Oleh: Kenia Mei Ayu)*

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakilnya KH Ma’ruf Amin diapresiasi oleh banyak pihak. Selain mampu menanggulangi pandemi Covid-19 secara maksimal, Jokowi-Ma’ruf juga terus melanjutkan berbagai pembangunan nasional yang berorientasi pada kemajuan Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Jika masyarakat ditanya, siapakah presiden favorit sejak era orde lama hingga saat ini? Jawabannya pasti Presiden Jokowi. Beliau adalah satu-satunya presiden yang paling dicintai rakyat, karena memang selalu merakyat dan mendengarkan keluh-kesah rakyatnya. Saking cintanya, ketika beliau datang ke pemukiman warga, langsung diserbu dan diminta untuk berfoto bersama.

Pemerintahan Presiden Jokowi beserta wakilnnya KH Ma’ruf Amin memang dianggap berhasil karena meraih berbagai prestasi. Apresisi pun diberikan kepada pemerintah. Mardani H Maming, Ketua BPP HIPMI meyatakan bahwa ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memajukan perekonomian dan investasi.

Pemerintah memang mengambil keputusan besar ketika meresmikan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Publik memang agak kaget dengan UU ini karena baru kali ini ada peraturan yang langsung mengubah hampir berbagai sektor di Indonesia. Namun akhirnya mereka mengerti, karena UU ini juga membuat progress positifdi bidang ekonomi dan investasi.

Ketika ada UU Cipta Kerja maka investasi dipermudah, sehingga membuat banyak penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia. Mereka tertarik karena tidak lagi direpotkan akan birokrasi yang melelahkan. Saat banyak investor maka otomatis banyak proyek dan pabrik baru, sehingga butuh karyawan dan otomatis juga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Apresiasi juga patut diberikan karena pemerintah terbukti memajukan finansial di Indonesia. Ketika banyak proyek dan banyak yang jadi karyawan maka otomatis daya beli masyarakat naik dan menggerakkan lagi roda perekonomian di negeri kita. Terbukti UU ciptaker menciptakan efek domino yang positif. Semua jadi terungkit berkat UU sapujagat ini.

Perekonomian memang sedang dinaikkan lagi karena di masa pandemi sempat agak oleng. Untuk memperkuat finansial negara maka dibuatlah stimulasi-stimulasi, termasuk UU Ciptaker. Beberapa kalimat dalam UU itu terbukti dahsyat dan menjadi obat dari masa suram.

Wusabek Wantik, Sekretaris Umum Barisan Merah Putih Papua juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin. Dalam 2 tahun ini, masyarakat Papua benar-benar merasakan efek dari pembangunan, dan kemajuan ini berkat perhatian dari pemerintah pusat. Dalam artian, saat ini pemerintah sudah bertindak adil dengan memajukan daerah yang jauh sekalipun seperti Papua.

Pemerataan pembangunan memang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Pasalnya, sejak masa orde lama, modernisasi di Indonesia kurang merata. Namun sejak tahun 2019 pembangunan terus digenjot, sehingga dari Sabang sampai Merauke mendapatkan keadilan untuk memiliki infrastruktur yang sama dan kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempraktikkan pancasila.

Papua juga menjadi fokus karena memang ia bagian dari Indonesia. Berbagai pembangunan dibuat di Papua dan Papua Barat, mulai dari jalan trans Papua, Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, sampai Stadion Lukas Enembe. Infrastruktur ini dibuat demi kemudahan mobilitas masyarakat, dan stadion bisa dipakai untuk berolahraga sehingga mereka makin sehat.

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin diapresiasi oleh masyarakat dan para tokoh, karena memang banyak sekali progress dalam 2 tahun terakhir. Warga sipil tambah makmur dan mereka tertolong berkat Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena ada klaster investasi yang membuat masuknya banyak penanam modal asing. Berbagai infrastruktur juga dibangun secara merata, sampai ke Papua.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai manuver Ormas terlarang yang secara resmi telah dibubarkan Pemerintah. Selain bertentangan dengan hukum dan keresahan masyarakat, pemahaman yang disebarkan Ormas terlarang rentan menciptakan perpecahan bangsa.

Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menyatakan bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal penting lain yang ditegaskan adalah bahwa Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi negara. Dalam surat tersebut, pemerintah melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia.

Keputusan tersebut tentu saja menambah daftar panjang organisasi yang dilarang aktivitasnya oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini merupakan organisasi yang sudah dilarang terlebih dahulu.
PKI

Melalui Keputusan Nomor 1/3/1966, Presiden Soeharto kala itu telah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan tersebut menjadi dasar pembubaran PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi seazas yang berlindung dan bernaung di bawahnya.

Keputusan pembubaran PKI dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September atau dikenal G30S.

Meski ormas ini sudah dibubarkan, namun ideologi dari ormas tersebut patut diwaspadai, apalagi sempat ditemukan beberapa warga yang menggunakan logo PKI pada baju ataupun stiker helm.
Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah (JI) sudah sejak lama dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelbagai tindakan terorisme. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa ledakan bom di dua lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu. Sebanyak 202 tewas dari serangan tersebut.

Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Tim Densus 88 telah berhasil menangkap buronan kasus terorisme selama 18 tahun, Zulkarnaen. Di kelompok JI, Zulkarnaen lantaran ahli kimia untuk menciptakan bahan-bahan bom, hingga melakukan perekrutan anggota teroris.

Meski sudah dibubarkan, ideologi radikal yang bersliweran di media sosial tetaplah harus diwaspadai, boleh jadi organisasinya sudah bubar tetapi media sosial mempermudah sebuah organisasi untuk mencari pengikut.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017 melalui terbitnya surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AH.01.08. HTI dinilai menyebarkan paham khilafah yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Freddy Harris, menyatakan upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
Freddy mengatakan bahwa pencabutan badan hukum HTI merupakan langkah merawat eksistensi Pancasila. HTI dinilai telah mengingkari AD/ART yang memuat Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya.

Pihak kepolisian juga menganggap bahwa Ormas HTI telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena mereka mengajak untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah. Hal tersebut tentu saja tertolak, pasalnya Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila, bukan negara Agama.

Front Pembela Islam (FPI)

Pemerintah juga telah menetapkan ormas FPI sebagai ormas terlarang. Keputusan tersebut telah tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) 6 pejabat tertinggi di K/L yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.
Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia.

Salah satu sebab dibubarkannya FPI adalah, karena adanya dukungan terhadap ISIS. Dalam video yang beredar, Habib Rizieq berorasi, Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Karena sekarang ini banyak pihak-pihak yang menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul?

Kalimat orasi tersebut tentu saja menjadi bukti yang tak terbantahkan, bahwa FPI memang pro terhadap aktifitas ISIS, sehingga tepat kiranya jika pemerintah membubarkan FPI dan menyematkan label sebagai ormas terlarang.

Meski telah dinyatakan terlarang, bukan berarti mereka tidak berhenti bergerak, boleh jadi mereka tetap bergerak dengan beragam modus yang tidak kita ketahui.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Edward Wanggai )*

Tokoh agama di Papua mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus karena program ini sangat bermanfaat bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Berkat Otsus, ada beasiswa yang bisa dinikmati oleh para putra Papua.
Papua tak lagi menjadi daerah yang terpinggirkan, karena saat ini sudah sangat maju dan modern. Di Bumi Cendrawasih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti jalan trans papua, sehingga memudahkan mobilitas rakyat. Semua ini dibangun berkat dana Otsus yang terus
digelontorkan oleh pemerintah.
Otsus jilid 2 disetujui oleh seluruh rakyat Papua, termasuk para tokohnya, karena nominalnya makin besar. Berarti makin banyak fasilitas yang dibangun di Bumi Cendrawasih, sehingga masyarakatnya makin maju.

Tokoh agama di Papua juga mendukung keberlanjutan Otsus. Vikjen Keuskupan Agung Merauke Pastor Hendrikus Kawirop menyatakan bahwa Otsus memberi kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih, lebih-lebih dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.
Selama ini dana Otsus tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, tetapi juga pendidikan. Untuk bidang pendidikan, salah satu manfaat yang paling dirasakan dari Otsus adalah beasiswa, yang dibagikan untuk para putra Papua dari jenjang SD hingga kuliah. Mereka bisa belajar tanpa harus pusing memikirkan biaya SPP dan lain-lain.

Para pemuda berprestasi ini juga bisa kuliah, tak hanya di universitas di Papua, tetapi juga di Jawa, bahkan di luar negeri. Mereka mengharumkan nama Bumi Cendrawasih karena telah berhasil menjadi sarjana dan calon pemimpin di masa depan. Setelah lulus, banyak dari mereka yang mengabdikan diri dan menjadi pegawai pemerintahan di Papua.

Sementara itu, salah satu alumni beasiswa Otsus yang berhasil berkarir di ibukota adalah Billy Mambrasar. Putra asli Papua ini menjadi staf khusus Presiden Jokowi dan sangat membanggakan, karena telah sukses diangkat jadi pejabat di usia muda.

Ekonomi masyarakat Papua juga terangkat berkat dana Otsus. Buktinya ketika warga dulu rumahnya masih tradisional dan dibuat memakai bahan-bahan alam, sejak ada infrastruktur berupa jalan raya yang dibangun dengan dana Otsus, sudah meningkat. Kini rumah mereka jadi permanen (sebagian semi permanen), karena perekonomiannya meningkat berkat lancarnya transportasi.

Tokoh Agama Islam Kabupaten Asmat Ustad Abdul Shamat Lahuze menyatakan kesetujuannya akan perpanjangan Otsus, yang akan digunakan untuk kemajuan rakyat Papua. Ia miris karena kehidupan masyarakat Asmat masih jauh dari kata layak. Jika ada dana Otsus tentu membantu mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Salah satu poin plus dalam Otsus adalah prioritas bagi OAP (orang asli Papua). Warga asli Asmat sudah dijamin oleh UU Otsus, sehingga mereka juga mendapatkan prioritas. Misalnya ketika ada proyek, maka yang diterima sebagai pekerja adalah warga asli, karena memang diprioritaskan. Hal ini bertujuan agar mereka mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga taraf hidupnya makin baik.

Keberlanjutan Otsus sangat didukung oleh masyarakat karena mereka mendapatkan beribu manfaat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, sampai bidang pendidikan dan kesehatan. Orang asli Papua juga mendapat prioritas sehingga makin mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak-anak mereka bisa lanjut bersekolah dan kuliah dengan beasiswa Otsus.

Para tokoh agama menyetujui perpanjangan Otsus, karena program ini terbukti memajukan warga Papua. Otsus bukanlah program yang memaksakan warga, tetapi justru membuat mereka maju, berkat berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dengan fasilitas itu maka mereka bisa jadi warga modern dan tidak memiliki kesulitan finansial.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh

Oleh : Putu Prawira )*

Tempat-tempat wisata akan dibuka lagi, tentu dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Prokes harus ditaati untuk menghindari terbentuknya klaster corona baru. Pandemi memang belum selesai tetapi perekonomian tetap harus berjalan, dan pengusaha pariwisata bahagia karena diperbolehkan lagi untuk membuka tempatnya.

Pandemi memukul hampir semua sektor, terutama pariwisata. Banyak pengusaha turisme dan wisata jadi megap-megap karena turis asing jelas jauh berkurang jumlahnya, karena ada pembatasan masuknya WNA negara tertentu. Selain itu, PPKM yang diberlakukan sejak pertengahan 2021 membuat ditutupnya banyak tempat wisata, untuk menghindari terbentuknya kerumunan.

Sejak 2 bulan ini kasus corona di Indonesia menurun drastis, dan sudah tidak ada lagi daerah yang berstatus PPKM level 4. Pengendalian covid yang bagus ini juga berdampak pada sektor pariwisata, karena pemerintah mengizinkan mereka untuk membuka lagi usahanya. Tentu harus dengan syarat kedisiplinan akan menaati prokes 10M.

Chusmeru, pengamat pariwisata dari Unsoed menyatakan bahwa rencana pembukaan kembali objek wisata akan menjadi kabar gembira bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, tetapi tetap dibarengi kehati-hatian, mengingat pandemi belum berakhir tuntas. Tujuannya agar tidak membentuk euforia masyarakat, karena mereka terlalu senang bisa liburan lagi.

Chusmeru melanjutkan, untuk proteksi bisa dengan mensyaratkan penunjukan kartu vaksin, agar keadaan di tempat wisata aman. Saat ini masyarakat memang sudah banyak yang divaksin dan mereka bisa memperlihatkannya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga jika sebuah objek wisata hanya dimasuki oleh mereka yang sudah divaksin, relatif lebih aman.

Selain syarat menunjukkan kartu vaksin, maka prokes ketat harus dijaga, jangan sampai terbentuk klaster corona baru. Pasalnya kita berkaca pada kejadian tahun 2020, ketika ada pelonggaran. Akhirnya tempat-tempat wisata juga ditutup, karena pada libur lebaran dibuka tetapi pengunjungnya membludak, sehingga melanggar protokol kesehatan.

Jangan sampai liburan malah membawa bencana, karena akan menaikkan kembali kasus corona di Indonesia. Beberapa minggu ini keadaan sudah relatif aman dan pasien corona ‘hanya’ 700-an per harinya. Jangan sampai euforia di tempat wisata malah menaikkan kasus covid di Indonesia, sehingga semua orang wajib menaati prokes ketat.

Pengetatan prokes amat wajar karena jika muncul 1 saja kasus covid, tempat wisata harus ditutup selama 14 hari, untuk disterilkan. Hal ini tentu membuat pemiliknya rugi waktu dan biaya. Oleh karena itu, lebih baik berdisiplin prokes, daripada nantinya terpaksa menutup bisnisnya karena corona.

Sebuah tempat wisata yang dibuka kembali harus punya wadah cuci tangan, lengkap dengan sabun disinfektan. Tiap pengunjung harus memakainya, dan jangan dilihat saja. Atau, mereka bisa diberi sesachet hand sanitizer untuk membersihkan tangan, sebagai bonus setelah membeli tiket.

Untuk pembelian tiket juga bisa melalui pembayaran dompet digital, sehingga menurunkan resiko penularan dari kontak fisik. Kasir yang bertugas di loket juga wajib pakai double masker, agar memperkuat filtrasi dari droplet yang bisa bertebaran di udara.

Pengunjung yang memasuki tempat wisata juga dibatasi, maksimal hanya 50% dari kapasitas. Tujuannya agar tidak membentuk kerumunan, sehingga aman dari resiko penularan corona. Aturan ini wajib ditegakkan, agar pengunjung sehat, sekaligus tidak membuat pemilik tempat wisata rugi karena harus menutup tempatnya jika ada kasus covid yang ditemukan.

Pemberlakuan prokes 10M wajib dilakukan di tempat wisata, jika mereka ingin membukanya kembali. Jangan sampai ada kasus corona lagi gara-gara mengabaikan prokes. Oleh karena itu, baik pengunjung maupun pemilik objek wisata, harus disiplin dan menaati aturan. Selain itu, syarat vaksinasi bisa diberlakukan untuk tiap pengunjung, agar menurunkan resiko terbentuknya klaster corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Tidak hanya di Indonesia, kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Kenapa begitu? Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,serta penyelundupan.

Sebenarnya apa yang menyebabkan wajib pajak dikatakan patuh dalam menjalani perpajakannya? Setidaknya terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran kembali SPT secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum adanya jatuh tempo.

Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah dengan melakukan sebuah integrasi data perpajakan. Integrasi data perpajakan ini lah yang akan memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT dan akan memberikan ketenangan kepada wajib pajak untuk mereka menjalankan usahanya.

Direktorat Jenderal Pajak pun menjelaskan bahwa dengan adanya integrasi data yang akan dilakukan akan semakin mempermudah dalam pengawasan, perolehan data, dapat menggali adanya potensi wajib pajak lainnya, dan dapat meningkatkan target untuk penerimaan pajak lainnya. (*)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 yang dipicu penularan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. “Kami mengimbau agar seluruh masyarakat patuh karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang terjadi pada Natal dan Tahun Baru yang akan datang, kita harus berhati-hati,” kata Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers terkait Evaluasi PPKM yang diikuti dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Senin (18/10) sore.

Berdasarkan hasil evaluasi mingguan, kata Luhut, Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian pada kegiatan masyarakat yang kerap mengabaikan protokol kesehatan, misalnya pernikahan, tempat wisata maupun kegiatan lainnya yang memicu kerumunan.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali itu mengatakan kasus konfirmasi harian di Indonesia yang kian rendah menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa-Bali terus menurun. Saat ini hanya tersisa 18 ribu kasus secara nasional. “Untuk di Jawa Bali 7 ribuan kasus,” katanya.

Luhut mengatakan capaian itu telah turun secara drastis bila dibandingkan puncak gelombang kedua COVID-19 yang mencapai 570 ribu kasus aktif pada 15 Juli 2021. Selain itu, kata dia, situasi yang terus membaik juga tercermin dari kasus kematian akibat COVID-19 di beberapa provinsi yang ditekan hingga nol kasus.

“Pada 17 Oktober 2021, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali mencatat nol kematian dan provinsi lain di Jawa Bali hanya mencatat kurang dari lima kematian per hari,” katanya. Luhut berpesan agar capaian itu terus dijaga dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Namun masih perlu diantisipasi mengingat cakupan vaksinasi Jawa Bali baru mencapai 43 persen. Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dalam dua bulan ke depan mencapai 70 persen,” katanya. (*)

Jakarta – Pemerintah menekankan pemerataan distribusi ke seluruh daerah di Indonesia menjadi prioritas utama dalam program vaksinasi nasional. Percepatan dan pemerataan vaksinasi dibutuhkan untuk memperkuat penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat dan memperluas distribusi vaksinasi ke seluruh daerah di Indonesia. Semakin cepat proses distribusi, maka semakin cepat kita bisa bersama-sama melindungi segenap bangsa Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Adapun, sepanjang Januari 2021-September 2021, distribusi vaksin oleh pemerintah (30/9) melalui Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero) telah mencapai 191 juta dosis vaksin. Jumlah ini terdiri dari vaksin Coronavac sebanyak 49,9 juta dosis, vaksin Covid-19 Bio Farma sebanyak 107,3 juta dosis, vaksin AstraZeneca sebanyak 20,7 juta dosis, vaksin Moderna sebanyak 7,8 juta dosis, vaksin Sinopharm sebanyak 724 ribu dosis, dan vaksin Pfizer sebanyak 4,4 juta dosis.

“Pemerataan distribusi vaksin menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya warga Indonesia di seluruh daerah. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam percepatan dan pemerataan distribusi vaksin,” ungkap Menkominfo Johnny.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto memastikan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat dan meningkatkan pemerataan distribusi vaksin dari Sabang sampai Merauke.

Pada September 2021 saja, Bambang menerangkan bahwa distribusi vaksin oleh Bio Farma mencapai 56,1 juta dosis. Distribusi vaksin ini termasuk, di antaranya Coronavac sebanyak 37,7 juta dosis, AstraZeneca 8,2 juta dosis, Sinopharm 200 ribu dosis, dan Pfizer sebanyak 10,1 juta dosis. Jumlah distribusi vaksin pada September 2021 meningkat dari periode Agustus 2021 yang mencapai 42,8 juta dosis.

Menurut Bambang, pemerataan vaksin dari di seluruh Indonesia sangat penting dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bio Farma terus berupaya untuk mempercepat dan meningkatkan pemerataan distribusi vaksin sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan.

“Bio Farma terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendistribusikan vaksin sesuai prioritas dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Kami memastikan ketersediaan vaksin aman untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari Kemenkes,” ujar Bambang. (*)

JAKARTA – Tren kematian Covid-19 di Indonesia terlihat lebih baik dari tingkat dunia. Karena di Indonesia, trennya cenderung menurun dibandingkan tingkat dunia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dampak positif ini merupakan hasil dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilanjutkan PPKM tingkat desa dan kelurahan (Mikro).

Melihat perkembangan tren kematian ini menunjukkan di tengah angka kematian dunia yang sedang mengalami kenaikan, kebijakan PPKM Mikro dapat menjaga Indonesia dari perkembangan kasus Covid-19 ke arah yang kurang baik. Termasuk kasus kematian pasien Covid-19. Dan melihat tren kasus sebelum pelaksanaan PPKM, provinsi di Pulau Jawa dan Bali selalu mendominasi kenaikan kematian mingguan di tingkat nasional.

Untuk itu, kondisi baik ini harus terus dipertahankan. Pelaksanaan PPKM harusnya dijadikan semangat untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama seluruh unsur daerah, melalui posko tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penanganan Covid-19. “Dengan begitu angka kematian dapat semakin ditekan,” pungkas Wiku.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini. (*)

Jakarta – Kelompok Separtis dan Teroris (KST) adalah ancaman bagi warga Papua. Namun mereka tidak usah takut karena pemerintah menjamin keamanan dan berusaha agar KST diberantas hingga ke akarnya. Keselamatan warga sipil diutamakan, dan Satgas Nemangkawi berusaha keras untuk meminimalisir gangguan, baik dari KST maupun OPM.

Kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi kadang terusik karena serangan dari KST. Sejak mereka dilabeli sebagai kelompok teroris (sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Alasan yang selalu digunakan adalah korban bukanlah masyarakat umum, melainkan intel yang menyamar, padahal ia benar-benar sipil.

Untuk mengamankan warga sipil Papua sekaligus memberangus KST, maka pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Sepanjang tahun 2020, Satgas Nemangkawi sudah menangkap 105 anggota KST dan mengamankan 48 pucuk senjata api. Prestasi ini patut diapresiasi, karena makin sering ada operasi, makin banyak pula anggota KST yang tertangkap. Mereka langsung diinterograsi agar memberi informasi di mana markasnya, karena kebanyakan lokasinya masih tersembunyi.

Prestasi Satgas Nemangkawi membuat mereka diperpanjang lagi masa tugasnya selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 1 juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto. Dalam artian, diharap akan lebih banyak lagi operasi yang berhasil, sehingga keamanan benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.

Diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam (biasanya pada tengah malam sampai pagi buta) lalu akan ada teror berkepanjangan. Kita tentu tidak mau terjebak dalam kondisi buruk ini, bukan?

Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Tidak ada keinginan dari aparat untuk membuat wilayah Papua menjadi daerah milik militer, karena mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

TNI dan Polri adalah penjaga wilayah Indonesia, jadi amat wajar jika mereka turut bertanggungjawab atas keselamatan rakyat Papua. Sebagai prajurit, mereka rela berkorban demi melindungi banyak orang, dan rela untuk luka-luka bahkan sampai gugur dalam tugasnya.

Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh warga di Bumi Cendrawasih aman dari ancaman KST. (*)

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan seluruh masyarakat wajib untuk tetap menjalankan seluruh peraturan terkait Covid-19. Hal ini termasuk menjalani karantina bagi seluruh pelaku perjalanan internasional. Menurut Johnny, hal itu perlu dilakukan demi memastikan keselamatan orang sekitarnya dan masyarakat secara luas. “Sanksi tegas pasti dijatuhkan bagi yang melanggar,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10).

Dia mengatakan, meski penanganan pandemi Covid-19 terus membaik, tapi pandemi belum selesai. Johnny menyebut, hanya ada satu kunci untuk keluar dari pandemi, yakni dengan saling menjaga sesama. “Mari jalankan protokol kesehatan dan peraturan terkait pandemi Covid-19 yang ada. Regulasi yang disusun telah melewati serangkaian kajian untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi,” katanya.

Menkominfo menyatakan, dalam Surat Edaran Kasatgas COVID-19 No. 20/2021 diatur tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Di antaranya terkait kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang harus diikuti agar pelaku perjalanan, baik jika tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit bagi masyarakat lain. “Terlebih, saat ini banyak ancaman masuknya varian baru corona,” ujar Menkominfo.

Pemerintah memastikan ada sanksi tegas bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban karantina. Sanksi dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Penegakkan upaya kekarantinaan kesehatan akan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad). Tim ini terdiri dari, unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

Namun, pemerintah tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal implementasi peraturan tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia di lapangan. “Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas,” katanya. Sebelumnya, Selebgram Rachel Venya diketahui kabur saat menjalani karantina dari RSDC Wisma Atlet. (*)