Oleh : Rebecca Marian )*

Percepatan pembangunan di Papua sedang digenjot, agar masyarakat di Bumi Cendrawasih makin sejahtera. Program ini amat baik, agar tidak ada lagi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur. Karena rakyat Papua adalah rakyat Indonesia juga, sehingga amat layak mendapatkan percepatan pembangunan.

Walau sudah resmi menjadi provinsi di Indonesia sejak tahun 60-an, tetapi Papua masih saja lekat dengan image daerah yang hanya dipenuhi dengan hutan belantara dan masyarakatnya masih memakai koteka. Padahal di Bumi Cendrawasih, kehidupan sudah cukup modern dan tidak kalah majunya dengan di Jawa atau pulau lain di Indonesia.

Untuk lebih memajukan Papua, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (inpres) nomor 9 tahun 2017. Ada 7 instruksi penting dalam inpres tersebut, untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara Indonesia barat dan timur.

Ketujuh poin dalam Inpres nomor 9 tahun 2017 di antaranya: pendekatan pembangunan berbasis budaya, wilayah adat, dan orang asli Papua (OAP). Hal ini sejalan dengan poin dalam otonomi khusus, di mana OAP lebih banyak didengar dalam pembangunan Papua, dan semua pejabat harus orang Papua. Karena mereka tuan rumahnya, sedangkan pemerintah pusat yang memfasilitasi dengan dana APBN.

Poin kedua dalam inpres adalah fokus pada wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Sehingga masyarakat yang berada di Merauke pun bisa merasakan arus modernitas, dan tak lagi ketinggalan dengan warga sipil di Jayapura atau Manokwari. Sedangkan poin ketiga inpres adalah pendekatan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar tidak ada miskomunikasi antara pemegang proyek dan para Kepala Dinas serta pejabat lain.

Poin keempat dari inpres adalah pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, dan poin kelimanya adalah pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal. Tujuannya agar warga sipil Papua merasa ‘memiliki’ pemercepatan pembangunan Papua, karena proyek ini berguna untuk mereka sendiri.

Poin keenam dari inpres adalah pemberdayaan pengusaha orang asli Papua dan lokal. Tujuannya agar mereka ikut mendukung proyek pemercepatan pebangunan, baik dengan bantuan moril maupun materiil. Sedangkan poin terakhir dari inpres adalah kerja sama dengan pemangku kepentingan, LSM, mitra internasional, dll. Sehingga proyek ini akan cepat selesai.

Ketujuh poin dari inpres tersebut bertujuan agar pembangunan di Bumi Cendrawasih dipercepat dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Nantinya diharap tidak ada lagi berita tentang anak yang mengalami busung lapar atau gizi buruk, karena kekurangan pangan di Papua. Karena pemerintah menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga di Papua maupun Jawa, atau pulau lain di Papua, tidak ada ketimpangan sosial dan perbedaan kesejahteraan yang mencolok. Karena di Bumi Cendrawasih juga sudah maju, berkat implementasi inpres dan juga otonomi khusus. Misalnya sudah ada Jalan Trans Papua, jembatan Youtefa, bandara internasional Sentani, dan beberapa infrastruktur lain, sebagai bukti modernitas Papua.

Selain itu, masyarakat juga mendukung progam pemercepatan pembangunan, karena mereka ingin Papua maju. Program ini juga cukup berhasil karena menurut data BPS, tingkat pembangunan manusia naik 3%, jumlah pengangguran turun 2%, dan jumlah penduduk miskin turun 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuat konsep program yang tepat guna.

Pemercepatan pembangunan di Papua terjadi karena ada kolaborasi antara pemangku kepentingan (pejabat lokal dan tetua adat), masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi daerah di Papua yang kekurangan air dan pangan, dan diharap modernitas sudah merata di Bumi Cendrawasih. Papua makin maju, sejahtera, dan lepas dari image daerah terpencil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Zakaria )*

Moderasi beragama merupakan elemen penting untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia. Masyarakat pun mendukung kesuksesan moderasi beragama guna menguatkan nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan perdamaian.

Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari banyak suku dan keyakinan. Ada 6 agama yang diakui oleh negara, dan kita dihimbau untuk menyuksekan moderasi beragama. Penyebabnya jika ada yang terlalu fanatik dan menyerang umat dengan keyakinan lain, akan menyebabkan runtuhnya persatuan dan mengacaukan perdamaian di negeri ini.

Kita terbiasa hidup rukun dan saling berdampingan antar umat beragama, karena sejak kecil diajari untuk tepa selira dan saling menghormati. Caranya dengan berhubungan baik antar sesama, tidak melihat dari keyakinannya. Sehingga hubungan antar umat terpelihara dengan baik dan tidak ada peperangan, yang diakibatkan oleh sentimen-sentimen tertentu.

Akan tetapi belakangan muncul oknum yang hobi sekali melempar isu tak sedap. Mereka berusaha untuk memecah perdamaian di Indonesia, dengan tujuan untuk mengambil simpati dari 1 kubu. Padahal ulah mereka ini mengerikan, karena bisa menjadikan perpecahan dan kekacauan di Indonesia. Lagipula, bukankah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
Untuk menghindarkan peperangan antar umat di Indonesia, maka kita patut menyukseskan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah suatu cara pandang dalam beragama secara moderat. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik kanan maupun kiri. Sehingga tercipta keseimbangan dan kita bisa saling memahami, tanpa harus ribut-ribut, terutama jelang hari raya umat dengan keyakinan lain.

Contoh dari moderasi beragama adalah dengan tetap menghormati teman dengan keyakinan lain, tanpa merendahkannya sama sekali. Misalnya di kantor, suatu tim yang dipilih untuk dinas luar dilihat dari kecakapannya, bukan dari keyakinan yang dianutnya. Semua mendapat jatah yang adil dan tidak ada pilih kasih gara-gara tidak memiliki keyakinan yang sama dengan sang bos.

Selain itu, moderasi beragama dilakukan dengan toleransi dan empati. Misalnya ketika ada karyawan yang mengenakan kerudung, maka pihak HRD kantor tidak melarangnya. Tidak ada pelarangan untuk memakai simbol-simbol agama di tempat kerja. Selain itu, jika ada karyawan yang mengajukan cuti tambahan untuk merayakan hari besar keyakinannya, akan diberikan.

Sebaliknya, ada ajaran radikalisme yang mengobarkan api permusuhan dan menghancurkan moderasi beragama. Ekstrimisme, radikalisme, hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat belakangan ini. Sehingga kita wajib waspada dan tidak tepengaruh oleh bujuk rayu kaum radikal.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementrian Agama Eny Retno Yaqut menyatakan bahwa akhir-akhir ini ada tindak kekerasan yang dibungkus oleh SARA. Menurut istri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini, kekerasan bisa mengaburkan nilai kasih sayang, toleransi, dan keberagaman. Sehingga masyarakat sipil juga dihimbau untuk mensukseskan program Kemenag, yakni moderasi beragama, agar tidak ada perpecahan di Indonesia.

Radikalisme memang menjadi momok yang menakutkan ketika ada 1 kelompok yang menggembar-gemborkan keunggulan dirinya lalu merendahkan yang lainnya. Masalahnya, mereka tak paham bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Bagaimana bisa mereka dihormati jika melabeli orang dengan keyakinan lain dengan sebutan yang negatif? Sehingga radikalisme memang patut diwaspadai karena ia membawa kita ke jurang perpecahan.

Pemberantasan radikalisme memang digencarkan oleh pemerintah dan ormas-ormas radikal sudah dibekukan juga sejak 2 tahun lalu. Tujuannya agar mereka tidak bisa merekrut lebih banyak anggota, dan diharap segera keluar dari Indonesia. Penyebabnya karena mereka gagal mengartikan perdamaian dan kemajemukan di negeri ini.

Dengan moderasi beragama maka kita bisa menjaga kerukunan antar umat dengan keyakinan lain dan saling menghormati. Ketika semua orang bisa menempatkan diri dan saling memahami, maka tidak akan ada perpecahan di Indonesia. Penyebabnya karena seluruh WNI mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Made Raditya )*

Pemerintahan bergerak cepat untuk menangani korban gempa di Bali. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan mendukung upaya pemulihan pasca bencana.
Bali diguncang Gempa Magnitudo 4,8 skala richter, gempa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober pukul 03.18 di barat laut Kabupaten Karangasem Bali. Atas bencana tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan prihatin atas gempa yang melanda pulau dewata. Ma’ruf Amin pun mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk membantu para korban gempa.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar BNPB segera mengambil langkah cepat. Dia juga meminta agar TNI-Polri dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ma’ruf juga mengimbau kepada masyarakat agar bersiap jika ada gempa susulan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin mengatakan terdapat dua korban jiwa di Kabupaten Bangli. Sementara di Kabupaten Karangasem terdapat satu orang meninggal dunia. Selain itu, ada 7 orang warga yang mengalami patah tulang.

Di Kabupaten Bangli, masyarakat merasakan goncangan yang sangat kuat selama 5 detik. Masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah. Sementara untuk kerusakan bangunan akibat gempa masih didata. Made Renti mengatakan, dari 5 KK atau 4 jiwa sempat tertimbun dan berhasil diselamatkan tim dan sudah dievakuasi ke Puskesmas terdekat. Sedangkan 4 jiwa lainnya berhasil menyelamatkan diri masing-masing.

Tercatat Gempa di Bali tersebut mengakibatkan 90% rumah warga di desa Ban Kabupaten Karangasem rusak. Desa ini menjadi lokasi terparah akibat bencana gempa bumi tersebut. Di desa Ban tercatat, satu warga meninggal tertimpa bangunan. Korban adalah Ni Luh Meriani Balita usia tiga tahun.

Selain korban meninggal, lima warga mengalami luka berat berupa patah tulang dan delapan warga mengalami luka ringan. Di Karangasem sendiri, terdapat tiga kecamatan yang terdampak gempa, yaitu Kubu, Rendang dan Bebandem. BPBD masih menghitung kerusakan bangunan dan data korban terdampak.

Gempa tersebut juga menyebabkan terjadinya longsor di Kabupaten Bangli. Akibat longsor tersebut evakuasi terhadap korban meninggal disebutkan mengalami kendala. Jalur menuju lokasi tersebut tertutup longsor sehingga evakuasi dilakukan melalui jalur perairan dengan menggunakan boat melalui Danau Batur.

Informasi yang didapat, rumah keluarga tepat berada di bawah tebing bukit abang, pinggir danau Batur. Saat kejadian, korban yang tertidur tidak dapat menyelamatkan diri.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend TNI Ganip Warsito melakukan peninjauan lokasi gempa di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Ganip juga berpesan kepada warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Selain itu, Ganip juga meminta agar masyarakat dilatih dan diberikan edukasi terkait literasi kebencanaan. Dirinya juga berharap agar kegiatan siskamling dapat dilaksanakan setiap malam.

Untuk mempercepat proses penanganan darurat, BNPB memberikan bantuan kepada pemerintah setempat berupa 443 paket lauk pauk, 152 paket tambahan gizi, 50 paket makanan siap saji dan 20 unit tenda keluarga untuk masing-masing pemerintah daerah yakni Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli.

Sementara itu kementerian sosial langsung bergerak memberikan bantuan para korban bencana gempa bumi di perbatasan karangasem dan Bangli, provinsi Bali. Kemensos pun mengirimkan bantuan logistik untuk penyintas bencana berupa permakanan, 120 pak makan siap saji dan 78 bungkus makanan anak pasca kejadian.

Selain itu, Kemensos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) menempuh sejumlah langkah dukungan pasca bencana. Dalam keterangan tertulisnya, pihak Kemensos mengatakan, pengiriman petugas pendampingan darurat, melakukan asesmen di lokasi bencana bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Tagana dan pilar-pilar sosial juga membantu mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman dan mengkoordinasi seluruh perwakilan Tagana se-Bali untuk dikerahkan menuju lokasi.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke dua lokasi gempa bumi, di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Dalam kunjungannya, Risma memberikan bantuan logistik dan santunan kepada ahli waris korban gempa sebesar Rp 329.189.122

Risma juga akan mengunjungi dan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli dan Korban meninggal di Desa Ban, Kabupaten Karangasem.

Pemerintah menunjukkan gerak cepatnya untuk membantu korban gempa di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu ada dalam kebencanaan yang ada.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ismail )*

Pemerintah menggeser libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dari 19 Oktober menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Langkah tersebut dilaksanakan untuk menekan mobilitas masyarakat dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Di bulan oktober ini ada tanggal merah di hari selasa, tanggal 19 Oktober 2021, dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad. Akan tetapi liburnya digeser sehari menjadi tanggal 20.
Masyarakat sempat kaget, mengapa sampai digeser?
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjelaskan pergeseran liburan maulud ini. Tujuannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid di Indonesia. Menurut Wapres, pergeseran utamanya karena rata-rata orang memanfaatkan hari kejepit (senin) ketika selasanya libur. Dalam artian ketika hari libur digeser jadi rabu, mereka tak mungkin cuti di hari senin dan selasa.

Wapres melanjutkan, meski kasus Corona sedang rendah tetapi kita harus mengantisipasi lonjakan pasien. Oleh karena itu, libur maulid tetap digeser, agar orang-orang membatalkan niatnya untuk traveling. Dalam artian, meski pasien Corona jumlahnya makin sedikit, tetapi jangan gegabah dan liburan sembarangan. Penyebabnya karena bisa jadi bumerang dan akibatnya kasus Covid naik lagi.

Saat ini jumlah pasien Corona (pada awal oktober 2021) jumlahnya relatif rendah, yakni hanya 700-an orang per harinya. Beda dengan 3 bulan lalu ketika meledak menjadi 50.000 pasien per harinya. Akan tetapi kita tidak boleh terlena dengan keadaan ini, karena jika tidak mematuhi protokol kesehatan bisa menaikkan lagi jumlah pasien Covid.

Kita wajib berkaca pada akhir tahun 2020 lalu, ketika libur Nataru (natal dan tahun baru) orang-orang asyik traveling ke mana-mana, padahal masih masa pandemi. Akhirnya terjadi kenaikan kasus Corona di Indonesia pasca liburan. Ketika ada kenaikan kasus maka memusingkan karena pandemi entah kapan selesainya, akibat orang-orang tidak mau tertib.

Ketika ada lonjakan kasus Corona maka yang juga dikhawatirkan adalah tingkat meninggalnya pasien yang juga tinggi, jangan sampai ada kematian massal. Selain RS jadi penuh dan para nakes bekerja ekstra keras, kenaikan kasus juga berpengaruh pada ibu-ibu. Penyebabnya karena sekolah batal dibuka karena keadaan masih rawan.

Kita patut belajar dari kasus tahun lalu dan jangan sampai terulang. Oleh karena itu pergeseran libur maulud dinilai sangat tepat, karena menyebabkan orang-orang batal liburan atau mudik. Jika liburnya hanya sehari maka paling banter mereka jalan-jalan di dalam kota.

Saat ada hari libur walau sehari, maka boleh saja jalan-jalan di dalam kota, tetapi wajib memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi jika membawa anak-anak, harus lebih ketat lagi dalam disiplin prokes. Jangan bawa mereka ke tempat yang jelas terlarang bagi anak-anak, misalnya di dalam Mall, karena mereka lebih rentan tertular Corona. Masker tetap harus dikenakan, walau di dalam mobil.

Apalagi saat ini Corona telah bermutasi menjadi varian Mu. Virus hasil mutasi diklaim lebih berbahaya, sehingga semua orang harus taat prokes dan tak boleh sembarangan melepas masker. Tetaplah rajin cuci tangan, ganti baju, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan.

Pergeseran libur maulud nabi, dari selasa ke rabu, oleh pemerintah, dilakukan agar tidak ada yang memanfaatkan harpitnas (hari kejepit nasional). Sehingga jika liburnya rabu, maka senin dan selasa mereka tetap masuk kerja. Pergeseran memang wajar dilakukan di masa pandemi, agar masyarakat tidak membandel dan traveling seenaknya, lalu terjadi kenaikan kasus Corona.

)* Penulis adalah Kontributor Nusa Bangsa Institute

JAKARTA – Helatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua berakhir sudah selama 13 hari dengan sukses dan kondusif dengan hasil yang memuaskan dimana Provinsi Jawa Barat sebagai juara umum. Dengan suksesnya even ini artinya membuktikan kuatnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Saiful dalam podcast secara virtual yang digagas oleh ICF TV Channel, dengan tema ‘ PON XX Papua, Sukses Kondusif Tidak Terprovokasi Aksi KST’, Senin, 18 Oktober 2021.

Menurut Saiful, seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi tinggi nya atas sukses nya PON XX di Papua.

Suksesnya PON XX Papua kata Saiful mengandung pesan dan kesan positif, yakni atas kebijakan yang bijaksana dari Presiden Jokowi yang membuktikan bahwa Papua bukan daerah tertinggal. Bayangkan saja, Stadion Lukas Enembe di Kabupaten Jayapura sebagai venue PON merupakan stadion termegah di Asia pasifik yang mampu menampung sekitar 40.000 pengunjung. Dengan desain yang terbaik dan modern lintasan atletis nya juga bersertifikat kelas satu standart federasi atletik internasional IAAF.

Masih menurut Bejo, kesan positif lainnya adalah PON XX Papua, memiliki makna besar selain untuk meningkatkam prestasi olahraga juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan menjadi panggung persatuan, pangggung kebersamaan.

“Kita semua tau bahwa PON XX di Papua di laksanakan di tengah pandemi Covid-19. Yang mana agendanya ada 36 pertandingan dengan 56 disiplin dan di ikuti 6.422 atlet yang memperebutkan 681 medali emas. Dan alhamdulilah sukses,” tegasnya.

Dan yang tak kalah penting PON XX Papua kondusif dan seluruh elemen masyarakat di semua lapisan tidak terprovokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab seperti KST .
“Kita semua berterimakasih kepada bapak Presiden atas kebijakan kebijakan dengan terselenggaranya PON XX di Papua dengan Sukses. Kepada Polri/TNI, Kementerian Olahraga, BIN, Satgas Covid, awak baik TV, Online dan para jurnalis, Pemprov Papua dan seluruh rakyat Papua atas suksesnya Pon Papua ini. Semoga ke depan Akan terlaksana even even olahraga baik nasional dan Internasional di Papua,” tandasnya.

Ferry Junaedi, Pelatih PON XX Papua Cabang Olahraga Atletik Sumatera Selatan menambahkan bahwa terdapat nilai – nilai spirit sangat bagus, bahwa masyarakat Papua sangat antusias menyambut dan menjadi tuan rumah yang sukses dan kondusif.

“Saya merasakan sendiri sangat aman dan persatuan kesatuan terlihat, masyarakatnya ramah dan protokol kesehatan secara ketat dan alhamdulilah sukses,” tukasnya. []

Otonomi khusus atau Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberi banyak manfaat terhadap kemajuan masyarakat Papua itu sendiri, khususnya kaum generasi muda yang berkat dana Otsus dapat mengayomi pendidikan tinggi, bukan hanya di dalam negeri tapi hingga keluar negeri.

Otsus telah berlangsung selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah mentransfer Rp138,65 triliun dana Otsus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penggunaan dana Otsus pada 2019 di Papua untuk sektor pendidikan sejumlah 25,3 persen dari dana otsus yang diterima sebesar Rp8,67 triliun. Sedangkan di Papua Barat sebesar 27,1 persen dari anggaran otsus sejumlah Rp3,9 triliun.

Sementara itu, di sektor pendidikan ini, dana otsus dipergunakan untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa asli Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Menurut catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sejak 2009 hingga 2020 sebanyak 1.051 pelajar dan mahasiswa asli Papua lolos Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Dari jumlah itu, seribu lebih mahasiswa papua lulus universitas baik di dalam maupun luar negeri.

Pelajar dan mahasiswa Papua sendiri sangat antusias dengan program beasiswa tersebut. Saat ini, terdapat 1.236 mahasiswa asal Papua aktif kuliah di universitas dalam maupun luar negeri yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus.

Sebelumnya pada September 2020, Pemprov Papua mengumumkan 112 dokter asli Papua lolos administrasi program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus tahun 2020.

Dari 112 dokter asli Papua yang lulus itu sebagian besar bertugas di Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Mimika, Puncak, Boven Digoel, Nabire, Mamberamo Raya, Merauke, Intan Jaya, Sarmi, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Kabupaten Teluk Bintuni serta Kota, dan Kabupaten Sorong.

Para dokter ini memilih program spesialis Obsterty dan Ginekologi, Ilmu Gizi Klinik, Neurologi, Penyakit dalam, patologi Klinik, Bedah Syaraf, Radiologi, Ilmu Kesehatan Anak. Terdapat pula Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Pulmonologi dan Respirasi (Spesialis Paru), Orthopedi dan Traumatologi, Ilmu Bedah Plastik dan Estetik, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Psikiatri, Anestesiologi, Bedah Saraf, Ilmu Penyakit Mata, Mikrobiologi Klinik, dan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Kabar terbaru di bulan ini, Mei 2021, Pemprov Papua mengirimkan 30 mahasiswa unggul orang asli Papua (OAP) untuk kuliah di Amerika Serikat. Mereka adalah penerima beasiswa otsus.

Nantinya para mahasiswa Papua ini akan kuliah di beberapa universitas ternama di AS, di antaranya The Ohio State University, Michigan State University, Western Michigan University, The University Of Kansas, Auburn University dan Louisiana State University.

Catatan Pemprov Papua ini menjelaskan secara langsung manfaat beasiswa otsus bagi OAP. Sebut saja Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI sekaligus CEO LSM Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar. Billy yang asli Papua menyebut program Otonomi Khusus (Otsus) Papua sangat penting bagi masyarakat asli Papua.

Menurut Billy, kebijakan otsus menjadikan generasi muda Papua bisa lebih terdidik. Dengan demikian memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi. (*)

Jakarta – Presiden memang gencar sekali membangun infrastruktur dalam proyek Pembangunan Ekonomi Nasional. Sehingga selain membuat bendungan, juga membuat fasilitas lain untuk rakyat, seperti Jalan Trans Papua, Jalan Tol Pandaan-Malang, Tol Solo-Yogya, Kediri-Kertosono, dll. Di luar jawa ada pula Jalan Tol Manado-Bitung dan Banda Aceh-Sigli.

Pembangunan jalan tol sangat bermanfaat, karena bisa memperlancar mobilitas masyarakat. Mereka bisa melintas dengan cepat, sehingga mempersingkat waktu dan tak takut terjebak kemacetan seperti di jalan biasa. Jalan tol itu juga bisa dilintasi jelang hari raya, sehingga bisa lekas sampai saat akan mudik ke kampung halaman.

Ketika mobilitas cepat via jalan tol, maka barang-barang bisa sampai dengan cepat pula. Efeknya memperlancar usaha dari para pedagang. Apalagi jika yang dibawa oleh mobil bak atau truk adalah benda yang mudah busuk, misalnya telur ayam, makanan, atau yang lain. Sehingga jalan tol akan meminimalisir resiko pengiriman dan menghindarkan dari kerugian.

Masyarakat tak mempermasalahkan pembayaran jalan tol, karena bagi mereka, sangat sepadan dengan fasilitasnya. Selain bisa melintas dengan cepat, juga ada rest area sebagai tempat istirahat. Ada pula CCTV sehingga mengawasi jika ada hal buruk yang akan terjadi di sana.

Masyarakat sangat berterimakasih karena infrastruktur yang dibangun pemerintah sangat bermanfaat. Sehingga dana APBN benar-benar digunakan untuk rakyat. Seluruh WNI yag diuntungkan, karena berbagai fasilitas yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Bendungan Tapin, Bendungan Tukul, Jalan tol, dan berbagai infrastruktur lain bukan sekadar dibuat untuk pencitraan Pembangunan fasilitas itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga mereka tak kehabisan pasokan air bersih dan bebas dari banjir. Selain itu, jalan tol juga memperlancar mobilitas dan mendukung bisnis masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Relawan Milenial Jokowi-Amin Pradana Indraputra menilai, infrastruktur yang telah dibangun pemerintah saat ini sebenarnya tak untuk dinikmati saat ini saja. Sebagai contoh, pembangunan bandara di daerah-daerah. Dengan keberadaan bandara baru tersebut, membuka kesempatan bagi generasi milenial untuk dapat menjelajah tempat lain dengan menggunakan pesawat terbang.

Hal lain, sebut dia, pembangunan menara telekomunikasi di daerah yang dinilai mampu memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses internet. “Jokowi tidak hanya berbicara sekarang atau hari ini, tapi masa depan. Pembukaan pelabuhan baru dan jalan baru, bermanfaat untuk kalangan milenial di daerah untuk bisa melihat dunia luar,” imbuh Pradana. (*)

Jakarta – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pemuka daerah untuk mengajak masyarakat tidak berkerumun selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sebab hal tersebut bisa berbahaya untuk keselamatan bersama.

“Semua pemuka daerah untuk sampaikan bahwa ini bahaya, untuk keselamatan kita,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (1/7) yang lalu.

Luhut meminta agar para pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi yang mendidik. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan akan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, mulai dari yang sifatnya persuasif hingga koersif.

“Mulai dari (sanksi) preventif dan secara koersif juga sudah diarahkan tadi ke semua stakeholder,” tutur Tito.

Bila terjadi pelanggaran, masyarakat bisa ditindak dengan persuasif. Namun bila tidak bisa diatur bisa dijerat dengan payung hukum yang berlaku. “Kita terapkan UU wabah kalau kerumunannya besar, artinya diproses hukum sesuai pidana kemudian diserahkan ke jaksa sampai pengadilan,” kata dia

“Kalau itu enggak pakai masker bisa dikenakan juga sanksi tindak denda dengan mekanisme tindak sidang ringan. Bisa sidang di tempat, Satpol PP, Jaksa Pengadilan Negeri. Itu mekanismenya mulai persuasif sampe koersif,” sambung dia.

Tito menambahkan telah meminta semua pemangku kepentingan dari mulai Pemda, gubernur, bupati walikota Jawa-Bali, Kapolres, Kapolda, Pangdam Kejari hingga pimpinan masing-masing Kapolri, Panglima, Jaksa untuk bersikap tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia ingin semua pihak berada dalam satu frekuensi yang sama dan serius dalam implementasi PPKM Darurat. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk tetap berhati-hati terhadap pandemi Covid-19. Ia kembali mewanti-wanti soal keseimbangan penanganan krisis kesehatan dan masalah ekonomi. Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021), yang dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua BPK RI, hingga para kepala daerah. “Di kuartal ketiga 2021 kita juga tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas,” kata Jokowi.

Jokowi ingin upaya pengendalian virus corona terus dilakukan. Namun, di saat bersamaan, ia tidak mau persoalan ekonomi rakyat terlupakan. “Penyebaran Covid tetap harus kita kerjakan, harus bisa kita kendalikan, dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” ujarnya.Jokowi pun mengklaim bahwa situasi ekonomi di Tanah Air belakangan mulai menunjukkan perbaikan.

Hal itu terbukti dari membaiknya angka pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07 persen year on year. Padahal, pada kuartal sebelumnya ekonomi masih kontraksi di angka minus 0,74 persen. Perbaikan ekonomi juga dibuktikan dari tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen year on year.

Jokowi mengatakan, angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021 sebesar 3 persen. “Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujarnya.

Kendati demikian, presiden mewanti-wanti jajarannya untuk tetap waspada. Ia ingin daya beli masyarakat terus ditingkatkan. Sebab, hal ini akan mendorong sisi demand atau permintaan, serta bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. “Kita wajib bersyukur, bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” kata dia. (*)

Jakarta – Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya tak pernah anti terhadap sebuah kritik yang diberikan oleh masyarakat. Pernyataan ini menanggapi adanya pengguna media sosial yang mendapat ancaman usai menyampaikan kritik terhadap institusi Polri.

Ancaman tersebut diterima pemilik aku. Twitter @fchkautsar. Sebelumnya akun tersebut menuliskan, ‘Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gaksih’. Pernyataan ini ditulis usai kejadian Brigidir NP membanting seorang mahasiswa berinisial MFA (21) yang sedang demo di depan Kantor Bupati Tangerang.

“Polri tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat,” kata Ramadhan saat dihubungi, Minggu (17/10). Menurutnya, apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut membuktikan jika mereka peduli dengan kinerja Korps Bhayangkara.

“Itu menunjukkan masyarakat yang peduli terhadap kinerja kepolisian, menginginkan kinerja kepolisian dengan lebih baik,” ujarnya. Oleh karena itu, Ramadhan menegaskan, bakal menindaklanjuti secara profesional kejadian itu jika adanya laporan atau pengaduan terkait hal tersebut.

“Untuk itu kepolisian merespon dengan menindaklanjuti laporan atau pengaduan secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegasnya.Selain itu, dia mengungkapkan, bakal menjunjung keadilan dalam penegakan hukum. Hal itu ia jawab terkait soal perlu atau tidaknya korban melapor soal ancaman yang didapatkan tersebut.

“Nanti kita lihat, yang jelas Polri menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum,” terangnya.Selain itu, Ramadhan merasa berterimakasih kepada masyarakat yang sudah melakukan kritik terhadap Polri. “Polri sangat berterimakasih kepada masyarakat yang menyampaikan kritik kepada Polri,” tutupnya. (*)