman dari serangan KST atau pengacau lain. Tidak ada yang namanya ancaman bom atau serangan mengunakan anak panah. Akan tetapi, semua pertandingan berjalan dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pers Institute

Oleh : Putu Prawira )*

Relaksasi kegiatan masyarakat seiring tren positif penanganan Covid-19 harus disertai dengan prokes ketat. Jangan pernah mengabaikan Prokes karena pandemi belum berakhir.

Pada awal masa pandemi, kita semua diwajibkan untuk stay at home untuk menghindari penularan corona. Tetapi pada saat fase adaptasi kebiasaan baru, masyarakat boleh beraktivitas kembali. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, terutama memakai masker untuk proteksi dari droplet pembawa virus.

Akan tetapi kita tidak bisa berdiam diri di rumah saja, apalagi masih banyak masyarakat yang mengais rupiah di jalanan. Sehingga pada masa adaptasi kebiasaan baru, hingga kini, diperbolehkan untuk bermobilitas. Tentu dengan syarat mematuhi protokol kesehatan (prokes) 10M yang ketat. Protokol kesehatan menjadi syarat wajib agar tidak tertular corona.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan bahwa aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi mulai dibuka, dan diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Vaksinasi tetap dibutuhkan sebagai proteksi tubuh. 

Johny menambahkan, dalam upaya hidup sehat berdampingan dengan covid maka pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap memakai masker dan menaati protokol kesehatan 10M. Penyebabnya karena mobilitas masyarakat makin tinggi dan kembali beraktivitas di ruang publik.

Aktivitas di masyarakat memang mulai berangsur normal karena di masa pandemi, banyak yang harus berjuang lebih keras demi sesuap nasi. Tentunya bidang ekonomi tidak bisa dibenturkan dengan kesehatan, karena jika paranoid dan takut kena corona, lalu mengurung diri di rumah, akan sangat sulit jika terbiasa bekerja di jalanan atau pabrik. Solusinya adalah tetap keluar rumah untuk mencari rezeki dengan prokes ketat.

Prokes wajib dilakukan walau sudah vaksin, karena vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sementara prokes untuk proteksi. Jangan malah euforia pasca vaksin dengan melepas masker, karena justru sekarang saatnya untuk mengenakan masker double. Penyebabnya karena corona varian delta bisa menyebar hanya dengan berpapasan dengan OTG, sehingga double masker wajib untuk filtrasi.

Ingat juga untuk membawa masker cadangan karena sehelai masker hanya efektif dipakai selama 4 jam. Jadi, bawa minimal 4 helai, dan ketika bersin atau batuk, segera ganti masker. Jangan memakai masker sekali pakai selama berhari-hari karena sudah tidak efektif lagi, dan gunting atau robek sebelum dibuang, agar tidak didaur ulang oleh oknum nakal.

Prokes 10M jangan ditanggalkan sedikitpun, apalagi jika Anda bekerja di lapangan. Selain disiplin pakai masker, selalu ingat untuk cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Bawa juga sebotol cairan disinfektan dan semprotkan di meja kantor dan kubikel.

Untuk alasan keamanan, maka bawa bekal saat ngantor lagi, karena takut terjadi kerumunan di kantin atau warung. Namun ketika Anda kesiangan dan tidak sempat bawa bekal, maka belilah makanan dari luar tetapi cari yang tempatnya sepi, dan pakai alat makan sendiri agar lebih aman.

Ketika pulang maka harus langsung cuci tangan dengan sabun antiseptik, dilanjutkan dengan mandi, keramas, dan ganti baju. Jika perlu baju , celana, dan masker yang tadi dikenakan dicuci dengan air panas, lantas ketika sudah diseterika disemprot disinfektan. Jaga pula kebersihan lingkungan agar benar-benar bebas corona, sehingga perekonomian keluarga tetap terjaga, karena Anda bisa bekerja seperti biasanya.

Semua poin dalam protokol kesehatan tidak memberatkan sama sekali dan kita sudah terbiasa melakukannya. Prokes 10M wajib dilakukan agar perekonomian keluarga tetap terjaga. Selain itu, kegiatan sosial ekonomi negara juga bisa tetap berlangsung, karena rakyatnya sehat, bebas corona, dan bekerja dengan semangat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini