Karantina Covid-19 Merupakan Syarat Wajib Perjalanan Internasional

Jakarta – Saat ini pemerintah Indonesia telah memperbaharui kebijakan perjalanan internasional. Melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 20 Tahun 2021 dan SK KaSatgas No. 15 Tahun 2021 tentang Perjalanan Internasional Selama Masa Pandemi COVID-19.

Setidaknya ada beberapa perubahan dan pengaturan tambahan melalui dua peraturan tersebut. Misalnya saja seperti masa karantina yang semula dari 8 hari menjadi 5×24 jam setelah melakukan tes ulang RT-PCR pertama pada hari pertama kedatangan.

“Keputusan penurunan jumlah masa karantina baru-baru ini dilakukan berdasarkan kondisi terkini kasus COVID-19 di Indonesia yang relatif terkendali,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam virtual International Media Briefing, di Graha BNPB, beberapa waktu lalu yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan memperpendek masa karantina dan memperluas kriteria orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan upaya mengendalikan kasus yang telah dilakukan. Keputusan ini dihasilkan dari pertimbangan yang cermat dari berbagai ahli dan praktisi di sektor terkait.

Adapun upaya mitigasi risiko penularan dengan memangkas masa karantina ini akan maksimal dengan melakukan 6 langkah sebagai berikut.

  1. Wisatawan internasional wajib menjalani karantina.
  2. Wisatawan internasional wajib menerapkan protokol kesehatan selama masa karantina, pemerintah daerah menyediakan daftar referensi fasilitas karantina.
  3. Pemerintah menyediakan alat tes diagnostik yang akurat
  4. Pemerintah meningkatkan upaya untuk melacak kontak dekat serta Pemerintah daerah memastikan bahwa cakupan vaksinasi terpenuhi.

Selain itu, terdapat pula beberapa pengaturan perjalanan bagi orang asing yang akan masuk Indonesia. Dilakukan sentralisasi pada beberapa titik masuk bandara di Provinsi Bali dan Kepulauan Riau. Kemudian, juga ada penambahan persyaratan administrasi perjalanan selain sertifikat vaksin dan hasil PCR negatif.

Hal tersebut meliputi visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan pertanggungan minimal 100.000 Dollar AS yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19, dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran akomodasi selama menginap di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbaru bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saat ini pemberian visa diizinkan kepada wisatawan untuk tujuan pariwisata dan pembuatan film. Termasuk juga untuk tujuan komersial dan untuk tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, semua pihak baik petugas lapangan maupun pemudik diminta mematuhi aturan yang ada. Jika semua patuh, maka pembukaan kegiatan secara bertahap secara aktif seperti sebelum pandemi dapat dicapai dengan mematuhi protokol kesehatan kolektif yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa karantina Covid-19 merupakan syarat wajib perjalanan internasional yang bertujuan untuk mencegah adanya virus yang dibawa oleh pelaku perjalanan demi keselamatan seluruh pihak. Kebijakan karantina tersebut dikeluarkan demi menjaga tren penurunan kasus Covid-19, sekaligus upaya menjaga pemulihan ekonomi nasional.

Tinggalkan Balasan