Oleh : Robert Patiray )*

Pemerintah berkomitmen untuk terus memajukan Papua. Hal itu tercermin tidak saja dari keberlanjutan pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan ekonomi hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang tak dapat dipisahkan, wilayah paling timur tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membangun SDM, Ekonomi dan Sosial Budaya demi pemerataan pembangunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tentu saja akan mampu menunjang penanganan masalah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat serta konektivitas wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Anni Rumbiak, di Jayapua.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus (Otsus) setempat tengah berupaya dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan pemberian beasiswa bagi orang asli bumi cenderawasih. Hanya saja untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan kebijakan dan sinergitas maupun keterpaduan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia yang menyebar di lima wilayah adat. Namun, sistem seleksi itu harus transparan dan akuntabel serta proporsional menurut wilayah adat serta bidang keahliannya.

Sementara itu, menindaklanjuti instruksi dan komitmen Presiden Jokowi dalam meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua dan Papua Barat, dua kampus bertaraf nasional yang baru akan segera dibangun dan beroperasi, yakni Kampus II UNCEN Fakultas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kampus Universitas Okmin di Kabupaten Oxibil.

Dalam kesempatan pidato Presiden RI, Jokowi menekankan 2 hal, yakni komitmen untuk membangun Tanah Papua melalui peningkatan Dana Otsus menjadi 2.25% dan perbaikan tata kelola Otsus, serta fokus untuk memperbaiki kualitas SDM, untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut, termasuk melalui pendidikan tinggi.

Jokowi menambahkan, walaupun sudah banyak perguruan tinggi swasta serta tiga kampus negeri di Papua dan Papua Barat, akan tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi untuk melakukan akselerasi pendidikan tinggi di Tanah Papua.

Animo pemuda dan pemudi Papua untuk menempuh pendidikan tinggi juga tidak surut, baik dari Beasiswa Otsus melalui BPSDM di dalam atau luar negeri, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), termasuk tingginya semangat untuk belajar di kampus-kampus lokal di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi melalui program kementerian sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua dalam bingkai NKRI. Keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarna Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan datanya pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Sementara untuk provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Selain itu perlu kita tahu bahwa Papua terdiri dari keberagaman suku dan memiliki potensi alam yang begitu kaya. Kekayaan tersebut meliputi sektor pertambangan, kelautan, perikanan, perkebunan dan memiliki aneka ragam kebudayaan yang unik. Sehingga potensi yang dimiliki oleh papua harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud dari pengakuan bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari Indonesia sehingga segala kekayaan alam dan budayanya harus mendapatkan porsi yang terhormat.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga berharap agar pembangunan di Bidang kebudayaan, harus memiliki peran yang besar dalam memperkokoh ketahanan budaya lokal. Papua memiliki kekayaan yang harus dijaga, baik dari budaya, sumber daya alam serta berbagai potensi yang belum tergali, semua itu karena Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Miftah Agus )*

Literasi perdamaian efektif dalam menangkal penyebaran radikalisme. Masyarakat dan Pemuda memiliki peran sentral untuk melawan narasi anti Pancasila tersebut.

Kelompok pemuda dan mahasiswa merupakan dua kelompok yang memiliki potensi disusupi oleh paham radikal dan terorisme. Sehingga literasi tentang perdamaian dan keberagaman harus terus digaungkan di kalangan pemuda dan mahasiswa.

Pasca Orde baru, gerakan radikalisme semakin terbuka dan menyasar ke kampus–kampus, sebagai basis penyebaran indoktrinasi di kalangan pemuda dan mahasiswa tentang pemahaman agama yang sempit.

Gerakan mereka berawal dari kelompok pengajian dengan tutor – tutor dari kalangan mereka baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa senior. Tidak sampai disitu saja, ternyata gerakan mereka juga menguasai mayoritas organisasi kemahasiswaan seperti BEM, Himpro, serta Organisasi lainnya.

Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko mengatakan, semua kampus memiliki kesempatan yang sama untuk terpengaruh terhadap rekrutmen untuk menjadi kelompok radikal. Menurutnya, agar kampus-kampus di Indonesia tidak terpengaruh paham radikal, maka harus ditekankan nilai-nilai kebangsaan kepada civitas akademik. Serta selalu waspada terhadap ancaman tersebut.

Eks Narapidana kasus terorisme, Irfan Suhardianto menuturkan pengalamannya terkait pemahaman radikal seorang teroris. Para teroris memiliki pemahaman dalam beragama secara radikal, sehingga kebablasan. Mereka menganggap sistem maupun aparatur negara sebagai thagut, sehingga perlu diadakan perubahan sistem maupun ideologi negara.

Sementara itu, peneliti Equal Acces, Nafik Muthohirin meminta kepada para pemuda khususnya kaum milenial untuk dapat menghindari disinformasi yang beredar luas di dunia maya. Disinformasi yang terkait tentang agama dan toleransi sering disebabkan dan dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Di kalangan mahasiswa, radikalisme bukanlah topik baru, bibit radikalisme di taraf mahasiswa masih dalam taraf pemikiran, namun hal tersebut harus dilawan.

Pada September 2021 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan deklarasi kesiapsiagaan nasional yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan. Kegiatan Deklarasi yang diselenggarakan di Balikpapan tersebut menggandeng sejumlah tokoh agama, tokoh adat suku dayak serta tokoh wanita.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi undang-undang No 5 Tahun 2018 di mana pemerintah dalam hal ini BNPT wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme salah satunya dengan melakukan kesiapsiagaan nasional.
Kesiapsiagaan nasional merupakan upaya mempersiapkan seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya laten paham radikal terorisme. Melalui kesiap siagaan nasional, Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. berharap agar konsensus nasional dapat terpelihara dan terlaksana dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu program utama pencegahan terorisme, kesiapsiagaan nasional tentunya tidak dapat terwujud melalui upaya sepihak pemerintah saja, namun harus melibatkan lapisan masyarakat. Untuk itu seluruh peserta pada kegiatan deklarasi ini mengikrarkan janji setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Kebhinekaan, menolak intoleransi dan radikal terorisme, mendukung kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi ancaman terorisme, serta siap mewujudkan Indonesia yang damai.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen R Ahmad Nurwakhid meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai kelompok radikal dan intoleran. Mereka diduga berusaha menyusupi generasi muda dengan cara mengaburkan fakta sejarah.

Menurutnya, radikalisme dan ekstrimisme yang mengatasnamakan agama dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Agama dipahami secara menyimpang. Warga pun diharapkan dapat membentengi dirid ari segala paparan paham radikal, baik di dunia maya maupun dunia nyata.

Habib Husein Jafar selaku habib milenial, menekankan hidup dalam keberagaman dan membangun toleransi antarumat beragama dalam masyarakat ialah sebuah keharusan. Menjaga perdamaian bukan hanya tugas TNI, Polri atau BNPT saja.

Tentu saja semua pihak harus aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal. Pasalnya pembiaran terhadap ideologi radikal akan menjadi benih-benih munculnya terorisme.

Perlu diketahui, sejak UU Nomor 5 Tahun 2018 berlaku, Densus 88 telah mencegah lebih dari 1.350 aksi teroris. UU ini ternyata mampu mereduksi tingkat keterpaparan masyarakat dari radikalisme yang berada di puncaknya pada tahun 2017, yakni 55 persen, menjadi 38 persen di 2019 dan 12,2 persen dari 270 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020.

Literasi terhadap perdamaian tentu sangat penting untuk Indonesia sebagai negara yang mengusung kebhinekaan. Jangan sampai semangat persatuan yang sudah dibangun, luntur karena ideologi yang mementingkan golongannya sendiri.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Susi Kusumawardani )*

Banyak negara telah resmi mencoret Indonesia dari daftar zona merah Covid-19. Keputusan tersebut menandakan bahwa penanganan Covid-19 yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dunia.

Kabar gembira dari Tanah air, Indonesia dinyatakan resmi keluar dari kategori ‘red list’ atau daftar zona merah Covid-19 versi Inggris terhitung mulai Senin, 11 Oktober 2021, pukul 04.00 waktu Inggris. Pengumunan tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Inggris Grant Shapps pada Kamis, 7 Oktober 2021, pukul 17.00 waktu Inggris.

Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Irlandia dan IMO Desra Percaya, mengatakan dikeluarkannya Indonesia dari Kategori ‘red list’ ini merupakan hasil lobi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 20 September 2021.

Menurut Desra, keputusannya Indonesia dari Kategori ‘red list’ versi Inggris, juga sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah Inggris atas langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi Covid-19 dan kemajuan dalam penanganan wabah virus corona di dalam negeri.

Sebelum pengumuman ini diumumkan oleh Shapss, Desra telah bertemu dengan Duta Besar Sarah Cooke dari Kementerian Luar Negeri Inggris dan memperoleh informasi lebih awal perihal akan dikeluarkannya Indonesia dari kategori ‘red list’. Desra mengatakan, “Komunikasi awal yang diterima dari Duta Besar Cooke ini menunjukkan adanya hubungan baik antara KBRI London dengan Kementerian Luar Negeri Inggris.

Dengan perkembangan baru ini, KBRI London mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk terus memantau kebijakan perjalanan internasional Inggris melalui website resmi Pemerintah Inggris GOV.UK, website dan media sosial KBRI London.

Sementara itu melansir data Satgas Covid-19 pada 12 Oktober 2021, terdapat tambahan 1.261 kasus baru yang terinfeksi Corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 4.229.813 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus Corona bertambah 2.130 orang sehingga menjadi sebanyak 4.065.425 orang.

Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 47 orang menjadi 142.763 orang. Jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 21.625 kasus, berkurang 916 kasus aktif dibanding sehari sebelumnya.

Meski sudah melandai dan keluar dari zona merah, pemerintah meminta kepada masyarakat agar memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekan wabah corona, dimulai dari menekan angka penularan.

Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus Corona sebesar 35%. Sementara memakai masker bisa mengurangi risiko penularan virus corona hingga 45% kalau memakai masker kain. Sementara jika mengunakan masker medis, risiko penularan berkurang hingga 75%.
Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan, saat ini angka positivity rate Indonesia berada di bawah 2%. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan penanganan pandemi sudah berjalan baik.

Penanganan Covid-19 yang terkendali itu, terlihat dari kasus konfirmasi covid-19 secara nasional yang sudah berada di bawah 2.000 kasus pada hari ini dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60 ribu.

Selain itu, Luhut mengklaim, jumlah yang ditracing dari hari ke hari terus meningkat. Saat ini proporsi kabupaten/kota di Jawa dan Bali misalya, dengan tingkat tracing di bawah 5 hanya sebesar 36% dari jumlah total. Luhut berujar, ke depannya, testing, tracing, dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus covid-19.

Meski demikian, kabat baik ini tentu saja jangan sampai membuat masyarakat terlesa, misalnya dengan sengaja menimbulkan keramaian atau kerumunan di suatu tempat. Luhut menambahkan, kelengahan sekecil apapun yang dilakukan masyarakat, ujungnya bisa menimbulkan peningkatan kasus covid-19 dalam beberapa minggu ke depan.

Indonesia telah melewati gelombang 2 yang telah membuat suasana di Indonesia porak-poranda. Kelangkaan oksigen dalam tabung, penuhnya ruang IGD dan tingginya angka kematian pada pasien terkonfirmasi positif covid, menjadi bukti bahwa virus corona sangatlah berbahaya.

Kini Indonesia berada pada fase yang terkendali, bed di ruang ICU mulai banyak yang kosong, kelangkaan oksigen juga tidak terjadi lagi. Tentu saja hal ini harus dijaga dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan supaya Indonesia tidak kembali masuk dalam zona merah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf didukung oleh masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik.

Indonesia bagaikan permata di tengah khatulistiwa. Namun sayang masih ada rakyat yang harus berjuang dalam mempertahankan hidup, apalagi di tengah pandemi yang merupakan masa sulit. Kita memang dianugerahi Tuhan kekayaan alam, dan sekarang tugas pemerintah untuk mengolahnya, sehingga rakyat Indonesia makin maju.

Sejak awal menjadi Presiden (tahun 2014), Presiden Jokowi berkomitmen untuk selalu memajukan Indonesia. Potensi bangsa ini amat besar, tinggal dikembangkan dan diatur agar seluruh rakyat mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Sejak berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin (2019), Jokowi juga berjanji untuk meneruskan pembangunan dan memajukan negara.

Ada 5 rencana pembangunan Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2019. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. SDM di Indonesia amat berpotensi, karena jumlahnya banyak (dan penduduknya banyak). Permasalahan dari SDM adalah etos kerja, karena belum semua memilikinya. Padahal Presiden Jokowi sendiri telah memberi contoh dengan bekerja, bekerja, dan bekerja.

Untuk memperbaiki SDM maka dimulai sejak awal, yakni masa sekolah. Anak-anak sebagai calon pemimpin di masa depan diberi edukasi dan kurikulum yang terus berkembang, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Mereka juga diarahkan untuk mengambil pendidikan vokasi karena lebih banyak praktek. Masyarakat mendukung dan merasakan manfaatnya, sehingga setelah lulus SMK bisa langsung kerja.

Rencana pembangunan yang kedua adalah dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur, mulai dari jalan raya, jalan tol, jembatan, hingga bendungan. Pembangunannya tak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Rakyat sangat senang dan mendukung pembangunan infrastruktur karena pemerintah mempraktekkan azas keadilan, sehingga modernisasi tidak Jawa sentris, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Dukungan lain dari rakyat adalah dengan taat membayar pajak, karena biaya untuk proyek-proyek infrastruktur adalah dari pajak.

Rencana pembangunan ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja memang sudah diatur bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada disederhanakan dan dipersingkat. Misalnya untuk mengurus izin usaha, dulu bisa berbulan-bulan. Namun sekarang hanya 5 hari kerja dan bisa dilakukan via online.

Penyederhanaan regulasi tentu amat didukung rakyat karena mereka selama ini agak malas mengurus perizinan, karena durasi yang lama. Kalaupun ingin cepat, bisa dipalak pungli oleh oknum pegawai, sehingga mereka makin sebal. Namun ketika ada penyederhanaan regulasi, semua akan berjalan dengan lancar dan tidak ada celah untuk KKN.

Sedangkan rencana pembangunan keempat adalah dengan merombak birokrasi. Sama seprerti regulasi, birokrasi perlu diperbaiki agar lebih singkat dan tidak berbelit-belit. Bukan zamannya lagi mempersulit orang lain, seorang pegawai negeri harus mau menaati aturan dan mempermudah birokrasi, seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

Rencana terakhir adalah dengan transformasi ekonomi. Pemerintah bekerja keras untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, apalagi di masa pandemi banyak yang kesulitan keuangan. Bantuan yang diberi bukan hanya BLT, tetapi juga kartu prakerja. Sehingga rakyat mendapatkan kail, bukan hanya ikannya.

Masyarakat tentu mendukung 100% ketika pemerintah ingin mentransformasi ekonomi. Kita tidak mau terpuruk dan berubah menjadi negara miskin, melainkan harus bangkit dan jadi macan asia. Pandemi bukan alasan untuk tidak jadi maju dan mengubah perekonomian negara jadi lebih baik.
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama 2 tahun ini memiliki rapor positif. Ada berbagai program yang memang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat sangat mendukung program-program pemerintah, karena mereka ingin jadi warga negara yang baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) dinilai sebagai pendekatan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain. Dalam Otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung mengawasi.

Salah satunya yakni program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.

“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Majelis-Majelis Agama yang turut membantu mengembangkan pendidikan di Papua Barat.

“Ketika saya tadi menerima informasi dari Ibu Pendeta, bahwa di sini sedang dikembangkan pendidikan dan pembangunan gedung Gereja baru, karena sudah tidak muat lagi, dan juga sekolah yang ada masih menumpang di tempat (lain), padahal jumlah (muridnya banyak), nanti pemerintah akan mengambil peran,” ungkapnya.

“Hal ini sesuai dengan program nasional kita, bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, produktif, yang bisa memberikan manfaat dan memiliki daya saing, dan mempunyai semangat berkompetisi. Ini yang akan terus kita bangun,” imbuhnya

Pada kesempatan ini juga, Wapres menuturkan bahwa dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2% menjadi 2,25%. Diharapkan hal ini akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.

“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Selain masalah pendidikan, pada acara ini Wapres juga mengapresiasi kerukunan antarumat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.

“Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Wapres, baiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antartokoh agama dan tokoh adat di Papua Barat.

Menurut Wapres, apabila kerukunan nasional terganggu, maka akan menyebabkan konflik yang dapat menghambat negara dalam membangun dan mensejahterakan warga negaranya.

Jakarta – Ramai diberitakan, bahwa seorang selegram melanggar peraturan karantina setelah kepulangannya dari luar negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk menindak tegas pelanggar karantina.

Mengutip covid19.go.id, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan, Pemerintah memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku pelanggaran karantina akan ditegakkan.

“Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan,” tegasnya beberapa waktu lalu yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku juga menambahkan, kedisiplinan harus ditegakkan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Karenanya kepada seluruh pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia, diminta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Seperti apa aturan sanksi melanggar karantina Covid-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang melanggar kewajiban masa karantina Covid-19, akan dikenai sanksi tegas sesuai dasar aturannya. Dasar aturan sanksi ini tertuang dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Ancaman sanksi melanggar karantina adalah pidana kurungan enam bulan dan denda sebesar Rp 100 juta.

Adapun bunyi yang tertuang dalam Pasal 14 Nomor 4 Tahun 1984 UU Wabah Penyakit Menular:

  1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
  2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Adapun bunyi Pasal 93 Nomor 6 Tahun 2018 UU Kekarantinaan Kesehatan yang berisi ketentuan dan sanksi melanggar karantina Covid-19 sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk mekanisme penegakan upaya kekarantinaan kesehatan akan diawasi oleh komando tugas gabungan terpadu (Kogasgabpad). Komando ini terdiri dari unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

“Terkait dengan pelanggaran yang ada, baik pembuat kebijakan dan petugas di lapangan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Diharapkan masyarakat dapat ikut serta mengawal implementasi kebijakan di lapangan,” pungkas Wiku.

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, menurut kuasa hukum keluarga enam laskar FPI, Azis Yanuar, sidang kasus tersebut hanyalah sebuah dagelan para penegak hukum semata di luar proses hukum atau unlawfull killing terhadap enam laskar front pembela Islam (FPI) di tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Namun, dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan kronologi peristiwa penembakan yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu. Adapun empat anggota Laskar FPI yang tewas dalam penguasaan Fikri, Yusmin, dan Elwira adalah Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyan, M Reza, dan Muhammad Suci Khadavi Poetra.

Dua terdakwa, yakni Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan hadir bersama tim kuasa hukum. Semestinya, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Namun, satu tersangka, yaitu Ipda Elwira Priadi Z, meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Sehingga, penyidikan terhadap dirinya pun dihentikan.

Terdakwa dalam kasus penembakan eks anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), Ipda M. Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan, tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terkait kasus Km 50.

Pengacara terdakwa, Henry Yosodiningrat menyatakan kasus Km 50 tidak akan terjadi bila HRS (Habib Rizieq Shihab) kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya.

“Tentunya semua pihak sangat menyesali adanya peristiwa ini, kalau saja MRS (Muhammad Rizieq Shihab) bersifat kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus protokol Kesehatan, dan tidak memprovokasi pengikutnya untuk mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan anarkis,” ungkapnya dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kemudian ia juga mengatakan bahwa terdakwa melaksanakan tugas melakukan pemantauan terkait dengan adanya informasi aksi putihkan atau menggeruduk Polda Metro Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Dalam rangka mengantisipasi gerakan anggota FPI yang mengancam keamanan dan ketertiban, putra-putra terbaik bangsa melaksanakan tugas itu berdasarkan surat dari pejabat yang berwenang,” tuturnya.

Henry juga menegaskan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

“Oleh karenanya, secara tegas kami nyatakan jika tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,” tuturnya.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi merespons adanya aksi massa di depan Gedung KPK, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR juga menilai bahwa KPK sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, beberapa waktu lalu.

Menurut data pada semester I 2021 ini, KPK telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap beberapa kasus besar.

“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni juga berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.

“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya.

Dia meyakini KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik tersebut dengan kinerjanya dan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

“Tentu tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” ucapnya.

Jakarta – Pandemi Covid-19 diperkirakan akan tetap berada di sekitar kita. Masyarakatpun harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19 karena, pandemi diprediksi tidak akan berakhir dalam waktu singkat.

Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk dapat hidup berdampingan dengan Covid-19, Indonesia harus memenuhi empat syarat utama dan beberapa hal harus dilakukan, di antaranya mempercepat vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan. Keempat hal itu harus dilakukan secara masif oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pertama, sebut Menkes, penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan secara ketat dan disiplin oleh siapapun dan dimanapun.

Pertama, penerapan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) adalah hal yang wajib dilakukan demi meminimalkan potensi terjadinya penyebaran virus.

Kedua, menerapkan surveillance (pengawasan) melalui gerakan 3T (tracing, testing dan treatment) secara ketat. Hal ini menjadi hal utama agar ada respon cepat dari pihak terkait ketika menemukan kasus positif di lapangan.

Ketiga, melakukan percepatan vaksinasi ke semua wilayah di Indonesia. Diakui bahwa pelaksanaan vaksinasi di Indonesia penuh tantangan dan tak mudah, karena jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau.

Namun, Menkes juga mengingatkan, bahwa setidaknya ada sejumlah negara yang capaian vaksinasinya tinggi tetapi kasus Covid-19 meningkat karena mereka mengabaikan protokol kesehatan.

“Kita lihat negara kayak Israel, Amerika Serikat vaksinasi tinggi tetap naik lagi karena mereka mengabaikan protokol kesehatan. Jadi teman-teman selain vaksinasi, jangan euforia tetap waspada,” ungkap Menkes.

Terakhir, adalah kesiapan rumah sakit (RS) yang harus ditingkatkan layanan dan fasilitas kesehatannya. Hal ini dibutuhkan agar ketika terdapat kasus positif bisa tertangani dengan cepat, sehingga potensi penularan bisa dicegah.
Selain fokus pada penanganan kasus Covid-19 yang sudah mewabah di Indonesia, pemerintah memastikan juga akan fokus untuk mencegah potensi masuknya virus varian baru seperti MU, Lamda dan lainnya.

Jakarta – Saat ini pemerintah Indonesia telah memperbaharui kebijakan perjalanan internasional. Melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 20 Tahun 2021 dan SK KaSatgas No. 15 Tahun 2021 tentang Perjalanan Internasional Selama Masa Pandemi COVID-19.

Setidaknya ada beberapa perubahan dan pengaturan tambahan melalui dua peraturan tersebut. Misalnya saja seperti masa karantina yang semula dari 8 hari menjadi 5×24 jam setelah melakukan tes ulang RT-PCR pertama pada hari pertama kedatangan.

“Keputusan penurunan jumlah masa karantina baru-baru ini dilakukan berdasarkan kondisi terkini kasus COVID-19 di Indonesia yang relatif terkendali,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam virtual International Media Briefing, di Graha BNPB, beberapa waktu lalu yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan memperpendek masa karantina dan memperluas kriteria orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya mengendalikan kasus yang telah dilakukan. Keputusan ini dihasilkan dari pertimbangan yang cermat dari berbagai ahli dan praktisi di sektor terkait.

Adapun upaya mitigasi risiko penularan dengan memangkas masa karantina ini akan maksimal dengan melakukan 6 langkah sebagai berikut.

  1. Wisatawan internasional wajib menjalani karantina.
  2. Wisatawan internasional wajib menerapkan protokol kesehatan selama masa karantina, pemerintah daerah menyediakan daftar referensi fasilitas karantina.
  3. Pemerintah menyediakan alat tes diagnostik yang akurat
  4. Pemerintah meningkatkan upaya untuk melacak kontak dekat serta Pemerintah daerah memastikan bahwa cakupan vaksinasi terpenuhi.

Selain itu, terdapat pula beberapa pengaturan perjalanan bagi orang asing yang akan masuk Indonesia. Dilakukan sentralisasi pada beberapa titik masuk bandara di Provinsi Bali dan Kepulauan Riau. Kemudian, juga ada penambahan persyaratan administrasi perjalanan selain sertifikat vaksin dan hasil PCR negatif.

Hal tersebut meliputi visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan pertanggungan minimal 100.000 Dollar AS yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19, dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran akomodasi selama menginap di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbaru bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saat ini pemberian visa diizinkan kepada wisatawan untuk tujuan pariwisata dan pembuatan film. Termasuk juga untuk tujuan komersial dan untuk tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, semua pihak baik petugas lapangan maupun pemudik diminta mematuhi aturan yang ada. Jika semua patuh, maka pembukaan kegiatan secara bertahap secara aktif seperti sebelum pandemi dapat dicapai dengan mematuhi protokol kesehatan kolektif yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa karantina Covid-19 merupakan syarat wajib perjalanan internasional yang bertujuan untuk mencegah adanya virus yang dibawa oleh pelaku perjalanan demi keselamatan seluruh pihak. Kebijakan karantina tersebut dikeluarkan demi menjaga tren penurunan kasus Covid-19, sekaligus upaya menjaga pemulihan ekonomi nasional.