Otsus Fokus Untuk Mensejahterakan Orang Asli Papua

Jakarta – Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) dinilai sebagai pendekatan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain. Dalam Otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung mengawasi.

Salah satunya yakni program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.

“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Wapres mengapresiasi berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Majelis-Majelis Agama yang turut membantu mengembangkan pendidikan di Papua Barat.

“Ketika saya tadi menerima informasi dari Ibu Pendeta, bahwa di sini sedang dikembangkan pendidikan dan pembangunan gedung Gereja baru, karena sudah tidak muat lagi, dan juga sekolah yang ada masih menumpang di tempat (lain), padahal jumlah (muridnya banyak), nanti pemerintah akan mengambil peran,” ungkapnya.

“Hal ini sesuai dengan program nasional kita, bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, produktif, yang bisa memberikan manfaat dan memiliki daya saing, dan mempunyai semangat berkompetisi. Ini yang akan terus kita bangun,” imbuhnya

Pada kesempatan ini juga, Wapres menuturkan bahwa dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2% menjadi 2,25%. Diharapkan hal ini akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.

“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Selain masalah pendidikan, pada acara ini Wapres juga mengapresiasi kerukunan antarumat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.

“Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Wapres, baiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antartokoh agama dan tokoh adat di Papua Barat.

Menurut Wapres, apabila kerukunan nasional terganggu, maka akan menyebabkan konflik yang dapat menghambat negara dalam membangun dan mensejahterakan warga negaranya.

Tinggalkan Balasan